MAKALAHPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAREGULASI DAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHoleh:
ZULFAKAR
Nim : 140920070038Dosen Pengasuh : Dr. Islahuddin, M.Ec, Ak,
CA
KELAS STAR BPKP TAHAP II
SEMESTER III/GANJILPROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA UNSYIAH2015
Pendahuluan
Pengelolaan keuangan daerah sebagai sub sistem keuangan negara
telah mengalami perubahan mendasar seiring dengan semangat
reformasi manajemen keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No.
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Berbagai peraturan perundangan tersebut, lebih
memperjelas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih mandiri, transparan,
dan akuntabel, sebagai upaya untuk mewujudkan good local governance
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Definisi Pengelolan Keuangan Negara
Keuangan negara berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 pada pasal 1
butir 1 menjelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai denga uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
(public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi
pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga
terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
palaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yang transparan, efektif dan efesien akan menambah
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.
Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut
serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam Pengelolaan Keuangan
Negara Berdasarkan Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004Dalam
perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya
UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang
Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini memberikan tantangan
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara
efisien dan efektif sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah
masing- masing. Akibatnya, kebijakan ini memunculkan kesiapan
daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain mengingat sistem
pengelolaan daerah sebelumnya masih tersentralisasi. Hal tersebut
sejalan dengan prinsip kebijakan perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan Pasal
2 UU 33/2004 yang menyatakan bahwa: (1) Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan
negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah; (2) Pemberian sumber keuangan negara kepada
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan
fiskal; (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai
pendanaan dalam pelaksanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan.
Adapun sumber-sumber keuangan daerah, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 5 ayat (2) UU 33/2004, yakni terdiri dari:1. Pendapatan
Asli Daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal
6 ayat (1) UU 33/2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
bersumber dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan; Berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU 33/2004
disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun
tujuan Dana Perimbangan adalah: (a) Dapat lebih memberdayakan dan
meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (b) Menciptakan sistem
pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan,
partisipatif, bertanggung jawab; dan (c) Memberikan kepastian
sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang
bersangkutan. Sedangkan susunan Dana Perimbangan sesuai dengan
Pasal 10 Ayat 1 dan 2 UU 33/2004 terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.a) Dana Bagi Hasil; Dana Bagi
Hasil berdasarkan Pasal 11 Ayat (1 s.d 3) adalah:
(1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya
alam.
(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
a). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b). Bea Perolehan atas Hak
Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan c). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Pasal 21.
(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal
dari:
a). kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d).
pertambangan minyak bumi; e). pertambangan gas bumi; f).
pertambangan panas bumi.
b) Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan besarnya
Dana Alokasi Umum Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa: Jumlah
keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam
perseratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam
APBN;
c) Dana Alokasi Khusus.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 38
menyatakan bahwa Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN
berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan
ketersediaan dana dalam APBN..
3. Pinjaman Daerah; Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau
manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang
lazim terjadi dalam perdagangan. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU
33/2004 disebutkan bahwa: pinjaman daerah bersumber dari: (a)
Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah daerah lain; (c) Lembaga Keuangan
bank; (d) Lembaga Keuangan bukan bank; dan Masyarakat.Pengelolaan
Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun
2003Undang-undang No. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem
keuangan negara yang meliputi : a.) Reformasi penyusunan dan
penetapan anggaran, b.) Reformasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, c.) Reformasi pengawasan
anggaran (audit)Adapun Pokok-pokok isi yang terkandung didalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah
a). Umum, b). Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara, c).
Penyusunan dan Penetapan APBN, d). Penyusunan dan Penetapan APBD,
e). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,
Pemerintah Daerah/Lembaga Asing, f). Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan
Pengelola Dana Masyarakat, g). Pelaksanaan APBN dan APBD, h).
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, i). Ketentuan Pidana,
Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi.Sementara Lingkup keuangan
Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir a meliputi: a.) Hak
negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan
melakukan pinjaman, b.) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan
tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak
ketiga, c.) Penerimaan Negara, d.) Pengeluaran Negara, e.)
Penerimaan Daerah, f.) Pengeluaran Daerah, g.) Kekayaan
negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara/perusahaan daerah, h.) Kekayaan lain yang
dikuasai pemerintah dengan rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum, i.) Kekayaan pihak lain
yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintahSelanjutnya Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang
demikian luas dapat dikelompokan kedalam: a.) Sub Biang Pengelolaan
Fiskal, b.) Sub Bidang Pengelolaan Moneter, c.) Sub Bidang
Pengelolaan Keuangan Negara yang Disahkan (Penjelasan UU No. 17
tahun 2003 butir 3). Pengaturan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan
Negara sebagaimana disebutkan didalam pasal 6, menjelasakan: a.)
Presiden : selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut
dikuasakan/diserahkan: b.) Menteri Keuangan : selaku pengelola
fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan, c.) Menteri/pimpinan lembaga : Pengguna
anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang
dipimpinnya, d.) Gubernur/bupati/walikota : selaku kepala
pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, e.) Tidak termasuk
kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan
dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.Pengelolaan
Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan
untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan
negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan
bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan
yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan
pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini
diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara,
kewenangan pejabat perbendaharaan negara,pelaksanaan pendapatan dan
belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan
piutang dan utang negara/daerah,pengelolaan investasi dan barang
milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban
APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah,penyelesaian kerugian
negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.Sesuai
dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara,
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk
memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada
daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana
yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar
kewenangan dan dana tersebut dapat digunakandengan sebaik-baiknya
untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan
kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan
daerah.Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini
selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi
pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat,
berfungsi pulauntuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomidaerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
IndonesiaPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2004Undang-undang Republik
Indonesia no. 15 tahun 2004 yaitu undang-undang yang mengatur
tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan
Negara. Yang meliputi:
I. Ketentuan Umum
1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban.
3. Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah
untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan
transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, standar
pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa
II. Lingkup Pemeriksaan
1. Ada 3 (tiga) lingkup pemeriksaan BPK :
a. Pemeriksaan keuangan dalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan pernyataan
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan.b.
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi serta efektivitas.c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan
dan pemeriksaan kinerja.
2. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang
disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.III.
Pelaksanaan Pemeriksaan
1. Kebebasan dan kemandirian BPK
2. Perencanaan Pemeriksaan
a. Memperhatikan permintaan, saran dan pendapat lembaga
perwakilan.
b. Dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank
sentral dan masyarakat. 3. Pelaksanaan Pemeriksaan
a. Dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
b. Dapat meminta dokumen, mengakses data, melakukan penyegelan
tempat penyimpanan uang, meminta keluarga, memotret, merekam
dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
c. Dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang untuk meminta
keterangan.
d. Melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah.
e. Dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap
adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
f. Melaporkan temuan unsur pidana kepada instansi berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyampaian laporan
dimaksud diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.
IV. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun pemeriksa setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
2. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan oprin
3. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan
rekomendasi.
4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan
kesimpulan.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPR/DPRD
sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti antara lain dengan
membahas bersama pihak terkait.
6. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada
pemerintah.
7. BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan pemester yang
disampaikan ke lembaga perwakilan dan
Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.
8. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada
lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
9. Pemerintah menidaklanjuti rekomendasi BPK
10. BPK mamantau dan menginformasikan hasil pamantauan atas
tindak lanjut rekomendasi kepada DPR/DPRD.
V. Pengenaan Kerugian Negara
1. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu
pertanggung jawaban bendahara atas kekurangan kas/barang dalam
persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
2. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas pembelaan diri
terhadap putusan BPK.
3. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan
Pemerintah.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan
penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK.
5. BPK mamantau penyelesaian pengenaan ganti rugi kerugian
negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan berdasarkan dan/atau
pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
VI. Ketentuan Pidana
1. Sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 500 juta2. Sanksi pidana
selama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1
milyarPengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005Untuk melihat pengelolaan daerah yang efisien,
kita perlu mengetahui ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri
dari: (PP no 58 tahun 2005 pasal 2)
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelangggarakan urusan pemerintah
daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau
kepentingan umum.Sementara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerahKesimpulan Keuangan negara harus
dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan
menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang
berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan
azas-azas tata kelola yang baik.
Sesuai amanat konstitusi, BPK RI diberi mandat untuk mengawal
agar pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan, akuntabel, dan transparan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pemeriksaan laporan keuangan
yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memberikan
pendapat/opini tentang kewajaran penyajian laporan sesuai dengan
kriteria yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan
yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
kecukupan pengungkapan, dan kapatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.Daftar Pustaka
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Jakarta.Republik Indonesia. 2004.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah, Jakarta.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.Pengelolaan
Keuangan PemerintahPage 2
