PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA

Makalah Geografi Politik

Disusun Oleh :

Fadli Afrianto (1101549)

Yan Andika (1101564)

Tommy Adam (1101546)

Fajar Kurniawan (1101570)

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan YME yang telah memberikan restunya kepada kelompok kami

sehingga makalah yang berjudul “Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia” dapat

terselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen

pengajar mata kuliah Geografi Politik dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam

proses pengerjaan laporan ini.

Kami juga menyadari, masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini.

Oleh karena itu, demi kesempurnaan laporan ini, kami sangat membutuhkan saran dan

kritikan yang membangun dari seluruh pihak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi

para pengamat beserta pihak lain yang membutuhkan.

 

Padang, April 2013

Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah Negara, sebab tidak dapat

dipungkiri peran aktif penduduk dalan menjalankan pemerintahan di suatu Negara memiliki

andil yang sangat besar. Selain, sebagai penggerak aktif dalam suatu Negara, penduduk juga

akan menentukan arah pemerintahan sebuah Negara. Penduduk sangat berpengaruh terhadap

perkembangan yang dijalani oleh Negara itu sendiri. Negara tidak akan terbentuk tanpa

adanya penduduk. Sebagai suatu potensi dan kekuatan, penduduk akan menempati urutan ke-

2 setelah wilayah, sebab pada pada hakikatnya unsur utama dalam Negara adalah wilayah dan

penduduk.

Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk

dunia mencapai 6,5 milyar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Pada

tanggal 19 Oktober 2012 pukul 03.36 WIB, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 milyar

jiwa. Menurut badan yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada sensus tahun 2005

menempati peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk 241.973.879 jiwa.jumlah itu

merupakan sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah Negara seperti Indonesia yang

memiliki wilayah perairan lebih besar dibandingkan wilayah daratannya. Hal ini bisa menjadi

sebuah beban bila dalam manajemen kependudukan kaitannya dengan sumberdaya tidak

menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan penduduk, sedangkan bila dalam

perjalanannya terdapat keseimbangan terhadap jumlah penduduk dan kualitas penduduknya

juga menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan penduduk yang ada,

maka bisa jadi jumlah penduduk yang besar itu menjadi sumberdaya yang potensial untuk

meningkatkan kemajuan suatu Negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Setelah perang dunia berakhir ditahun 1945, penduduk dunia terus berkembang dengan

pesat. Berbagai penyakit, peperangan yang muncul sesudah PD 2, bencana alam dan program

KB yang dicanangkan dibeberapa Negara tidak mampu menahan laju pertumbuhan penduduk

dunia. Menurut situs GeoHive pada tahun 1950 jumlah penduduk dunia kurang lebih 2,5

milyar jiwa. Tahun 2008 ini telah mencapai 6,7 milyar jiwa dan diperkirakan tahun 2012

nanti akan menembus angka 7 milyar jiwa. Menurut perkiraan GeoHive tahun 2050 nanti

penduduk dunia akan mencapai 9,5 milyar jiwa.

Populasi penduduk dunia pada tahun 1950 dan tahun 2008 menurut situs GeoHive

adalah seperti pada rincian dibawah ini:

Populasi tahun 1950

China 562,579,779

USA 152,271,000

Russia 101,936,816

Japan 83,805,000

World 2,555,948,654

Populasi tahun 2008

1. China 1,333,207,572

2. India 1,154,845,005

3. USA 304,838,948

4. Indonesia 238,567,492

5. Brazil 197,254,181

World 6,736,383,012

Populasi sekarang adalah sekitar empat kali lipat dari populasi pada 1900. Jumlah

tersebut lebih dari 3,5 kali lipat populasi pada awal abad ke-20 dan sekitar dua kali lipat

jumlah penduduk dunia pada 1960. Meskipun ini adalah nilai perkiraan, tapi kecenderungan

pertumbuhan penduduk dunia diperoleh berdasarkan data data yang mendukukung. Laporan

yang dikeluarkan lembaga tersebut pada Maret 2004 menyebutkan jumlah populasi penduduk

dunia telah mencapai angka 6 miliar jiwa. Saat ini, rata-rata terjadinya kelahiran adalah 4,4

orang setiap detik. Pertambahan tercepat terjadi saat kenaikan dari angka 5 miliar ke 6 miliar

yang hanya membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Penyebab utamanya adalah selisih angka

kelahiran dan kematian yang sangat tinggi di berbagai negara.

"Apa yang perlu mendapat perhatian, bukanlah sekedar perbedaan tingkat pertumbuhan

di masing-masing negara, namun perbedaan hal yang berhubungan dengan kecenderungan

ini, yaitu standar hidup, kesehatan, dan prospek ekonomi," kata Mary Kent, salah satu penulis

laporan berjudul Global Demographic Divide dari Biro Referensi Populasi yang diterbitkan

Januari 2006. Kent yang juga editor Population Bulletin bersama Carl Haub, seorang ahli

demografi senior di Biro Referensi Populasi melaporkan adanya penurunan jumlah populasi

di Eropa. Sebaliknya, tetap terjadi pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara

berkembang.

Angka kesuburan yang menurun secara drastis selama abad ke-20 terjadi bersamaan

dengan meningkatkan kualitas kesehatan, perencanaan keluarga yang lebih baik,

pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi. Namun, kedua tren penurunan dan pertumbuhan

penduduk di masing-masing negara sama-sama terjadi.

Faktanya, laju pertumbuhan penduduk secara global semakin meningkat selama 50

tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju pertumbuhannya, namun

dari hasil pengamatan, hanya sedikit berkurang.

Menurut Kent dan Haub, sebagian besar negara akan menghadapi pertumbuhan penduduk

setidaknya hingga 2050. Diperkirakan hal tersebut akan menyumbang tambahan penduduk

sekitar 3 miliar. Sehingga pada akhir 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9

miliar.

a. Sarana Kesehatan

Pemenuhan sarana kesehatan perlu untuk dikaji lebih lanjut, apa sebab bila dalam

pemenuhan sarana kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk

yang setiap tahun bertambah. Hal ini akan menjadikan sebuah masalah baru yang akan

menambah masalah yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan

sarana kesehatan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan,

diantaranya dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial

kesehatan seperti penduduk negara maju. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan

Kesehatan Nasional (RUU JKN) beserta naskah akademisnya telah disosialisasikan ke

berbagai pihak termasuk DPR. Diharapkan tahun ini RUU JKN ini bisa dibahas oleh DPR.

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

yang sedang disusun pemerintah. Jaminan Sosial itu meliputi jaminan pensiun, jaminan

kematian, jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), jaminan kesejahteraan karyawan serta

jaminan pemeliharaan kesehatan. JKN merupakan satu dari lima subsistem dalam Sistem

Kesehatan Nasional yang baru direvisi oleh Departemen Kesehatan dalam rangka

menyesuaikan dengan desentralisasi kelima subsistem itu adalah pembiayaan kesehatan,

upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia, pemberdayaan masyarakat serta manajemen

kesehatan. Departemen Kesehatan menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya kesehatan

terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran. Anggaran pembangunan

kesehatan pemerintah akan digunakan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat (public

health) dan upaya kesehatan perorangan penduduk miskin. Sedang upaya kesehatan

perorangan penduduk mampu harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial

kesehatan (JKN). Dalam RUU JKN disebutkan asuransi bersifat wajib bagi seluruh

penduduk. Preminya 6-8 persen dari penghasilan. Setengahnya dibayar pekerja, sisanya

ditanggung majikan/perusahaan. Premi penduduk miskin ditanggung negara. Premi sektor

formal dipotong dari pendapatan, sedangkan premi sektor informal dikumpulkan dengan

sistem tersendiri. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Administrasi SJSN yang bersifat wali

amanah. Sedangkan pengelolanya adalah badan-badan yang bersifat nirlaba. Jika SJSN

diterapkan, ansuransi kesehatan pegawai negeri (Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan

tenaga kerja (Jamsostek) akan diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan

wajib. Seluruh penduduk yang tercakup akan mendapat layanan kesehatan dasar standar.

Bagi penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih “mewah” bisa

menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela. Saat ini Peraturan Pemerintah tentang JPKM

sukarela sedang diproses. Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang

ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas, rumah

sakit) yang ikut serta harus mengikuti standar. Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu

peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelolah dan penyelenggaraan pelayanan

kesehatan. Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan

utilisasi dan penanganan keluhan. Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu. Nantinya

tidak boleh lagi ada pemeriksaan, pemberian obat atau tindakan yang berlebihan. Misalnya,

bedah caesar tanpa indikasi. Sebaliknya, pelayanan kesehatan tidak boleh kurang dari standar.

Peserta berhak mengadu dan keluhan akan ditangani. Jika terbukti, penyelenggaraan

pelayanan kesehatan kena sanksi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan terdorong

meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien,

karena hampir tidak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat sekarang

ini.

b. Sarana Pendidikan

Kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan pokok

penduduk yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sebab hal ini sangat

terkait dengan indikator laJu pertumbuhan penduduk lainnya. Pemenuhan sarana pendidikan

yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memenuhi permintaan masyarakat terutama bila

terkait dengan laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Ada 2 aspek yang perlu dipersiapkan terkait pembangunan pendidikan SDM yang

berhubungan dengan ketahanan nasional bangsa, antara lain, yaitu :

1. Aspek Massif

a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya

b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya

beberapa pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi

pendidikan lainnya

c) Program pendidkan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan

pemeliharaan lingkungannya

d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar

e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang

maju secara bersama-sama serta

f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya

jiwa kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara

2. Aspek Dinamik

a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan

paham yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila

yang dapat dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global

b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan

tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas

c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu

mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah

d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi,

melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri

agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia

c. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak dapat

ditunda lagi upaya pemenuhannya. Hal itu merupakan bagian yang penting terutama terkait

dengan proses dan ciri makhluk hidup yaitu makan. Pertumbuhan penduduk, baik dunia

maupun Indonesia menjadi permasalahn paling mendasar dalam pemenuhan pangan. Jika

pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, Indonesia akan menghadapi masalah penyediaan

pangan dan pemeliharaan gizi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat permintaan pangan yang tinggi.

Sebetulnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan ini justru dapat menjadi peluang

bagi Indonesia sebagai Negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduk

tergantung pada sektor pertanian.

Ketahanan pangan merupakan isu yang amat penting yang mesti ditempatkan sebagai

prioritas pembangunan. Ketahanan pangan mengandung nilai intrinsik dan instrumental (Sen,

1989; Simatupang, 2006) yang tak ternilai besarnya. Secara intrinsik, terjaminnya ketahanan

pangan esensial untuk eksistensi kehidupan yang sehat secara ekonomi dan terhormat secara

social. Itulah sebabnya perolehan pangan yang cukup sesuai norma gizi merupakan hak azasi

manusia karena hidup dan kehidupan yang sehat adalah hak azasi manusia. Ketahanan

pangan merupakan indikator kesejahteraan individu (keluarga) sehingga mestinya menjadi

salah satu tujuan utama pembangunan. Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk

pembangunan sumberdaya manusia yang sehat menjadikannya sebagai instrumen

pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dan didukung oleh insan

yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan yang mantap juga esensial untuk menjaga

stabilitas sosial-politik yang pada gilirannya berfungsi sebagai prasyarat pelaksanaan

pembangunan. Orang kelaparan akan berbuat apa saja, termasuk melawan hukum, untuk

memperoleh bahan pangan. Kita sudah kerap mendengar insiden penjarahan gudang atau

toko bahan pangan tatkala terjadi ancaman ketahanan pangan di suatu wilayah. Singkatnya,

ketahanan pangan merupakan tujuan akhir sekaligus instrumen (tujuan antara) pembangunan

sehingga mesti dijadikan prioritas penanganan pemerintah bersama semua masyarakat.

Terjaminnya ketahanan pangan sebagai syarat untuk menjamin hak azasi atas pangan bagi

semua individu, kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Negara, dan pelaksanaan

pembangunan merupakan alasan utama kenapa ketahanan pangan menjadi masalah bersama

umat manusia dan oleh karenanya menjadi prioritas “Millenium Development Goals PBB

(MDG-PBB)”. Ada beberapa strategi induk yang dapat dilakukan terkait dengan ketahanan

pangan nasional, antara lain :

1) Pertumbuhan ekonomi Negara berkualitas tinggi (pro-poor growth). Masalah rawan pangan

Negara Indonesia yang utama adalah masalah akses akibat kemiskinan yang mestinya diatasi

melalui pertumbuhan ekonomi Negara yang berpihak pada sebagian besar kaum miskin.

2) Penurunan tekanan penduduk terhadap lahan. Kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam

dan lingkungan yang terjadi adalah karena tingginya tekanan penduduk sehingga mestinya

diatasi dengan mengurangi tekanan penduduk tersebut.

3) Revitalisasi pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada

usaha pertanian dan vitalitas sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan yang

diindikasikan oleh laju pertumbuhan dan stabilitas produksi yang cenderung menurun.

4) Pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Keamanan pangan di wilayah Negara

Indonesia rentan terhadap anomali iklim dan faktor resiko lainnya sehingga adanya sistem

kewaspadaan pangan dan gizi esensial untuk dimanfaatkan.

5) Pengembangan sistem penyelamatan bagi penderita kurang gizi kronis. Prevalensi kurang gizi

kronis di wilayah Negara Indonesia masih cukup tinggi dan hanya dapat diatasi melalui

bantuan penyelamatan khusus dari pemerintah.

6) Pengembangan usaha non-pertanian, termasuk usaha terkait pertanian off-farm.

7) Fasilitas migrasi penduduk baik melalui pengerahan tenaga kerja maupun transmigrasi

penduduk ke luar wilayah.

d. Kesempatan kerja/lapangan pekerjaan

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pula pada penyediaan kesempatan

kerja/lapangan pekerjaan. Dimana tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun sekitar 1,3

persen dan bila hal ini dibiarkan, walaupun tingkat ekonomi kita tinggi tetapi tetap tidak

dapat menaikkan kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk pada tahun 2004 berada pada

kisaran 17,7 persen dan pada tahun 2008 jumlah tersebut berkurang menuju 9 persen. Namun

tingkat pengangguran masih berada pada kisaran 10 persen dari total angkatan kerja kita.

Sementara target tingkat pengangguran pada tahun 2008 sebesar 6 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan

kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan

pertumbuhan angkatan kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih

besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu

menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi

dan perdagangan bebas.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan

penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju

lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja

tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena diatas sudah sepantasnya diamati secara

seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya

BAB III

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, kita dapat memberikan

analisis terhadap 10 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia sekaligus

analisis sederhana melalui tabel mengenai jumlah penduduk di 10 negara tersebut. Apakah

jumlah penduduk di 10 negara yang dijadikan sampel termasuk beban bagi negaranya atau

malah menjadi sumberdaya bagi Negara tersebut. Berikut tabelnya :

No. Nama Negara Jumlah Penduduk Penduduk

menjadi Beban

atau Sumberdaya

1. Republik Rakyat Tiongkok 1.306.313.812 jiwa Sumberdaya

2. India 1.103.600.000 jiwa Beban

3. Amerika Serikat 298.186.698 jiwa Sumberdaya

4. Indonesia 241.973.879 jiwa Beban

5. Brasil 186.112.794 jiwa Sumberdaya

6. Pakistan 162.419.946 jiwa Beban

7. Bangladesh 144.319.628 jiwa Beban

8. Rusia 143.420.309 jiwa Sumberdaya

9. Nigeria 128.771.988 jiwa Beban

10. Jepang 127.417.244 jiwa Sumberdaya

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk dapat merubah jumlah penduduk

Indonesia yang besar dari beban menjadi sumberdaya berdasarkan data-data yang telah

terhimpun diatas. Beberapa tahapan itu terkait pula dengan pendidikan yang dijalankan di

suatu Negara tersebut. Apakah pendidikan di Negara itu telah membawa dampak yang cukup

baik atau sebaliknya. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat

dilakukan dalam mendukung pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang

terampil dan memiliki kompetensi di dunia internasional. Faktor-faktor tersebut antara lain,

yaitu :

1. Aspek Massif

a) Memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya

b) Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi (spasial) dengan adanya beberapa

pusat-pusat pendidikan unggulan yang sifatnya pemberdaya institusi pendidikan lainnya

c) Program pendidikan tentang memberdayakan alam, kearifan pemanfaatannya dan

pemeliharaan limgkungannya

d) Penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pembangunan yang benar

e) Penguatan pengetahuan sosial budaya dan kemasyarakatan agar terjadi sistem yang maju

secara bersama-sama serta

f) Pemahaman kesadaran dan pengetahuan bela Negara yang menjadi dasar munculnya jiwa

kejuangan dalam mempertahankan bangsa dan Negara

2. Aspek Dinamik

a) Suatu kegiatan berkelanjutan melalui pola kajian ideologis tentang Pancasila dan paham

yang lain, yang akan memperkokoh ideologi bangsa yang dinamik yaitu Pancasila yang dapat

dan ikut tumbuh dalam difusi paham-paham universal dan global

b) Pendidikan menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas dan arif dalam menghasilkan

tatanan dan regulasi serta menjalankannya secara taat asas

c) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang visioner mampu

mensinergikan keinginannya ke gerak pembangunan pemerintah

d) Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi,

melakukan prevensi dan adaptasi serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar

tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia

Jumlah penduduk yang besar belum tentu juga dapat menjadi beban bagi negaranya,

sebab bila penduduk yang berada di dalam Negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi

dan kompetensi yang teruji, secara otomatis penduduknya menjadi sumberdaya bagi

negaranya. Ketika penduduk di suatu Negara telah menjadi sumberdaya bagi negaranya.

Maka, ini merupakan suatu point penting berkenaan dengan ketahanan nasional di negaranya.

Apa sebab? penduduk yang menjadi sumberdaya, mereka mempunyai kekuatan untuk dapat

menghasilkan sesuatu ketika negara tersebut di embargo oleh negara lain.