Upload
others
View
12
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
MANAJEMEN RISIKODALAM
PENGADAAN BARANG/JASADI LINGKUNGAN KKP
- BOGOR, 26 SEPTEMBER 2019 -
OLEH:INSPEKTUR JENDERAL KKP
OUTLINE KEMENTERIAN KELAUTAN DANPERIKANAN
PENGANTAR
FAKTA DAN PERMASALAHAN DALAMPROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MANAJEMEN RISIKO DAN UPAYA PENCEGAHANPERMASALAHAN PBJ
PENUTUP4
3
2
1O
UTL
INE
PENGANTAR
Pasal 1 Ayat 1 Perpres 16/2018:
“Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan Barang/Jasaadalah kegiatan PengadaaanBarang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayaioleh APBN/APBD yang prosesnyasejak identifikasi kebutuhan,sampai dengan serah terima hasilpekerjaan”
UU 17/2003 &UU 1/2004
Perpres16/2018
PP 21/2004 &PP 90/2010
PP 58/2005
Pasal 2 Huruf a Perpres16/2018:Pengadaan Barang/Jasa dilingkunganKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yangmenggunakan anggaran belanjadari APBN/APBD
Permendagri Perka LKPPPMK
Penatausahaan Keuangan PBJ
Apa itu Pengadaan Barang/Jasa ?
Legislative & RegulatoryFramework
1 •••
Perpres 16/2018Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
ProcurementOperation
(CAPACITYBUILDING)
Empat Pilar* Reformasi PB/J Pemerintah
INTEGRITY,TRANSPARANCY(E-PROC AND ANTICORRUPTION)
3 4• Kewenangan PengadaanLangsung• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan e-Purchasing)
• LKPP: UKP/PP• LPSE (E-Procurement)• PA/KPA – PPK – PPHP• Sertifikasi Ahli Pengadaan• Jabfung PB/J(Professionalizing the Field)
2Institutional Framework &
Management Capacity
• PERAN APIP (Audit)
SistemPengadaan
B/JPemerintah
• Identifikasi Kebutuhan• KAK dan RAB
• Pembahasan Anggaran• Pagu Anggaran
• Kebijakan Umum• RAB dan KAK
• SpekTeknis• HPS dan Rancangan Kontrak
• SpekTeknis• HPS dan Rancangan Kontrak
• Dokumen Pengadaan• Jadwal Pelelangan
• Penjelasan
RUPPA/KPA
ANGGARAN
Kaji Ulang RUP
RPP
Kaji Ulang RPP
RPLP
Pemilihan • Evaluasi dan Penetapan Pemenang
• Pra KontrakPelaksanaan • Pengendalian Kontrak
ALUR PBJ
PPK
ULP
PPK
FAKTA DAN PERMASALAHAN DALAMPROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
s de i
e cR
Kontrak
Prosedur & Kriteria EvaluasiTidak Ada/Tidak Jelas
Pemutusan Kontrak
Kepemilikan Sertifikat Ahli Pengadaan belum dapat menjamin profesionalitas seseorang atas substansipekerjaan yang diberikan kepadanya, perlu pendalaman terus menerus melalui praktek dan diskusi.
Iden
tific
atio
nof
need
s
Call
forb
ids
orqu
otes
Sign
ing
Ofc
ontr
acts
Expi
ratio
nO
fgua
rant
ies
AkuntabilitasTransparansiResponsibilitasProfesionalIntegritas
PPK Tidak MelakukanKesalahan dalam prosespemilihan dan evaluasi
PPK membuat HPStidak sesuaiperaturan
Tidak paham caramenguji KualitasBarang/Jasa
PA mengarahkan Proses
Tidak paham SubstansiPATidak Membuat RUPDokumen PengadaanTidak
Dipahami PPK Tidak paham KlausulKontrak
PPK Tidak MampuMengendalikan Kontrak
SecuritiesSelection ExecutionPreparation
PPKTenaga/Tim Ahli
Pokja UKP/PP PPK
PA/KPA
Rece
ipt o
fPr
oduc
tsor
serv
ices
Fakta atas Proses Pengadaan Barang/Jasa?
TITIK LEMAH PERENCANAAN
• Biasanya muncul karena ketidakpahaman prinsip perencanaan
• Juga disebabkab “titipan”
Identifikasi keinginan, bukan kebutuhanIdentifikasi keinginan, bukan kebutuhan
• Tidak berdasarkan sifat pekerjaan
• Memperbanyak Pengadaan Langsung
Pemaketan PekerjaanPemaketan Pekerjaan
• Swakelola VS Penyedia
Cara Pelaksanaan PengadaanCara Pelaksanaan Pengadaan
Tidak Menyusun dan Mengumumkan RUPTidak Menyusun dan Mengumumkan RUP
Melakasanakan Pengadaan Sebelum Semua Pendukung dinyatakan SiapMelakasanakan Pengadaan Sebelum Semua Pendukung dinyatakan Siap
• PA/KPA merangkap PPK (Bukan “bertindak sebagai”)
• PPK tidak bersertifikat
• Organisasi di SK-kan berdasarkan tahun anggaran
• Panitia/Pejabat Pengadaan/Pokja UKP tidak bersertifikat
Pembentukan Organisasi PengadaanPembentukan Organisasi Pengadaan
TITIK LEMAH PERSIAPAN
Tidak dilakukan Pengujian Ulang RUPTidak dilakukan Pengujian Ulang RUP
• Hanya sekedar copy paste brosur
Penyusunan SpesifikasiTeknisPenyusunan SpesifikasiTeknis
• Tidak berdasarkan harga pasar
• Tidak didukung dokumentasi
• Indikasi “Mark-Up”
Penyusunan HPSPenyusunan HPS
• Tidak dilakukan Penyusunan Rancangan Kontrak
Penyusunan Rancangan KontrakPenyusunan Rancangan Kontrak
TITIK LEMAH PERSIAPAN
PPK tidak membuat dokumen Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
PPK tidak membuat dokumen Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
• Hanya sekedar copy paste SBD/SDP LKPP
• Tidak melakukan editing terhadap SDP
• Penetapan Persyaratan Kualifikasi yang tidak berdasar
• Persyaratan Teknis yang mengada-ada
• Kriteria Evaluasi yang tidak rinci
• Isian Dokumen Pengadaan (LDP, LDK, SSKK, dan Contoh Dokumen) yang tidak lengkap
Penyusunan Dokumen PengadaanPenyusunan Dokumen Pengadaan
TITIK LEMAH PEMILIHAN PENYEDIA
Tidak dilaksanakan melalui E-ProcTidak dilaksanakan melalui E-Proc
Tidak melaksanakan pengumuman pada media yang sesuaiTidak melaksanakan pengumuman pada media yang sesuai
Penjelasan pada akhir waktu/terlewatiPenjelasan pada akhir waktu/terlewati
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang mengada-adaEvaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang mengada-ada
Tidak dilakukan pemeriksaan lapanganTidak dilakukan pemeriksaan lapangan
Pengumuman Pemenang tidak lengkapPengumuman Pemenang tidak lengkap
Sanggahan tidak dijawab atau dijawab tanpa berdasar peraturanSanggahan tidak dijawab atau dijawab tanpa berdasar peraturan
TITIK LEMAH PELAKSANA PEKERJAAN
PPK tidak
melakukan
pengecekan
jaminan
pelaksanaan
dan jaminan
uang muka
PPK tidak
melakukan
pengecekan
jaminan
pelaksanaan
dan jaminan
uang muka
Tidak
melaksanakan
rapat
persiapan
pelaksanaan
kontrak
Tidak
melaksanakan
rapat
persiapan
pelaksanaan
kontrak
Tidak
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
Tidak
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
Pekerjaan
Terlambat/
Tidak
Diselesaikan/
Fiktif
Pekerjaan
Terlambat/
Tidak
Diselesaikan/
Fiktif
BA
Pemeriksaan
dan Serah
Terima tidak
sesuai kondisi
pekerjaan
BA
Pemeriksaan
dan Serah
Terima tidak
sesuai kondisi
pekerjaan
TITIK LEMAH PENYEDIA BARANG/JASA
Ijin Usaha “Palugada”(Apa Lu MauGuaAda)Ijin Usaha “Palugada”(Apa Lu MauGuaAda) Alamat palsuAlamat palsu Pinjam “Bendera”Pinjam “Bendera”
Bersekongkol untuk
mempengaruhi proses dan
hasil pelelangan
Bersekongkol untuk
mempengaruhi proses dan
hasil pelelangan
Fokus mengeruk uang
sebanyak-banyaknya, tidak
fokus kepada pemenuhan
persyaratan dan kualifikasi
Fokus mengeruk uang
sebanyak-banyaknya, tidak
fokus kepada pemenuhan
persyaratan dan kualifikasi
Tidak bertanggung jawab
pada pelaksanaan pekerjaan
Tidak bertanggung jawab
pada pelaksanaan pekerjaan
Mengganggu pelaksanaan
pekerjaan apabila tidak lulus
menjadi pemenang
pelelangan
Mengganggu pelaksanaan
pekerjaan apabila tidak lulus
menjadi pemenang
pelelangan
deenof
or
ie c
R
Integritas Profesional Responsibilitas Transparansi Akuntabilitas
teknis / Kualitas tidak sesuai ?
rekayasa/ Kolusi atau penyalahgunaan wewenang
Iden
tific
atio
nof
nee
ds
Call
forb
ids
quot
es
Sign
ing
Ofc
ontr
acts
Expi
ratio
nO
fgua
rant
ies
Untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dalam masa prakontrak maupun paska kontrak, perlu dilakukanpengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 76 A y a t 1 Perpres 16 tahun 2018 :Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah WAJIB melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui AparatPengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Tuntutan Perdata, dan Teridikasi Pidana karena
Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapanHPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi,
rekayasa dan penyelahgunaan wewenang
Pengenaan Blacklist kepada Penyedia yangmenimbulkan tuntutan Hukum kepada PPK/PA
Tuntutan Hukum (TUN)
Sengketa kontrak : Pekerjaan tidak selesai? SpesifikasiBanyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan
lelang/seleksi menjadi gagal
SecuritiesSelection ExecutionPreparation
PPKPokja UKP/PPPA/KPA PPK
APIP
AKIBAT PERSONIL TIDAK PROFESIONAL?
Rece
ipt o
fPr
oduc
tsor
serv
ices
Tenaga/Tim Ahli
deenof
or
ie c
R
Integritas Profesional Responsibilitas Transparansi Akuntabilitas
3. APIP tidak berfungsi sebagai “Quality Assurance” (dalam PBJ ) sesuai amanah PP 60/2008 : SPIP
KDH seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh prosonil yang ada dalam pemerintahaannya, dengan antara lain:-Memberdayakan APIP sebagai “quality assurance” atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit)-Membuat tim pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan pengadaaan barang/jasa.
4. Kontrak yang diputus (Pekerjaan tidak selesai), berdampak pada pemborosan keuangan negara(APBN/APBD)
1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja UKP, karena menghindari menjadi tersangka?
2. PPK dan Pokja UKP, karena kelalaian/alpa (tidak kompeten) tidak disengaja »terpidana korupsi.
SecuritiesSelection ExecutionPreparation
PPKPokja UKP/PPPA/KPA PPK
APIP
DAMPAK TERHADAP PROSES/PERSONIL PBJ SAAT INI?Id
entif
icat
ion
of n
eeds
Call
forb
ids
quot
es
Sign
ing
Ofc
ontr
acts
Expi
ratio
nO
fgua
rant
ies
Rece
ipt o
fPr
oduc
tsor
serv
ices
Tenaga/Tim Ahli
MANAJEMEN RISIKO DAN UPAYA PENCEGAHANPERMASALAHAN PBJ
4 PILAR PENTING DALAM PENERAPAN MR
1.Pengawasan Aktif dari PenggunaAnggaran dan KPA termasuk atasandari Pelaksana (Pejabat KKP)
2. Kecukupan Ketentuan Kebijakandan Prosedur
3. Kelengkapan Proses Identifikasi.Mitigasi, Pengendalian, Evaluasi danPenentuan Limit
4. Pengawasan Efektif dari SPIP
IdentifikasiRisiko
ManajemenRisiko
LUBANG/Masalah/Risiko
Pengendalian
Melihatmengingatkan
Tujuan
PemilikRisiko
bagian dari
Risiko : hal – hal yang dapatmenggagalkan tujuan
MENGENALI RISIKO
Risiko
Sumber
Eksternal
Internal
Jenis
Reputasi
Operasional/Kegiatan
Lain - lain
Probabilitas ?Dampak ?Parameter ?
MENGENAL RISIKO
BAGAIMANADENGAN RISIKO DI
PROSES PBJ??
1.IDENTIFIKASI
RISIKO
2.ANALISIS
RISIKO
3.AKTIFITAS
PENGENDALIAN
4.INFOKOM
5.MONEV
PENGENDALIAN
TujuanOrganisasi/
Kegiatan
TujuanOrganisasi/
Kegiatan
Rencana Aksi:- Kurangi probabilitas- Kurangi dampak- Berbagi risiko- Hindari
DaftarRisiko
Status Risiko:- Tinggi- Sedang- Rendah
- Notulen/Surat- Aplikasi
- Laporan Periodik- Feedback/Umpan Balik
Kepedulian TerhadapManajemen Risiko dalam Proses PBJ
Hilangkan atauMinimalkan Titik-Titik
Lemah yang ada
PENCEGAHAN PERMASALAHAN PBJ
Kerjasama dengan LKPP dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut
hajat hidup masyarakat yang berdampak besar
Kerjasama dengan LKPP dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut
hajat hidup masyarakat yang berdampak besar
Kerjasama dengan Kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan
pelaksanaan PBJ
Kerjasama dengan Kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan
pelaksanaan PBJ
Kerjasama dengan Kejaksaan melaluiTP4(D)Kerjasama dengan Kejaksaan melaluiTP4(D)
Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) PencegahanTindak Pidana KorupsiKerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) PencegahanTindak Pidana Korupsi
Bidang Pelayanan Publik Pelaksanaan APBN/APBD Bidang Pengadaan Barang/JasaPemerintah
Meningkatkan Pengendalian Internal dengan Meminimalkan Risiko serta
Memaksimalkan peran APIP antara lain melalui Probity Audit
Meningkatkan Pengendalian Internal dengan Meminimalkan Risiko serta
Memaksimalkan peran APIP antara lain melalui Probity Audit
PENUTUP
PENUTUPHAL-HAL PENTING UNTUK DIPERHATIKAN :
Pengelolaan/Penggunaan Anggaran termasuk dalam prosespengadaan barang/jasa harus selalu berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang berlaku
Setiap Penanggung Jawab Pengelolaan Anggaran dalampengadaan barang/jasa agar menghindari ketidakefektifan,ketidakefisienan, dan pelanggaran peraturan sehingga terhindardari dampak hukum pidana maupun perdata
Sistem Pengendalian Intern termasuk didalamnya terkait denganmanajemen risiko harus dijalankan secara efektif danberkesinambungan agar pengadaan barang/jasa sesuai dengantujuan yang ditetapkan
Peningkatan kapabilitas SDM dalam Proses PBJ untukmendukung tercapaian pengadaan barang/jasa yang akuntabel,tertib, efektif, efisien dan transparan
Peningkatan efektivitas peran APIP/Inspektorat Jenderal dalammengawal pengadaan barang/jasa
9/25/2019 25
Inspektorat Jenderal KKPGd. Mina Bahari III Lt 2-4Jl. Medan Merdeka Timur No 16Jakarta Pusat
021 - 352 2310 [email protected] www.itjen.kkp.go.id
TERIMAKASIH