Upload
fusuy-sayi
View
46
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis.
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang
merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi
di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama
tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik.
Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa.
Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena
potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak.
Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah
perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam
juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski demikian, bangsa
Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia.
Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan
dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam
menciptakan suasana damai.
Ketahanan nasional ini merupakan hasil dari pemahaman bangsa akan wawasan
nusantara. Dengan kesamaan pandangan dalam suatu bangsa maka akan tercipta ketahanan
nasional yang mantap. dari ketahanan nasional yang kuat otomatis akan memiliki kekuatan
politik yang kuat. Dengan adanya politik yang kuat maka bangsa tersebut telah memiliki
suatu pandangan yang jelas mengenai perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta
penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pandangan ini mempengaruhi
terhadap cara atau yang disebut sebagai suatu strategi nasional untuk mencapai tujuan yang
dicita-citakan. Selain itu bangsa tersebut akan diakui oleh masyarakat internasional sebagai
bangsa yang kuat dan kompak.
Untuk perdamaian tidak mungkin terwujud perumusan dan implementasinya, tanpa
suatu hubungan timbal balik antara perkembangan dunia internasional dengan situasi
nasional. Dengan Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional adalah cara
1
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakansanaan nasional. usaha serta
kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan dan pengendalian,serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan
nasional).
B. Rumusan Masalah
1. Jelaskan pengertian politik, strategi, dan polstranas
2. Jelaskan stratifikasi politik nasional
3. Jelaskan politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
4. Jelaskan permasalahan dan agenda pembangunan nasional tahun
5. Bagaimana implementasi politik strategi nasional
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian politik, strategi, dan polstranas
2. Mengetahui stratifikasi politik nasional
3. Mengetahui politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
4. Mengetahui permasalahan dan agenda pembangunan nasional
5. Mengetahui implementasi politik strategi nasional
2
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI, DAN POLSTRANAS
a. Pengertian Politik
Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani poitenia, yang akar
katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teia
yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia,politik dalam arti politics mempunyai makna
kepantingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas,
prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang
dikehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics
memberi asas, jalan, cara, arah, dan madannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan
cara pelaksanaan azas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (pblik
policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber daya yang ada.
Penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian ataupun aloksi sumber daya yang ada
memerlukan kekuasaan dan wewenang (autority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan
peranan yang sangat panting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang
mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,
kesatuan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber
daya.
1. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat
dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
2. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi
tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginannya. Dalam politik, yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana mempertahankannya dan bagaimana melaksanakannya.
3
3. Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan
itu dan untuk iapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adlah pengambilan pengambilan
keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari
suatu negara.
4. Kebijakan Umum
Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan tersebut. Dasar pemikiranny adalah
bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama
pula. Dengan demikian, perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam
kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.
5. Distribusi
Adapun yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-
nilai (value) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Nilai
harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagiandan penglokasian
nilai secara mengikat.
b. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “The art of
general”atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von
Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan. Sementara itu, perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari
politik.
Pada abad modern ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau
seni perang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam
ilmu ekonomi ataupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan. Srategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta
4
mengembangkan kekuatan (ideology, politik, social budaya, dan hankam) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Politik dan Strategi Nasioanal
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, defenisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk
pelaksanaan politik nasional misalnya stretegi jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional.
d. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah
alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang
akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa
depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup
permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy
dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena
strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi
dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat
fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga
strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer
f. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu dipahami pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasilan,
UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam
sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan
5
politik dan strategi nasional karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional,
dan konsep strategis bangsa Indonesia.
g. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur
politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR.
Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara
lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas
Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik
dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian
menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program
kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat
politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh
Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk
presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran
yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang
meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan
kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah
untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa
yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat
dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh
MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.
h. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi
nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi
luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi.
Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU
Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa.
6
2. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut
a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara
nasional dan mencakup penentuan Undan-Undang Dasar, penggarisan masalah
makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals)
berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hasil-hasilnya berbentuk
a) Undang-undang yang kekuasaan pembuatnya terletak di tangan
presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kepentingan yang
memaksa)
b) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-
undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945,
pasal 5 ayat (2).
c) Keputusan atau instruksi presiden yang berisi kebijakan-
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada
di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-
undangan yang berlaku (UUD 1945, Pasal 4 ayat (1); serta
d) Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat
presiden.
2) Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, seperti tercantum
pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan
puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk
hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa
dekrit, peraturan, atau piagam kepala negara.
b. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan
puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai
masalah makro-strategis untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
7
Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan puncak dalam rangka merumuskan strategi
administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan umum
berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan
dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang
pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga
dapat mengenal Surat Edaran Menteri.
c. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijakan khusus ini terletak di tangan pimpinan
eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen.
Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, atau Instruksi
Pimpinan Lembaga Nondepartemen/Direktur Jenderal. Hasil penentuan dari pimpinan
lembaga nondepartemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. Didalam tata
laksana pemerintahan, sekjen sebagai pembantu utama menteri bertugas mempersiapkan dan
merumuskan kebijakan umum menteri dan pimpinan rumah tangga departemen. Selain itu,
ada inspektur jenderal dalam penyelenggaraan pengendalian departemen. Ia juga mempunyai
wewenang untuk membantu mempersiapkan kebijakan umum menteri.
d. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama diatas
dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan
kegiatan. Kebijakan teknis ini dilakukan oleh kepala daerah, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sementara itu, dibawah ini terdapat dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di
daerah.
1) Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di
tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing-masing. Bagi daerah provinsi, wewenang itu berada di tangan
gubernur, sedangkan bagi daerah kota/ kabupaten berada di tangan Bupati atau
Walikota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan
8
instruksi gubernur untuk wilayah provinsi, serta keputusan dan instruksi bupati atau
walikota untuk wilayah bupati atau walikota.
2) Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan
daerah dalam bentuk peraturan daerah provinsi atau kota/kabupaten, serta keputusan
dan instruksi kepala daerah provinsi atau kota/kabupaten. Menurut kebijakan yang
berlaku sekarang, jabatan gubernur, bupati/walikota, dan kepala daerah tingkat I atau
II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, serta
Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
9
3. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL
Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu
melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik
pembangunan harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945.
Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan
kepanduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha
untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan
sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Karena itu
diperlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus
kegiatan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem
manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan
keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk mewujudkan ketertiban nasional sosial, politik, dan administrasi.
a. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal
untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju,
serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaannya
10
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab
seluruh bangsa Indonesia.
Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan
dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak,
melestarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan lain-lain.
Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat
hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung, perkantoran,
pengairan, sarana dan prasarana transportasi, olahraga, dan lain-lain. Sementara itu, contoh
pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah,
rekreasi, hiburan, kesehatan dan lain-lain. Untuk mengetahui proses pembangunan nasional
itu berlangsung, harus dipahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem.
b. Visi Pembangunan Nasional
1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu, rukun, dan damai.
2) Terwujdnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
c. Misi Pembangunan Nasional
1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :
1) Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan
yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi
Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap berkembangnya pluralisme
dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
11
2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di
segala bidang merupakan perwujudan dari amant yang tertera jelas dalam pembukaan
UUD 1945.
i. Strategi pembangunan pertama, dimaksudkan untuk mengembangkan
sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan
ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai
suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk
membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,
yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak.
ii. Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu
pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
d. Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat
jika digunakan istilah “sistem manajemen nasional” layaknya sebuah sistem, pembahasannya
bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan
(identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, sistem
manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman serta sarana bagi
perkembangan proses pembelajaran (learning process) ataupun penyempurnaan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum ataupun untuk pembangunan.
Sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara nilai, struktur, dan proses
untuk mencapai kehematan, daya guna dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan
kebijaksanaan (policy formulation) pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan
penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.
Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus
dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhi.
1. Unsur, Struktur dan Proses
Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional bidang ketatatnegaraan
meliputi hal-hal berikut :
12
a) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas
pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita
bangsa, termasuk usaha produksi serta distribusi barang dan jasa bagi kepentingan
masyarakat umum (public goods and services).
b) Bangsa Indonesia sebagai unsur “pemilik negara” berperan dalam menentukan
sistem nilai dan arah/haluan/kebijakan negara yang digunakan sebagai landasan dan
pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
c) Pemerintah sebagai unsur “manajer dan penguasa” berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum serta pembanunan kearah cita-
cita bangsa dan kelangsungan pertumbuhan negara.
d) Masyarakat adalah unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan sebagai
kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan seperti yang telah disebutkan.
Sejalan dengan pokok pikiran sebelumnya, unsur-unsur utama sistem Manajemen
Nasional (SISMENNAS) tersebut secara structural tersusun atas empat tananan (setting).
Adapun yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata
Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat
(TKM). Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam (inner
setting) dari SISMENNAS.
Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan
keputusan yang berkewenangan yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLP. Kata
kewenangan disini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah
berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus kewenangan berdasarkan hukum.
Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat mengikutserta dapat dipaksakan (compulsory)
demham sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada
seluruh anggota masyarakat. Sehubungan dengan ini, tatanan dalam (TAN + TLP) dapat
disebut Tatanan Pengembalian Berkewenangan (TPKB).
Sementara itu, penyelenggaraan TPKB memerlukan proses arus masuk yang dimulai
dari TKM melalui TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari terselenggaranya kegiatan
13
rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik,
kelompok berpengaruh, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan
kepentingan rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan
yang terhimpun dalam proses arus keluar yang selanjutnya disalurkan ke PTN dan TKM.
Arus keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan,
tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa
berbagai kebijaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk
perundangan/peraturan yang sesuai dengan permasalahan, serta klasifikasi kebijakan dan
instansi yang mengeluarkannya.
Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan
fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dan Arus Masuk ataupun
Tatanan Pengambilan Keputusan Kerkewenangan (TPKB). Dengan demikian, secara
procedural, SISMENNAS merupakan satu siklus berkesinambungan.
2. Fungsi Sistem Manajemen Nasional
Fungsi disini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terpadunya sebuah
organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) serta penyesuaian (adjustment)
dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-
tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh mempengaruhi dengan lingkungan
itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok, yaitu “pemasyarakatan politik”. Hal ini berarti
bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan
penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai
kepentingan rakyat, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan
tanggungjawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.
Sehubungan dengan hal ini, setiap warga negara terdorong untuk setia pada negara, taat
kepada falsafah, serta taat pada peraturan dan perundangan.
Dalam proses arus masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan
pemilihan kepemimpinan. Fungsi pengenalan kepentingan adalah untuk menemukan,
mengenali, serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat
pada struktur pada Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Di dalam Tata Politik Nasional
14
(TPN), permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah serta dijabarkan sebagai kepentingan
nasional.
Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-
orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu, serta
menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB. Pada Tatanan
Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yang merupakan inti SISMENNAS,
fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan ataupun kebangsaan
yang bersifat politis terselenggara dalam bentuk-bentuk administrative untuk memudahkan
pelaksanannya. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi
tersebut adalah :
1) Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang dirumuskan;
2) Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan; serta
3) Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif.
Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan :1) Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat
disebut kebijaksanaan umum (public policies).2) Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, ataupun pelaksanaan berbagai
kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan; serta
3) Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS
memiliki tiga fungsi utama berikut, yaitu pembuatan aturan (rule making), penetapan aturan
15
(rule application), dan penghakiman aturan (rule adjudication) yang mengandung arti
penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraturan yang berlaku.
4. PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan nasional merupakan agenda nasional yang merupakan perwujudan dari
program kerja pemerintah untuk beberapa tahun kedepan. Pada beberapa hal dalam agenda
pembangunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti :
a. Permasalahan Pembangunan Nasional
1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, serta munculnya masalah sosial yang mendasar;
2) Kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah;
3) Kualitas manusia dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4) Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar;
5) Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh hubungan infrastruktur dalam pembangunan;
6) Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi separatisme di Aceh dan Papua;
7) Masih tingginya kejahatan nasional dan transnasional;
8) Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial ekonomi budaya yang beragam maka potensi ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri tidak bias diabaikan;
9) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, perghormatan dan perlindungan terhadap HAM;
10) Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat; serta
11) Belum menguatnya pelembagaan politik, lembaga penyelenggara negara, dan lembaga kemasyarakatan.
Disamping masalah pokok diatas, masih terdapat permasalahan yang mendasar, antara lain:
1) Masih lambatnya karakter bangsa2) Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang
berkelanjutan;
16
3) Belum berkembangnya nasionalisme, kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi;
4) Belum terjawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan, belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana; serta
5) Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.
6) Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.
b. Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia
Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi :
1) Peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
2) Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur;
3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
4) Pencegahan dan penanggulangan separatisme;
5) Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme;
6) Peningkatan pengetahuan pertahanan negara; serta
7) Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis :
1). pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum;2). Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk;3). Penghormatan, pemenuhan serta penegakan hukum dan pengakuan atas hak asasi
manusia;4). Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.5). Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;6). Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta7). Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh.
Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat :
1) Penanggulangan kemiskinan2) Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas3) Peningkatan daya saing industri manufaktur4) Revitalisasi pertanian5) Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;6) Peningkatan pengelolaan BUMN7) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
17
8) Perbaikan iklim ketenagakerjaan; serta9) Pemantapan stabilitas ekonomi makro Agenda Pemberdayaan masyarakat :
Agenda utama dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah Pemberdayaan
Masyarakat, Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community
development (Pemberdayaan masyarakat) dan Community-based development (pembangunan
yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah Community driven
development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau
diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.
Proses pemahaman secara mendalam, maka perlu dipahami tentang arti dan makna
keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan
masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan
mentalk, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi.
Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada
tingkat nasional disebut Ketahanan Nasional.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat
lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri
dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan
masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara maksimal.
Berkaitan hal tersebut, maka juga perlu dipahami tentang tujuan pembangunan,
konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigm pembangunan,
pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya.
(Khusus bahasan ini, akan dikaji melalui proses diskusi kelompok pada kelas pembelajaran).
Serangkaian dengan hal tersebut di atas, maka permasalah-permasalahn nyata yang
terjadi di Indonesia adalah konsumsi penduduk, kemiskinan yang bersifat multidimensi, dan
kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan empat strategi, yaitu:
(1) strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth), (2) strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to
basic public service), dan (3) strategi perlindungan sosial (social protection), serta (4) strategi pemberdayaan masyarakat (community development).
18
5. Implementasi politik strategi nasional
a. Bidang politik
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah
yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu
upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara
kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan
Undang–Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi
negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang
mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
b. Politik luar negeri
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang,
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–bangsa, menolak penjajahan dalam
segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional
bagi kesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut
kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga
perwakilan rakyat.
19
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan diplomasi
pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan
kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan
nasional.
c. Penyelenggara negara
1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
dengan memberikan sanksi seberat–beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta
pengawasan masyarakat dengan mengembangkan etik dan moral.
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan
keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan
prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan
sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum
dan hak asasi manusia.
d. Komunikasi, informasi, dan media massa
1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan
media tradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa memperkukuh persatuan
dan kesatuan, membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak
pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa
dalam menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan
kesejahteran insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika
pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
e. Agama
20
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual,
dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan
perundang–undangan tidak bertentangan dengan moral agama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan
agama sehingga lebih terpadu dan integral sehingga sistem pendidikan nasional
dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga
tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat
kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan
beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat Perguruan Tinggi.
f. Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya nilai–nilai universal
termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung
terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan
rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum
dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan
peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–
milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan
pembangunan bangsa di masa depan.
g. Kedudukan dan Peranan Perempuan
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum
perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
21
h. Pemuda dan Olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia
sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai
sejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan
secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga–lembaga pendidikan sebagai
pusat pembinaan di bawah koordinasi masing–masing organisasi olahraga termasuk
organisasi penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya
sasaran yang membanggakan di tingkat internasional.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan
segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan
mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan
untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
i. Pembangunan Daerah
1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta
seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi,
daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan
ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi
sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah.
j. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
22
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan
menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan
pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur
dengan undang–undang.
k. Pertahanan dan keamanan
1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui
reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam
membantu menyelenggarakan pembangunan.
2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang
bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya
dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela
negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan
kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
rakyat.
3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan
rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan
keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran
yang memadai.
23
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional misalnya stretegi jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks
politik nasional.
Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia terdiri dari
o Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
o Tingkat Kebijakan Umum
o Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
o Tingkat Penentu Kebijakan Teknik
Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :
Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan pada sistem ketatanegaraan
yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia, yang meliputi
Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta tetap berkembangnya
pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di
segala bidang merupakan perwujudan dari amant yang tertera jelas dalam
pembukaan UUD 1945.
24
Permasalah-permasalahn nyata yang terjadi di Indonesia adalah konsumsi penduduk,
kemiskinan yang bersifat multidimensi, dan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena
itu, pemerintah menetapkan empat strategi, yaitu:
(1) strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth), (2) strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to
basic public service), dan (3) strategi perlindungan sosial (social protection), serta (4) strategi pemberdayaan masyarakat (community development).
25