MAKALAH PANCASILA

“Penyusunan Konsep Pancasila dan UUD’45”Disusun untuk melengkapi tugas kuliah

Dosen Pengampu: Drs.Baidi,M.Pd

Disusun oleh : Kelompok III

1. Khalida Azzahria

2. Khalifah Handayani

3. Khamaludin Taha

4. Khoirul Umam

FAKULTAS TARBIYAH dan BAHASA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Tahun 2012/2013

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Inayahnya

kepada kami, sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Tidak lupa Shalawat dan salam kami

haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW,

yang mana Syafaatnya akan sangat kita nantikan di Yaumul Kiamah nanti.

Dengan terselesaikannya makalah ini, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan makalah ini.Diharapkan dengan adanya

makalah ini bisa menunjang proses belajar para peserta didik dan bermanfaat bagi para pembaca.

Disamping itu Makalah ini dianjurkan untuk dibaca oleh mahasiswa sebagai dasar dan pijakan di

masa mendatang, seperti ungkapan Bung Karno “Jadikanlah masa lalu sebagai jas merah”.Dan

semoga makalah ini dapat menumbuhkan kreatifitas para peserta didik dalam mengenal penyusunan

konsep pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini yang penuh dengan

keterbatasan, kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, saran

dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca guna peningkatan dan perbaikan

pada pembuatan makalah kami selanjutnya.

Penulis

A. Latar belakang BPUPKI dan PPKI

1. latar belakang BPUPKI

Tanggal 1 Maret 1942 Tentara Jepang (Dai Nippon Teikoku) berhasil mendarat di pulau

Jawa. Setelah kedatangannya, Jepang kemudian memaksa Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van

Starkenborgh Stachouwer menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura di Kalijati (Bandung)

tanggal 9 Maret 1942. Bangsa Indonesia menyambut peristiwa itu dengan penuh kegembiraan, dan

disambut dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih (di samping bendera Jepang Hinomaru)

serta nyanyian lagu Indonesia Raya.

Setelah Jepang menguasai kepulauan Indonesia, mereka mengeluarkan UU no.1 1942 dan

menegaskan bahwa:

“Bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki rakyat Indonesia yang sebangsa dan

seketurunan dengan bangsa Nippon”.

Namun kegembiraan atas terlepasnya Indonesia dari Belanda dan UU Jepang yang

menyatakan perihal tersebut segera pudar, pasalnya pada bulan Mei 1942 (2 bulan setelah Jepang

menduduki daerah Indonesia) keluarlah Undang-undang no.3 dan 4 yang berisi mengenai bendera

yang dikibarkan hanyalah bendera Hinomaru dan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Hal ini

mengutarakan bahwa secara tidak langsung melarang pengibaran bendera Merah Putih dan lagu

Indonesia Raya. Oleh karena sebab inilah rakyat mulai merasa gelisah.

Memang pada akhirnya, Jepang hanyalah menggatikan Belanda sebagai penjajah di

Indonesia. Dalam melaksanakan penjajahannya, Pemerintah Balatentara Jepang membagi Indonesia

menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta, ada di bawah kekuasaan Angkatan

Darat (Rikyugun).

2. Pulau Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi (yang kemudian digabungkan dengan

Singapura) ada di bawah kekuasaan Angkatan Darat (Rikyugun).

3. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian, dengan pusatnya di

Makassar ada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun).

Ketiga daerah tersebut semuanya di bawah Komando Panglima Besar untuk Asia Tenggara

(Nanpoo Gun) yang berpusat di Saigon )Vietnam).

Beberapa bulan semenjak itu, tentara Jepang semakin menunjukkan kekuasaan diktatornya,

salah satunya mereka memaksa rakyat untuk membantu Jepang melawan sekutu (Amerika, Inggris,

Australia, New Zealand) dengan tenaga, harta ataupun jiwa. Rakyat yang merasa tertindas dan

kelaparan mulai melawan kekejaman tentara Jepang, perlawanan rakyat di Karangampel Indramayu

di bawah pimpinan Haji Manrijas dan kawan-kawan. Pemberontakan di Singaparna Tasikmalaya di

bawah pimpinan K.H.Zaenal Mustofa, pemberontakan Peta di Blitar di bawah pimpinan Syoodanco

(opsir) Supriyadi, dan sebagainya.

Dalam keadaan yang berlainan, pemerintahan Jepang sedang mengalami desakan pada

perang dunia ke-II dari pihak sekutu. Hingga pertahanan terakhir yang dimiliki pihak Jepang yang

tersisa di daerah selatan yakni Indonesia, sebelumnya mereka telah meninggalkan kepulauan

Solomon, Pilipina, Irian, dan Okinawa.

Pemerintah Jepang yang merasakan desakan tersebut, kemudian melaksanakan sidang

Istimewa mereka. Setelah melalui rangkaian sidang Istimewa Parlemen Jepang (Dai Nippon

Taikoku Gikai), mereka lalu merayu dan meminta bantuan Indonesia untuk membantu

memenangkan peperangan di bagian Asia Timur Raya, dengan memberikan janji (dinyatakan oleh

Perdana Menteri Jepang Jenderal Kaiso tanggal 7 September 1944) Kemerdekaan Indonesia di

kemudian hari.

Namun, Jepang masih mengajukan 2 syarat yaitu :

1. bahwa negara yang akan terbentuk, harus terikat sebagai keluarga di bawah Dai Nippon.

2. Bangsa Indonesia bersama-sama dengan Jepang harus memenangkan Perang Asia Timur

Raya. Apabila kemenangan tidak diperoleh, maka janji kemerdekaan tersebut tidak diberi.1

Selanjutnya tanggal 1 maret 1945 pemerintah mengumumkan 2 hal bagi bangsa Indonesia :

1. didirikannya Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI-Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

2. memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan yang sudah dijanjikan pada tanggal 7

september 1944

Setelah pernyataan pemerintah Jepang tersebut, pada tanggal 29 April 1945 Saiko Sisikan

membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI-Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia)2 dengan anggota yang berjumlah 63 anggota, sebagai ketua Dr. Radjiman

Widyodiningrat, dibantu wakil ketua muda (fuku kaicoo) dari jepang Ichibangase, ketua muda dari 1 Drs.Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, hal.422 Ibid, hal.43

indonesia RP. Suroso, serta 60 anggota lainnya diantaranya Ir.Soekarno, Mr.Moh.Yamin,

K.H.Wahid Hasyim, K.H.Abdul Halim, H.Agus Salim, R.Abdoelrahim Pratalykrama, R.Aris,

Dr.RKoesoemah Atmadja, Ki Bagoes H.Hadikoesoema, B.P.H.Bintoro, A.K.Moezakkir,

B.P.H.Poeroebejo, R.A.A.Wiranatakoesoema, Ir.R.Asharsoettedjo Moenandar, Oiej Tiang Tjoei,

Drs.Moh.Hatta, Ki Hajar Dewantara, Oei Tjong Hauw, M.Sutarjo Hadikusumo, R.M.Margono

Djojohadikusumo, K.H.Masjkoer, R.Soedirman, Prof.Dr.P.A.H. Djajadiningrat, Prof.Dr.Soepomo,

Prof.Ir.R.Roeseno, Mr.R.Singgih, Mr.Ny.Maria, Ulfah Santoso, R.M.T.A.Suryo, R.Ruslan

Wongsokusumo, Mr.R.Susanto Tirtoprojo, Ny.R.S.S.Sunaryo Mangunpuspito, Dr.Buntaran

Martoatmojo, Liem Koen Hian, Mr.J.Laturharhary, Mr.R.Hindro Martono, R.Sukardjo Pandji

Wiryopranoto, Hadji Ah Sanusi, A.M.Dasaat, Mr.Eng Hoa, Ir.M.P.Surahman Cokroadisuryo,

R.A.A.Sumitra Kolopaking Purbonegoro, K.R.M.T.H.Wuryoningrat, Mr.A.Subarjo,

Prof.Dr.R.Djenal Asikin Wijoyokusumo, Abikusno Cokrosuyoso, Mr.K.R.M.T.Wongsonegoro,

Mr.R.Sastromulyono, Mr.R.Samsudin, Mr.A.A.Maramis, Dr.Samsi, Abdul Kadir, A.Baswedan,

R.Otto Iskandar Dinata, Dr.Sukirman, P.F.Dahler, Mr.R.Suwandim, Drs.K.R.M.A.Sosrodiningrat,

Mr.R.M.Sartono, Parada Harahap, K.H.M.Mansyur. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 agustus 1945.

Hasil sidang BPUPKI 1 dan 2

1. Sidang BPUPKI 1,

sidang ini digelar tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dari sidang pertama tercatat beberapa

anggota sidang mengusulkan konsep sehubungan dengan dasar negara dan kemerdekaan negara

Indonesia. Prof.Mr.Moh.Yamin yang mendapat kesempatan mengajukan usulan pada tanggal 29

Mei 1945 menyampaikan secara lisan 5 perkara sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

a. Permusyawaratan

b. Perwakilan

c. Kebijaksanaan

5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

sedangakan secara tertulis beliau menyampaikan kepada Badan Penyelidik :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan-Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia3

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof.Mr.Soepomo mendapatkan giliran untuk mengusulkan pendapat

beliau, diantaranya sebagai berikut :

1. dasar persatuan dan kekeluargaan

2. dasar Ketuhahan

3. dasar kerakyatan/Permusyawaratan

4. dasar koperasi dalam sistem ekonomi

5. mengenai hubungan antar bangsa, dianjurkan supaya Indonesia bersifat sebagai Negara Asia

Timur Raya (sehingga masih ada keterkaitan dengan Jepang) :

Berlanjut pada sidang setelahnya(sidang terakhir) yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945,

Ir.Soekarno diberikan kesempatan untuk memberikan usulan, diantara yang beliau sampaikan :

1. Nasionalisme-Kebangsanna Indonesia

2. Internasionalisme/Perikemanusiaan

3. Mufakat/demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan

40 orang telah memberikan usulan terkait rumusan dasar negara tersebut, Ir.Soekarno

menggolongkannya sebagai berikut :4

usul Indonesia merdeka selekas-lekasnya

usul mengenai unifikasi atau federasi

usul mengenai bentuk negara dan kepala negara

usul mengenai warga negara

usul mengenai daerah negara

usul mengenai soal agama dan negara

usul mengenai pembelaan

usul mengenai soal keuangan

2. Hasil BPUPKI 2,

menyelesaikan sidang pertama dengan perolehan hasil beberapa usulan sidang kedua ini bermula

pada 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, sidang apda tanggal 14 juli 1945 Panitia Perancang UUD 3 Drs.Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, hal.464 Drs.Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, hal.45

'45 melaporkan hasil Rancangan UUD yang tersusun dalam 3 bagian :

1. Rancangan Pernyataan Indonesia merdeka atau Declaration of independence,

2. Rancangan Pembukaan UUD

3. Rancangan Batang Tubuh UUD, yang terdiri dari 42 pasal

Selama 8 hari BPUPKI telah melaksanakan sidangnya yang kedua dan telah menghasilkan

rumusan dasar negara sebagai berikut :5

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. kemanusiaan yang adil dan beradab

3. persatuan indonesia

4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. latar belakang PPKI

Sebelumnya, pada tahap akhir Perang dunia ke-II, penyerangan besar-besaran terhadap

kekuasaan Jepang di Asia terjadi. Puncak penyerangan yang dilakukan tentara sekutu terhadap

Jepang yakni pemboman dengan bom Atom melalui jalur udara yang pertama di kawasan

Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Tampak jelas dampak penyerangan ini bagi pihak Jepang,

diketahui kurang lebihnya 78.000 orang tewas.

Peperangan inilah yang menjadi masa bagi Jepang mengalami kegoncangan kekuasaan

terutama di kawasan Asia. Tidak lama setelah serangan sekutu ke pihak Jepang yang

mengakibatkan Hiroshima merasakan duka, sekutu kembali melancarkan serangan Pada tanggal 9

Agustus 1945 dengan cara yang sama, dengan menjatuhkan bom, namun kali ini titik serangan

berada di kawasan Nagasaki. Serangan yang dilakukan sekutu secara terus-menerus mengakibatkan

tentara Jepang mengalami desakan.

Indonesia yang saat itu masih diduduki Jepang juga sedang gencarnya menginginkan

kemerdekaan, Jepang yang sebelumnya telah menjajikan perihal kemerdekaan tersebut. Setelah

membubarkan BPUPKI 7 Agustus 1945, maka dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia) guna mempersiapkan kedatangan hari kemerdekaan nanti. Pada 9 Agustus 1945

Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat ke Saigon menemui Panglima Wilayah Selatan yaitu

Panglima Terauchi Hisaichi atas panggilannya. Pertemuan berhasil dilaksanakan di Dalat, kemudian

pada tanggal 11 Agustus 1945 Terauchi di kota Dalat mengambil 3 keputusan dengan hasil,

5 Ibid., hal.55

1. Ir.Soekarno diangkat sebagai Ketua Paniti Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Drs.Moh.Hatta sebagai wakil ketua dan Dr.Radjiman hanya sebagai salah satu anggota.

Sedangkan 18anggota lainnya ialah : Mr.Supomo, R.P.Suroso, Sutoyo, H.A.Wahid Hasyim,

Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Suryohamijoyo, BPH Puruboyo,

Yap Tjwan Bing, Mr.J.Latuharhary, Dr.Amin, Abd.Abbas, Hamdani, Dr.Ratulangi, Andi

Pangeran, Teungku Moh.Hassan dan I Gusti Ktut Praja.

2. PPKI boleh memulai pekerjaan tanggal 11 Agustus 1945

3. Cepat-tidaknya pekerjaan PPKI terserah sepenuhnya pada PPKI sendiri

Tiga keputusan tersebut diumumkan Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1945 sekembalinya ke

Jakarta dari Saigon.

Gencarnya serangan sekutu akhirnya menyebabkan Jepang menyerah dengan tanpa syarat,

kejadian ini berlangsung tanggal 14 Agustus 1945 setelah perjanjian kemerdekaan bagi Indonesia

dari Jepang. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan usahanya

memerdekakan bangsa Indonesia, karena hal ini dilarang oleh sekutu (mengadakan perubahan

Ketatanegaraan) bangsa yang didudukinya. Oleh karena itu, maka diteruskan atau tidaknya

kemerdekaan Indonesia terserah kepada pemimpin Indonesia sendiri.

Di bawah pimpinan Soekarno, mereka memutuskan akan meneruskan usaha-usaha persiapan

kemerdekaan dengan melanjutkan PPKI yang belum dilantik. Keputusan yang diambil ini kemudian

menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat, terutama golongan muda yang tergabung dalam

“Angkatan Pemuda Indonesia”, “Gerakan Angkatan Baru”, dan “Barisan Pelopor Istimewa”.

Mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang (sebagai

anggapan mereka PPKI sebelumnya adalah bentukan Jepang) serta mendesak Bung Karno dan

Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia.

Atas desakan golongan muda ini, pada tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno memberikan

jawaban bahwa hal itu akan ditanyakan kepada Gunseikanbu hari setelahnya tanggal 16 Agustus

1945. Akan tetapi, jawaban ini tidak membuat puas golongan muda, karena khawatir akan ditolak

oleh Gunseikanbu dan gagallah rencana kemerdekaan Indonesia yang sudah sangat diharapkan.

Kejadian itu menjadi sebab pula terjadinya peristiwa Rengasdengklok (penculikan golongan muda

terhadap Soekarno, Moh.Hatta, Ibu Fatmawati dengan putranya yang masih bayi (Guntur).6

Hasil sidang PPKI

6 Prof.H.A.M.Effendy, S.H., Falsafah Negara Pancasila hal.23-24

Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia dan menetapkan:

1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada

tanggl 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Menetapkan dan mensahkan UUD '45.

Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli

1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan

Drs. Moh. Hatta.

4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan

Musyawarah Darurat.

Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi,

termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan

agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan

Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini

membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang

keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari

semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Sejarah Peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa

dimulai dari “penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah pemuda (Soekarni, Wikana

dan Chaerul Saleh dari perkumpulan “Menteng 31″ terhadap Soekarno dan Hatta.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00. WIB, Soekarno dan

Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar

mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya

kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr.Achmad

Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara

itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi

apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA

mendukung rencana tersebut.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan

Bung Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di lapangan IKADA(yang sekarang telah menjadi

lapangan Monas) atau di rumah Bung Karno di Jl.Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno

karena di lapangan IKADA sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan,

sehingga tentara-tentara jepang sudah berjaga-jaga, untuk menghindari kericuhan, antara penonton-

penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno di jalan Pegangsaan

Timur No.56. Teks Proklamasi disusun di Jakarta, bukan di Rengasdengklok, bukan di rumah

seorang Tionghoa, Djiaw Kie Siong yang diusir dari rumahnya oleh anggota PETA agar dapat

ditempati oleh “rombongan dari Jakarta”. Naskah teks proklamasi di susun di rumah Laksamana

Muda Maeda di Jakarta, bukan di Rengasdengklok. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para

pejuang di Rengasdengklok pada Rabu tanggal 16 Agustus, sebagai persiapan untuk proklamasi

kemerdekaan Indonesia.

Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding

dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya

menemui Wikana dan Mr. Achmad Soebardjo, kemudian Kunto dan Achmad Soebardjo ke

Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo

mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan

Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan

dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan

mesin ketik yang “dipinjam” (tepatnya sebetulnya diambil) dari kantor Kepala Perwakilan

Angkatan Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.

Latar belakang

Pada waktu itu Soekarno dan Moh. Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi

dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan

secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut

dilakukan agar Soekarno dan Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda

khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia,

menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang.

Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga

bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini

diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji

kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir. Soekarno pada malam harinya

tetapi ditolak Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI.

Para Pemuda Pejuang di Rengasdengklok

Beberapa orang pemuda yang terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok ini antara lain:

Soekarni

Jusuf Kunto

Chaerul Saleh

Shodancho Singgih, perwira PETA dari Daidan I Jakarta sebagai pimpinan rombongan

penculikan.

Shodancho Sulaiman

Chudancho Dr. Soetjipto

Chudancho Subeno sebagai pemimpin Cudan Rengasdengklok (setingkat kompi). Chudan

Rengasdengklok memiliki 3 buah Shodan (setingkat pleton) yaitu Shodan 1 dipimpin

Shodancho Suharjana, Shodan 2 dimpimpin Shodancho Oemar Bahsan dan Shodan 3

dipimpin Shodancho Affan.

Honbu (staf) yang dipimpin oleh Budancho Martono.

Kiki Abdul Gani

3. Tokoh yang berperan

Ir.Soekarno diangkat sebagai Ketua Paniti Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Drs.Moh.Hatta sebagai wakil ketua dan Dr.Radjiman hanya sebagai salah satu anggota. Sedangkan

18anggota lainnya ialah : Mr.Supomo, R.P.Suroso, Sutoyo, H.A.Wahid Hasyim, Ki Bagus

Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Suryohamijoyo, BPH Puruboyo, Yap Tjwan Bing,

Mr.J.Latuharhary, Dr.Amin, Abd.Abbas, Hamdani, Dr.Ratulangi, Andi Pangeran, Teungku

Moh.Hassan dan I Gusti Ktut Praja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs.Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara

2. Prof.H.A.M.Effendy, S.H.1995, Falsafah Negara Pancasila, CV Cendika Press Semarang

3. Prof.H.A.M.Effendy, S.H. Cetakan ke-3, 9 maret 1993, Falsafah Negara Pancasila,

Indonesia: Duta Grafika Semarang

4. Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Rengasdengklok