BAB 1

PENDAHULUAN

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan

kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan

diakui oleh segenap bangsa – bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa

tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 ayat (1) Deklarasi

menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk

kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas

pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan

sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur,

menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau

keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di

luar kekuasaannya.

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke

5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam

UUD 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No.23/1992 yang

kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU

36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya,

setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program

jaminan kesehatan sosial.

Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas,

pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan

masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan

perorangan. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah

dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang

1

kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT

Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil,

penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin

dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih

terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit

terkendali.

Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang

No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini

mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk

termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan

Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1

Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan

Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI),

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan

Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan

memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi

kesehatan. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi

berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk

mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat

pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan

2

Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan

dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional

3

BAB II

SEJARAH BPJS

Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara

jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima

Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus

di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana

Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada

waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi

Kesehatan Nasional.

Pada tahun 1984, untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan

Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat

Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum

Husada Bhakti.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991,

kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum

Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta

anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan

kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Pada tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992

status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan

pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah

dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen

lebih mandiri.

4

Pada tahun 2005, PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui

Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai

Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

(PJKMM/ASKESKIN).

Dasar Penyelenggaraan :

1. UUD 1945

2. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan

3. UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan

Nomor 56/MENKES/SK/I/2005,

5. Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada :

6. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong

royong sehingga terjadi subsidi silang.

7. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.

8. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

9. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.

10. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada

peserta.

11. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan

mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.

Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama

menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

tentang BPJS.

5

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN BPJS

3.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS)

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial, antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan

kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan

pada tanggal 1 Januari 2014.

3.2 Sistem BPJS

Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kepesertaan bersifat “wajib” : untuk mencegah terjadinya adverse

selection atau kepesertaan yang berdasarkan adanya faktor risiko. Dengan

kepesertaan wajib tidak lagi dilakukan perhitungan risiko perorangan.

6

Peserta dihimpun dalam satu badan secara nasional sehingga terjadi

subsidi silang yaitu yang membayar premi kecil dibantu oleh yang membayar

premi besar, sehingga dengan premi yang kecil dapat memperoleh manfaat yang

besar. Dengan begitu, maka manfaat medis yang diterima peserta tidak dibedakan

atas besaran premi yang dibayarkan.

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) berikut:

Prinsip kegotongroyongan

Gotongroyong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup

bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam

SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang

kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko

tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena

kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.

Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat

menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan

utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang

dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil

pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan

peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang

berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

Prinsip portabilitas

7

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang

berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat

tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga

dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,

penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan

pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.

Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu

sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-

badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

3.3 Syarat-Syarat BPJS

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta tersebut meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN

dengan rincian sebagai berikut:

a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan

orang tidak mampu.

b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang

tidak mampu yang terdiri atas:

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:

8

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota TNI;

c. Anggota Polri;

d. Pejabat Negara;

e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

f. Pegawai Swasta; dan

g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang

menerima upah.

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

c. Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga

negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:

a. Investor

b. Pemberi Kerja

c. Penerima Pensiun

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan

f. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang

mampu membayar Iuran.

4) Penerima pensiun terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun

b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun

c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun

d. Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak

pensiun.

9

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:

a. Istri atau suami yang sah dari peserta

b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta,

dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai

penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau

belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan

pendidikan formal. Sedangkan Peserta bukan PBI JKN dapat juga

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

5) WNI di Luar Negeri

Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur

oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan

Kesehatan.

10

BAB IV

KENDALA DAN KEUNTUNGAN SISTEM

Kelebihan sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial

antara lain:

Asuransi Sosial Asuransi Komersial

1. Kepesertaan bersifat wajib

(untuk semua penduduk

1. Kepesertaan bersifat sukarela

Non Profit 2 . Profit

Manfaat komprehensif 3Manfaat sesuai dengan premi yang

dibayarkan.

Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non

spesialistik mencakup:

1) Administrasi pelayanan

2) Pelayanan promotif dan preventif

3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan

mencakup:

11

1) Rawat jalan yang meliputi:

a. Administrasi pelayanan

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter

spesialis dan subspesialis

c. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis

d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

e. Pelayanan alat kesehatan implant

f. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi

medis

g. Rehabilitasi medis

h. Pelayanan darah

i. Pelayanan kedokteran forensik

j. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2) Rawat inap yang meliputi:

a. Perawatan inap non intensif

b. Perawatan inap di ruang intensif.

c. Pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri.

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana

diatur dalam peraturan yang berlaku.

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat.

3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan

kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan

kerja.

4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik.

6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (Memperoleh Keturunan).

12

7. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.

9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat

melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,

shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian

teknologi kesehatan (Health Technology Assessment/HTA).

11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai percobaan

(eksperimen).

12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu

lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah.

16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan

kesehatan yang diberikan.

Selain itu, kendala yang dapat terjadi adalah kurangnya infrastruktur di

daerah, peralatan dan perlengkapan yang masih belum ada dan terdistribusi di

daerah, kurangnya sumber daya manusia yang siap untuk melakukan pelayanan,

universal akses yang masih menjadi hambatan terbesar, pengetahuan masyarakat

mengenai BPJS, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai

macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, akademisi, peneliti,

pemerhati kesehatan, kelompok profesi dan lembaga independen lain.

13

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

kesehatan.

2. BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama

dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS

Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s.

3. BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang

diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim

diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan

berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan

di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan.

5.2 Saran

1. Sustainabilitas program atau bahwa program jaminan sosial harus berkelanjutan

selama negara ini ada, oleh karena itu harus dikelola secara prudent, efisien

dengan tetap mengacu pada budaya pengelolaan korporasi.

14

2. Kenyataannya 80% penyakit yang ditangani rumah sakit rujukan di Provinsi

adalah penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas. Tingkat okupansi

tempat tidur yang tinggi di RS Rujukan Provinsi bukan indikator kesuksesan suatu

Jaminan Kesehatan. Hal ini berdampak pada beban fiskal daerah yang terlalu

tinggi. Oleh karenanya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan membutuhkan sistem

rujukan berjenjang dan terstruktur maka setiap Provinsi harap segera menyusun

peraturan terkait sistem rujukan.

15

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2013 Tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Mukti, Ali Gufron. Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes RI : Surabaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Putri P, Novana. 2013. Konsep Pelayanan Primer di Era JKN. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI : Jakarta. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

16