7

MENAKAR ARAH PEMBANGUNAN BANGSA

STUDI KASUS: KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PADA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KELOMPOK X

Dikerjakan Oleh:

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia NIM : 13/349852/SP/25853

Destry Indra Wibawa NIM : 13/348015/SP/25751

Fisabil Mahardika Putra NIM : 10/297712/SP/23982

Imam Ismail Addarojad NIM : 13/353439/SP/25979

Nugraheni Nur Pratiwi NIM : 13/347965/SP/25740

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2013

7

BAB I

A. Pendahuluan

Era-globalisasi ini menuntut aparatur negara mengubah cara pandang untuk lebih

mampu mengakomodasikan keinginan perubahan dalam rangka pembangunan bangsa secara

demokratis dan konstitusional dengan tetap menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Oleh

karena itu, perlu diciptakan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) yang mensyaratkan sinergi antara negara, swasta dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan.

Birokrasi sebagai suatu metode pengorganisasian aparatur negara dengan pelbagai

tugas sangat diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan. Namun

kinerja birokrasi, rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi kerap menimbulkan

permasalahan. Berbagai potret kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini

telah menjadi sorotan berbagai kalangan. Namun upaya penanganannya menjadi semakin

sulit dan kompleks akibat banyaknya agregasi kepentingan didalamnya. Penanganan yang

lamban membuat tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Permasalahan ini yang

membuat birokrasi seolah berjalan ditempat, kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya dan

terkesan cenderung menutup diri terhadap pembaharuan. Keadaan ini memunculkan potensi

seperti: korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Pusat maupun Daerah perlu melakukan

reformasi birokrasi, tidak hanya pada tataran komitmen, lebih jauh pada tataran yang lebih

nyata. Kita perlu menakar sejauh apa proses reformasi birokrasi telah dilaksanakan di

Indonesia. Dalam hal ini, beberapa daerah telah membuktikannya. Salah satunya kami

mengangkat keberhasilan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir  (2008-2013), dibawah

kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy, kinerja Pemprov

Kaltim dibidang Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat baik.

Selama empat tahun berturut-turut (2009-2012), Kaltim berhasil melukis karya prestasi

dengan predikat Pemprov terbaik atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal tersebut tentunya dapat mendorong daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan

kualitas reformasi birokrasi. Kelak yang kami harapkan adalah terbentuknya Indonesia yang

7

lebih baik dan bermartabat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif,

efisien, kreatif dan berkinerja.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:

Apa yang mendasari harus dilakukannya reformasi birokrasi?

Ke arah mana reformasi birokrasi yang diharapkan oleh pemerintah Pusat kepada

pemerintah Daerah?

Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi

ditingkat Daerah?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

Menjelaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk segera diterapkan di Indonesia

Memberikan penjelasan mengenai cara melakukan reformasi birokrasi

Menakar kesiapan pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan reformasi

birokrasi

Menghadirkan solusi atas permasalahan birokrasi pada tata kelola pemerintahan di

daerah-daerah Indonesia

7

BAB II

A. Tuntutan Reformasi Birokrasi

Konsep mengenai Birokrasi dilahirkan sekitar abad 19 oleh Max Weber. Dia

menyebutkan bahwa birokrasi ialah “a clearly defined hierarchy where office holders

have spesific functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic

impersonalistic”. Karakternya yang hirarkis, kaku dengan segala bentuk perarturan

yang kemudian justru membuat keberadaanya menghalangi pekerjaan yang cepat.

Keluhan yang kemudian banyak dirasakan dari birokrasi sebagai pelaksana

kebijakan terkait dengan sifat dasarnya yang hirarkis dan kaku kemudian menuntut

untuk diwujudkanya reformasi birokrasi yang mendorong terciptanya iklim yang

dinamis dalam tubuh birokrasi. Birorasi bukan hanya sebagai sebuah organisasi

pelaksana melainkan pelayan yang juga dituntut untuk mampu memenuhi variasi

kebutuhan dari masyarakat. Maka dibutuhkan birokrasi yang lebih efektif, efisien

kreatif dan berkinerja.

Salah satu perilaku birokrasi yang membuat perlunya tuntuntan untuk

menjalankan reformasi birokrasi ialah pada sikap para pelaku organisasi rokrasi

pemerintah yang masih banyak berorientasi pada status, prestise, restu dan segala

macam seremonial, bukan pada martabat manusia yang mampu berprestasi.1

Keadaan yang kemudian menjadi penghalang bagi birokrat bawahan untuk

melangkah disebabkan oleh budaya seremonial yang kaku dan hierarkis, mereka tidak

cukup berani untuk melangkah dan bertindak dalam mengambil tindakan tanpa seijin

atau perintah atasan. Hal ini yang kemudian menyebabkan birokrat kurang memiliki

inisiatif dan hanya menunggu yang menjadikan birokrasi selalu lamban. Persoalan

lain yang kemudian menjadi penghalang adalah kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan

dan petunuk teknis yang menjadikan para birokat tidak mampu bekerja dengan cepat

dan berfikir menanggung resiko “disalahkan”.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh

pemerintah dengan tujuan menakar arah pembangunan bangsa kearah yang lebih baik.

Dengan reformasi birokrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

lebih efektif dan efisien. Sehingga kedepannya, masyarakat dapat merasakan arti

1 Dr.Z. Helfin Frinces ,BSc, MSc. Soc, MA. Manajemen Reformasi Birokrasi. 2008

7

Kondisi ObyektifPotensiKeunggulanProblemPara PesaingProgram(prioritas)

PROSES

Faktor Penentu/ Variabel Moderasi :

Perlunya Perubahan strategisKepemimpinan berwawasan wirausahaSistem manajemen yang kondusif untuk berubah dan majuKualitas SDM yang profesional yang berjiwa dan bersemangat kewirausahaan yang handalPrioritas kerja yang tepat

Tujuan Strategis Pelayananyang berkualitas dan memuaskan

penting dari hadirnya negara ketengah masyarakat sebagai agen pengubah kebijakan

yang lebih baik.

B. Arah Reformasi Birokrasi

Gambar I: Model Kerangka Pikir Reformasi Borokrasi

Arah yang dituju utamanya adalah menciptakan kemajuan. Kemajuan ini

terkait dengan mengubah hal hal yang dirasa sebagai hambatan bagi terciptanya

pelayanan yang terbaik. Keadaan keadaan yang lamban, berbelit belit, dan statis

menjadi lebih dinamis, cepat dan inovatif yang kemudian menuntun pada keadaan

yang diharapkan dari keberadaan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan.

Tesis utama dan pertama dalam rangka mengelola reformasi birokrasi adalah

terjadinya perbaikan yang sistematis, komprehensif dan cepat atas pelayanan yang

7

diberikan kepada publik sehingga publik merasa puas terhadap apa yang telah dan

sedang birokrat berikan (lihat: Gambar I).2

Argumentasinya bahwa tujuan utama reformasi birokrasi ialah mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan yang cepat, berkualitas dan sesuai apa yang diharapkan.

Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang penting bagi vaiabel penentu dalam

proses reformasi yang kemudian menjad perangkat utama penggerak diantaranya,

perubahan, kepemimpinan,sistem, SDM yang berkualitas dan Prioritas kerja.

Kelimanya menempati posisi yang sentral dan saling berkaitan. Pemimpin

yang kuat dan sistem yang baik akan berjalan tersendat tanpa agenda kerja yang jelas

dalam melakukan perjalanan. Hal ini haruslah pula didukung dengan Sumber Daya

Manusia yang memadai dalam perwujudannya, karna tidak dipungkiri birokrasilah

yang menjadi penentu keberhasilan dan tercapainya tujuan sebuah kebijakan.

Hal selanjutnya yang harus menjadi arah atau orientasi bagi birokrasi adalah

pertama peningkatan kemandirian staf, hal ini kemudian menuntut reformasi

membentuk iklim yang dinamis yang menjadikan staf lebih mandiri dan mampu

berinofasi. Kedua, Peningkatan daya saing. Ketiga, Orientasi Hasil. Yang keempat,

orientasi pasar, hal ini sebagai kunci untuk memberikan semangat kompetitif bagi

institusi untuk lebih kompetitif memberikan yang terbaik dalam pelayanan.

C. Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Timur Mendapat Predikat Pemprov Terbaik

Untuk Reformasi Birokrasi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir  (2008-2013) di bawah kepemipinan

Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy, kinerja Pemrov Kaltim

dibidang Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat baik.

Kaltim selama empat tahun berturut-turut (2009-2012) mencatat prestasi dengan

predikat Pemprov terbaik atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Atas

prestasi tersebut, Pemprov mendapat penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan–RB), serta piagam

2 Dr.Z. Helfin Frinces ,BSc, MSc. Soc, MA. Manajemen Reformasi Birokrasi. 2008

7

penghargaan dari Deputi Akuntabilitas  Aparatur Kemenpan, atas penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui

Kemenpan-RB secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7/1999. Selain

itu, Gubernur Awang Faroek mengungkapkan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan telah menunjukkan capaian yang sangat baik. Dalam hal pengembangan

dan pelaksanaan kerja sama antar daerah, Pemprov telah membuat kesepakatan dan

mengimplementasikan bentuk kerja sama dengan beberapa daerah, baik dalam skala

internasional, nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Jumlah kesepakatan kerja sama periode 2009-2013 sebanyak 81 kesepakatan

dengan implementasi kegiatan mencapai 47,8 persen atau lebih tinggi dari rata-rata

nasional yang baru mencapai 26,2 persen.

“Beberapa kesepakatan kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM

adalah dengan Australia dan beberapa Perguruan Tinggi seperti UGM, UNDIP, IPB

dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Kemudian dalam rangka penyediaan

transmigrasi dan ketenagakerjaan, Kaltim juga telah bekerjasama dengan Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta, ungkap Bapak Awang Faroek.3

Bukti keseriusan Kaltim dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah

terkait pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa yang kini sudah dilakukan

melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Hingga pertengahan

September ini, Kaltim berada di urutan ketiga provinsi tertinggi dalam page lelang

melalui LPSE, yakni Rp3,7 triliun. Urutan pertama ditempati DKI Jakarta yang

mencapai Rp10 triliun dan Jawa Barat Rp3,8 triliun. Transparansi seperti ini sekaligus

menjawab tuntutan masyarakat tentang keterbukaan. Kaltim sudah melakukan

transparansi itu dengan sangat baik.Menteri menambahkan, dalam tahun terakhir

pelaksanaan reformasi birokrasi cukup gencar, baik di kementerian/lembaga pusat

maupun di daerah. Sayangnya, belum semua kementerian/lembaga dan daerah mau

secara serius melakukan reformasi birokrasi tersebut.

Namun dengan penerapan PMPRB online, diharapkan semua kementerian,

lembaga serta pemerintah daerah berlomba-lomba melaksanakan reformasi birokrasi.

3 http://www.setdaprovkaltim.info/organisasi/kaltim-predikat-pemprov-terbaik-untuk-reformasi-birokrasi/#more-3403, diakses pada tanggal 6 November 2014 Pukul 16.04 WIB.

7

Dengan demikian, bukan lagi disuruh-suruh, tetapi yang tidak melaksanakan akan

malu denngan sendirinya.

Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek, Wakil Gubernur

Farid Wadjdy, Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subekti, Wakapolda Kaltim Rusli

Nasution dan Walikota Balikpapan Rizal Efendi.

Menteri yang didampingi Deputi Kementerian PAN-RB Bidang Program dan

Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad menambahkan, dengan PMPRB online , para

pimpinan daerah dapat mengetahui secara langsung nilai-nilai yang dikumpulkan

sehingga langkah perbaikan dan pembenahan terkait IPK, Opini BPK, integritas

pelayanan publik, peringkat kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan

dan instansi pemerintah yang akuntabel.

Selain itu, perkembangan reformasi birokrasi di daerah juga bisa diakses

melalui internet kapan pun dan di mana pun. Langkah ini diharapkan dapat membantu

percepatan proses reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pemda untuk tahun ini

ditetapkan 33 provinsi, 33 pemerintah kabupaten dan 33 pemerintah kota ibukota

provinsi. Namun pemkab dan pemkot yang non pilot project juga dapat melaksanakan

reformasi birokrasi melalui PMPRB online (era/HUMAS MENPAN-RB).

Sebagai provinsi yang 4 kali berturut–turut menjadi daerah yang mendapat

nilai tinggi dalam reformasi birokrasi, Kaltim telah berhail mewujudkan birokrasi

yang sangat baik seperti yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi Kaltim.

Pertama terwujudnya pemerintahan yang bebas dari KKN hal ini terlihat

dalam opini WTP [Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK)]

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan

pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern) Badan Pemeriksa Keuangan

kepada pemerintah pemerintah provinsi kalimantan timur berdasarkan hasil laporan

keuangan tahun 2013, kemudian terbentuknya implementasi e – goverment berbasis

teknologi informasi melalui tampilan website www.kaltimprov.go.id,

7

teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah peraturan perundang – undangan yang

tidak harmonis dan sinkron, dan lainsebagainnya.

Kedua terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,

hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan pemprov kalimantan timur

seperti Penyusunan Standar Operasional (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di

lingkungan Biro Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

jumlah seluruh SOP yang dimiliki sejumlah 43 buah, teridentifikasinya sejumlah

SKPD yang telah memiliki SOP dan SKPD yang telah memiliki standard pelayanan,

dll (di ROADMAP).

Ketiga Meningkatnya kapasitas dan akuntanbilitas kinerja birokrasi. Dalam

mewujudkan reformasi birokrasi di Kaltim, pemprov membuat road map reformasi

birokrasi yang memuat tiga sasaran utama dalam pewujudan birokrasi yang baik di

kalimantan timur yang pertama adalah menciptakan pemerintah yang bebas dari

korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), kedua Peningkatan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat, dan ketiga menigkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi. Dalam mewujudkan sasaran utama reformasi birokrasi ini pemerintah

Kaltim selalu memperhatikan lima faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi

yaitu dukungan masyarakat, kemauan dan komitmen politik, ketersediaan anggaran,

konsistensi dan keberlanjutan, dan kesamaan persepsi dan tujuan.

Sebab secara logika, pemerintah tidak bisa melaksanakan reformasi birokrasi

tanpa adanya dukungan dari lingkungan. Reformasi dalam rangka pembangunan

bangsa adalah tugas bersama, meskipun dalam hal ini pihak pemerintah lah yang

menjadi motor penggeraknya. Karena kendali area perubahannya hanya dapat

dilakukan oleh pihak pemerintah. Hasil yang didapat dari banyaknya area yang ingin

diubah menuntut keseriusan bahwa ini adalah tugas besar (lihat: Gambar II).

7

Gambar II. Area Perubahan, Hasil Yang Diharapkan dan Tujuan Reformasi

Birokrasi

Pada suatu kesempatan dalam Rakor Litbang Administrasi Negara yang

bertema “Revitalisasi Peran Litbang dalam Mendorong Percepatan Reformasi

Birokrasi” di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III)

LAN Samarinda pada tanggal 27-28 Maret 2012, Wakil Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB), Eko Prasojo,

mengatakan bahwa saat ini terdapat lima penyakit kronis yang menghinggapi

birokrasi kita. Kelima penyakit reformasi birokrasi tersebut adalah:

Pertama, organisasi birokrasi yang memiliki struktur gemuk dan tidak fit

dengan fungsi yang dimilikinya. Diakui atau tidak, pernyataan Wamen PAN dan RB

harus menyadarkan kita betapa organisasi yang kaya struktur (gemuk) cenderung

tidak sehat (fit) apalagi dengan tugaspokok dan fungsi yang cukup luas ruang

lingkupnya. Sumber inefisiennya terjadi pada organisasi yang demikian. Pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi pun juga tidak akan efektif. Struktur organisasi yang

demikian juga membuka peluang bagi para pejabat ‘politik’ seperti menteri yang

berasal dari jalur partai politik, para gubernur atau bupati/walikota melakukan “politik

7

dagang sapi” dengan menawari beberapa jabatan tertentu. Artinya, struktur organisasi

yang gemuk membuka peluang korupsi yang sangat lebar. Reformasi birokrasi harus

berani menutup ruang terbuka secara rapat.

Kedua, hukum dan peraturan perundang-undangan yang saling kontradiktif

dan ambigu. Sampai saat ini kita juga masih melihat banyak produk hukum kita yang

masih bersifat kontradiktif dan ambigu, baik secara horizontal maupun vertical.

Menurut Wamen PAN dan RB, misalnya di bidang pertanahan masih terdapat 12

peraturan perundang-undangan yang kontradiktif dengan peraturan di bawahnya.

Terhadap kondisi ini, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, namun juga

pemerintah daerah. Jika hal ini menyangkut investasi, maka berapa banyak daerah

yang dirugikan akibat kondisi produk hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Reformasi harus mampu menuntaskan persoalan ini.

Ketiga, sumberdaya aparatur yang overstaffed dan understaffed serta

bermasalah integritasnya. Jumlah PNS di Indonesia tergolong cukup besar, 4,7 juta.

Sayangnya jumlah sebanyak itu tidak dibarengi dengan kapasitas dan kompetensi

yang dimilikinya. Apa yang selalu disampaikan Menpan dan RB dalam berbagai

kesempatan, bahwa jumlah PNS yang memiliki kompetensi hanya 5%. Sekalipun data

yang disampaikan Menpan dan RB ini menimbulkan polemik, karena jumlah tersebut

belum dilakukan kajian mendalam, namun keadaan ini bisa dijadikan asumsi awal

bahwa keadaan PNS tidak jauh berbeda dari anggapan Menpan dan RB.

Bisa dibayangkan jika sebuah organisasi pemerintah dengan jumlah

pegawainya sebanyak itu tidak memiliki kompetensi, bagaimana target output atau

outcomes yang yang ditetapkan bisa tercapai. Secara teori, cepat atau lambat,

organisasi seperti ini akan bangkrut.

Keempat, sistem pelayanan publik yang selalu mencerminkan ketidakpastian

dalam proses, biaya dan waktu, serta tidak berkualitas dan memiliki celah yang sangat

terbuka dalam korupsi.

Dan kelima, birokrasi dengan mind-set dan culture-set yang tidak inovatif

serta tidak memiliki semangat perubahan. Persoalan lain, masih terkait dengan

sumberdaya aparatur, adalah masalah integritas.

7

Pelayanan publik yang buruk, mind-set dan culture-set sangat terkait dengan

integritas. Menurut KPK, integritas dimaknai sebagai keselarasan antara apa yang

diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakannya sesuai dengan

tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan

dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya.4

Apa makna dibalik berbagai persoalan birokrasi tersebut? Pertama, reformasi

menghadapi rintangan yang tidak mudah. Kedua, membutuhkan proses, biaya dan

waktu yang tidak sedikit. Ketiga, memerlukan strategi dan komitmen bersama untuk

melaksanakan berbagai sasaran strategi reformasi birokrasi tersebut.

Rintangan akan selalu ada dalam setiap tahapan kehidupan, baik dalam

kehidupan satu individu, kelompok atau organisasi apapun, tak terkecuali organisasi

pemerintah dengan dinamika kehidupan yang sangat tinggi. Namun, optimisme

adalah sebuah keniscayaan atau sunnatullah yang tetap harus ada dalam setiap bait

kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Optimisme yang dimaksud adalah optimisme yang disertai dengan landasan

gerak atas berbagai nilai yang diusung dalam setiap kebijakan terkait dengan

reformasi birokrasi. Semua kita tahu bahwa tidak ada celah sedikitpun terhadap

kebijakan reformasi birokrasi. Yang ada adalah hilangnya semangat untuk

mengimplementasikan, semangat untuk melaksanakannya.  Berbagai fenomena di atas

menjadi petunjuk betapa kita kehilangan daya dorong untuk menggerakkan program

reformasi birokrasi di instansi kita.

Faktor kepemimpinan pada tiap-tiap instansi pemerintah menjadi krusial untuk

menggerakkan sumberdaya aparatur yang ada di masing-masing satuan kerjanya. Saat

ini, kita membutuhkan kepemimpinan integratif, yang tidak sekedar kepemimpinan

transaksional tetapi juga transformasional. Kepemimpinan di saat kritis seperti

sekarang, dimana target-target pencapaian sasaran reformasi birokrasi serba muskil,

kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekedar pandai memotivasi bawahannya

melalui penentuan sasaran dengan menjelaskan peran dan persyaratan tugas serta

4 Disarikan dari laman http://samarinda.lan.go.id/menyoal_pencapaian_target_reformasi_birokrasi_118.htm, diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 16.10 WIB.

7

memberikan penghargaan dan hukuman yang tepat saja (B.M. Bass, 1985). Sekaligus,

kita juga membutuhkan seorang pemimpin dimana para bawahannya selalu

merasakan adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap

pemimpinnya, dan bawahan selalu termotivasi untuk melakukan lebih daripada apa

yang diharapkan darinya semula (Rachmany, 2006).

Kepemimpinan transformasional selalu melihat dirinya sebagai agen

perubahan, pemimpin adalah visionary yang memiliki level kepercayaan yang tinggi

bagi institusinya; pemimpin adalah pengambil resiko, memiliki kapasitas

mengartikulasikan nilai-nilai inti organisasi, memiliki keterampilan kognitif dan

mampu menunjukkan sensisitifitas terhadap kebutuhan orang, fleksibel dan terbuka

untuk belajar dengan pengalaman (Lussier & Achua, 2001).

Mungkin inilah yang menjadi dasar kenapa faktor kepemimpinan menjadi

faktor pengungkit (key leverage), yang diharapkan dapat mendorong setiap

sumberdaya aparatur untuk menjadi penggerak utama percepatan reformasi birokrasi.

Kepemimpinan yang akhirnya mampu menggerakan dan mengelola keuangan dan

sumberdaya lainnya untuk pencapaian sasaran reformasi birokrasinya: meningkatnya

kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja dan menjamin sistem

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

 

7

BAB III

Kesimpulan

Konsep mengenai Birokrasi dilahirkan pada sekitar abad 19 oleh Max Weber

yang menyebutkan bahwa birokrasi ialah “a clearly defined hierarchy whwre office

holders have spesific functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic

impersonalistic”. Karakternya yang hirarkis, kaku dengan segala bentuk perarturan

yang kemudian justru membuat keberadaanya menghalangi pekerjaan yang cepat.

Keluhan yang kemudian banyak dirasakan dari birokrasi yang sebagai

pelaksana kebijakan terkait dengan sifat dasarnya yang hirarkis dan kaku kemudian

menuntut untuk diwujudkanya reformasi birokrasi yang mendorong terciptanya iklim

yang dinamis dalam tubuh birokrasi. Birorasi bukan hanya sebagai sebuah organisasi

pelaksana melainkan orang pelayan yang juga dituntut untuk mampu memenuhi

variasi kebutuhan dari masyarakat. Dibutuhkannya birokrasi yang lebih efektif,

efisien, kreatif dan berkinerja.

Dari penjelasan yang telah kami paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa

reformasi birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat

birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan

dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, ketidak-efisienan, organisasi

yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Tujuan

reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust

building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk

aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mid-set) dan pola

budaya (culture-set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta

sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama dilakukannya reformasi birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni: 1. Terwujudnya pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN: 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

7

kepada masyarakat; 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance) sebagai sasaran reformasi

birokrasi antara lain ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan,

efektif dan efisien. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka dibutuhkan upaya

untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai,

pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus

berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan

sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus

dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun

harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Pemprov Kaltim terus berupaya membangun

tata pemerintahan yang baik, dengan salah satunya berkomitmen untuk melaksanakan

reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

Z. Frinces Heflin. 2008. “Manajemen Reformasi Birokrasi”. Yogyakarta: Mida

Pustaka.

Anggota IKAPI DIY. 2009.”Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan

Publik”. Yogyakarta: Gava Media.

http://samarinda.lan.go.id/menyoal_pencapaian_target_reformasi_birokrasi_118.htm,

diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 16.10 WIB.

http://www.setdaprovkaltim.info/organisasi/kaltim-predikat-pemprov-terbaik-untuk-

reformasi-birokrasi/#more-3403, diakses pada tanggal 6 November 2014

Pukul 16.04 WIB.