BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia pasar, instrumen, dan

instansi menjadi suatu komponen yang saling mendukung dalam sistem keuangan. Satu

institusi akan membutuhkan pasar, instrumen, dan institusi lainnya. Ketika perbankan syariah

dikembangkan, muncullah kebutuhan untuk membuat pasar uang syariah. Pada saat reksa

dana syariah dimunculkan, diperlukan instrumen yang halal untuk penyaluran penempatan

portofolionya.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi

Syariah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang

dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (jika

menggunakan akad syirkah) / margin (jika menggunakan akad al-Ba’i) / fee (jika

menggunakan akad ijarah), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Perkembangan sukuk di Indonesia mendorong pemerintah dan Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berperan dalam mengatur regulasi

mengenai sukuk. Setelah disahkannya UU Sukuk No. 19 pada bulan Februari 2008,

pemerintah dan kalangan akuntan di Indonesia kembali mendapatkan tantangan mengenai

perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan sukuk. Sebelumnya dalam penerbitan

instrumen keuangan sukuk penerbit maupun investor menggunakan PSAK 50 dan 55

memiliki hubungan erat dengan IAS 32 Financial Instrument : presentation dan IAS 39

financial instrument : recognition and measurement karena mengacu pada kedua peraturan

yang diterbitkan oleh IFRS tersebut. Namun dalam penggunaan PSAK 50 dan 55 dalam

perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk ada pertentangan dengan prinsip dan akuntansi

syariah yaitu sebagai berikut:

1. Suku bunga efektif, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang

penggunaan bunga yang masuk dalam kategori riba.

2. Nalai wajar, penggunaan nilai wajar ini tidak sesuai dengan kerangka dasar

penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah paragraf 27.

3. Penurunan nilai, dalam perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan

dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai kini arus kas masa depan. Dalam

prinsip syariah tidak mengakui nilai kini sebagai dasar pengukuran.

Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan investor muslim dalam pemilihan investasi

sukuk karena masih ada pencampuradukan antara perlakuan akuntansi atas sukuk dengan

obligasi konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut IAI menerbitkan PSAK No. 110

mengenai akuntansi sukuk yang di dalamnya mengatur pemisahan antara obligasi

konvensional yang telah diatur dalam PSAK 50 dan 55 dengan sukuk. Instrumen keuangan

islam seperti sukuk dalam transaksinya juga harus mengandung prinsip-prinsip pokok

transaksi keuangan syariah. Prinsip pokok yang terkandung dalam perjanjian penerbitan

sukuk harus adil dan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, dalam perjanjian tersebut

juga tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, obligasi konvensional

mengenakan bunga atas return yang dibayarkan kepada investor merupakan larangan dalam

hukum islam karena termasuk dalam kategori riba. Lembaga Majelis Ulama Indonesia telah

mengeluarkan fatwa mengenai sukuk yaitu :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and

Lease Back, Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Ijarah Sale and Lease Back.

Ketiga fatwa tersebut menjamin para investor muslim untuk dapat berinvestasi dengan

aman tanpa perlu khawatir dengan masalah riba, gharar, dan maysir yang ada dalam obligasi

konvensional. BAPEPAM sebagai suatu regulasi yang mengatur pasar modal di indonesia

telah mengatur dalam kaitannya dengan penerbitan surat berharga dalam IX.13.A dan akad-

akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal dalam IX.14.A.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

a) Apa tujuan dan ruang lingkup dalam Akuntansi Sukuk?

b) Apa landasan dasar dalam Akuntansi Sukuk?

c) Apa definisi dalam transaksi Akuntansi Sukuk ?

d) Apa karakteristik transaksi Akuntansi Sukuk?

e) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi

Penerbit?

f) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan bagi Akuntansi

Investor?

g) Bagaimana menentukan tanggal efektif dan ketentuan transisi dalam transaksi

Akuntansi Sukuk ?

h) Apa perbedaan obligasi syariah (sukuk) dan obligasi konvensional?

i) Bagaimana skema/alur dari transaksi obligasi syariah mudharabah dan obligasi

syariah ijarah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah lebih terfokus pada PSAK 110 (Transaksi Akuntansi Sukuk).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan

Untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk

ijarah dan sukuk mudharabah.

Ruang Lingkup

Diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk

mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik serupa dengan sukuk.

2.2. Landasan Dasar Akuntansi Sukuk

1. Firman Allah SWT :

QS. Al-Baqarah ayat 275 : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba..”

QS. Al-Mujamil ayat 20 : “Dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari

karunia Allah”

2. Sabda Rasulullah SAW :

“Tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung barakah : yaitu jual-beli secara

tangguh, mudharabah/kerjasama dalam bagi hasil dan mencampur gandum dengan

kedelai (hasil keringat sendiri) untuk kepentingan keluarga bukan untuk di jual.

(HR.Ibnu Majah).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSN-

MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah (Sukuk).

2.3 Definisi

Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan

penerbitan atau perolehan sukuk.

Pasar yang lazim adalah pasar yang mana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan

kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam kurum waktu yang umumnya

ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama

dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

(a) aset berwujud tertentu;

(b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

(c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;

(d) aset proyek tertentu;

(e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

2.4 Karakteristik

a. Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang diterbitkan atas nama pemilik

atau pemegang sertifikat untuk menetapkan klaim pemilik sertifikat atas hak dan

kewajiban keuangan yang diwakili oleh sertifikat tersebut.

b. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk

diinvestasikan, baik aset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya,

ditambah hak takberwujud, utang dan aset moneter.

c. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad-akad syariah, termasuk

adanya aset/aktivitas yang mendasari (underlying assets/activities).

d. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak

yang diwakilinya.

e. Pemilik sertifikat berbagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam akad dan menanggung

kerugian sebanding dengan proporsi kepemilikan sertifikat.

f. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan

akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi

akad). Untuk tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini, semua akad tersebut

diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.

2.5 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Penerbit

1) Pengakuan dan Pengukuran

Sukuk Ijarah

a) Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat

dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar

nominal dan biaya transaksi.

b) Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah

diterbitkan.

c) Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai

nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus

selama jangka waktu sukuk ijarah.

d) Beban ijarah diakui pada saat terutang.

e) Amortisasi di paragraf 15 tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi

diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Sukuk Mudharabah

a) Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat

dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah

diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari

sukuk mudharabah.

b) Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk

mudharabah diterbitkan.

c) Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu

sukuk mudharabah.

d) Amortisasi di paragraf 20 diakui sebagai beban penerbitan sukuk

mudharabah.

e) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui

sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

2) Penyajian

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas.

a) Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka

pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan

sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut.

b) Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan

biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer.

a) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah

dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah

disajikan dalam dana syirkah temporer.

b) Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara

terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk

mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain.

Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam

liabilitas.

c) Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam

aset sebagai beban ditangguhkan, bukan bagian dari sukuk

mudharabah.

3) Pengungkapan

Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

(a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk:

Ringkasan akad syariah yang digunakan;

Aset atau manfaat yang mendasari;

Besaran imbalan;

Nilai nominal;

Jangka waktu; dan

Persyaratan penting lain.

(b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah,

termasuk jenis dan umur ekonomis; dan

(c) Lain-lain.

Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

(a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk:

Ringkasan akad syariah yang digunakan;

Aktivitas yang mendasari;

Nilai nominal;

Prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil;

jangka waktu;

Persyaratan penting lain.

(b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah,

termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha

(jika dilakukan pihak lain); dan

(c) Lain-lain.

2.6 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Investor

a) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Awal

Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah

sebesar harga perolehan.

Harga perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada

biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan harga perolehan

sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar tidak

termasuk biaya transaksi.

Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah

pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar

yang lazim.

Klasifikasi dan Reklasifikasi

Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi

pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya

perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

(a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan

utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan

(b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran

pokok dan/atau hasilnya.

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual

didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas

kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari

sukuk mudharabah; atau arus kas ujrah ijarah dan pokok dari sukuk

ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan

investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali

konsistensi tujuan investasinya.

Biaya transaksi untuk investasi pada sukuk ijarah dan sukuk

mudharabah yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan

diakui secara terpisah. Biaya transaksi tersebut diamortisasi secara

garis lurus selama jangka waktu sukuk sebagai beban investasi.

Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi

perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 37.

Setelah Pengakuan Awal

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara

harga pasar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga pasar

yang dipublikasikan.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika

terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah

terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah

tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah

terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh entitas dari

pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

b) Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya transaksi disajikan secara neto dalam

laba rugi.

c) Pengungkapan

Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini:

(a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi;

(b) Tujuan model usaha yang digunakan;

(c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya;

(d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan

(e) Lain-lain.

2.7 Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau

setelah tanggal 1 Januari 2012.

Ketentuan Transisi

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif Pernyataan ini,

jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah

tercatat awalnya dan Pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut.

Pada saat penerapan awal Pernyataan ini, entitas (investor) menentukan

kembali klasifikasi investasi pada sukuk sesuai dengan ketentuan dalam

Pernyataan ini. Jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini

merupakan jumlah tercatat awalnya (deemed cost).

(a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada

nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual, kemudian

diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, maka selisih

antara jumlah tercatat baru dan nilai nominal diamortisasi selama sisa

jangka waktu sukuk. Selanjutnya untuk investasi yang sebelumnya

diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, saldo perubahan nilai

wajar yang diakui di ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.

(b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk

dijual dan pinjaman yang diberikan dan piutang, kemudian

diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai

wajar pada saat penerapan awal Pernyataan ini diakui di saldo laba.

2.8 Perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional

Keterangan Obligasi Syariah (Sukuk) Obligasi Konvensional

Dari sisi orientasi Disamping memperhatikan

keuntungan juga harus

memperhatikan pula sisi

hala-haram, artinya setiap

investasi yang diharamkan

dalam obligasi pada produk-

produk yang sesuai dengan

prinsip syariah.

Hanya memperhatikan

keuntungan semata.

Dari sisi besar-kecilnya

keuntungan

Keuntungan akan diterima

dari besarnya margin/fee

yang ditetapkan ataupun

dengan sistem bagi hasil

yang didasarkan atas aset dan

produksi.

Keuntungannya di dapat dari

besarnya bungan yang

ditetapkan.

Dari sisi akad Setiap transaksinya

ditetapkan berdasarkan akad.

Diantaranya akad

mudharabah, musyarakah,

Tidak terdapat akad yang

mengikat di setiap

transaksinya.

murabahah, salam, istisna,

dan ijarah. Dana yang

dihimpun tidak dapat

diinvestasikan ke pasar uang

dan atau spekulasi di lantai

bursa.

2.9 Skema Transaksi Obligasi Syari’ah Mudharabah dan Obligasi Syariah Ijarah

Obligasi Syariah Mudharabah

Perjanjian Profit Sharing

Nisbah % Nisbah %

Pengembalian Modal

Obligasi Syariah Ijarah

Wali Amanat

PT.X

Mudharib

Modal

Pembagian

Proyek Usaha

Shahibul Maal

Akad Wakalah

Apol(sebagai wakil)

Apol(sebagai lessor)

Akad Kafalah

Investor(shohibul maal)

3)Mewakili Penyewaan 1) Cash

6) Fee Ijarah 2) Certificate

4) TA 5) Cash

Akad Ijarah 4), 5), 6) Invetor menyewakan “X” dengan menunjuk APOL (WI)

ASET

Apol(sebagai wakil)

Apol(sebagai lessor)

Investor(shohibul maal)