KAJIAN PERBANDINGAN SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTAMBANGAN
SEBAGAI SEKTOR ANDALAN PENGEMBANGAN PULAU BANGKA secara
berkelanjutan
KAJIAN PERBANDINGAN SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTAMBANGAN
SEBAGAI SEKTOR ANDALAN PENGEMBANGAN PULAU BANGKA secara
berkelanjutan
PWK-4148b Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Disusun Oleh:Billy Achmad Bhaskara (113.11.001)Robi Piliang
(113.10.007)Samuel Rigen Ruhukail (113.11.007) Sunandar
(113.10.005)Hendrik E.B.S (113.14.025)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAFAKULTAS TEKNIK DAN
DESAININSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS BANDUNG2015
BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSecara luas, pariwisata
dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari
rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata
menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane,
1994)1. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan
kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan
daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik
wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan
mempererat persahabatan antar bangsa (pasal 4). Selain sektor
pariwisata, sektor lain yang memiliki potensi besar di Indonesia
ialah sektor pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan
galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia2. Dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(pasal 1, ayat 1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan
pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca
tambang. Jadi, baik sektor pariwisata maupun sektor pertambangan
pada dasarnya memiliki peran yang sama sebagai sektor tools untuk
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun perbedaannya
terletak pada sumberdaya yang dimanfaatkan.Setiap wilayah di
Indonesia memiliki karakteristik dan kekayaan alam yang berbeda
untuk dimanfaatkan, baik untuk kegiatan pariwisata, pertambangan
maupun sektor lainnya yang dapat saling dipadukan untuk membangun
wilayahnya. Berbeda dengan wilayah lainnya, daerah yang memiliki
wilayah pesisir terkadang memiliki keuntungan lebih dari wilayah
lainnya. Begitu juga dengan Pulau Bangka. Pulau Bangka merupakan
satu dari sekian banyak pulau kecil di Indonesia yang dianugerahi
banyak kekayaan alam. Bon Tamon, Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara, mengatakan bahwa Pulau Bangka
memiliki potensi tambang biji besi cukup besar atau sekitar
17.500.000 ton 5. Sedangkan kekayaan alam laut, pesisir, dan bawah
laut Pulau Bangka sepertinya sudah tidak diragukan lagi. Surga bagi
para turis ini merupakan bagian dari coral reef triangle (segitiga
karang dunia) dan merupakan kesatuan bagian dari wilayah laut
bunaken yang terkenal keindahannya, itu artinya keindahan alam
pesisir dan laut Pulau Bangka sudah tidak diragukan lagi. Sudah
sejak lama masyarakat Pulau Bangka lebih bergantung pada sektor
perikanan (minawisata) dan pariwisata dibandingkan pertambangan.
Namun sejak 2008 Pulau Bangka menjadi perhatian pemerhati
lingkungan dan terus menjadi berita di Sulawesi Utara, sejak
kehadiran PT. MMP (Mikgro Metal Perdana) yang pada 2008 mendapat
Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi biji besi dari Bupati
Minahasa Utara, Sompie Singal. Sejak Februari 2014 (dalam harian
Suara Pembaruan edisi 1 Juni 2014), PT MMP tidak saja melakukan
aktivitas eksplorasi penambangan, tetapi juga melakukan
kegiatan/tahapan konstruksi yang merupakan bagian dari operasi
produksi (tahapan eksploitasi). Bupati Minahasa Utara menyatakan
bahwa kegiatan pertambangan biji besi di Pulau Bangka akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui masuknya investasi
besar, dana CSR PT. MMP, dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi
penduduk lokal. Sedangkan menurut Cipto Aji (2015)6, ahli dan
praktisi wisata bahari, menyatakan bahwa sepanjang pengalamannya
bergelut dengan dunia pariwisata selama 23 tahun, tidak pernah
menemukan praktek pertambangan yang berdampingan dan sejalan dengan
ekowisata, karena tambang bersifat membongkar, merusak bentang
alam, sedangkan ekowisata jelas memanfaatkan keutuhan panorama
keindahan alam tanpa merusaknya. Melihat kasus tersebut, tentunya
saat ini terjadi dilema antara mempertahankan sektor pariwisata
yang sejak dulu diandalkan dengan syarat meniadakan pertambangan,
atau bergeser ke sektor pertambangan untuk mengoptimalkan kekayaan
biji besi Pulau Bangka sesuai kebijakan bupati Minahasa Utara.
Karena cukup merugikan jika kegiatan pariwisata berdampingan dengan
kegiatan pertambangan. Berdasarkan latarbelakang tersebutlah kajian
perbandingan antara sektor pariwisata dan pertambangan sebagai
sektor andalan pengembangan Pulau Bangka ini dilakukan, dengan
harapan akan diketahui sektor andalan yang lebih sesuai untuk
mengembangkan kawasan pesisir dan laut Pulau Bangka secara
berkelanjutan. 1.2 Rumusan PersoalanDalam Peraturan Daerah
Kabupaten Minahasa Utara Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 - 2033 disebutkan
bahwa kawasan Pulau Bangka diperuntukkan sebagai kawasan budidaya
berupa pertambangan mineral biji besi (pasal 53, ayat 3a). Pulau
Bangka memang menyimpan kekayaan biji besi yang cukup menjanjikan
dan dinilai cukup potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan sejak tahun
2008 PT.MMP sudah mendapatkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari
pemerintah daerah dengan total investasi sebesar ratusan miliar
rupiah. Namun eksplorasi tambang di Pulau Bangka tersebut, menuai
banyak persoalan, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, lingkungan,
dan hukum.Di sisi lain, kekayaan alam pesisir dan laut Pulau Bangka
pun tak kalah bersinar, yaitu memiliki kekayaan bawah laut, deretan
tebing karang, pasir putih, dan sebagai tempat hidup satwa-satwa
endemik yang indah. Semua kekayaan alam tersebut menjadi penarik
terbesar bagi para wisatawan yang hingga kini menjadikan sektor
pariwisata masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Pulau
Bangka, ditambah lagi dengan keberadaannya sebagai bagian dari
world coral reef triangle (segitiga terumbu karang dunia).
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2013-2033 bahkan ditetapkan bahwa kawasan pariwisata sebagai
salah satu kawasan startegis pertumbuhan ekonomi (pasal 65, ayat
2c). Melihat potensi sektor-sektor tersebut sepertinya sulit
mengesampingkan salah satunya, namun issu yang menguak jika
pertambangan tetap terjadi di pulau nan indah tersebut, yaitu
kegiatan eksplorasi tambang biji besi yang seluas sekitar 30% dari
luas pulau tersebut mengancam keberlanjutan ekosistem darat dan
laut Pulau Bangka. Dari issu tersebut, persoalan yang kami angkat
dalam studi ini adalah belum diketahuinya sektor yang paling
optimal dan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan pertambangan
sebagai sektor andalan untuk mengembangkan Pulau Bangka, Kabupaten
Minahasa Utara. Berdasarkan persoalan tersebutlah dibutuhkan studi
yang mampu melihat potensi kedua sektor secara objeketif untuk
menentukan sektor yang paling optimal dan sustainable dari setiap
aspek pengembangan kawasan peisisir dan pulau kecil, Pulau
Bangka.Berdasarkan rumusan persoalan tersebut, maka pertanyaan yang
perlu dijawab dalam studi ini adalah sebagai berikut.1) Bagaimana
potensi sektor pertambangan sebagai sektor andalan untuk
mengembangkan Pulau Bangka?2) Bagaimana potensi sektor pariwisata
sebagai sektor andalan untuk mengembangkan Pulau Bangka?3) Sektor
manakah yang lebih optimal diandalkan untuk mengembangkan Pulau
Bangka secara berkelanjutan?1.3 Tujuan dan SasaranBerdasarkan latar
belakang dan rumusan persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui sektor yang
paling optimal dan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan
pertambangan sebagai sektor andalan untuk mengembangkan kawasan
Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara. Mengacu pada tujuan
tersebut, maka dibutuhkan beberapa sasaran untuk dapat mencapainya.
Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut.1. Teridentifikasinya
potensi sektor pertambangan di Pulau Bangka.2. Teridentifikasinya
potensi sektor pariwisata di Pulau Bangka.3. Diketahuinya sektor
yang paling optimal diandalkan untuk mengembangkan Pulau Bangka
secara berkelanjutan.
1.4 Ruang Lingkup1.4.1 Ruang Lingkup WilayahFokus wilayah dari
studi ini adalah di Pulau Bangka. Secara administratif Pulau Bangka
berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Bangka terdiri dari 4 desa, yaitu
Desa Lihunu, Desa Kahuku, Desa Libas, dan Desa Ehe Pulau Bangka
merupakan kategori pulau kecil dengan luas + 2.729 ha yang secara
geografis terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Pulau ini dapat
ditempuh sekitar 1 jam perjalanan darat, kemudian berlanjut
ditempuh menggunakan perahu motor sekitar 45 menit dari Kota
Manado. 1.4.2 Ruang Lingkup MateriSecara garis besar, studi ini
akan difokuskan untuk membahas potensi 2 sektor ekonomi yang cukup
potensial dikembangkan di Pulau Bangka, yaitu sektor pariwisata dan
sektor pertambangan. Substansi dalam menilai kedua sektor tersebut
dititikberatkan pada kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman
masing-masing sektor ditinjau dari semua perspektif aspek
pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil, serta tantangan
nasional dan global dalam konteks pengembangan kawasan pesisir.1.5
Metodologi1.5.1 Metode Pengumpulan DataPengumpulan data dalam studi
ini dilakukan dengan menggunakan metode survei sekunder. Survei
sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi
kepustakaan dan pencarian data dalam web browsing/internet. 1.5.2
Metode Analisis DataAdapun metode analisis yang digunakan dalam
studi ini, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan
teknik analisis S.W.O.T dan analisis komparatif. Analisis S.W.O.T
merupakan teknik analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi
berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi
organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities),
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan
ancaman (threats) (Rangkuti, 2006) 1. Analisis ini digunakan untuk
menganalisis sasaran 1 dan sasaran 2, yaitu menganalisis potensi
sektor pertambangan dan pariwisata berdasarkan kekuatan, kelebihan,
peluang, dan ancaman masing-masing di Pulau Bangka. Sedangkan
anlisis komparatif adalah analisis yang dilakukan untuk mencari dan
menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena
(Arikunto, 1989:197) 2.. Pada studi ini, analisis komparatif
digunakan untuk menganalisis sasaran ketiga, yaitu membandingkan
kedua sektor yang telah teranalisis sebelumnya dengan melihat
kesamaan dan perbedaannya. 1.6 Sistematika PembahasanAdapun
pembahasan dalam studi ini dibagi ke dalam bab selanjutnya, yaitu
sebagai berikut.BAB 2TINJAUAN LITERATURBab ini terbagi dalam 2
jenis substansi bahasan, yaitu pembahasan mengenai konsep dan
teori, serta gambaran umum wilayah studi (Pulau Bangka). Pada
konsep/teori akan dibahas pengembangan kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan dalam konteks
penataan ruang wilayah dan kota secara komprehensif, sedangkan
gambaran umum Pulau Bangka akan membahas setiap karaktersitik Pulau
Bangka dari setiap aspek yang harus dipertimbangkan dalam
pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil. BAB 3 ANALISIS
KASUSBab ini akan mengkaji 2 hal, yaitu secara khusus tentang
potensi masing-masing, baik sektor pariwisata maupun pertambangan
di Pulau Bangka dan selanjutnya membandingkan keduanya sebelum
menentukan sektor andalan terpilih dengan mnititikberatkan pada
peluang, ancaman, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sektor
dari semua perspektif aspek pengembangan kawasan pesisir dan pulau
kecil, serta tantangan nasional dan global dalam konteks
pengembangan kawasan di Pulau Bangka. BAB 4 KESIMPULAN DAN
REKOMENDASIBab terakhir akan membahas mengenai kesimpulan dan
rekomendasi studi. Dalam kesimpulan akan menggambarkan hasil dan
temuan studi, sedangkan rekomendasi berisi saran serta ide-ide
solusi kritis dari persoalan berdasarkan hasil studi terkait dengan
pengembangan kawasan Pulau Bangka tersebut.
BAB 2 TINJAUAN LITERATURDalam bab ini akan dipaparkan mengenai
berbagai literatur yang menjadi dasar dalam menganalisis, yang pada
akhirnya untuk mengetahui sektor yang harus lebih dikembangkan
sebagi sektor andalan dalam mengembangkan kawasan Pulau Bangka.
Adapun literatur-literatur tersebut terbagi dalam 2 subbab, yaitu
konsep dasar pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan
gambaran umum Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara.2.1 Konsep
Dasar Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDalam
Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut,
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat (pasal 1, ayat 1). Pulau kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo
meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya (pasal 1, ayat 3).
Pulau-pulau kecil tersebut dinilai memiliki kerentanan terhadap
perubahan alam yang lebih tinggi dibandingkan wilayah/pulau besar.
Oleh sebab itu, pengembangan dan pengelolaannya membutuhkan konsep
yang berbeda dibandingkan dengan wilayah pada umumnya. Berikut ini
akan dibahas konsep dasar dan paradigma pengembangan kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil. 2.1.1 Pengembangan Kawasan Pesisir
dan Pulau Kecil dalam Konteks Perencanaan Wilayah dan KotaSecara
lebih luas, dalam konteks perencanaan wilayah dan kota,
pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil merupakan bagian dan
perencanan wilayah nasional yang dilakukan secara komprehensif.
Berikut ini digambarkan secara teoritis perencanaan wilayah dan
keterkaitannya dengan perencanaan pesisir.
Gambar 1. Teori Perencanaan Wilayah dalam Pengembangan Kawasan
PesisirSumber: Oetomo, 2015
Pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya seharusnya memang dilakukan berdasarkan kesatuan
ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau
besar di dekatnya. Hal ini sejalan dengan konsep pendekatan
penataan ruang untuk pengembangan kawasan pesisir yang terdiri dari
4 konsep utama, yaitu (Oetomo, 2015): Berorientasi Pertumbuhan
(Nilai Tambah) Ekonomi Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat
Berorientasi Pada Keberlanjutan Lingkungan Penataan Ruang
Partisipatif (implikasi good governance)
2.1.2 Potensi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan serta Pola
PemanfaatannyaBerdasarkan undang-undang nomer 01 tahun 2014,
disebutkan bahwa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan
jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati tersebut meliputi ikan,
terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain,
sedangakn sumber daya nonhayati, meliputi pasir, air laut, mineral
dasar laut; sementara sumber daya buatan meliputi infrastruktur
laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa
lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat
instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan
serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir (pasal
1, ayat 4). Sedangkan menurut Oetomo (2015), sumberdaya yang
dimiliki pesisir dan pulau kecil bukan hanya itu, yang paling besar
ialah potensi energi terbarukan yang dimilikinya, antara lain wave
power, tidal power, wind power, solar-energy, dan osmosis-energy,
bahkan potensi kekayaan laut, seperti off-shore mining dan treasure
(harta karun). Jika semuanya dikelola dengan baik dan optimal
persoalan keterganttungan energi pada wilayah induk dapat teratasi.
Dari perspektif pemanfaatannya, ditegaskan dalam undang-undang 01
tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil ditegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan
di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi,
pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya
laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri
perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau
pertahanan dan keamanan negara. 2.1.3 Konsepsi Pembangunan
Pulau-Pulau Kecil Secara BerkelanjutanKonsep keberlanjutan
mengandung 2 dimensi, yaitupertamaadalah dimensi waktu karena
keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa
mendatang, dankeduaadalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi
dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Heal, 1998dalamFauzi,
2006) 8. Pembangunan berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak
atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya (WCED, 1987dalamDahuriet al.,1996).Menurut
Oetomo (2015), konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu mencakup
tiga keseimbangan dan keterpaduan, yaitu: pengelolaan wilayah
pesisir baik lowland maupun upland yang kita kenal sebagai
integrated coastal zone management, pemanfaatan sumberdaya baik
perikanan maupun non perikanan atau integrated fisheries
management, dan mitigasi lingkungan di wilayah pesisir atau
integrated coastal mitigation.Banyak definisi mengenai pulau kecil.
Menurut Hess (1990 dalam slide perkuliahan Oetomo, 2015), pulau
kecil adalah pulau yang memiliki luasan sama atau kurang dari
10.000 km2 dengan jumlah penduduk maksimal 500.000 jiwa. Hal ini
sejalan dengan Kepmen No. 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis
Masyarakat, yang menjelaskan bahwa pulau kecil merupakan pulau yang
mempunyai luas kurang atau sama dengan 10.000 km2, namun dengan
jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Sedangkan
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan juga UNESCO
(1991), pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya (pasal 1, ayat 3). Menurut Bengen (2002), pemanfaatan
pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari terwujud apabila
terpenuhi tiga persyaratan ekologis yaitu:a. keharmonisan spasial;
b. kapasitas asimilasi atau daya dukung lingkungan: dan c.
pemanfaatan potensi sesuai daya dukungnya.Keharmonisan spasial
berhubungan dengan bagaimana menata suatu kawasan pulau-pulau kecil
bagi peruntukan pembangunan (pemanfaatan sumberdaya) berdasarkan
kesesuaian (suitability) lahan (pesisir dan laut) dan keharmonisan
antara pemanfaatan.Keharmonisan spasial mensyaratkan suatu kawasan
pulau-pulau kecil tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi zona
preservasi dan konservasi.Keharmonisan spasial menuntut penataan
dan pengelolaan pembangunan dalam zona pemanfaatan dilakukan secara
bijaksana, artinya suatu kegiatan pembangunan harus ditempatkan
pada kawasan yang secara biofisik sesuai dengan kebutuhan
pembangunan yang dimaksud, oleh karena itu diperlukan suatu
analisis kesesuaian lahan bagi setiap peruntukan pesisir dan laut
pulau-pulau kecil(Bengen, 2002).Sedangkan konsep daya dukung
dikategorikan atas daya dukung fisik, daya dukung ekologi, daya
dukung sosial dan daya dukung ekonomi (MacLeod and Cooper, 2005)
adalah sebagai berikut.
a) Daya dukung fisik. Didasarkan pada batas spasial sebuah areal
dengan memperhatikan berapa materi (unit) yang dapat ditampung
dalam areal tersebut.b) Daya dukung ekologi. Secara sederhana
adalah berapa ukuran populasi pada suatu ekosistem agar ekosistem
tersebut dapat berkelanjutan, batas kepadatan populasi yang
melebihi daya dukung dapat menyebabkan laju tingkat kematian
spesies menjadi lebih besar dibandingkan angka kelahiran. Pada
prakteknya, hubungan antar spesies amatlah kompleks dan angka
kelahiran maupun kematian rata-rata dapat menyeimbangkan kepadatan
populasi pada suatu tempat.c) Daya dukung sosial. Intinya jumlah
orang pada suatu tempat yang masih dapat ditoleransi. Atau dapat
didefinisikan sebagai jumlah maksimum pengunjung pada suatu lokasi
wisata dimana wisatawan masih mendapatkan kenyamanan.d) Daya dukung
ekonomi. Dapat digambarkan sebagai tingkat dimana suatu area dapat
diubah sebelum aktivitas ekonomi terjadi sebelum mendapat pengaruh
yang merugikan.Menurut Oetomo (2015), dalam hal pemenfaatan tata
ruang pulau kecil secara berkelanjutan perlu mempertimbangkan
banyak faktor yang ada, seperti yang tercantum dalam gambar berikut
ini.Gambar 2. Faktor-faktor Pertimbangan Pererncanaan Tata Ruang
(Pemanfaatan RUang) Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Oetomo, 2015 (dalam slide presentasi perkuliahan
Perencanaan Kawasan Peisisr dan Pulau-Pulau Kecil-ITSB)Dari gambar
tersebut, selain faktor-faktor pertimbangan berupa keharusan
menggunakan pertimbangan pembangunan yang berkelanjutan dalam
pemanfaatan ruang pulau kecil, keharusan menggunakan wawasan
global, geopolitik: kedaulatan negara, khususnya untuk pulau-pulau
kecil terdepan/terluar, norma dasar dan standar nasional (yang
sulit diterapkan) dalam kasus pengembangan pulau-pulau kecil, serta
biaya pembangunan (yang sangat tinggi), ada faktor penting lain
yang perlu diperhatikan, yaitu faktor pembatas (Oetomo, 2015).Garis
biru putus-putus pada gambar 1, menggambarkan adanya faktor
pembatas yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan
ruang pulau kecil. Faktor pembatas tersbut adalah karakteristik
pulau kecil itu sendiri, antara lain terdiri dari kepentingan
pengembangan sosial, pengembangan ekonomi, sosial-budaya (lokal),
serta fisik lingkungan karena kerentanannya (Oetomo, 2015). Menurut
Oetomo (2015), pulau kecil memiliki karakteristik sebagai beikut.
Terpisah dari Pulau Besar; Dapat membentuk satu gugus pulau atau
berdiri sendiri; Sangat dipengaruhi faktor hidro-klimat laut;
Luasannya kecil sehingga sangat rentan terhadap perubahan alam atau
manusia: bencana angin/badai, gelombang, gempa & tsunami,
letusan gunung api, banjir, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim
(La-Nina & El-Nino), penambangan; Substrat yang ada di
pesisirnya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau,
biasanya didominasi terumbu karang dan/atau jenis batuan yang ada;
Kedalaman laut rata-rata antar pulau-pulau kecil sangat bervariasi,
ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau tersebut
Sedangkan secara ekologi Oetomo (2015) menambahkan
bahwakarakteristik ekologi pulau kecil sebagi berikut. Habitat
pulau kecil cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi
dibanding proporsi ukuran pulaunya Memiliki resiko perubahan
lingkungan yang tinggi (akibat pencemaran dan kerusakan akibat
transportasi laut dan aktivitas penangkapan ikan, serta aktivitas
budidaya lainnya) Mempunyai daya dukung pulau yang rendah
(ketersediaan air tawar/bersih dan tanaman pangan) Mempunyai
biodiversitas laut yang tinggi. 2.1.4 Konteks Ekonomi Pengembangan
Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil Dari sudut pandang ekonomi
masyarakatnya (sosio-ekonomi), pulau kecil memiliki karakteristik
sebagai berikut (Oetomo, 2015). Ada pulau yang berpenghuni dan
tidak Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi ekonomi yang khas;
Kepadatan fungsional penduduk biasanya tinggi (karena terkumpul di
kawasan yang mempunyai daya dukung pulau dan air tanah saja) ->
kawasan kumuh padat; meskipun banyak pulau kecil mempunyai
rata-rata kepadatan penduduk yang rendah; Ketergantungan ekonomi
dari ekonomi luar pulau induk atau kontinen; Kualitas SDM yang
terbatas; Aksesibilitas (ketersediaan prasarana dan sarana) yang
rendah (baik transportasi menuju & keluar pulau, maupun PSD
Permukiman di dalam pulau). Dalam konteks pembelajaran dari kasus
pulau yang di eksploitasi ekonomi secara besar-besar, banyak pakar
berpendapat bahwa biaya kerusakan lingkungan akan menjadi lebih
tinggi karena kerugian yang diakibatkannya. Untuk pengelolaan
pulau-pulau kecil terluar berpenduduk bahkan akan menjadi lebih
kompleks karena adanya aktivitas masyarakat yang dominan di
atasnya. Pendekatan pembangunannya tidak hanya pertahanan dan
keamanan semata, tetapi juga menitik-beratkan kepada pendekatan
sosial-ekonomi dan lingkungan. Keempatnya, harus saling bersinergi
dalam pendekatan pembangunan 9.Namun untuk melakukan sinerginya
pulau kecil dan pesisir dihadapakan pada adanya faktor penghambat
dan pendukung perekonomian wilayahnya, yaitu (Oetomo, 2015):1)
Faktor Pokok Modal Tenaga Kerja Bahan Mentah/Bahan Baku
Transportasi Sumber Energi/Tenaga Marketing/Pemasaran Hasil Output
Produksi2) Faktor Pendukung/Penunjang Kebudayaan Masyarakat
Teknologi Pemerintah Dukungan Masyarakat Kondisi Alam Kondisi
Perekonomian
2.1.5 Konteks Sosial-Budaya Pengembangan Kawasan Pesisir dan
Pulau KecilManusia merupakan subjek sekaligus objek dalam
perencanaan. Sehingga manusia yang melakukan perencaan bertujuan
mengupayakan pemanfaatn sumberdaya secara berkelnjutan demi
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat lokal memiliki
peran sentral dalam pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil di
Indonesia. Mengacu pada UU No.1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat disebutkan dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban
memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil; menjaga, melindungi, dan memelihara
kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyampaikan
laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan
lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; memantau
pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil; dan/atau melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa. Dalam
undang-undang yang sama dikatakan bahwa, pemangku kepentingan utama
adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan
tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, Bahkan pemanfaata
ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau
kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat
menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat (pasal 21, ayat
1). Sebagai contoh dalam pengembangan pariwisata di Pulau Kecil,
harus terdapat keseimbangan antara kebutuhan dan masukan
pariwisata, capacity building masyarakat, carrying capacity pulau,
infrastruktur pendukung, dan kearifan lokal untuk mencapai
pariwsata berkelanjutan (Rancak, 2013:2). Pemberdayaan Masyarakat
adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada
Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan
yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil secara lestari (pasal 1, ayat 31).Menurut Oetomo (2015),
semakin tinggi pendidikan (ataupun pengetahuan/wawasan penduduk),
maka semakin besar daya dukung sosial ini terhadap perkembangan
kegiatan yang berlangsung di pesisir dan pulau kecil tersebutbanyak
masyarakat pesisir/pulau kecil dapat mengelola lingkungannya secara
arif dengan menggunakan sistem adat tertentu, dan terbukti dapat
mengelola ekosistem secara berkelanjutan. Adat istiadat, budaya,
dan kebiasaan-kebiasaan lokal seringkali menjadi faktor kunci dalam
menjaga lingkungan pesisir/pulau kecil setempat dan menentukan
keberhasilan dan perkembangan kegiatan prime mover dalam suatu
kawasan pesisir dan/atau pulau kecil. 2.2 Gambaran Umum Pulau
Bangka2.2.1 Administratif dan Geografis2.2.2 Aspek Fisik dan
Lingkungan2.2.3 Aspek Sosial dan Budaya2.2.4 Aspek EkonomiBAB 3
ANALISIS KASUS3.1 Kesesuaian Sektor Pariwisata sebagai Sektor
Andalan Pengembangan Kawasan Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa
Utara
3.2 Kesesuaian Sektor Pertambangan sebagai Sektor Andalan
Pengembangan Kawasan Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara
3.3 Sektor yang Lebih Potensial sebagai Sektor Andalan
Pengembangan Kawasan Pesisir
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
DAFTAR
PUSTAKAhttps://arulmtp.wordpress.com/2008/08/03/analisa-swot-sebagai-alat-perumusan-strategi/
(diakses pada 3 Juni 2015, pkl.13.00
WIB)http://www.pps.unud.ac.id/disertasi/pdf_thesis/unud-17-373928687-bab%20iii.pdf
(diakses pada 3 Juni 2015, pkl.13.04
WIB)http://coraleye.net/bangka_island_north_sulawesi.html (diakses
pada 3 Juni 2015, pkl.13.18
WIB)1http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-438-1409560019-pengaruh%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan%20terhadap%20penerimaan%20retr.pdf
(diakses pada 3 Juni 2015, pkl.14.08
WIB)2http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37041/5/Chapter%20III-V.pdf
(diakses pada 3 Juni 2015, pkl.14.20
WIB)5http://www.mongabay.co.id/2013/09/27/konflik-tambang-pulau-bangka
memanas-kaka-slank-bikin-petisi/ (diakses pada 3 Juni 2015,
pkl.14.37
WIB)6http://www.jatam.org/pt-mmp-terbukti-illegal-melakukan-penambangan-di-pulau-bangka-sulawesi-utara/
(diakses 5 Juni 2015, pkl. 17.31
WIB)7http://sp.beritasatu.com/nasional/konflik-tambang-pulau-bangka-sulut-4-wisatawan-asing-disandera/56517
(diakses 5 Juni 2015, pkl. 17.28 WIB)Rancak, Gandewa Tunas. 2013.
Pengembangan dan Pengelolaan Pulau Kecil. Pengelolaan Pulau Gili
Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. ITS: Surabaya.
(diakses dari
https://www.academia.edu/6200454/Pengelolaan_Pulau_Kecil_Secara_berkelanjutan_-_Pulau_Gili_Air,
pada 6 Juni 2015, pkl.21.46 WIB). Dokumen Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dokumen Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Barat.Footnote:Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok
orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis
tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,
sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan
hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (pasal 1, ayat
33).8http://pulaupulaukecil.blogspot.com/2010/12/pengembangan-pulau-pulau-kecil-secara.html
(diakses 6 Juni 2015, pkl. 15.33
WIB)9http://berandainovasi.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/#prettyPhoto
(diakses 6 Juni 2015, pkl. 16.45 WIB)Oetomo, Andi. 2015.
Pengembangan Kawasan Pesisir dalam Konteks Perencaan Wilayah dan
Kota [Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil-ITSB]. SAPPK-ITB:Bandung.. Oetomo, Andi. 2015.
Potensi Sumberdaya Pesisir & Kelautan Non-Perikanan & Pola
Pemanfaatannya [Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ITSB]. SAPPK-ITB:Bandung. Oetomo,
Andi. 2015. Perencanaan Ruang Pulau-pulau Kecil dalam Konteks
Pesisir dan Laut [Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ITSB].. SAPPK-ITB:Bandung. Oetomo,
Andi. 2015. Aspek Perekonomian Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir
dan Laut[Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil ITSB].. SAPPK-ITB:Bandung. Oetomo, Andi.
2015. Aspek Sosial-Budaya Dalam Pengembangan Kawasan Pesisir &
Laut [Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil ITSB].. SAPPK-ITB:Bandung Oetomo, Andi. 2015.
Kelembagaan & Pranata Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Kelautan[Slide Presentasi Perkuliahan Perencanaan Kawasan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil ITSB].. SAPPK-ITB:Bandung
Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil10
