Upload
adiherdiono
View
845
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Makalah Audit 2 kelompok 5
Citation preview
BAB I
MENGENAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
A. PENGERTIAN PERTAMBANGAN
Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan
kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik
dalam bentuk lepas atau padu.
Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari
sisa tumbuh-tumbuhan.
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau
batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam
bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
1
B. KARAKTERISTIK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
Karakteristik Perusahaan Pertambangan Umum, terdapat empat kegiatan usaha pokok,
meliputi:
1. Eksplorasi (Exploration);
Eksplorasi adalah usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi
Cadangan Terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang
diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pengembangan dan Konstruksi (Development and Construction);
Pengembangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan
Cadangan Terbukti sampai siap diproduksi secara komersial.
Konstruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan
mendukung kegiatan produksi.
3. Produksi (Production);
Produksi adalah semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari Cadangan
Terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah Iebih
lanjut.
4. Pengolahan
Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi
tetapi tidak terbatas pada:
a. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,
energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan
lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
b. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung
atau tidak Iangsung terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati Iingkungan yang
mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan
berkesinambungan.
2
C. PERBEDAAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN NON
PERTAMBANGAN
Sifat dan karakteristik perusahaan pertambangan umum berbeda dengan perusahaan
lainnya. Perbedaaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Eksplorasi bahan galian tambang umum merupakan kegiatan yang mempunyai
ketidakpastian yang tinggi, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat, dengan
biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan
penemuan cadangan bahan galian yang secara komersial layak untuk ditambang.
2. Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbaharui (non renewable) serta untuk
melaksanakan kegiatan pertambangan ini, mulai tahap eksplorasi sampai dengan tahap
pengoiahannya, dibutuhkan biaya investasi yang relatif sangat besar, padat modal,
berjangka panjang, sarat risiko, dan membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga
diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional.
3. Pada umumnya operasi perusahaan pertambangan berlokasi di daerah terpencil dan
kegiatannya menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup,
sehingga setiap perusahaan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundangan
yang berlaku mengenai lingkungan hidup, di samping mempunyai konsep pasca
penambangan yang jelas.
4. Pemerintah Indonesia tidak memberikan konsesi penambangan karena menurut
peraturan perundangan yang berlaku, segala bahan galian yang berada dalam wilayah
hukum Indonesia adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia yang dikuasai dan
dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat
berusaha dalam industri pertambangan umum, pemerintah mengeluarkan peraturan
yang memberi wewenang kepada badan usaha/perseorangan untuk melaksanakan
usaha pertambangan umum.
3
D. FUNGSI PERTAMBANGAN
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi
pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah:
a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan
secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup;
c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai
sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu
bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan
lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara.
4
BAB II
AUDIT PERTAMBANGAN
A. PENGERTIAN AUDIT PERTAMBANGAN
Audit Pertambangan adalah suatu pemerikasaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan Perusahaan
Pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi dan
pengelolaan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran
laporan keuangan tersebut.
B. STANDAR DAN DASAR HUKUM AUDIT PERTAMBANGAN
Standar dan dasar hukum audit pertambangan adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
yang berhubungan dengan akuntansi dan laporan keuangan.
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) terutama PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan
Umum dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
3. International Accounting Standard (IAS) atau International Financial Reporting
Standard (IFRS), terutama IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources..
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan sebagai
berikut:
Undang–Undang Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)
Undang–Undang Nomor 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang–Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
PP Nomor 27/1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
PP Nomor 51/1993 tentang AMDAL;
Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
5
Keputusan Presiden Nomor 75/1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
5. Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, kebiasaan
industri yang baru, dan standar akuntansi negara lain.
Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan Bapepam dan LK dan PSAK dalam
penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan Bapepam dan
LK.
C. TUJUAN AUDIT PERTAMBANGAN UMUM
a. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas perusahaan
pertambangan;
b. Untuk mengetahui apakah selama ini tambang-tambang yang beroperasi menjaga apa
yang telah diamanatkan dalam undang-undang minerba, seperti tidak merusak
lingkungan dan tidak membuka lahan tambang di kawasan hutan lindung;
c. Untuk menjamin semua tambang beroperasi secara sesuai aturan menjaga lingkungan
dan taat azas dan peraturan yang ada di Indonesia;
D. PROSEDUR AUDIT PERTAMBANGAN UMUM
a. Pelajari dan evaluasi internal control perusahaan pertambangan mengenai
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
b. Tim audit OPN harus mampu mengidentifikasi temuan baik yang bersifat rupiah
(kuantitatif) yang memunculkan kewajiban pembayaran maupun yang bersifat
kualitatif (hal-hal yang perlu diperhatikan) yang mengarah pada temuan kuantitatif;
c. Periksa Bukti Perijinan dan Penetapan SK Kegiatan Pertambangan;
d. Pelajari dan evaluasi kewajiban pembayaran dan tarifnya (baik iuran tetap/ royalty);
e. Periksa periode kewajiban dan waktu pembayaran, biaya-biaya penjualan, pengenaan
denda keterlambatan, dll.
f. Periksa modus kurang bayar yang sering menjadi temuan pada audit PNBP, seperti:
Kewajiban PNBP yang diakui perusahaan belum dibayar, jumlah biaya penjualan
yang lebih besar dari seharusnya, ketidaktelitian perusahaan dalam menghitung
6
kewajiban PNBP, terdapat selisih yang tidak wajar pada arus barang, dan denda
keterlambatan pembayaran.
7