Makalah. Asas dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak. Pengantar Hukum Pajak. HUkum. Pajak.
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangIstilah pajak dalam sejarah dunia ini telah
dikenal masyarakat sejak zaman dahulu. Bebagai jenis sistem
pemerintahan yang ada seperti kerajaan, monarki, dan lain-lain
memliki istilah dan peraturan tentang pajak walaupun dalam bahasa
yang berbeda-beda. Sejalan dengan perkembangan zaman, pajak pun
terus berkembang, temasuk pengertian, fungsi, tujuan, teknis, dan
teori tentang pajak serta pemungutan pajak.Asas pemungutan pajak,
seperti yang telah dipaparkan di atas, bukanlah barang baru di
dunia perpajakan. Adam Smith, yang disebut-sebut sebagai bapak
ekonomi, pun telah memaparkan teori pemungutan pajak dalam bukunya
An Inquiry into the nature and causes of Th Wealth of Nations dalam
The Four Maxim pada abad ke-18.Mengingat pentingnya pemungutan
pajak ini, patut kiranya penduduk Indonesia mengetahui asas-asas
pemungutan pajak dan yurisdiksi pemungutan pajak agar potensi pajak
dapat tercapai dan tertanam kesadaran wajib pajak.
B.Rumusan Masalah1. Bagaimana hubungan Pancasila dengan pajak?2.
Apa saja asas-asas pemungutan pajak?3. Bagaimanakah yurisdiksi
pemungutan pajak?
C. Tujuan1. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan pajak.2.
Untuk mengetahui asas-asas pemungutan pajak.3. Untuk mengetahui
yurisdiksi pemungutan pajak.
BAB IIPEMBAHASAN
A. Pancasila dan PajakPancasila merupakan sumber hukum dasar
nasional yang menjiwai peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat penguji
terhadap sumber hukum tertulis, apakah sudah sesuai atau malah
bertentangan dengan Pancasila. Pancasila merupakan tolok ukur untuk
menentukan kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam setiap
Undang-Undang Pajak.Sebagai falsafah negara, Pancasila merupakan
landasan idiil dari pungutan pajak. Pancasila yang bersifat
kekeluargaan dan kegotong royongan sudah terjelma dalam peraturan
perpajakan. Pajak-pajak yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah
nyata berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Gotong royong
yang mengandung sifar secara bersama melakukan usaha atau membiayai
kepentingan umum, tanpa secara langsung mendapatkan imbalan
tersimpul dalam pengertian pajak. Rasa kekeluargaan menimbulkan
pengertian dan kesukarelaan pada setiap bangsa Indonesia untuk ikut
serta dalam pembiayaan untuk kepentingan umum. Pancasila
mendapatkan penjabarannya dalam pajak-pajak, Karena pajak itu tidak
lain daripada penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat,
dimana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada
mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan
masyarakat umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu.
Berikut penjabaran dari hubungan setiap sila dalam Pancasila dengan
pajak.1. Sila PertamaHubungan sila pertama, Ketuhanan yang Maha
Esa, dengan pajak adalah bahwa pajak yang dipungut oleh negara
merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan ketuhanan,
karena dalam Al-Quran atau kitab suci lainnya Tuhan juga
memerintahkan manusia untuk membayar zakat atau sepersepuluhan
untuk digunakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin atau untuk
kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung.2. Sila KeduaSila kedua, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, tersirat dalam segi yuridis dari pajak. Pajak selain harus
memenuhi keadilan juga harus sesuai dengan peradaban manusia.
Keadilan yang merupakan salah satu syarat yuridis dari pajak
tercermin dalam prinsip non-diskriminasi, prinsip daya pikul,
artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak
yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakukan yang
berlainan terhadapnya,tidak pandang bangsa, golongan, aliran,
ideologi dan lain sebagainya. Kemanusiaan artinya bahwa perlakukan
wajib harus secara manusiawi tidak boleh melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM) dan harus layak bagi manusia dan tindakan
sewenag-wenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan.3. Sila
KetigaSila ketiga, Persatuan Indonesia, dijabarkan dalam
pajak-pajak karena pajak merupakan sumber keuangan utama untuk
mempertahankan persatuan yang telah diproklamirkan, karena hidup
suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan negara yang
merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa.
4. Sila KeempatSila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tertera dalam
ketentuan mengenai pajak yang sebelum amandemen UUD 1945 diatur
pada Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk
keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini
mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara
untuk memungut pajak apabila negara membutuhkannya, tetapi dengan
syarat harus berdasarkan undang-undang. Tidak ada pajak tanpa
persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di dalam Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah yang diatur dengan
undang-undang atau No taxation without representation. Artinya,
rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak, namun
dalam menentukan pajak-pajak tersebut, rakyat tidak bertindak
secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya dalam DPR yang
dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri.Setelah
UUD 1945 diamandemen, ternyata ketentuan mengenai pajak mengalami
perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal
23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Terdapat
perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak, melainkan
pungutan yang bersifat memaksa juga harus diatur dengan
undang-undang. Hal ini merupakan suatu perkembangan positif agar
tidak ada kesewenang-wenangan dalam pembebanan pungutan yang
bersifat memaksa kepada warga negara.5. Sila KelimaSila kelima,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah terjabar dalam
pajak-pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan
masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan
masyarakat umum. Pembangunan yang sebagain besar dibiayai dari
hasil pajak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat
apakah rakyat itu turut membayar pajak atau tidak.
B. Asas-Asas Pemungutan PajakUntuk mencapai tujuan pemungutan
pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu berdasar pada
asas-asas pemungutan pajak, sehingga terdapat keserasian antara
pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya.1.Asas Keadilana.Menurut
teori yang mendasari pengertiannyaAdam Smith dalam bukunya An
inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas:1)
EqualityPemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak (Ability to pay) dan sesuai dengan manfaat
yang diterima. Wajib Pajak (WP) yang berada dalam kondisi yang sama
harus dikenai pajak yang sama besar. Adil dimaksudkan bahwa setiap
WP menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan
kepentingannya dan manfaat yang diminta. Asas keadilan dalam
prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal
pelaksanaannya harus dipegang teguh walaupun keadilan itu sangat
relatif.2) CertaintyPenetapan pajak itu tidak ditentukan
sewenang-wenang. Oleh karena itu, WP harus mengetahui secara jelas
dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta waktu
pembayaran sehingga memiliki kepastian hukum yang tinggi.3)
ConvenienceKapan WP itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai
dengan saat-saat yang tidak menyulitkan WP, contoh pada saat WP
baru saja memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay
As You Earn (PAYE).4) EconomicalSecara ekonomi bahwa biaya
pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi WP diharapkan
seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul WP. Jadi pajak
yang dipungut harus lebih besar dari jumlah pajak yang
dipungut.b.Teori pemungutan pajakTelah dijelaskan berbagai teori
tentang dasar pemungutan pajak. Pembayaran pajak pada umumnya tetap
dianggap sebagai sebuah beban ketimbang sebagai sebuah kewajiban
apabila sebuah kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu
didukung. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kontraprestasi yang
langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.Berikut ini merupakan
beberapa teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak,
antara lain:1)Teori AsuransiDalam perjanjian asuransi diperlukan
pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran
atas usaha melindungi orang dari segala resiko dan kepentingannya,
misalnya keselamatan jiwanya kepada negara atau keamanan harta
bendanya. Untuk itu, masyarakat harus membayar premi kepada negara.
Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran
pajak. Walaupun pada kenyataannya menyamakan pajak dengan premi
tidaklah tepat, karena jika masyarakat mengalami kerugian, maka
negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan
asuransi.2)Teori KepentinganTeori kepentingan diartikan bahwa
negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara
dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari
masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa teori ini memperhatikan beban
pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus
didasarkan pada kepentingan setiap orang, termasuk perlindungan
jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk
melindunginya dibebankan kepada masyarakat. Untuk melindungi
kepentingannya, warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan
membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya.3)Teori Gaya
PikulTeori ini berpangkal dari asas keadilan, yaitu setiap orang
yang dikenakan pajak berbobot sama. Pajak yang dibayar adalah
menurut daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan
pengeluaran seseorang. Kekuatan (daya pikul) untuk membayar pajak
baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang.Dalam
Pajak Penghasilan (PPh), dikenal konsep Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP)/Tax Exemption. Apabila seseorang berpenghsilan di
bawah PTKP, berarti daya pikulnya tidak ada, sehingga ia tidak
harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan
seseorang dan rasa keadilan.4)Teori Asas Daya BeliPembayaran pajak
dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Pembayaran pajak yang
dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari
pajak agar masyarakat tetap eksis. Teori ini mendasarkan pada
penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar
keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau Negara,
sehingga pajak lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur. Dalam
teori ini kemaslahatan masyarakat akan tetap terjamin dengan
pembayaran pajak.5)Teori BaktiTeori ini disebut juga teori
kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara
mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak,
masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban
untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara karena negaralah
yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Dengan
demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan
negara.2.Asas ManfaatPengenaan pajak hendaknya seimbang dengan
keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa public
yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka
pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan
lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah
dikenakan proporsi lebih besar. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB)
menggunakan prinsip benefit dalam mengukur aspek keadilan dalam
perpajakan. Fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap
kekayaan warga, dan karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar
keperluan-keperluan negara.3.Asas Pembuatan Undang-undanga.Asas
YuridisUntuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus
memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena
itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan
hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945.b.Asas EkonomisSeperti yang telah
diuraikan pada makalah sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler
dan budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran
bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus
meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak
menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak
terganggu.c.Asas FinansialBerkaitan dengan hal ini, fungsi pajak
yang terpenting adalah fungsi budgeter, yakni untuk memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar
diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus
sekecil-kecilnya.
C. Yurisdiksi Pemungutan PajakNegara, dalam melakukan pemungutan
pajak, terikat pada yurisdiksi dari negara yang bersangkutan.
Yurisdiksi adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu
negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar
pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan
orang yang dikenakan pajak.Dalam memungut pajak, negara mempunyai
batas kewenangan yang didasarkan atas asas tempat tinggal,
kewarganegaraan, atau sumber penghasilan, sehingga pemungutan pajak
tidak berulang-ulang serta memberatkan Wajib Pajak.Berikut tiga hal
yang digunakan sebagai dasar untuk memungut pajak.1. Asas Tempat
TinggalMenurut yurisdiksi ini, pemungutan pajak dilakukan oleh
negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari Wajib Pajak.
Negara berwenang memungut pajak atau seluruh penghasilan Wajib
Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak tanpa memperhatikan
apakah ia sebagai warga negaranya atau sebagai Warga Negara Asing
(WNA). Segala objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau
berkedudukan pada negara yang bersangkutan dikenakan pajak.
Misalnya, warga negara Australia yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di Indonesia memperoleh atau mendapat penghasilan di
Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak
Penghasilan. Seperti yang tercantum pada Pasal 4 UU PPh, Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia
atau berasal dari luar negeri.2. Asas KewarganegaraanMenurut asas
ini, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan bukan berdasarkan tempat
objek pajak, melainkan berdasarkan status atau kedudukan warga
negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang
mengenakan pajak. Walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak
bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang hendak
melakukan pemungutan pajak, tetapi orang pribadi itu merupakan
warga negara tersebut, maka tetap dapat dilakukan pemungutan pajak
terhadap yang bersangkutan. Misalnya, untuk Indonesia yang juga
menganut asas kewarganegaraan, pemungutan pajak bukan hanya
dilakukan pada warga negaranya yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di Indonesia, tetapi termasuk juga yang bertempat
tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.Singkatnya, pengenaan
pajak dihubungkan dengan kewarganegaraan suatu warga negara. Suatu
negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kewarganegaraan
negara tersebut tanpa memperhatikan di mana ia tinggal.3. Asas
Sumber PenghasilanBerdasarkan yurisdiksi ini, pemungutan pajak
tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak itu
berada. Jika objek pajak itu berada di negara Indonesia, negara
Indonesia berwenang memungut pajak terhadap orang pribadi atau
badan yang memiliki objek pajak tersebut. Misalnya, terhadap objek
Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB) yang berada di Indonesia, negara
Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak
bagi Wajib Pajak yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat
atas objek pajak yang dikenakan PBB tersebut.Negara mempunyai hak
untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu
negara. Dengan demikian orang atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia
tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
BAB IIIPENUTUP
A. KesimpuanBerdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber
hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan, serta merupakan tolok ukur untuk menentukan
kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam setiap
Undang-Undang Pajak.Terdapat beberapa macam asas-asas pemungutan
pajak, antara lain adalah asas keadilan, asas manfaat, dan asas
pembuatan undang-undang. Asas keadilan meliputi teori yang
mendasari pengertiannya (equality, certainty, convenience,
economical) dan teori pemungutan pajak (teori asuransi, teori
kepentingan, teori gaya pikul, teori asas daya beli, dan teori
kewajiban pajak mutlak atau teori bakti). Asas pembuatan
udang-undang meliputi asas yuridis, asas ekonomis, dan asas
finansial.Sementara itu, yurisdiksi pemungutan pajak meliputi asas
tempat tinggal, asas kewarganegaraan, dan asas sumber penghasilan.
Yurisdiksi adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu
negara dalam memungut pajak, agar tidak berulang-ulang yang dan
memberatkan Wajib Pajak.
D. SaranDari penjelasan di atas, semoga pembaca semakin paham
mengenai asas dan yurisdiksi pemungutan pajak. Bagi punggawa
keuangan, semoga dapat melakukan pungutan sesuai dengan asas dan
yurisdiksi pemungutan pajak. Penulis menyadari bahwa dalam
pembuatan makalah ini banyak terdapat kekurangan. Kami selaku
penulis makalah meminta maaf serta mohon kritik dan saran yang
sifatnya membangun demi terciptanya sebuah makalah yang lebih baik
lagi.
DAFTAR PUSTAKA
---. Falsafah Pajak. http://fussylaint.blogspot.com/, diakses
pada Kamis, 23 Oktober 2014, pukul 16.05 WIB.---. Pengantar Hukum
Pajak. http://www.cakra-nusantara.net/, diakses pada Kamis, 23
Oktober 2014, pukul 16.17Brotodihardjo, Santoso. 2004. Pengantar
Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika AditamaEdhi, Djaka Saranita S.
2003. Dasar Dasar Perpajakan di Indonesia. Jakarta :
BPPKNainngolan, Pahala. 2004. Perpajakan untuk Yayasan dan Lembaga
Nirlaba Sejenis. Jakarta: CV. Teruna GraficaRaharjo, Wiji.
Asas-Asas Pemungutan Pajak. http://wijiraharjo.wordpress.com/,
diakses pada Kamis, 23 Oktober 2014, pukul 16.23 WIBZulvina, Susi.
2011. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta.
1
