PROSES PEMBENTUKANPRODUK HUKUM DAERAH OLEH DPRD DAN PRODUKHUKUM
DAERAH DI LINGKUNGAN DPRDBerdasarkanPermendagri Nomor 1 Tahun
2014tentangPembentukan Produk Hukum DaerahOLEHKABAG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANBIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTTPRODUK HUKUM
DAERAHSesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
PembentukanProduk Hukum Daerah, Produk Hukum daerah berdasarkan
sifatnyadibagi atas 2 jenis yaitu Produk hukum daerah bersifat: a.
pengaturan/regeling; dan b. penetapan/beschikking. Produk hukum
daerah pengaturan/regeling berbentuk: a. Perda atau nama lainnya;
b. Perkada; c. PB KDH; dan d. Peraturan DPRD Perda atau nama
lainnyaterdiri atas: a. Perda provinsi; dan b. Perda
kabupaten/kota. Perda provinsi memiliki hirarki lebih tinggi dari
pada Perdakabupaten/kota; Perda provinsi memuat materi muatan untuk
mengatur kewenanganprovinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan
kabupaten/kota. Perda provinsi dapat mengatur kewenangan
kabupaten/kota apabilaterdapat pengaturan yang materi muatannya
terkait kabupaten/kota. Perkada terdiri atas: a. Peraturan
gubernur; dan b. Peraturan bupati/walikota. PB KDH terdiri atas: a.
Peraturan bersama gubernur; dan b. Peraturan bersama
bupati/walikota. Peraturan DPRD terdiri atas: a. Peraturan DPRD
Provinsi; dan b. Peraturan DPRD kabupaten/kota. Produk hukum daerah
yang bersifat penetapan/beschikking berbentuk: a. Keputusan Kepala
Daerah; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d.
Keputusan Badan Kehormatan DPRD. BAB I PEMBENTUKAN PERDABAGIAN
1PERENCANAANPenyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh
pemerintahdaerah dan DPRD. Penyusunan Progam pembentukan Perda
berdasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan lebih
tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
Paragraph 1Program Pembentukan Perdadi Lingkungan Pemerintah
DaerahKepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun
Programpembentukan Perdadi lingkungan pemerintah daerah. Program
Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan
dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukansetiap tahun
sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBDprovinsi dan APBD
kabupaten/kota. Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan
pemerintahdaerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau
bagian hukumkabupaten/kota. Penyusunan Program Pembentukan
Perdadapat mengikutsertakaninstansi vertikal terkait. Instansi
vertikal terkait diikut sertakan apabila sesuai dengan: a.
kewenangan; b. materi muatan; atau c. kebutuhan dalam pengaturan.
Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda diajukan biro
hukumprovinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala
daerahmelalui sekretaris daerah. Kepala daerah menyampaikan hasil
penyusunan Program PembentukanPerda di lingkungan pemerintah daerah
kepada Badan Pembentuk Perdamelalui pimpinan DPRD. Paragraf
2Program Pembentukan Perda di Lingkungan DPRDBadan pembentuk
Perdamenyusun Program Pembentukan Perda dilingkungan DPRD. Program
Pembentukan Perdaditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)tahun
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Penyusunan
dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukansetiap tahun
sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBDprovinsi dan APBD
kabupaten/kota. Penyusunan Program Pembentukan Perda antara
pemerintah daerah danDPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan
Pembentukan Perda. Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda
antara pemerintahdaerah dan DPRD disepakati menjadi program
pembentukan Perda danditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Program
Pembentukan Perda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Program
Pembentukan Perda Kumulatif TerbukaDalam Program pembentukan Perda
di lingkungan pemerintah daerahdan DPRD dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka yang terdiri atas: a.akibat putusan Mahkamah
Agung; b.APBD; c.pembatalan atau klarifkasi dari Menteri
DalamNegeri atauGubernur; dan d.perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggisetelah Program pembentukan
Perdaditetapkan. Selain tersebut di atas Program Pembentukan Perda
kabupaten/kotadapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
a.pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau
namalainnya; dan/atau b.pembentukan, pemekaran dan penggabungan
desa atau namalainnya. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala
daerah dapat mengajukanRancangan Perda di luar Prolegda: a.untuk
mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konfik, atau bencanaalam;
b.akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c.keadaan tertentu
lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda
yang dapat disetujui bersama oleh Ba Pembentukan Perda dan biro
hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. BAGIAN 2PENYUSUNAN
PERDADI LINGKUNGAN DPRDPenyusunan produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan berbentuk Perdaatau nama lainnya dilakukan berdasarkan
Program Pembentukan Perda. 1.Rancangan Perda yang berasal dari DPRD
dapat diajukan olehanggotaDPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan
Pembentuk Perda. 2.Rancangan Perda tersebut disampaikan secara
tertulis kepada pimpinanDPRD disertai dengan penjelasan atau
keterangan dan/atau naskahakademik. Dalam hal Rancangan Perda
mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan
penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikirandan materi
muatan yang diatur. Rancangan Perda yang disertai naskah akademik
telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a.
latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan
diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan
diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik
disusun, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Judul 2. Kata
pengantar 3. Daftar isi terdiri dari: a.BAB I:Pendahuluan b. BAB
II:Kajian teoritis dan praktik empiris c. BAB III :Evaluasi dan
analis peraturan perundang-undangan terkait d. BAB IV :Landasan
flosofs, sosiologis dan yuridis e. BAB V:Jangkauan, arah pengaturan
dan ruang lingkup materi muatan Perda f. BAB VI :Penutup
3.Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang disusun oleh
anggotaDPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan
kepadapimpinan DPRD.4.Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda
prakarsa DPRDtersebut kepada Badan Pembentuk Perda untuk
dilakukankajian.Pengkajian tersebut dilakukan untuk
pengharmonisasian, pembulatandan pemantapan konsepsi Rancangan
Perda. 5.Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda tersebut
dalamrapat paripurna DPRD. 6.Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan
Perda tersebut kepadasemua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapatparipurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD
tersebut di atas: a.pengusul memberikan penjelasan; b.fraksi dan
anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c.pengusul
memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggotaDPRD lainnya.
d.Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perdatersebut,
berupa: 1.persetujuan; 2.persetujuan dengan pengubahan; atau
3.penolakan. 7.Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan
DPRD menugasikomisi, gabungan komisi, Badan Pembentuk Perda, atau
panitiakhusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
8.Penyempurnaan rancangan Perda tersebut disampaikan kepadaPimpinan
DPRD. 9.Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan
dengansurat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk
dilakukanpembahasan. Apabila dalamsatu masa sidang kepala daerah
dan DPRDmenyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama,
makayang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh
DPRD,sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala
daerahdigunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. BAGIAN
3PEMBAHASAN PERDA1.Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau
kepala daerahdibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk
mendapatkanpersetujuan bersama. Pembahasan tersebut, dilakukan
melalui 2(dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I
danpembicaraan tingkat II. 2.Pembicaraan tingkat Imeliputi:
a.Tingkat paripurnaDalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala
daerah dilakukandengan: 1.penjelasan kepala daerah dalam rapat
paripurna mengenaiRancangan Perda; 2.pemandangan umum fraksi
terhadap Rancangan Perda; dan 3.tanggapan dan/atau jawaban kepala
daerah terhadappemandangan umum fraksi. Dalam hal Rancangan Perda
berasal dari DPRD dilakukandengan: 1.penjelasan pimpinan komisi,
pimpinan gabungan komisi,pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia
khusus dalam rapatparipurna mengenai Rancangan Perda; b. pendapat
kepala daerah terhadap Rancangan Perda; c. dan tanggapan dan/atau
jawaban fraksi terhadap pendapat kepaladaerah. d. Pembahasan dalam
rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khususyang dilakukan
bersama dengan kepala daerah atau pejabat yangditunjuk untuk
mewakilinya. 3.Pembicaraan tingkat II meliputi: a. pengambilan
keputusan dalam rapat paripurna yang didahuluidengan: 1.penyampaian
laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungankomisi/pimpinan panitia
khusus yang berisi pendapat fraksidan hasil pembahasan dalam rapat
komisi, gabungan komisi,atau panitia khusus yang dilakukan bersama
dengan kepaladaerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
dan 2.permintaan persetujuan dari anggota secara lisan olehpimpinan
rapat paripurna.Dalamhal persetujuan tidak dapat dicapai
secaramusyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkansuara
terbanyak.b. pendapat akhir kepala daerah. Dalam hal rancangan
Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala
daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPRD masa itu. Rancangan Perda dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPRDdan kepala daerah. 1.Penarikan
kembali Rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikandengan surat
kepala daerah disertai alasan penarikan. 2.Penarikan kembali
Rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengankeputusan pimpinan DPRD
dengan disertai alasan penarikan. Rancangan Perda yang sedang
dibahas hanya dapat ditarik kembaliberdasarkan persetujuan bersama
DPRD dan kepala daerah. 1.Penarikan kembali Rancangan Perda yang
sedang dibahashanya dapatdilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang
dihadiri oleh kepala daerah. 2.Rancangan Perda yang ditarik kembali
tidak dapat diajukan lagi pada masasidang yang sama. Rancangan
Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepaladaerah
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untukditetapkan
menjadi Perda. 1.Penyampaian Rancangan Perda oleh pimpinan DPRD
kepada kepaladaerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hariterhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 2.Kepala
daerah menetapkan Rancangan Perda dengan membubuhkantanda tangan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perdadisetujui
bersama oleh DPRD dan kepala daerah. 3.Dalam hal kepala daerah
tidak menandatangani Rancangan Perda yangtelah disetujui bersama,
Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda danwajib diundangkan
dalam lembaran daerah. 4.Rancangan Perdayang sah tanpa
ditandatangani tersebut, dinyatakansah dengan kalimat pengesahannya
berbunyi: Perda ini dinyatakan sah. 5.Kalimat pengesahan yang
berbunyi harus dibubuhkan pada halamanterakhir Perda sebelum
pengundangan naskah Perda ke dalam lembarandaerah. 6.Perda yang
berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah,dan tata
ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerahharus
dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
------------------------------------------------BAB IIPEMBENTUKAN
PERATURAN DPRDPeraturan DPRD merupakan peraturan DPRD yang dibentuk
untukmelaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan
kewajiban DPRD.Peraturan DPRD dapat terdiri atas: a. Peraturan DPRD
tentang tata tertib; b. Peraturan DPRD tentang kode etik; c.
Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan. Materi muatan Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuanmengenai:1.tata cara
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, 2.hak DPRD dan anggota
DPRD; serta 3.kewajiban anggota DPRD. 1.Materi muatan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik paling sedikit memuat:1.pengertian kode
etik; 2.tujuan kode etik; 3.pengaturan mengenai: a.sikap dan
perilaku anggota DPRD; b.tata kerja anggota DPRD; c.tata hubungan
antar penyelenggara pemerintahan daerah; d.tata hubungan antar
anggota DPRD; e.tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak
lain; f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
g.kewajiban anggota DPRD; h.larangan bagi anggota DPRD; i.hal-hal
yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; j.sanksi dan
mekanisme penjatuhan sanksi; dan k.rehabilitasi. 2.Materi muatan
Peraturan DPRD tentang tata beracara di badankehormatan paling
sedikit memuat: 1.ketentuan umum; 2.materi dan tata cara pengaduan;
3.penjadwalan rapat dan sidang; 4.verifkasi, meliputi: a) sidang
verifkasi; b)pembuktian;c) verifkasi terhadap pimpinan dan/atau
anggota badan kehormatan;d) alat bukti; dan e)pembelaan;
5.keputusan; 6.pelaksanaan keputusan; dan 7.ketentuan penutup.
3.Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan merupakan peraturanselain
tersebut I atas yang materi muatannya antara laindiperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kebutuhan dalam
pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.1.Rancangan
Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh BadanPembentuk Perda.
2.Rancangan Peraturan DPRDdibahas oleh panitia khusus. 3.Pembahasan
Rancangan Peraturan DPRD, dilakukan melalui 2 (dua)tingkat
pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraantingkat II.
1) Pembicaraan tingkat I meliputi: a. penjelasan mengenai Rancangan
Peraturan DPRD olehPimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b.
pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaanpanitia khusus
dalam rapat paripurna; c. pembahasan materi Rancangan Peraturan
DPRD olehpanitia khusus. 2)Pembicaraan tingkat II berupa
pengambilan keputusan dalam rapatparipurna, meliputi: a.penyampaian
laporan pimpinan panitia khusus yang berisiproses pembahasan,
pendapat fraksi dan hasil pembicaraantingkat I; dan b.permintaan
persetujuan dari anggota secara lisan olehpimpinan rapat
paripurna.c.Dalam hal persetujuan dari anggota tidak dapat dicapai
secaramusyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkansuara
terbanyak. Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan
kepentinganumum, kesusilaan, dan/atau peraturan
perundang-undanganyang lebih tinggi. Peraturan DPRD kabupaten/kota
disampaikan kepada gubernur,paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan nntuk dilakukanklarifkasi.
---------------------------------------------BAB IIIPENYUSUNAN
PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN DI LINGKUNGAN DPRDProduk hukum
daerah yang bersifat penetapandi lingkungan DPRD meliputi:
a.Keputusan DPRD; b.Keputusan Pimpinan DPRD; dan c.Keputusan Badan
Kehormatan DPRD. BAGIAN IPEMBENTUKAN KEPUTUSAN DPRD1.Keputusan DPRD
yang berupa penetapan untuk menetapkan hasilrapat paripurna.
2.Keputusan DPRD tersebutberisi materi muatan hasil dari
rapatparipurna. 3.Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk
panitia khususatau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam
rapatparipurna. 4.Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD
berlaku secaramutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan
danpenetapan Rancangan Keputusan DPRD. Dalam hal Keputusan DPRD
ditetapkan secara langsung dalam rapatparipurna, Rancangan
Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkanoleh Sekretariat DPRD dan
pengambilan keputusan dilakukandengan: a. penjelasan tentang
Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi
terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas
Rancangan Keputusan DPRD menjadi KeputusanDPRD. BAGIAN 2PMBENTUKAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD 1.Keputusan Pimpinan DPRDyang berupa
penetapan untukmenetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD. 2.Keputusan
Pimpinan DPRD berisi materi muatan penetapan hasilrapat Pimpinan
DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsiDPRD yang bersifat
teknis operasional. 3.Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan
dipersiapkan olehSekretariat DPRD. 4.Keputusan Pimpinan DPRD yang
ditetapkan oleh Pimpinan DPRDdalam rapat Pimpinan DPRD. BAGIAN
3PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD 1.Keputusan Badan
Kehormatan DPRDadalah dalam rangka penjatuhansanksi kepada anggota
DPRD. 2.Keputusan Badan Kehormatan harus dilaporkan dalam rapat
paripurnaDPRD. 3.Keputusan Badan Kehormatan berisi materi muatan
penjatuhansanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar
Peraturan DPRDtentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang
Kode Etik. 4.Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan
dipersiapkanoleh Badan Kehormatan. 5.Keputusan Badan Kehormatan
disusun berdasarkan hasil penelitianterhadap dugaan pelanggaran
yang dilakukan anggota DPRD terhadapPeraturan DPRD tentang Tata
Tertib dan/atau Peraturan DPRDtentang Kode Etik. 6.Keputusan Badan
Kehormatan menetapkan penjatuhan sanksi sesuaiketentuan peraturan
perundang-undangan. 7.Keputusan Badan Kehormatan tersebut
disampaikan oleh pimpinanDPRD kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraksi, danpimpinan partai politik yang
bersangkutan. Keputusan BadanKehormatan dilaporkan dalam rapat
paripurna DPRD. ---------------------BAB IVLAIN-LAINBAGAIN
KESATUPENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASIPRODUK
HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN DPRDParagraf 1PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT
PENGATURANPENGESAHAN1.Penandatangan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan berupaPerda atau nama lainnya, Perkada, PB
KDHdilakukan oleh kepaladaerah.Dalam hal kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)berhalangan sementara atau berhalangan tetap
penandatangandilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau
penjabatkepala daerah. 2.Penandatangan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan berupa Peraturan DPRDdilakukan oleh Ketua DPRD
atau wakil Ketua DPRD.PENDOKUMENTASIANPenandatanganan produk hukum
daerah yang bersifat pengaturan berbentukPerda atau nama lainnya
dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pendokumentasian naskah asli Perda
oleh: a.DPRD b.Sekretaris daerah; c.biro hukum provinsi atau bagian
hukum kabupaten/Kota berupaminute; dan d.SKPD pemrakarsa.
Penandatangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam
bentukPeraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD oleh: a. sekretaris
daerah; b. sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;
dan d. bagian hukum kabupaten/kota. Paragraf 2PRODUK HUKUM YANG
BERSIFAT PENETAPANPenandatangan produk hukum daerah yang bersifat
penetapan dalam bentuk:a.keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD
dilakukan oleh KetuaDPRD atau wakil Ketua DPRD. b.keputusan Badan
Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua BadanKehormatan DPRD.
Penandatangan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam
bentukkeputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD oleh: a.Pimpinan DPRD;
b.alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c.sekretaris DPRD.
Penomoran produk hukum daerah terhadap Peraturan DPRD,
KeputusanDPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan
Kehormatandilakukan oleh Sekretaris DPRD. Penomoran produk hukum
daerah yang berupa pengaturan menggunakannomor bulat. Penomoran
produk hukum daerah yang berupa penetapan menggunakannomorkode
klasifkasi. Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran
daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah
daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu
Perda,sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda yang
telah diundangkan disampaikan kepada gubernur untukdilakukan
klarifkasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda. Tambahan lembaran
daerah dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. Tambahan
lembaran daerah, ditetapkan bersamaan dengan pengundanganPerda.
Nomor tambahan lembaran daerah merupakan kelengkapan danpenjelasan
dari lembaran daerah Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD yangtelah
ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Peraturan DPRD mulai
berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal diundangkan
kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan
disampaikankepada gubernur untuk dilakukan klarifkasi. Sekretaris
Daerah mengundangkan peraturan DPRD. Peraturan DPRD dimuat dalam
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Produk hukum daerah yang
telah ditandatangani dan diberi penomoranselanjutnya dilakukan
autentifkasi. Autentifkasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD untuk
Peraturan DPRD,Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan
Keputusan BadanKehormatan. Penggandaan dan pendistribusian produk
hukum daerah di lingkungan DPRDdilakukan oleh Sekretaris DPRD.
BAGIAN KEDUAEVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDAPRODUK HUKUM
DAERAHEvaluasi PerdaBupati/walikota menyampaikan Rancangan Perda
kabupaten/kota tentangAPBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
APBD,dan pajak daerah,retribusi daerah serta tata ruang daerah
paling lama 3 (tiga) hari setelahmendapat persetujuan bersama
dengan DPRD termasuk rancangan peraturanbupati/walikota tentang
penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBDkepada gubernur untuk
mendapatkan evaluasi. Gubernur membentuk tim evaluasi untuk
melakukan evaluasi terhadapRancangan Perda kabupaten/kota, yang
keanggotaannya terdiri atas SKPDsesuai kebutuhan. Tim evaluasi
tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Timevaluasi tersebut
melaporkan hasil evaluasi Rancangan Perdakabupaten/kota kepada
gubernur. Hasil evaluasi tersebut dimuat dalam berita acara untuk
dijadikan bahankeputusan gubernur. Gubernur melakukan evaluasi
Rancangan Perda tentang pajak daerah danretribusi daerah terlebih
dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dantentang tata ruang
daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tataruang. Hasil
evaluasi tersebut dijadikan bahan Keputusan Gubernur. Gubernur
menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kotakepada
bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
terhitungsejak diterimanya rancangan dimaksud. Bupati/walikota
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut paling lambat 7(tujuh) hari
kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila bupati/walikota
tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetapmenetapkan menjadi
Perda atau peraturan bupati/walikota, gubernurmembatalkan Perda
dan/atau peraturan bupati/walikota dengan peraturangubernur.
Klarifkasi PerdaParagraf 1Klarifkasi Hasil EvaluasiBupati/walikota
menyampaikan Perda kabupaten/kota dan peraturanbupati/walikota
kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melaluiSekretaris
Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
untukmendapatkan klarifkasi. Gubernur membentuk tim klarifkasi yang
keanggotaannya terdiri atas SKPDsesuai kebutuhan. Tim klarifkasi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim klarifkasi melakukan
klarifkasi Perda kabupaten/kota dan Peraturanbupati/walikota. Hasil
klarifkasi Perda kabupaten/kota dapat berupa: a.hasil klarifkasi
yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atauperaturan yang
lebih tinggi; dan b.hasil klarifkasi yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atauperaturan yang lebih tinggi. Hasil
klarifkasi peraturan bupati/walikota yang bertentangan
dengankepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih
tinggiuntuk dijadikan bahan usulan gubernur kepada Menteri Dalam
Negeri untukpembatalan. Sekretaris Daerah provinsi atas nama
gubernur menerbitkan surat kepadabupati/walikota yang berisi
pernyataan telah sesuai atas hasil klarifkasi. Gubernur menerbitkan
surat kepada bupati/walikota yang berisi rekomendasiagar pemerintah
daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/ataumelakukan pencabutan
Perda. Tindak lanjut terhadap penyempurnaandan/atau pencabutan
Perda, Perkada dan Peraturan DPRD dalam bentukperubahan peraturan
daerah, perubahan Perkada dan perubahan PeraturanDPRD dengan
mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam hal
pemerintah daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan
hasilklarifkasi, Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan
kepadaPresiden untuk pembatalan. Apabila Presiden paling lama 60
(enam puluh) hari tidak mengeluarkanPeraturan Presiden untuk
membatalkan Perda tersebut, Perda dimaksuddinyatakan berlaku.
Pembatalan tersebut terhadap sebagian atau seluruh materi
Perdakabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sebagian
materi Perda kabupaten/kota berupa pasal dan/atau ayat. Pembatalan
tersebutdisertai dengan alasan. Alasan pembatalan tersebut dengan
menunjukkan pasal dan/atau ayat yangbertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembatalan ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
diterimanyaPerda kabupaten/kota. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya peraturan pembatalan kepaladaerah harus menghentikan
pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRDbersama kepala daerah
mencabut Perda dimaksud. Dalam hal kabupaten/kota tidak dapat
menerima keputusan pembatalanPerda, kepala daerah dapat mengajukan
keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, putusan MahkamahAgung menyatakan
Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum.
Paragraf 2Klarifkasi Peraturan DPRDPimpinan DPRDKabupaten/Kota
menyampaikan Peraturan DPRDKabupaten/Kota kepada Gubernur paling
lambat 7 (tujuh) hari setelahditetapkan untuk mendapatkan
klarifkasi dengan tembusan disampaikankepada bupati/walikota.
Ketentuan mengenai klarifkasi perda di atasberlaku secara
mutatismutandis terhadap klarifkasiPeraturan DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota.BAGIAN KETIGANOMOR REGISTERBupati/walikota wajib
menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kotakepada Gubernur paling
lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalamrapat paripurna
untuk mendapatkan nomor register Perda. Gubernur memberikan Nomor
register rancangan Peraturan Daerah kepadaBupati/Walikota paling
lama 2 (dua) hari sejak rancangan perda diterima. Pemberian nomor
register tersebut dilaksanakan oleh Kepala Biro HukumProvinsi. Guna
memperoleh Nomor registrasi, Rancangan perda dapat
disampaikandengan cara: a. secara langsung disertai dengan softcopy
raperda; b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy
raperda; dan/atau c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email.
Rancangan perda kabupaten/kota menggunakan Noreg nama
perdakabupaten/Kota, nama provinsi: nomor urut dan tahun; nomor
seri dan/atauhuruf ditetapkan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri dan BiroHukum Provinsi.Pemantauan dan PelaporanGubernur
melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi
danklarifkasi Perda kabupaten/kota peraturan bupati/walikota dan
peraturanDPRD kabupaten/kota. Gubernur melaporkan pemantauan hasil
evaluasi dan klarifkasi Perdakabupaten/kota,
peraturanbupati/walikota danPeraturanDPRDkabupaten/kota serta
laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudahmendapatkan nomor register
kepada Menteri Dalam Negeri melalui SekretarisJenderal. Laporan
tersebutdisampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulandan/atau
sewaktu-waktu jika diperlukan. BAGIAN
KEEMPATPENYEBARLUASANPenyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah sejakpenyusunan Program Pembentukan Perda ,
penyusunan Rancangan Perda,pembahasan Rancangan Perda, hingga
Pengundangan Perda. Penyebarluasandilakukan untuk dapat memberikan
informasi dan/ataumemperoleh masukan masyarakat dan para pemangku
kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD
dan pemerintahdaerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan
olehalat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Perda
yangberasal dari kepala daerahdilaksanakan oleh sekretaris daerah.
Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh
DPRDdan pemerintah daerah. Penyebarluasan Perkada, PB KDH dan
Keputusan Kepala Daerah yang telahdiundangkan dan/atau
diautentifkasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyebarluasan
Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan PimpinanDPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkandan/atau
diautentifkasi dilakukan oleh DPRD. Naskah produk hukum daerah yang
disebarluaskan harus merupakansalinan naskah yang telah
diautentifkasi dan diundangkan dalamLembaran Daerah, Tambahan
Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. BAGIAN KELIMAPARTISIPASI
MASYARAKATMasyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulisdalam pembentukan Perda, dan/atau Peraturan DPRD.
Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a.
rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi;
dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat
merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai
kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada, PB KDHdan/atau
Peraturan DPRD. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan secara lisandan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap RancanganPerda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan
DPRD harus dapat diaksesdengan mudah oleh masyarakat. BAGIAN
KEENAMBENTUK FISIK PRODUK HUKUMPenulisan produk hukum daerah
diketik dengan menggunakan jenis hurufBookman Old Style dengan
huruf 12. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda
khusus. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
a.menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan padahalaman
belakang samping kiri bagian bawah; dan b.menggunakan ukuran F4
berwarna putih. Penetapan nomor seri dan/atau huruf dilkukan dengan
ketentuan sebagaiberikut: a.Perda Provinsi, Perkada, PB KDH,
Keputusan Gubernur oleh Birohukum. b.Perda Kabupaten/Kota, Perkada,
PB KDH, Keputusan Bupati/walikotaoleh Bagian Hukum; dan c.Peraturan
DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD danKeputusan Badan
Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Nama provinsi dicantumkan
pada halaman pertama di bawah kop lambangNegara terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Nama provinsi dicantumkan pada halaman
pertama di bawah kop lambangDPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan
DPRD, Keputusan PimpinanDPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan
Kabupaten/Kota. Setiap tahapan pembentukan Perda, dan Peraturan
DPRD mengikutsertakanperancang peraturan perundang-undangan. Selain
perancang peraturan perundang-undangan tahapan pembentukanPerda,
dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
Pemerintahan daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan
materimuatan dan teknik penyusunan Perda, dan Peraturan DPRD
sebelumditetapkan. Konsultasi diberikan oleh Kementerian Dalam
Negeri dan/atau Kementerianlainnya sesuai tugas fungsi.
---------------------------------------------------------KEPALA
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBIRO HUKUM SETDA PROVINSI
NTTANDREAS NAHAK,SH
