Upload
phungcong
View
258
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
MAKALAH
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DAN KELURAHAN MELALUI
KOLABORASI PUSTAKAWAN DAN PARTISIPASI KARYA SISWA
UNTUK PERPUSTAKAAN
Disusun Oleh:
Puspita Kusumawardani
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN 2017
2
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mengikuti lomba pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat
Provinsi pada Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
Tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten, yang
selanjutnya penulis membuat makalah tentang pengembangan perpustakaan desa dan
kelurahan.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon
penulis Ibu Dra. Hj. Nur Fatmah yang telah mendukung penulis untuk mengikuti lomba
pustakawan ini serta Ibu Kepala Bidang Perpustakaan Ibu Linda, SH yang selalu memberikan
motivasi, semangat dan dukungan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan makalah ini dapat
memberikan manfaat bagi instansi serta dapat terus berkembang dalam menambah khazanah
ilmu pengetahuan mengenai pengembangan perpustakaan.
Terima kasih pula kepada seluruh panitia lomba yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk mengikuti lomba dalam menambah pengalaman serta pengetahuan
penulis dalam bidang kepustakawanan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca
sebagai penyempurnaan makalah pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan ini.
Cilegon, 8 Agustus 2017
Penulis
3
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran inovasi program dan strategi bagi
pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan. Analisis strategi dilakukan di Kota Cilegon
Provinsi Banten. Dengan melihat masalah yang ada, serta analisis SWOT dihasilkan strategi
bahwa dengan kolaborasi perpustakaan serta partisipasi pemuda dalam memberikan karyanya
untuk perpustakaan diasumsikan dapat mengembangkan perpustakaan. Dari hasil kunjungan
di salah satu perpustakaan sekolah yang pernah menjuarai tingkat nasional, perpustakaan
tidak hanya sebagai tempat buku-buku, namun perpustakaan merupakan pusat kegiatan
kesiswaan secara kreatif dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Jika diterapkan pada
perpustakaan desa dan kelurahan, dapat diupayakan untuk bagaimana menarik karya-karya
siswa dan pemuda lingkungan sekitar untuk berpartisipasi dalam menambah koleksi
perpustakaan desa dan kelurahan. Selain itu, kolaborasi perpustakaan desa dan kelurahan
perlu dilakukan dengan tingkat pusat, daerah maupun sekolah. Kolaborasi di perpustakaan
desa dan kelurahan membutuhkan pustakawan yang bisa menggerakkan pihak-pihak yang
terkait. Di Kota Cilegon kolaborasi antara pustakawan perpustakaan umum daerah kota
dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam upaya rencana penetrasi aplikasi
inlislite 3 ke seluruh perpustakan kelurahan. Setelah berkolaborasi dengan Dinas Kominfo,
Pustakawan kota berencana berkolaborasi dengan lurah dengan cara Pustakawan kota
diperbantukan pada perpustakaan kelurahan yang menjadi pilot project untuk membenahi
perpustakaan kelurahan bersama pengelola perpustakaan kelurahan sampai perpustakaan
kelurahan bisa berkembang secara mandiri. Rencana berikutnya, kolaborasi dengan Rumah
Peradaban Banten yang telah membina 3 kelurahan dalam kegiatan sosialnya untuk bersama-
sama mensinkronisasikan kegiatan yang mempunyai visi misi yang sama dalam hal
kepustakawanan. Rumah Peradaban Banten telah berkolaborasi dengan karyawan PT.
Krakatau Posco dalam upaya memberikan 1 jam Corporate Social Responsibility (CSR) pada
kegiatan mengajar bahasa Inggris gratis dan story telling kepada anak-anak desa. Kolaborasi
tersebut direncanakan dapat disambung kembali dengan kolaborasi pustakawan dalam
memberikan bimbingan kepada pemustaka untuk mendatangkan narasumber praktisi sosial
dan pihak perusahan tersebut serta pada kegiatan lainnya yang memungkinkan diadakan
kolaborasi.
Kata Kunci : perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, kolaborasi, kerjasama
perpustakaan, pengembangan perpustakaan, karya siswa, inlislite, pustakawan, CSR
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................i
ABSTRAK ....................................................................................................................ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................iii
I. PENDAHULUAN ..................................................................................................1
A. Latar Belakang ..................................................................................................1
B. Identifikasi Masalah ..........................................................................................2
C. Tujuan dan Sasaran ...........................................................................................2
II. PEMBAHASAN .....................................................................................................3
A. Landasan Teori/ Dasar Pemikiran .....................................................................3
B. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dan Kelurahan .......................................4
C. Rencana Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan ............................7
1. Analisis SWOT ...........................................................................................8
2. Strategi Pengembangan Kepustakawanan Perpustakaan Desa/Kelurahan. 9
III. KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................................22
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………...24
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Desa merupakan mata rantai terlemah jika sistem pemerintahan diibaratkan sebagai
mata rantai dari mulai pusat, daerah dan desa/kelurahan. Padahal, Desa dan Kelurahanlah
yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ke tujuan akhir
yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.
Perpustakaan desa dan kelurahan adalah lembaga layanan publik yang berada di
desa dan kelurahan. Sebuah unit yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat
tersebut, bertujuan untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang
berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi kepada semua
lapisan masyarakat.
Secara umum, pada tataran legalitas formal, status dan program pengembangan
perpustakaan secara umum di Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Begitu juga
dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan, lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan, dimana aspek-
aspek pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara
terperinci dalam pasal-pasal perundang-undangan tersebut.
Sebagai bentuk respon terhadap amanat undang-undang tersebut, Berbagai pihak
terutama yang terkait langsung dengan bidang perpustakaan juga telah berusaha untuk
mengimplementasikan keputusan tersebut melalui program perpustakaan di tingkat desa/
kelurahan. Namun demikian secara operasional peran penting perpustakaan belum dapat
diaktualisasikan secara optimal. Kota Cilegon, menurut data hasil pembinaan kelurahan tahun
2017, masih ada beberapa perpustakaan kelurahan yang belum beroperasi secara optimal.
Dalam penyelenggaraannya banyak kendala-kendala yang muncul antara lain
disebabkan kompetensi SDM yang belum memadai, masih rendahnya minat baca masyarakat,
terbatasnya jumlah koleksi dan yang paling dominan adalah masalah terbatasnya anggaran
dalam pengembangan perpustakaan itu sendiri.
Walaupun perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai
partner dalam mendukung tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi pada
kenyataannya pengalokasian dana untuk pengembangan perpustakaan masih sangat
6
memprihatinkan. Karena permasalahan ini sifatnya mendasar, hal ini tentu memiliki dampak
langsung pada seluruh program pengembangan perpustakaan pada semua jenis dan tingkat,
terutama pada tingkat perpustakaan desa/kelurahan.
Pada level perpustakaan desa dan kelurahan, permasalahan tersebut tentu lebih
terasa dampaknya. Banyak desa-desa dan kelurahan yang bahkan belum memiliki
perpustakaan dikarenakan tidak adanya anggaran. Dari 82.505 desa yang ada di Indonesia,
baru 21.467 desa yang sudah memiliki perpustakaan (Perpustakaan Nasional, 2017).
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas perlu dilakukannya suatu strategi
untuk mengembangkan perpustakaan desa dan kelurahan sehingga perpustakaan desa dapat
berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam makalah ini penulis akan mengerucutkan
pembahasan menuju bagaimana strategi pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan
mengingat hingga saat ini banyak perpustakaan desa dan kelurahan yang belum berkembang.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan, antara lain:
1. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan
2. Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas
3. Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
4. Belum adanya mobil atau motor perpustakaan keliling kelurahan
5. Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai
6. Belum semua desa dan kelurahan memiliki gedung perpustakaan sendiri
C. Tujuan dan sasaran
1. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :
a. Menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pengembangan perpustakaan
desa dan kelurahan.
b. Menganilisis penyebab perpustakaan desa dan kelurahan sulit berkembang.
c. Menganalisis strategi yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan/ hambatan dalam pengembangan perpustakaan desa dan
kelurahan
2. Sasaran
Sasaran dalam pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan antara lain:
7
a. Masyarakat Desa dan Kelurahan
b. Pemerintah Desa dan Kelurahan
c. Pemerintah Kabupaten/ Kota
d. Pemerintah Provinsi
e. Pemerintah Pusat sebagai Pembina
8
BAB II
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
A. Landasan Teori
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada
tatanan legalitas perpustakaan desa/kelurahan sudah diatur keberadaannya dan merupakan
bagian dari perpustakaan umum yang berada di wilayah desa/kelurahan pada suatu
kecamatan kabupaten/kota suatu daerah. Selain itu, jauh sebelumnya telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 f yang berbunyi “Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang
tersedia”. Dalam hal ini desa/kelurahan sebagai bagian terkecil tempat berkumpulnya
masyarakat suatu wilayah mempunyai hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 tersebut.
Ada beberapa aturan yang melandasi adanya perpustakaan desa/kelurahan yaitu
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
a. Pasal 1, dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.
b. Pasal 4, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Dijelaskan dalam pasal 10 bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah
9
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan
Pemeritahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
a. Termaktub dalam pasal 2 ayat 1, Jenis Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa salah satunya yaitu Bidang
Arsip dan Perpustakaan. Urusan yang diatur antara lain masalah : Pengadaan
dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa, serta Pengelolaan
perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.
b. Dan apabila dalam pelaksanaan urusannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
tidak berjalan secara efektif Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik
sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan (dalam pasal
6 ayat 3).
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Perpustakaan Desa / Kelurahan, dan dijelaskan pada pasal 7 bahwa :
a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh
Kepala Desa/Kepala Kelurahan merupakan Pembina Perpustakaan
Desa/Kelurahan.
b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemerintah
Desa/Kelurahan dalam membina Perpustakaan Desa/Kelurahan.
c. Pemerintah Daerah dapat membina penyelenggaraan Perpustakaan
Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.
B. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna
mencerdaskan kehidupan masyarakat desa/kelurahan adalah perpustakaan, oleh karena itu
maka secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah :
1. Untuk menunjang program wajib belajar
2. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat
3. Menyediakan buku - buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung
keberhasilan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, misalnya:
Pertanian ( yang produktif )
10
Perikanan, peternakan, perindustrian
Pengolahan, pemasaran
Kewirausahaan
Buku anak-anak dan lain-lain
4. Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk
membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
5. Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudavaan sebagai
sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menambah wawasan
pengetahuan masyarakat pedesaan dan kelurahan.
6. Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu
senggang dengan hal – hal yang bersifat membangun.
7. Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara
tepat guna dan berhasil guna.
Dalam hal penyelenggaraannva, setiap desa/kelurahan, seyogyanya dapat berperan
sebagai berikut :
1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat
desa/kelurahan di bidang perpustakaan;
2. Menampung, mengarahkan dan menyalurkan prakarsa swadaya masyarakat
desa/kelurahan tersebut dalam perwujudan/pelaksanaan penyelenggaraan
perpustakaan desa/kelurahan dengan saling berperan serta sesuai kedudukan,
tugas dan fungsi masing-masing.
Adapun penanggungjawab pelaksanaan perpustakaan desa/kelurahan yaitu :
1. Kepala Desa/Kelurahan secara fungsional adalah penanggung jawab pelaksana
penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan.
2. Pelaksana kegiatan sehari-hari atas perpustakaan desa/kelurahan dilakukan oleh
pengurus perpustakaan desa/kelurahan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus perpustakaan desa/kelurahan
menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada kepala desa/kelurahan.
Bila dilihat dari Pedoman Standar Nasional Perpustakaan, ketentuan maupun
persyaratan dan ketentuan penyelenggaraan perpustakaan desa dan kelurahan adalah sebagai
berikut:
1. Kerjasama perpustakaan.
11
Kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara bersama untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpustakaan dengan sistem tertentu.
Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerjasama
dengan sesama perpustakaan di lingkungan instansi.
2. Koleksi perpustakaan.
Koleksi perpustakaan meliputi semua informasi dalam bentuk karya cetak
dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan,
yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
Jumlah koleksi sekurang-kurangnya meliputi: koleksi anak (500 judul);
koleksi remaja/dewasa (1.000 judul); koleksi referensi anak (50 judul); koleksi
referensi remaja/dewasa (50 judul); surat kabar yang dilanggan (1 judul);
majalah yang dilanggan (1 judul); dan koleksi audio visual (1judul).
Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi
referensi, surat kabar dan majalah.
Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan
masyarakat.
Usia koleksi diharapkan memiliki koleksi terbaru ( lima tahun terakhir)
sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi keseluruhan.
Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan
perpustakaan referensi sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan
kamus.
Bahan perpustakaan diseleksi dan diolah dengan sederhana. Proses pengolahan
bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi
bibliografis, dan klasifikasi.
Bahan perpustakaan dirawat dengan mengendalikan kondisi koleksi
perpustakaan dengan menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan
serta melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana.
3. Tenaga Perpustakaan.
Perpustakaan memiliki tenaga sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
Kepala perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan SLTA
dan yang sederajat.
12
Tenaga pengelola perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang
pendidikan SLTP dan yang sederajat.
Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti
seminar/workshop kepustakawanan.
4. Layanan Perpustakaan; jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi
perpustakaan. Jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 6 jam per hari.
Perpustakaan menyelenggarakan jenis layanan sekurang-kurangnya meliputi:
layanan sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan referensi, dan penelusuran
informasi. Frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per
eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh
koleksi perpustakaan).
5. Pelestarian bahan perpustakaan; kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bahan
perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih media.
6. Sarana dan Prasarana.
Gedung; Luas ruangan/gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 56 m2 dan
Memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.
Lokasi perpustakaan terletak dalam satu gedung dengan kantor desa/kelurahan
atau di tempat yang berdekatan dengan gedung kantor desa/kelurahan.
Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi ruang koleksi, dan ruang
baca.
Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya meliputi: rak
buku ( 3 buah); rak majalah (1 buah); meja baca (4 buah); meja kerja (1
buah); kursi baca (8 buah); perangkat komputer (1 unit).
7. Pengorganisasian.
Perpustakaan desa/kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang
dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan. Struktur organisasi berada di bawah
kepala desa. Struktur organisasi perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
kepala desa, kepala perpustakaan, unit layanan pembaca.
13
Struktur Organisasi Perpustakaan Desa/kelurahan
Pengorganisasian perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan
akuntabel. Indikator keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui
tingkat kepuasan masyarakat. Pengorganisasian perpustakaan memiliki prosedur
yang baku.
8. Status kelembagaan; Status kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan di bawah
wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah, tanpa
eselon.
9. Pengelolaan Perpustakaan
a) Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi,
dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
b) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan program kerja.
c) Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada
rencana kerja dan program kerja. Kebijakan perpustakaan desa
terintegrasi dengan kebijakan kelurahan.
10. Pengembangan perpustakaan
a) Kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan menjadi
kewenangan pemerintah desa/kelurahan.
b) Pengaturan, pengawasan. dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
menjadi kewenangan pemerintah desa/kelurahan.
c) Pengembangan perpustakaan diarahkan untuk mendukung
pembudayaan kegemaran membaca.
Kepala Desa / Lurah
Kepala Perpustakaan
Unit Layanan Pembaca
14
d) Pengembangan perpustakaan desa menjadi tanggung jawab kepala
desa/lurah yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dipimpin oleh
seorang kepala.
e) Perpustakaan desa/kelurahan menyelenggarakan kerja sama antar
perpustakaan.
11. Pengawasan
a) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
b) Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pemerintah daerah
secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
c) Pengawasan perpustakaan dilakukan oleh masyarakat berupa saran
perbaikan.
d) Perpustakaan menyediakan kotak saran untuk menampung pengaduan
atau saran masyarakat.
e) Kepala perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau pengaduan
masyarakat sesuai kewenangannya.
12. Pelaporan
a) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan
kepada Kepala Desa.
b) Pelaporan dibuat secara berkala dan mengacu pada tugas dan fungsi
perpustakaan.
c) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator
kinerja.
13. Anggaran
a) Anggaran perpustakaan secara rutin tersedia melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b) Anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat.
C. Rencana Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan
Keberadaan perpustakaan desa dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam
mewujudkan visi Perpustakaan Nasional RI, yaitu menuju Indonesia cerdas melalui gemar
membaca melalui perpustakaan. Visi tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa
yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa
15
penyelenggaraan negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Desa/kelurahan
sebagai pemerintahan dengan lingkup wilayah terkecil memiliki peran strategis
membudayakan kegemaran membaca karena lebih terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat.
Namun dalam penyelenggaraannya, banyak ditemui kendala terkait dalam berbagai
aspek. Diantaranya adalah aspek biaya, sumber daya manusia dalam mengelola (tenaga dan
kompetensi kepustakawanan), koleksi yang dimiliki serta aspek geografis yang juga turut
menjadi faktor penghambat pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan secara optimal.
Dalam melakukan rencana pengembangan perpustakaan desa, diperlukan sebuah
analisis dan strategi sebagai dasar pembuatan kebijakan yang akan diambil.
1. Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam melakukan
analisis suatu kondisi. Teknik tersebut biasa digunakan dalam mengembangkan sebuah
organisasi atau institusi. Ada empat pilar dalam analisis SWOT, yaitu kekuatan (strength),
kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan hambatan (threat). Berikut ini adalah hasil
analisis SWOT terkait dengan rencana pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
a. Kekuatan (strength)
- Lingkup masyarakat lebih kecil sehingga umumnya bersifat homogen
dilihat dari pendidikan dan pekerjaan.
- Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
b. Kelemahan (weakness)
- Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari segi jumlah tenaga
pengelola maupun kompetensi kepustakawanan yang dimiliki.
- Anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas.
- Sebagian besar desa dan kelurahan belum memiliki gedung/ruangan
khusus yang digunakan untuk perpustakaan termasuk didalamnya sarana
dan prasarana yang memadai.
- Koleksi yang ada masih sangat minim.
- Pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan masih seadanya.
c. Peluang (opportunity)
- Pilihan terhadap sumber informasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah
terpencil sangat terbatas, sehingga perpustakaan desa dan kelurahan bisa
menjadi sumber informasi yang sangat penting bahkan mungkin satu-
satunya.
16
- Potensi pemanfaatan perpustakaan oleh seluruh lapisan masyarakat sangat
besar karena secara umum masyarakat desa dan kelurahan masih senang
meminjam buku daripada membeli buku.
- Adanya aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Perpustakaan Desa/Kelurahan mengenai pembentukan organisasi
perpustakaan desa/kelurahan yang dapat dibentuk dari organisasi
kelembagaan di masyarakat yang belum banyak diterapkan oleh semua
perpustakaan desa/kelurahan.
- Adanya bantuan dana 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) untuk pembangunan desa/kelurahan yang belum dimanfaatkan
untuk perpustakaan desa/kelurahan.
- Adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum
dimanfaatkan secara menyeluruh oleh perpustakaan desa/kelurahan.
- Adanya jam CSR karyawan yang belum dimanfaatkan untuk tenaga
perpustakaan desa dan kelurahan.
d. Hambatan (threat)
- Wilayah geografis Indonesia serta belum meratanya pembangunan
infrastruktur bagi masyarakat pedalaman membuat akses ke sebagian
pedesaan cukup sulit. Hal ini menjadi salah satu sulitnya melakukan
pembinaan bagi perpustakaan desa/kelurahan
- Pola pikir masyarakat yang tradisional cenderung memilih pengetahuan
yang didapat secara turun-temurun sebagai pedoman hidupnya. Umumnya
masyarakat desa tidak lagi tergerak untuk memperoleh pengetahuan baru
yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka
2. Strategi Pengembangan Kepustakawanan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Pengembangan kepustakawanan merupakan kegiatan untuk memperoleh cara baru
guna meningkatkan nilai tambah dari berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kepustakawanan
yang sedang atau sudah berjalan sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal, efektif dan
efisien. Dalam pengembangan kepustakawanan, ada tiga aspek perpustakaan yang akan
dikembangkan, yaitu :
a. Pendidikan
Menurut UU no. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tenaga
perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (pasal 29
ayat (1)). Pengertian pustakawan menurut UU no, 43 Tahun 2007 adalah
17
“seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan” (pasal 1
butir 8). Didalam definisi tersebut terkandung makna bahwa pustakawan
diwajibkan untuk memiliki kompetensi kepustakawanan baik yang diperoleh
melalui pendidikan (S1 perpustakaan atau yang lebih tinggi) dan pelatihan
kepustakawanan (diklat fungsional dan teknis kepustakawanan).
Pengembangan kompetensi tidak hanya diperuntukkan bagi pustakawan
semata. Tenaga teknis perpustakaan juga memerlukan pengembangan
kompetensi terutama yang berkaitan dengan teknis pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan. Dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan di tingkat
desa/kelurahan.
b. Pengelolaan perpustakaan
Pengelolaan perpustakaan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan koleksi
perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan
perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan hal yang
paling utama adalah keterpakaian bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan
pemustaka. Sebagaimana Ranganathan mencetuskan lima prinsip
perpustakaan, yaitu :
- Books are for use (setiap buku harus digunakan)
- Every reader his book (Setiap pembaca harus ada bukunya)
- Every books its reader (setiap buku harus ada pembacanya)
- Save the time of the reader (menghemat waktu pemustaka)
- Library is growing organism (perpustakaan merupakan organisme yang
bertumbuh)
Dari lima prinsip tersebut di atas, tersirat bahwa hal terpenting dalam
pengembangan koleksi adalah pemanfaatan bahan perpustakaan. Dalam
perencanaan pengadaan bahan koleksi, pustakawan harus mengenali betul
karakter dari pemustaka yang menjadi target potensial. Hal ini dapat dilihat
dari profesi mayoritas pemustaka yang dalam hal ini adlaah penduduk
desa/kelurahan, usia penduduk dan juga kebutuhan akan informasi tertentu
yang dipesan oleh pemustaka.
18
Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan mampu memenuhi
kebutuhan informasi perpustakaan secara cepat dan tepat. Hal ini berkaitan
dengan pengolahan bahan perpustakaan. Perpustakaan memiliki standar yang
baku terkait pengelompokan bahan perpustakaan ditinjau dari isi dan juga
jenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pustakawan menemukan
informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka sehingga dapat menghemat waktu
pemustaka.
Bahan perpustakaan merupakan koleksi yang harus dijaga dan dirawat
dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap bahan perpustakaan
dimaksudkan agar usia bahan perpustakaan dapat bertahan lebih lama. Namun
dalam tataran perpustakaan desa, pelestarian dalam hal konservasi dapat
dikesampingkan mengingat besarnya biaya dan tingkat kesulitan dalam
menerapkannya sangat tinggi. Namun upaya perlakuan khusus seperti
pengaturan suhu ruangan, pencahayaan, dan lain-lain tetap perlu dilakukan.
c. Layanan perpustakaan
Ujung tombak dari penyelenggaraan perpustakaan adalah layanan
pemustaka. Dengan layanan yang baik, maka pemustaka akan senang dalam
memanfaatkan keberadaan perpustakaan. Oleh karena itu, layanan prima
menjadi suatu keharusan bagi perpustakaan di segala jenis dan tingkatannya.
Berdasarkan uraian permasalahan, analisis SWOT dan lingkup pengembangan
perpustakaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami merumuskan strategi yang dapat
dijadikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam pengembangan perpustakaan desa,
yaitu :
1. Kerjasama perpustakaan
Di Kota Cilegon telah berkembang di tiga (3) kelurahan konsep kerjasama
yang diusung Rumah Peradaban Banten yaitu pemberdayaan karyawan PT.
Krakatau Posco dan relawan lainnya dalam memberikan 1 jam Corporate
Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pendidikan gratis Bahasa Inggris
dan Korea serta Kegiatan Story Telling kepada anak-anak desa. Ini merupakan
pencerahan logis bahwa kerjasama akan berdampak positif bagi
pengembangan perpustakaan desa. Kegiatan sosial dari Rumah Peradaban
yang mempunyai konsep terapan pendidikan Saemaul Undong dari Korea
Selatan berbasis swadaya masyarakat bisa menjadi kesempatan bagi
19
perpustakaan desa dan kelurahan untuk bekerja sama dalam mengembangkan
perpustakaan. Ada beberapa program yang bisa jadi dapat disinkronisasikan
dengan Rumah Peradaban Banten jika nanti dilakukan kerjasama
perpustakaan. Apabila program kerjasama dapat diimplementasikan ke
seluruh kelurahan se-Kota Cilegon sebanyak 43 Kelurahan, maka saling
bertukar solusi melalui kerjasama ini akan memperkecil hambatan dan
tantangan yang selama ini dihadapi oleh Perpustakaan Desa dan Kelurahan.
2. Penyiapan sumber daya manusia bagi pengelolaan perpustakaan
desa/kelurahan.
Untuk menyelenggarakan perpustakaan desa/kelurahan, diperlukan
seorang pustakawan dan dua orang tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan
dapat juga merangkap sebagai Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
Untuk itu, perlu adanya inisiatif dari Pemerintah Daerah dan Perpustakaan
Nasional untuk bekerjasama dalam menyiapkan anggaran guna melaksanakan
pelatihan kepustakawanan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan
agar mempercepat pertumbuhan jumlah pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dengan kerjasama yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota maka
diharapkan penyerapan tenaga perpustakaan desa/kelurahan dapat semakin
besar.
3. Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan di lingkungan
pemerintah desa/kelurahan.
Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan serta sarana dan
prasarana standar perpustakaan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Hal
ini dapat juga diatasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui
penggalangan dana maupun tenaga dalam melakukan pembangunan gedung.
Selain mengandalkan APBD dan partisipasi masyarakat, pemerintah
desa/kelurahan juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN
maupun swasta melalui dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun untuk dapat menjalin kerjasama perlu juga dilakukan pelatihan terkait
dengan strategi untuk menjalin kerjasama tersebut.
20
Jika belum memungkinkan untuk pembangunan gedung perpustakaan, dapat
dimanfaatkan ruangan yang ada. Dengan adanya aplikasi inlislite versi 3,
koleksi digital dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan perpustakaan
umum daerah yang juga bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI dalam
memanfaatkan aplikasi inlislite. Tampilan perpustakaan desa dan kelurahan
minimal bisa dalam bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan desa dan
kelurahan hanya perlu sarana dan prasarana komputer serta jaringan untuk
mengakses koleksi perpustakaan bagi pemustaka. Selain itu, bisa juga dalam
bentuk mobil perpustakaan keliling kelurahan yang didapat dari dana
DPWKel (Kota Cilegon) yang bersumber dari 5% APBD, karena sampai saat
ini belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan kelurahan.
4. Koleksi perpustakaan
Perpustakaan Desa dan Kelurahan selama ini menghadapi keterbatasan
koleksi, karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan
anggaran pengadaan koleksi tersebut dapat dilakukan kerjasama
pengembangan koleksi perpustakaan desa dan kelurahan dengan perpustakaan
sekolah. Gerakan Karya Siswa untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan
mungkin bisa dijadikan solusi keterbatasan koleksi yang ada di perpustakaan
desa dan kelurahan. Para siswa dituntut untuk menulis cerita rakyat menurut
karangan dan imajinasinya sendiri sehingga cerita rakyat anak-anak sekarang
dapat menjadi cerita rakyat yang bersejarah untuk puluhan tahun mendatang.
Hal ini tentu saja tidak terbatas pada kerjasama dengan perpustakaan sekolah
saja. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan
kerjasama dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu untuk mengadakan
materi menulis cerita rakyat. Di tingkat SD ada pembelajaran Pintar Menulis,
sehingga dapat disisipkan kegiatan menulis bagi seluruh siswa SD Kelas 6
untuk membuat cerita rakyat sebagai salah satu syarat kelulusan. Tentu tidak
mudah untuk bekerjasama, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Selain
membantu memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, karya siswa juga dapat
memperkaya perpustakaan desa dan kelurahan di mana mereka berada.
Koleksi lainnya dalam bentuk digital juga dapat diperoleh melalui kerjasama
dengan Perpustakaan yang telah mempunyai koleksi digital. Dengan program
aplikasi Inlislite versi 3 dari Perpustakaan Nasional RI akan memudahkan
perpustakaan yang bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI untuk saling
21
tukar-menukar koleksi. Selain itu pemberian bantuan koleksi bahan
perpustakaan dapat dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan
Umum Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Mendorong pemanfaatan bahan perpustakaan dengan melakukan
workshop/seminar tentang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang
pekerjaan utama di wilayah perpustakaan desa dan kelurahan.
6. Pendekatan tugas pokok pustakawan sebagai pemimpin perpustakaan
Salah satu upaya mempromosikan perpustakaan adalah dengan mengadakan seminar
atau workshop dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam
pekerjaan mereka. Sebagai contoh, di wilayah desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja
sebagai petani, perpustakaan dapat membuat workshop dengan menggunakan koleksi
perpustakaan desa yang ada sebagai sumber referensinya.
Dengan cara demikian, masyarakat akan menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan mereka dapat memanfaatkan buku koleksi yang ada di perpustakaan.
Setelah kesadaran itu timbul, maka dengan sendirinya kesadaran akan pentingnya informasi
dengan membaca akan meningkat sehingga membaca menjadi sebuah kebutuhan.
22
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Perpustakaan desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi
Perpustakaan Nasional RI menjadikan masyarakat Indonesia gemar membaca.
Penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan tidak dapat dikesampingkan, dan bisa
jadi ujung tombak pembangunan gerakan masyarakat Indonesia Membaca.
Masyarakat Desa/Kelurahan masih terus mengembangkan swadaya
masyarakat di berbagai bidang. Hal itu didukung dengan dana stimulan 1 Milyar 1
Kelurahan dengan besaran 5% APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut selain untuk
membangun infrastruktur fisik, bisa dimanfaatkan pula dengan pembangunan dan
pengembangan perpustakaan desa/kelurahan. Namun pada kenyataannya belum
semua desa/kelurahan memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan
perpustakaan desa/kelurahan.
Tentu saja, tugas pustakawan dalam hal ini hendaknya bisa memanfaatkan
kondisi tersebut dengan menyampaikan kepada pimpinan akan solusi pengembangan
perpustakaan desa/kelurahan melalui alokasi dana kelurahan tersebut. Selain itu,
masalah tenaga perpustakaan desa/kelurahan yang belum ada atau masih kurang,
dapat dibentuk dari tokoh masyarakat yaitu RT/RW atau Tim Penggerak PKK.
Apabila di dalam alokasi anggaran desa/kelurahan sebesar 5% APBD
Kabupaten/ Kota tersebut sudah direncanakan sebuah kegiatan pengembangan
perpustakaan desa/kelurahan, dapat diusulkan di dalamnya mengenai pembentukan
pengelola perpustakaan desa/kelurahan berikut honorarium pelaksanaan kegiatannya.
Selain dana dari APBD, pustakawan juga dapat mendampingi kelurahan untuk
berupaya berkolaborasi dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD, Perusahaan
Swasta, tokoh masyarakat agar dapat mendukung pengembangan perpustakaan di
desa/kelurahan. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan perpustakaan desa. Namun, tanpa komunikasi dan kolaborasi
yang baik dengan pihak yang mempunyai dana CSR tersebut, pengembangan
perpustakaan desa/kelurahan akan menjadi absurd.
23
B. Saran
1. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan seyogyanya merujuk kepada
peraturan perundangan serta Stnadar Nasional Perpustakaan yang telah ditetapkan
oleh Perpustakaan Nasional RI.
2. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan di desa haruslah menjadi salah
satu prioritas pengembangan sumber daya perpustakaan di Indonesia.
3. Perlunya upaya pembinaan dari Perpustakaan Umum Daerah Provinsi maupun
Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dapat lebih
optimal.
4. Perlunya pengembangan potensi masyarakat desa melalui pemberdayaan
perpustakaan secara optimal.
5. Pustakawan di Perpustakaan Daerah, sebagai perpanjangan tangan dari
Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional harus aktif menyampaikan
aturan maupun solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala
dalam mengembangkan perpustakaan desa/ kelurahan.
6. Pustakawan juga harus jeli melihat peluang terhadap situasi terkini di luar, dengan
sering berkoordinasi lintas sektoral akan ditemukan solusi pemecahan masalah
baik dana maupun tenaga perpustakaan desa.
7. Pustakawan sebagai pemimpin perpustakaan harus mempunyai daya untuk
mempengaruhi, mampu menggerakkan desa/kelurahan untuk bersama-sama
membangun perpustakaan desa/kelurahan, juga mempunyai bargaining power
kepada stakeholder utama (Walikota/Bupati), stakeholder internal (pimpinan
perpustakaan daerah dan seluruh stafnya) dan stakeholder eksternal (perusahaan
swasta dan badan pemerintah pemilik CSR).
8. Agar dilakukan kolaborasi antara pustakawan daerah, perpustakaan desa dan
kelurahan, Rumah Peradaban Banten, Komunitas peduli minat baca, perusahaan
yang memiliki dana CSR dan sumbangan tenaga relawan CSR.
9. Agar dilakukan gerakan karya siswa untuk perpustakaan desa dan kelurahan untuk
memperkaya koleksi perpustakaan desa dan kelurahan
10. Agar dilakukan kolaborasi pustakawan daerah dengan Dinas Kominfo sebagai
bentuk realisasi program smart city sampai ke tingkat kelurahan berupa aplikasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi Inlislite 3 dan layanan TIK Perpusnas RI
lainnya.
24
DAFTAR PUSTAKA
Djuharie, O. Setiawan. 2001. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi. Bandung: Yrama
Widya.
Eryono, Muhammad Kailani. 2015. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Edited by Sulistyo
Basuki. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
LAN RI. 2014. Koordinasi dan Kolaborasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
RI, Perpustakaan Nasional. 2015. Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya. Jakarta:
Perpustakaan Nasional RI.
Setiarso, Bambang. 2010. Pengkajian Pengembangan Perpustakaan Dokumentasi Dan
Informasi. Edited by Soekarman Kartosedono. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: PUSTAKA
PELAJAR.
Suprihati. 2010. Peraturan Perundang-Undangan Perpustakaan Dan Peraturan Terkait.
Edited by Supriyanto. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Wasistiono, Sadu. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. FOKUSMEDIA.