Upload
nurul-fajri-husin
View
561
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
TUGAS KELOMPOK Studi Kawasan Asia Tenggara
DISUSUN OLEH:
Nurul Fajri Husin (E131 09 013)
M. Nurckhalik Djirimu (E131 09 011)
Muspida Haspa (E131 09 012)
Satkar Ulama (E131 09 014)
M. Ardhi Rezki Pratama (E131 09 010)
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas
limpahan rahmat dan curahan kasih sayangnya sehingga kita masih di
beri kekuatan dan kesehatan hingga hari ini. Dan tak lupa shalawat serta
salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW yang senantiasa menjadi pedoman kita.
Dalam makalah kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai
“PROFILE KENEGARAAAN BRUNEI DARUSSALAM”. Yang meliputi berbagai
aspek domestic sampai ke hubungan luar negeri yang dilakukan Brunei
Darussalam. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan baik itu dalam
hal pembedahan isu maupun keterbatasan data yang kami miliki,
sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga makalah ini
dapat memberi manfaat bagi kita semua.
Makassar, 03 April 2011
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.........................................................................................2
Daftar Isi...................................................................................................3
Bab I Pendahuluan
………………………………………………………………………………………. 4
Bab II Pembahasan...................................................................................
2.1 PROFILE SINGKAT ……………………………………………4
2.2 POLITIK PEMERINTAHAN ……………………………………..5
2.3PERTAHANAN KEAMANAN DAN KEKUATAN MILITER BRUNEI DARUSSALAM ………………………………………….5-7
2.4 PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM……………………9
2.5 PEREKONOMIAN BRUNEI
DARUSSALAM…………………..9-14
2.6 SISTEM HUKUM DI BRUNEI
DARUSSALAM……………….15-19
2.7 KEBUDAYAAN BRUNEI
DARUSSALAM…………………….19-22
2.8 HUBUNGAN LUAR NEGERI (PBB, ASEAN, COMMONWEALTH)...23
Bab III Daftar Pustaka...............................................................................24
2.1 PROFILE SINGKAT
Nama resmiNegara Brunei Darussalam (melayu arab: دارالسالم (بروني
Lagu kebangsaanAllah Peliharakan Sultan
MottoSelalu menuruti arahan Tuhan
Ibu kota (dan kota terbesar)Bandar Seri Begawan
Bahasa resmiMelayu
PemerintahanKesultanan Konstitusi Islam– Sultan : Hassanal Bolkiah
– Pangeran (Putra mahkota) : Al-Muhtadee Billah
Formasi :– Sultan : Abad ke 14
– Akhir Protektor Inggris : 1 Januari 1984
Luas wilayah :– Total : 5.765 km2
– Air (%) : 8.6%
Penduduk :– Perkiraan Juli 2008 : 381,371 jiwa
– Kepadatan : 66/km2
PDB (KKB)Perkiraan 2007
– Total : $19.640 billion (ke-114)– Per kapita : $51,000 (ke-5)
Mata uangBrunei dollar (BND)
2.2 Politik Pemerintahan
Negara Brunei Darussalam dengan bentuk Negara Kesultanan Konstitusional
dan memiliki system pemerintahan monarki /kesultanan berdasar hukum islam. Negara ini
di pimpin oleh seorang Sultan. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa
yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei, pemimpin keagamaan
sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Baginda dinasihati oleh beberapa
majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah
tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati
di dalam negeri.Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan
bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen
ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan,
Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
2.5 PERTAHANAN KEAMANAN DAN KEKUATAN MILITER BRUNEI DARUSSALAM
Di latar belakangi oleh lingkungan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi
dan dipertimbangkan terkait dengan perubahan konfigurasi keamanan seiring dengan
berakhirnya Perang Dingin pada setiap rancangan dalam strategi militer serta pertahanan
dan keamanan khususnya di Asia Tenggara, yang dipersepsi sebagai adanya ketidakpastian
keamanan ketika berakhirnya tatanan global yang bercirikan dua kutub membuka jalan bagi
suatu struktur banyak kutub yang kompleks dan bercirikan ketidakpastian. Bagi negara-
negara Asia Tenggara, ketidakpastian ini berkisar pada tiga masalah penting: (1) Ancaman
keamanan sebagai akibat dari adanya kecurigaan dan perselisihan-perselisihan teritorial
yang tidak terpecahkan; (2) pengurangan kehadiran militer AS dari kawasan Asia Tenggara
dipandang sebagai hilangnya jaminan “payung keamanan” yang mengharuskan perlunya
peningkatan kemampuan pertahanan mandiri; dan (3) munculnya peranan dan proyeksi
militer kekuatan-kekuatan regional yang dipandang sebagai ancaman mengikuti skenario
sistem intrusive dan logika dilema keamanan. Tiga masalah ini, kemudian dibarengi dengan
adanya perubahan pola perdagangan senjata internasional (dari “seller market” ke “buyer
market”) yang makin memudahkan banyak negara untuk mengakuisisi persenjataan. Dari
lingkungan domestik, ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pembangunan
persenjataan: Pertama, kapabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang tercermin
dalam pertumbuhan ekonomi yang mengalami kecenderungan meningkat. Kedua, kecuali
Laos, Kamboja dan Brunei, semua negara Asia Tenggara mempunyai dan mengembangkan
industri pertahanan domestik, baik berdasarkan lisensi negara Barat maupun hasil desain
dalam negeri.
Dengan di dukung oleh hasil sumber gas alam dan minyak bumi serta lahan
pertanian dan perikanan yang begitu besar dengan kualitas yang baik, tentunya saja Brunei
Darussalam dapat menjadi negara pengekspor bahan-bahan pertanian beserta sumber alam
ke negara lain yang begitu besar. Walaupun Negara ini terbilang kecil dengan kapasitas
penduduk kecil ( 384.000 jiwa ) dan tenaga militer yang cukup tangguh, menjadikan Brunei
tetap optimis dalam mancapai keberhasilannya mandatang, sehingga Negara ini terdorong
untuk membangun dan meningkatkan kekuatan militer yang akan menopang kemajuannya
nanti.
Dengan di latar belakangi dengan letak Geopolitik dan Geostrategi, Brunei
Darussalam tetap memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya, dimana letak geogarfis
Brunei Darussalam yang sangat strategis, yaitu dikawasan Asia yang menjadi jalur strategis
bagi negara – negara di dunia dengan melakukan pajak bagi negaranya sehingga menambah
dana buat Negara, yang akan di gunakan untuk membiayai dan memperkuat pertahanan
dan keamanan negaranya. Asia adalah benua terbesar di dunia, jadi dengan menguasai
terlebih dahulu perekonomian dan militer di Asia Tenggara, Brunei Darussalam dimasa
mendatang bisa menjadi negara adidaya dengan menguasai perekonomian di Asia tenggara
saja, dengan populasi yang begitu banyak tentu merupakan keuntungan tersendiri yang
tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini.
Jalinan kerjasama dalam bidang kemiliteran dengan negara-negara di dunia menjadi
salah satu agenda militer dan pertahanan keamanan Brunei Darussalam. Sekarang ini Brunei
dalam mencapai keberhasilannya tersebut yaitu ditempuhnya dengan cara menjalin
kerjasama pertahanan dan keamanan serta pelatihan bersama kepada Indonesia, ASEAN
maupun Asia Tenggara itu sendiri dalam mencapai dan menuju ke sebuah yang di namakan
adidaya ( Brunei tetap mengoptimiskan akan hal ini terjadi ) sebab tak akan mustahil negara
kecil bisa menjadi negara besar apabila ia mempunyai kemampuan.
Agenda militer dan pertahanan keamanan Negara ini tidak lain hanyalah untuk
melindungi wilayah kedaulatan, keamanan wilayah, melindungi perekonomian dan sumber
daya alam Negara, serta menjaga stabilitas keamanan regional asia tenggara.
Untuk saat ini rahasia kekuatan militer dan pertahanan keamanan Negara Brunei
Darussalam masih kurang terpublish oleh dunia luar. Berikut beberapa peralatan-peralatan
militer yang dimiliki oleh Negara Brunei Darussalam yang sempat terpublish media adalah :
3 Ordered CN-235 MPA
1 CN-235-110M
2 Bell 206B
11 Bell 212/214ST
4 BO105CB
6 S-70A/L
4 PC-7Mk II
Negara Brunei Darussalam dengan bentuk Negara Kesultanan Konstitusional dan
memiliki system pemerintahan monarki /kesultanan. Negara ini di pimpin oleh seorang
Sultan Hassanal Bolkiah yang peranannya sangat besar dalam system pemerintahan dimana
peranannya merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan
sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Fungsi sultan yang
merangkap sebagai menteri pertahanan sangat memberi pengaruh dalam setiap kebijakan
militer dan pertahanan keamanan Negara ini. Atas perintah dari Sultan lah yang berhak
Negara ini untuk menyatakan perang.
2.6 PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM
Dalam bidang pendidikan Brunei Darussalam, pemerintah lebih mengutamakan
penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi.
Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam hampir lebih sama dengan yang ada di
Negara-negara “commontwealth”, seperti Malaysia.
Salah satu target utama yang akan di capai dalam bidang pendidikan di Brunei
Darussalam adalah upaya untuk meningkatkan lulusan sekolah tinggi bagi warga negaranya.
Upaya yang dilakukan tersebut telah di mulai sejak tahun 2003. Dimana dalam upaya
tersebut melibatkan pihak-pihak swasta yang berkecipung di bidang pendidikan. Peluang
keterlibatan swasta dimaksudkan agar pemerintah dan sector swasta secara bersama-sama
berperan dalam pembangungan nasional di bidang pendidikan.
Dalam pendidikan tingkat universitas, Brunei Darussalam memang belum banyak
diminati sebagai tujuan studi. Padahal kualitas-kualitas dan prestasi-prestasi yang di
torehkan oleh universitas-universitas di Negara ini tidak kalah saingnya dengan univesrsitas-
universitas di Negara lain. Memang tidak mengherankan sebab Negara ini merupakan
Negara yang dikatakan makmur.
Prioritas utama Pemerintah untuk membawa Brunei menuju kearah kemajuan dan
pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam era globalisasi ini, adalah
meningkatkan sektor pendidikan termasuk pendidikan teknik dan kejuruan dimana sistem
dan kurikulumnya selalu ditinjau ulang.
Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan
beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama
dalam pendidikan, yaitu :
a.Sistem dwibahasa di semua sekolah;
b. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah;
c. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan
vokasional (kejuruan) dan teknik.
Dengan di latar belakangi oleh kemakmuran yang dinikmati warga Brunei,
menjadikan negara itu memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi yang di anugerahi
oleh sumber daya alam minyak yang melimpah. Sehingga tak perlu dipertanyakan lagi jika
pemerintah Brunei memberikan pendidikan gratis pada masyarakatnya.
2.5 Perekonomian brunei darussalam
Perekonomian Brunei Darussalam terdiri mulai dari sector-sektor micro tapi
berkecukupan. Sektor-sektor tersebut mencakup gabungan dari wiraswasta asing dan
domestic, peraturan pemerintah, kegiatan pensejahteraan, dan tradisi desa. Jumlah produksi
minyak mentah dan gas alamnya hampir setengah GDP dan lebih dari 90% pendapatan
negara. GDP per kapita berada jauh di atas sebagian besar negara dunia ketiga, dan
pendapatan substansial dari investasi luar negeri menambah pemasukan dari produksi
domestik. Dengan perekonomian yang lumayan berkecukupan ini, pemerintah menyediakan
semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas dan mensubsidi
beras dan perumahan.
Brunei Darussalam merupakan salah satu negara produsen utama minyak bumi
dan gas di Asia Tenggara. Brunei pernah menjadi pemain yang penting dengan menjadi
Ketua untuk forum APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) tahun 2000. Ekonomi
Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional
yang termasuk tinggi di dunia. Temuan sumur minyak pertama pada tahun 1929 dan berbagai
temuan minyak dan gas di sumur-sumur off-shore, on-shore dan pedalaman wilayah Brunei
telah mendorong negara itu maju pesat perekonomiannya. Minyak mentah, produk-produk
petroleum dan liquified natural gas (LNG) Brunei diekspor dengan negara tujuan utama
Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.
Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1929, sumber minyak di beberapa
kawasan Brunei Darussalam dieksplorasi oleh Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd, sebuah
perusahaan joint venture antara Pemerintah Brunei Darussalam dengan Royal Dutch Shell
Group. Produksi dilakukan oleh Brunei Shell Petroleum yang sahamnya 50% dimiliki oleh
pemerintah. Brunei Shell Petroleum melaksanakan eksplorasi dan produksi minyak dan gas
alam, pengilangan dan penjualan minyak mentah. Perusahaan-perusahaan yang bergabung
dalam Brunei Shell adalah Brunei Shell Petroleum, Brunei LNG, Brunei Coldgas, Brunei
Shell Tankers dan Brunei Shell Marketing. Brunei Shell Petroleum Company mengeksplorasi
dan memproduksi minyak mentah dan gas. Perusahaan ini memiliki Brunei Refinery
(pengilangan minyak Brunei). Pemilikan saham sama banyaknya antara Pemerintah Brunei
Darussalam dan Royal Dutch/Shell Group. Brunei LNG membeli gas alam dari BSP, yang
kemudian dicairkan dan dijual kembali pada Brunei Coldgas. Pemerintah Brunei memiliki 50
persen saham dari Brunei LNG dan Brunei Coldgas.
Dua partner lain adalah Royal Dutch/Shell Group dan Mitsubishi Corporation,
Jepang yang masing-masing memiliki saham sebanyak 25%. Brunei Coldgas membeli gas
alam cair dari Brunei LNG dan mengatur pengangkutan dan penjualan ke pembelinya di
Jepang. Peraturan bagi hasil sama kepada Brunei LNG. Brunei Shell Tankers dibentuk tahun
1986 dan memiliki tujuh tanker LNG yang disewakan kepada Brunei Coldgas. Pemerintah
Brunei dan Royal Dutch/Shell Group berpatungan memilikinya. Brunei Shell Marketing
Company memasarkan produk minyak dan kimia di dalam negeri. Perusahaan ini dimiliki
secara patungan oleh Pemerintah dan Royal Dutch/Shell Group. Cadangan minyak dan gas
bumi pada permulaan tahun 1986 mencapai tingkat tertinggi. Sementara kebijaksanaan
pelestarian sumber yang ada dilaksanakan, dalam usahanya memperoleh lapangan minyak
baru, Pemerintah Brunei mengundang perusahaan minyak lain, seperti Woods Petroleum,
Sunray dan Jasra-Elf, untuk menggali sumur minyak. Pada tahun 1972 pabrik gas alam cair
yang terbesar waktu itu di dunia dibangun di Lumut. Penjualan sebanyak 5 ton LNG per
tahun dikirim ke Jepang dengan kontrak selama 20 tahun yang akan berakhir pada tahun
1993. Pendidikan Setengah penduduk Brunei berumur dibawah 20 tahun, dan layanan
pendidikan di Kesultanan itu dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami perluasan besar.
Baru pada tahun 1980-an terdapat konsorsium lain yang turut melakukan
eksplorasi minyak di Brunei Darussalam, yakni Total E&P Borneo BV yang merupakan
kolaborasi antara perusahaan eksplorasi minyak internasional Total Fina Elf dengan
perusahaan lokal Jasra International Petroleum. Ekonomi Brunei Darussalam telah
didominasi oleh industri minyak dan gas untuk 80 tahun terakhir. sumber daya Hidrokarbon
account selama lebih dari 90% dari ekspor dan lebih dari 50% dari Produk Domestik Bruto-
nya. Saat ini, Brunei adalah produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara dan
eksportir kesembilan terbesar gas alam cair di dunia. Minyak dan gas bumi account untuk
hampir semua ekspor.
Mayor pasar ekspor: Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia.
Pemasok utama: negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja), Amerika Serikat, Uni Eropa,
Jepang, Cina.
Brunei Darussalam bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Himpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Konferensi Islam. Kini, Brunei
merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang menyadari akan sejarahnya yang
panjang dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Rencana Pembangunan
Nasional Ekonomi Brunei dipengaruhi oleh industri minyak dan gas alam cair serta pola
pembelanjaan negara. Pemerintah Brunei menyadari benar akan problema yang ditimbulkan
oleh pola ekonomi seperti itu. Karenanya Brunei menerapkan rangkaian rencana
pembangunan nasional selama 20 tahun terakhir ini.
Untuk itu selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei
mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.
Diversifikasi ekonomi ini merupakan tujuan utama Rencana Pembangunan Nasional ke 5
yang berlangsung dari tahun 1986-1990. Rencana nasional sebelumnya lebih ditekankan pada
perbaikan infrastruktur. perkiraan anggaran belanja negara 1988. Sembilan sasaran dalam
Rencana Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung adalah:
Memperbaiki mutu kehidupan rakyat.
Memanfaatkan sumber alam secara maksimum.
Mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor.
Meningkatkan pengembangan sumber tenaga manusia untuk memenuhi tuntutan
ekonomi negara yang semakin canggih.
Mempertahankan pengkaryaan penuh dan menambah tingkat produktifitas.
Menjaga tingkat inflasi yang moderat.
Membangun perkembangan masyarakat yang dinamis, disiplin dan bertanggung
jawab. Menjadikan setiap warga negara sebagai agen pembangunan dan kemajuan.
Mendorong dan membina perkembangan bangsa Melayu menjadi pimpinan industri.
Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Perekonomian Brunei berjalan dengan baik, meskipun sempat terganggu oleh
harga minyak yang merosot dalam periode selama tahun 1980-an. Produk Domestik Bruto
(Gross Domestic Product) per kapita secara menyeluruh turun, setelah mengalami
pertumbuhan yang dramatis sebesar 33,3 persen ditahun 1979 dan 67,4 persen ditahun 1980.
Kejadian ini lebih menyadarkan pemerintah, betapa vital sektor minyak dan gas bumi.
Perekonomian di sektor non migas, khususnya konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang
sehat dengan peningkatan infrastruktur dan bergerak ke arah di versifikasi, sesuai dengan
rencana perekonomian pemerintah. Turunnya pendapatan dari minyak tidak mempengaruhi
taraf hidup rakyat yang terus membaik selama dasawarsa tersebut.
Brunei memiliki penghasilan yang meluap. Pada tahun 1987 Pemerintah
memperoleh pendapatan aktual sebesar B$ 2.7 biliun, diluar pendapatan dari investasi, dan
pengeluaran sebesar B$ 2.4 biliun. Penduduk yang sedikit memberikan kemungkinan bagi
Pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran secara efektif dan Brunei telah melaksanakan
kebijaksanaan dana berimbang (balanced budget) selama bertahun-tahun. Negara ini tidak
memiliki hutang.
Brunei berorientasi pasar ekonomi, kebijakan pemerintah mendukung dan
komunitas bisnis besar lokal yang siap untuk melakukan bisnis dengan perusahaan
internasional telah membuat Brunei manufaktur yang sangat kompetitif dan basis industri.
Keterlibatan Brunei dengan Inggris menimbulkan ikatan-ikatan erat yang berkembang antara
kedua negara tersebut, dan pada saat yang bersamaan Brunei dipengaruhi oleh hukum,
perkembangan pendidikan dan ekonomi Inggris. Brunei tahun 1980-an dengan campuran
kebudayaan Islam, perkembangan ekonominya yang canggih dan kerangka hukum kasus
Inggris sangat dipengaruhi oleh periode ini. Sejarah politik Brunei modern terpusat pada
perubahan-perubahan konstitusional yang telah dialami Brunei dalam tahun-tahun 1959, 1971
dan 1984. Brunei telah berkembang menjadi negara yang berdaulat penuh dan memainkan
peranan aktif dalam politik dunia dan masalah perekonomian internasional.
Keuangan
Brunei tidak memiliki bank sentral dan mengoperasikan sistem mata uang papan
dengan Dolar Brunei (B $) yang dipatok dengan Dolar Singapura, sehingga kedua mata uang
secara hukum dipertukarkan di Brunei dan Singapura. Kebijaksanaan keuangan negara
dilakukan dengan mengkaitkan dollar Brunei dengan dollar Singapura, dan keduanya
memiliki paritas yang sama. Kementerian Keuangan menyadari bahwa penguasa keuangan
Singapura bersikap hati-hati agar pengkaitan kedua mata uang tersebut tidak mengganggu
ekonomi kedua negara. Sementara itu, pengkaitan tersebut terbukti tidak merintangi
pengelolaan ekonomi dalam negeri masing-masing.
Ketangguhan keuangan Brunei, dana cadangan dan rencana investasinya dalam
tahun-tahun terakhir ini menjadi sasaran spekulasi dan komentar dunia. Secara ringkas,
kebijaksanaan keuangan di Kesultanan itu ditentukan oleh lima aturan pokok:
Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai dana cadangan Brunei di luar
negeri.
Kebijaksanaan keuangan yang sehat, dengan menjaga tingkat inflasi yang rendah.
Ekonomi negara tidak boleh dibiarkan "terlalu panas."
Persediaan kredit harus cukup, untuk mendorong industri dan entrepreneur setempat
agar berkembang.
Kekuatan keuangan Brunei harus dipergunakan sebagai landasan untuk
mengembangkan keahlian keuangan. Dengan demikian memberikan kesempatan kerja
kepada rakyatnya.
Kebijaksanaan investasi di luar negeri harus konstruktif, berjangka panjang,
menguntungkan kedua belah pihak, dan harus menghindari pengaruh yang merugikan
ekonomi dalam negeri. Kementerian keuangan Brunei berada dalam posisi yang
relatif lebih menguntungkan dibanding dengan kementerian keuangan dimanapun.
Adanya peningkatan surplus perdagangan untuk Brunei Darussalam selama 3
tahun hingga tahun 2008, karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei
Darussalam yaitu pada tahun 2008 sebesar B$2.985.3 pada tahun 2007 sebesar B$ 2,790 juta
pada tahun 2006 sebesar B$ 2,404.72 juta. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Brunei
Darussalam adalah mie instan, makana bayi, minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik,
alat-alat listrik dan elektronik, tekstil, dan garment, furniture, water dispenser, bahan
bangunan, peralatan olah raga, rokok, cassette/VCD/DVD lagu dan film, produk teknologi
perminyakan, kendaraan bermotor serta suku cadangnya, seperti Toyota Kijang, Daihatsu,
Mitsubishi, Isuzu dan lain-lain. Ekspor utama Brunei Darussalam ke Indonesia meliputi
minyak mentah, transport equipment, cashed head petroleum, dan machinery.
Adapun Indikator perekonomian di Brunei Darussalam :
Produk Domestik Bruto (GDP) Tahun 2008: B$ 20,4 juta (ekuivalen dengan US$
14,57 juta)
GDP Per Kapita : US$ 36,640 (tahun 2008, kedua tertinggi di ASEAN setelah
Singapura)
Tingkat pertumbuhan GDP: 10.5%
Tingkat Inflasi rata-rata 1.5 % selama lebih dari 20 tahun
Total investasi: US$ 1,119.68 juta
Produksi minyak bumi: 219,000 barel per hari
Persentasi Produksi Minyak Bumi dan Gas terhadap GDP:
66.4% (Tahun 2005), 68.8% (Tahun 2006) dan 67.4% (Tahun 2007).
Isu Transnasional
Sedangkan Isu Transnasional Brunei Darussalam terjadi pada tahun2003, Brunei
dan Malysia menahan eksplorasi gas dan minyak dalam perebutan seabed lepas pantai dan
laut dalam dan negosiasi mereka mengalami kebuntuan setelah keputusan hukum
internasional; batasan daratan Malaysia dengan Brunei sekitar Limbang masih dalam
perdebatan; Brunei menetapkan zona perikanan ekonomi eksklusif mencakup Karang Louisa
di selatan Pulau Spratly pada 1984 tapi tidak melakukan klaim public terhadap karang lepas
pantai; "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" pada tahun 2002 telah
meredakan ketegangan di Pulau Spratly tapi tidak mencakup peraturan pelaksanaan yang
mengikat secara hokum yang diinginkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam perdebatan.
2.6 Sistem hukum di Brunei Darussalam
Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya
beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan
berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya
berjumlah 370 ribu orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha
13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Di lihat dari
sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16,
Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan
Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam
upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru.
Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga
modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum
agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk
mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian
Islam serta lembaga keuangan Islam.
Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan
masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di
dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya
menganut agama Islam dengan Mazhab Syafii, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang
dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai
negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah
negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam
dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam
tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang.
Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam
berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara,
UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah
mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui
suatu perjanjian tahun 1888. Meskipun pencanangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana
“Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat
proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu
sejak berdirinya kerajaan Brunei dengan raja pertamanya yaitu Awang Alak Betatar atau
Sultan Mohammad Syah.
Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk
sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi
Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi
tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih brunei protektorat Inggris, Konstitusi
Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi
dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei. Hukum yang
dirumuskan oleh Konstitusi brunei memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris
karena status negara sebagai protektorat Inggris. Amandemen Konstitusi pada tahun 1971
Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah
kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari
Konstitusi Brunei.
Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi
dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini
didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu.
The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.
Konstitusi Dan Sistem Hukum Sistem politik Brunei berlandaskan pada dua
sendi yang tercantum dalam Konstitusi tertulis dan adat-istiadat kerajaan Islam Melayu.
Suatu penambahan yang penting adalah ketaatan negeri itu akan peraturan hukum, suatu
sistem yang terutama didasarkan pada hukum Inggris dan kebebasan pengadilan. Konstitusi
tertulis Brunei dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1959 dan sejak itu telah
mengalami beberapa perubahan di tahun 1971 dan 1984. Konstitusi 1959 mengangkat Sultan
sebagai Kepala Negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan dibantu oleh lima dewan --
Dewan Agama, Dewan Raja (Privy), Kabinet, Dewan Legislatif dan Dewan Suksesi. Perlu
dicatat bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan menurut tradisi Melayu dengan nasihat-
nasihat yang disampaikan kepada Ketua Menteri dan pejabat-pejabat senior telah digantikan
dengan sistem Kabinet di tahun 1984 dan Sultan dan Yang Di-Pertuan sebagai Perdana
Menteri. Kabinet gaya baru tersebut mencerminkan komitmen Baginda terhadap
pemerintahan yang efisien. Sistem Hukum Brunei didasarkan pada Hukum Inggris (Common
Law), pcngadilan bebas kumpulan hukum tertulis, dan perundang-undangan yang
dilaksanakan oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan. Seperti di Malaysia dan Singapura, sistem
pengadilan kriminil didasarkan pada Indian Penal Code (Hukum Pidana India) dan kasus atau
perkara diadili oleh hakim, sedang kasus yang lebih berat oleh Hakim Pengadilan Tinggi
Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan di Brunei ialah
Undang-Undang Islam yang telah dikanunkan dengan hukum qanun Brunei. Hukum Qanun
Brunei tersebut sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang
disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M). Pemberian kekuasaan di bidang hukum
secara penuh baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1888
dalam Artikel VII yang membuat aturan :
1. Bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan
kes rakyat, kes rakyat asing dari negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat negara
lain jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka.
2. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat
Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika
didalam sesuatu kes tersebut, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa
maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum Islam di Brunei Darussalam
mengalami perubahan setelah adanya perjanjian-perjanjian dengan Inggris yang
menyebabkan Inggris campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman, keadilan, hukum
serta perundang-undangan. Pelaksanaan hukum Islam secara khusus diserahkan kepada
pemerintah Brunei, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan mahkamah Syari’ah.
Negara Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, adat, dan barat tetapi yang sering
sekali digunakan adalah hukum Muslim (Islam).
Pengambilan hukum Islam di brunei secara utuh dikembangkan dari mazhab
Syafi’i dan sebagian besar bersifat regulatory, meskipun demikian ternyata pembaharuan
hukum yang bersifat substansial tidak sejalan dengan Syafi’i sendiri bahkan dengan mazhab
lain seperti masalah iddah yang belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian ganti rugi
batalnya perjanjian pertunangan. Kita ketahui hukum di Brunei dipengaruhi oleh Inggris
melalui perjanjian-perjanjian sehingga memungkinkan Inggris campur tangan dan Brunei
menjadi pemerintahan bergantung pada Inggris. Andaikan pada waktu itu Kesultanan Brunei
tegas tidak lemah, serta mampu menangani konflik yang ada di negara brunei mungkin
Bruneei menjadi negara-negara yang mempunyai undang-undang hukum Islam yamg kuat.
Strategi kuatnya kekuatan negara dalam menghadapi persoalan menjadi hal yang penting di
Brunei dan seluruh negara. Semoga Brunei terus-menerus melakukan pembaharuan hukum
dan tidak menyimpang jauh dari hukum islam sehingga tidak tertinggal dwengan negara-
negara lainnya dan diharapkan pengetahuan hukum Islam di brunei menjadikan kita lebih
yakin dan percaya bahwa hukum Isalm yang kita gunakan adalah hukum yang benar yang
sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunnah katrena negara lain seperti Brunei berprinsip yang
sama dengan umat Islam di Indonesia. Perlu diketahui di Brunei Darussalam terjadi
perjanjian kurang lebih sekitar lima perjanjian yaitu:
Perjanjian pada tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris
Raya untuk memajukan hubungan dagang dan penumpasan para pembajak.
Perjanjian kedua pada tahun 1881 yaitu perjanjian negara brunei berada dibawah
proteksi Inggris Raya.
Perjanjian pada tahun 1856 intervensi Inggris dalam tulisan hukum Brunei
(intervensi )
Perjanjian pada tahun 1888 tentang bidang kekuasaan kehakiman di Brunei
(pembagian kekuasaan kehakiman dengan pihak Inggris)
Perjanjian pada tahun 1906 tentang kekuasaan dalam bidang hukum (kekuasaan
intervensi perundangan-undangan, pentadbiran keadilan, dan kehakiman, masalah
negara dan pemerintahan )
Perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan efek yang sangat jelas bagi
perkembangan hukum di negara Brunei. Brunei Darussalam memiliki kekuasaan kehakiman
yang terpisah yaitu kekuasaan kehakiman Inggris dan kekuasaan kehakiman Brunei. Sungguh
mengherankan bukan suatu negara mempunyai kekuasaan kehakiman yang lain disamping
kekuasaan kehakiman Brunei. Disamping itu pula Inggris mempunyai kekuasaan untuk
intervensi dalam urusan perundang-undangan kehakiman masalah negara terkecuali perkara-
perkara agama islam. Terlihat jelas sekali bahwa perjanjian-perjanjian denagn pihak Inggris
banyak berdampak negatif yaitu merugikan bangsa Brunei dalam hal mereka sebagai bangsa
yang ingin merdeka.faktor-faktor yang menyebabkan Brunei selalu terposok atau tersudut
dalam perjanjian kemungkinan karna lemahnya sultan dalam menghadapi tekanan-tekanan
Inggris dan juga lemahnya pengetahuan strategis politik sehingga terjadi ketidak adilan dalam
pembagian kekuasaan. Seperti pada [etisi yang diajukan pada Kesultanan Brunei kepada
seluruh Jaya British pada 2 Juli 1986 dimana petisi itu berisi dua tuntutan dari kedua petisi
hanya masalah nomor satu yang disetujui oleh Inggris dan tidak dilanjuti dengan
mengembangkan Mahkamah Syari'ah sedangkan yang kedua ditolak karena isinya
bertentangan dengan isi perjanjian tahun 1906.
Perangkat awal perkembangan iaitu sebelum campur tangan pemerintahan
kolonial Inggeris, undang-undang Islam telah menjadi sumber tenaga pengerak utama di
dalam pembentukan masyarakat yang unik. Pelaksanaan undang-undang Islam juga telah
mendapat pengiktirafan.118 Sebagai bukti pemakaian Hukum Kanun Brunei berasaskan
hukum syarak oleh Sultan Hassan dan sultan-sultan selepasnya. Undang-undang Islam telah
dilaksanakan dengan meluasnya di Negara Brunei Darussalam, ia menjadi dasar dan asas
negara ini sehingga kedatangan dan campur tangan British. Campur tangan secara langsung
dan meluas dalam perundangan dan pentadbiran agama Islam di Brunei bermula tahun 1906
iaitu apabila Brunei secara resmi menerima Residen British. British berjaya menyempitkan
dan seterusnya mengenepikan pemakaian undang-undang Islam yang luas dan menyeluruh
kepada pemakaian dalam bidang yang sempit dan terhad hanya bersangkut paut dengan
Undang-Undang Diri sahaja. Undang-undang yang ada hanya diguna pakai ke atas orang
Islam sahaja dan hukuman ke atas sesuatu kesalahan sama ada jenayah atau mal dihukum
berdasarkan takzir. Walau bagaimanapun tidak dinafikan adanya campur tangan British
dalam sistem pentadbiran undang-undang Islam telah membawa perubahan kepada sistem
pentadbiran undang-undang yang lebih cemas dan teratur dari sebelumnya.
2.7 Kebudayaan Brunei Darussalam
Brunei Darussalam adalah negara dengan multi etnis, dimana etnis-etnis tersebut
tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada dalam
etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya,
sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama Islam lebih cenderung menjadi Brunei
Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu.
Perkiraan penduduk tahun 1998 menyatakan bahwa Brunei Darussalam memiliki
penduduk sebanyak 323.600 jiwa. 67% dari penduduk Brunei Darussalam berasal dari etnis
Melayu; 15% beretnis Cina; 6% dari masyarakat adat lain (Iban, Dayak, dan Kelabit), dan
etnis lain sebanyak 12%. Pada akhir 1980-an, 24.500 imigran bekerja rata-rata di industri
perminyakan. Populasi telah meningkat lebih dari dua belas kali lipat sejak dekade pertama
abad kedua puluh. Distribusi populasi Brunei-Muara sebanyak 66%; Belaitsebanyak 20%;
Tutong sebanyak 11%, dan Temburong sebanyak 3%.
Melayu adalah bahasa resmi Brunei Darussalam, namun bahasa Inggris telah
digunakan secara luas terutama dalam perdagangan. Bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan
bahasa Filipina juga menjadi bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Brunei
Darussalam. Bendera nasionalnya adalah warna kuning dengan dua trapesium dan jajar
genjang diagonal putih strip yang berada di atas jajaran genjang diagonal strip hitam.
a. Urbanism, Architecture, dan Tata Kota
Lebih dari setengah populasi Brunei Darussalam tinggal di ibukota, Bandar Sri
Begawan, dan kota-kota besar di sekitarnya seperti Tutong Town, Tutong District, Kuala
Belait, Seat of Belait, Bangar Village, dan Seat of Temburong.
Pemandangan ibukota dan sekitarnya didominasi oleh kubah emas mesjid Omar Ali
Saifuddien yang selesai dibangun pada 1958, Istana Nurul Iman, perumahan istana terbesar di
dunia, Royal Regalia Building, juga Royal Audience Hall, dan Audience Hall untuk Majelis
Legislatif. Makam Sultan Kelima terletak dua mil ibu kota. The Royal Mausoleum telah
digunakan sejak 1786. Stadion Nasional Hassanal Bolkiah dijadikan tempat untuk merayakan
hari-hari besar. Sejumlah taman dan pusat rekreasi telah dikembangkan dalam dekade
terakhir.
b. Makanan
Makanan pokok (makanan sehari-hari) masyarakat Brunei Darussalam terdiri dari
nasi dan sayuran, ikan, kerang, dan buah-buahan. Kari biasanya terbuat dari daging kerbau,
daging ayam, dan daging sapi dan biasanya dikonsumsi pada acara-acara khusus. Di daerah
pedesaan, banyak penduduk yang mengkonsumsi daging rusa dan kijang.
Makanan ringannya adalah beragam jenis kue yang berbahan dasar beras. Daging babi adalah
satu makanan terlarang di Brunei Darussalam. Minuman lokal yang populer adalah susu
dengan es kelapa mentah. Kopi dikonsumsi secara luas, hampir di seluruh Brunei
Darussalam. Minuman beralkohol juga salah satu yang dilarang oleh kaum Muslim.
c. Stratifikasi Sosial
Di Brunei Darussalam, kelompok etnis yang paling dominan adalah etnis Barunay,
yang terdiri dari empat tingkatan kelas sosial: bangsawan, bangsawan, orang biasa, dan para
budak (walaupun perbudakan tidak lagi dipraktekkan). Karena sistem kasta di Brunei
Darussalam masih ketat dan diwariskan berdasarkan silsilah, maka kasta seseorang tidak
dapat naik atau turun ke kasta lain. Satu-satunya tanda atau simbol stratifikasi sosial adalah
gelar kehormatan yang digunakan oleh seseorang.
d. Gender Peran dan Status
Perempuan di Brunei Darussalam telah mulai mengambil posisi dan tanggung jawab
di kantor-kantor pemerintah dan departemen. Mereka pun dapat masuk ke dalam angkatan
bersenjata namun mereka tidak dapat ikut serta dalam pertempuran.
Dibandingkan dengan masyarakat Islam di Timur Tengah, perempuan di Brunei Darussalam
memiliki status yang sangat tinggi. Wanita Muslim dianjurkan untuk mengenakan penutup
kepala tradisional, yang disebut tudong.
e. Perkawinan, Keluarga, dan Kekerabatan
Dalam tradisi perkawinan di Brunei Darussalam, orang tua dari calon mempelai laki-
laki mengatur rencana pernikahan dengan orang tua dari calon mempelai wanita. Bagi
masyarakat Muslim, pasangan yang menikah juga harus sama-sama Muslim. Sehingga
individu, terutama laki-laki, sering masuk Islam untuk menikah dengan seorang Muslim.
Pasangan yang baru menikah harus bergabung dan tinggal di rumah orang tua pengantin
perempuan. Setelah beberapa lama, pasangan yang menikah muda tersebut dapat membentuk
rumah tangga sendiri sesuai keinginan mereka.
Hukum kewarisan Islam berlaku bagi Muslim. Bagi non-Muslim, praktek-praktek tradisional
lah yang berlaku.
f. Etika
Berikut adalah aturan etiket yang bersifat universal: melakukan sesuatu dengan
menggunakan tangan kanan; menolak makanan dengan menyentuh wadah dengan tangan
kanan (tidak pernah secara verbal); menggunakan ibu jari dan tidak menggunakan jari
telunjuk saat menunjuk; melepas sepatu saat memasuki rumah atau bangunan publik,
terutama masjid; berjabat tangan dengan lembut dan kemudian dengan lembut pula
menyentuh tengah dada seseorang dengan tangan kanan (tidak berlaku bagi lawan jenis);
menghindari kontak tubuh antar lawan jenis; dan tidak pernah marah.
g. Agama
Mayoritas penduduk Brunei Darussalam beragama Islam. Liburan dalam
memperingati hari keagamaan diatur sesuai dengan kalender lunar. Awal Ramadhan
menandai awal bulan suci puasa. Perayaan hari besar Islam di Brunei Darussalam hampir
sama dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Nuzulul Quran, Hari Raya Idul Fitri, Hari
Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji, Maulid Nabi Muhammad sallallahu Alihi Wassalam,
dan Isra’ Mi’raj.
2.8 Hubungan Luar Negeri (PBB, ASEAN, COMMONWEALT)
Pada tahun 1984 Brunei Darussalam diterima sebagai anggota ke 159 Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Dalam pidato penerimaannya, Duli Yang Maha Mulia Sultan menyatakan, Brunei menerima
penuh kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB, dan bersama dengan bangsa lain akan
berjuang untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan PBB.
Brunei memainkan peranan yang aktif di ASEAN yang juga beranggotakan Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei menjadi anggauta ke 6, satu minggu sesudah
memperoleh kemerdekaan penuh. Brunei sangat mengharapkan ASEAN dapat memantapkan
integritas teritorial, perdamaian, keamanan dan stabilitas regional. Negara ini mendukung rencana
ASEAN untuk ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Zona Damai, Bebas dan Tak
Memihak). Brunei telah berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ASEAN dan kini memiliki tugas
sebagai koordinator Dialog ASEAN -- CANADA. Dalam pidato Baginda di depan para kepala
pemerintahan ASEAN di Manila bulan Desember 1987, Yang Maha Mulia Sultan menyampaikan garis
besar komitmen Brunei untuk ASEAN "Brunei telah memperoleh banyak manfaat dari keanggotaan
di ASEAN. Kami percaya ASEAN akan terus berjuang bagi keamanan dan stabilitas kawasan, serta
kemajuan ekonomi rakyat. Brunei berjanji untuk memainkan peran sebaik mungkin sesuai batas
kemampuannya sebagai anggota yang paling kecil, agar ASEAN tetap menjadi himpunan yang
bersemangat dan efektif."
Brunei memiliki pendekatan yang realistis pada Persemakruran (Commonwealth) yang
dipandang bisa memberikan forum internasional yang bermanfaat bagi negara kecil untuk
menyampaikan pandangannya. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan 42 negara dan angka
ini terus meningkat setiap tahun. Kedutaan besar Brunei didirikan di semua ibukota negara ASEAN
dan juga di London, Washington, New York, Riyadh, Cairo, Seoul, Tokyo, Jenewa dan segera
menyusul, Canberra. Utusan tetap ke PBB ditempatkan di New York. Di Bandar Seri Begawan kini
terdapat 15 utusan yang menetap dan negeri ini telah mengadakan perjanjian dengan 14 negara
tentang penghapusan permohonan visa.
Daftar Pustaka
1. http://www.everyculture.com/Bo-Co/brunei -darussalam.html 2.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Brunei Darussalam hubungi: Bagian Penerangan Brunei Darussalam, Grafik Advertising (PT Tiara Alam Grafika), Jalan Riau 17, Jakarta 10310, Indonesia. Tel.: (021) 337956.