ARBITRASE Makalah Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Arbitrase

D I S U S U N OLEH Sirun Hasri Srg Zaini Yazid

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PERBANDINGAN HUKUM dan MAZHAB SUMATERA UTARA MEDAN 2010 PENDAHULUAN Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan . Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bi lateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang b orderless dalam dunia perdagangan, sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk m engantisipasinya. Majunya perdangangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif, na mun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang bers elisih terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyara kat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, aka n tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mu lai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen,menguntungkandan mem berikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat deng

an perjanjian arbitrase.

A. PENGERTIAN Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, d iselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupaka n hakim swasta . Jika dibandingkan dengan mediasi, maka arbitrase ini memberikan suatu putusan be rkenaan dengan hak-hak dari para pihak. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Dewan Arbitrase yang bisa secara tunggal maupun terdiri dari beberapa arbitrator. Putu san mereka mengikat para pihak. Prosedur yang dipakai diatur dalam WIPO Arbitrasi on Rules. Para pihak dapat memilih sendiri apa yang mereka kehendaki: seorang arb itrator tunggal atau beberapa arbitrator. Jika tidak terpilih sendiri oleh para pihak, maka menurut ketentuan arbitrase WIPO (WIPO arbitration Rules akan diangk at seorang arbitrator tunggal, kecuali apabila ternyata dari keadaan sekitar per soalan bersangkutan, bahwa menurut Pusat Arbitrase ini perlu diangkat 3 orang ar bitrator. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara pe nyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada p erjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa . Landasan lain dari arbitrase ini juga ada di dalam Al-quran surah An-nisa ayat 35 dan 128 sebagai berikut : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seora ng hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi tau fik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengen al. dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabia tnya kikir B. JENIS ARBITRASE Yang dimaksud dengan jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eks istensi dan kewenangannya untu memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi a ntara pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam peraturan dan berbagai konvensi. Secara umum orang mengenal dua macam arbitrase dalam praktek : 1. Arbitrase Ad-Hoc (Volunter Arbitrase) 2. Arbitrase Institusioianal (Lembaga Arbitrase) Disebut juga dengan arbitrase Ad-Hoc atau Volunteer Arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya h anya untuk memutus dan menyelesaikan satu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka arbitrase Ad-Hoc inipun lenyap dan berakhir denga n sendirinya. Para arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan d an dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, demikian pula tata cara pen gangkatan para arbiter, pemeriksaan, penyelesaian sengketa dan tenggang waktu pe nyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan dan penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh men yimpang dari apa yang telah ditemukan oleh undang-undang. Dalam arbitrase Ad-Hoc, proses beracara dala arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak menurut ketentuan yang lazim berlaku, atau jika dikehendaki dapa t diikuti proses beracara pengadilan. Arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat perman en. Pasal 1 ayat (2) Konvensi New Work 1958 menyebutkan lembaga ini sebagai Perma nent Arbitra Body Berbicara mengenai lembaga arbitrase berarti yang dimaksud adalah suatu badan ya

ng sengaja diadakan atau didirikan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisiha n.Menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 1999,lembaga arbitrase adalah: Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Penga dilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa t ertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Ciri dari arbitrase institusional yang dapat pula dikatakan sebagai perbedaan an tara arbitrase institusional dengan arbitrase ad hoc adalah sebagai berikut: a. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk bersifat permanen atau selama nya, sedangkan arbitrase ad hoc bersifat sementara dan akan bubar setelah persel isihan selesai diputus; b. Arbitrase institusional sudah ada atau sudah bersiri sebelum suatu perselisih an timbul,oleh pihak yang bersangkutan; c. Karena bersifat permanen atau selamanya,maka arbitrase institusional didirika n lengkap dengan susunan organisasi,tata cara pengangkatan arbiter,dan tata cara pemeriksaan pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga terse but, sedangkan arbitrase ad hoc tidak ada sama sekali. Badan arbitrase institusional ini apabila dilihat dari sudut ruang lingkupnya, m aka dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu : A. Arbitrase Institusional Nasional (national arbitration) Menurut Ridwan Widiastoro, arbitrase nasional yaitu penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu atau negara dimana unsur-un sur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Pengertian nasiona litas yang sama menurut beliau dalam hal ini adalah seperti; adanya persamaan ke warganegaraan diantara para pihak, domisili yang sama, sistem dan budaya hukum y ang sama. Sedangkan menurut Gunawan Wijaya arbitrase nasional adalah arbitrase y ang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yan g bersangkutan. Dari uraian di atas tentang arbitrase nasional, maka dapat ditar ik kesimpulan bahwa suatu arbitrase dapat dikatakan bersifat nasional apabila : 1. Unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrasenya hanya bersifat nas ional. 2. Arbitrase tersebut hanya berskala nasional bila dilihat dari kawasan atau ter itorialnya. Beberapa contoh arbitrase institusional nasional antara lain : a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, merupakan badan arbitrase nasional negara Indonesia yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). b. The Netherlands Arbitration Institute, yaitu pusat arbitrase nasional negara Belanda. c. The Japanese Commercial Arbitration Association, sebagai pusat arbitrase nasi onal Jepang dalam lingkungan KADIN Jepang. B. Arbitrase Institusional Internasional (international arbitration) Arbitrase Internasional ini menurut Riwan Widiastoro adalah kebalikan dari arbit rase nasional yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dil akukan di luar maupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda sat u sama lain (foreign element). Menurut Sudargo Gautama yang dimaksud dengan unsu r asing (foreign element) dalam suatu perjanjian arbitrase adalah sebagai beriku t: Pertama, para pihak yang membuat klausula atau perjanjian arbitrase pada saat me mbuat perjanjian itu mempunyai tempata usaha (place of business) mereka di negar a-negara yang berbeda. Kedua, jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini leta knya di luar negara tempat para pihak mempunyai usaha mereka. Ketiga, jika suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagan g para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana obyek sengketa paling erat hu bungannya (most closely connected) letaknya diluar negara tempat usah para pihak . Keempat, apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa obyek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara. Dari uraian tersebut terlihat jelas perbedaan antara arbitrase nasional dengan a rbitrase internasional. Perbedaan kedua jenis arbitrase ini terletak pada unsur-

unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase itu sendiri. Seperti telah diu raikan di atas, bahwa suatu arbitrase dikatakan bersifat nasional apabila unsurunsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase tersebut hanya mengandung unsu r-unsur yang bersifat nasional, sedangkan arbitrase internasional adalah suatu a rbitrase yang di dalam perjanjian arbitrasenya terdapat unsur-unsur asing. Adapu n contoh-contoh daro lembaga arbitrase ini antara lain : 1. Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). Merupaka n pusat arbitrase internasional yang didirikan di Paris pada tahun 1919. 2. The International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID). Arbit rase ini adalah badan arbitrase yang bersifat internasional yang mengatur tentan g sengketa investasi yang berskala internasional. 3. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL). C. Arbitrase Institusional Regional (regional arbitration). Arbitrase institusional regional adalah suatu lembaga arbitrase yang lingkup keb eradaan dan yurisdiksinya berwawasan regional seperti ; Regional Center for Arbi tration yang didirikan oleh Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC).

C. KLASIFIKASI MENURUT JENIS SENGKETA 1. Arbitrase Kualitas, berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan 2. Arbitrase Teknis, berkaitan dengan penyusunan dan penafsiran kontrak 3. Arbitrase Campuran, berkaitan dengan fakta dan penerapan hokum 4. Arbitrase Khusus, dalam bidang muamalat, perdagangan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup. D. ARBITRASE KHUSUS Arbitrase khusus ini meliputi dalam bidang muamalah, perdagangan, ketenaga kerja an dan lingkungan hidup. Di kalangan dunia bisnis misalnya, umumnya lebih menday a gunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi diantara para pihak, dari pada penyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau pe radilan. Hal ini terjadi karena saat sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampi r di setiap kontrak dagang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui ar bitrase, dimana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sed ang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga pe nyelesaian sengketa lainnya. Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbang an yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penye lesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pert imbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif p enyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama, karena itu perlu diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alterna tif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang. Secara umum dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesai an Sengketa dinyatakan dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan-kelebihan itu antara lain: 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. 2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan adminis trative. 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetah uan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengket akan, jujur dan adil. 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta p roses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.1. H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internas ional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996, hlm.1. H.M.N. Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Pen undaan Pembayaran, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm.1.