Upload
inter
View
113
Download
14
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Manajemen stratejik sektor pemerintah
Citation preview
The Strategic Management Process
Manajemen Stratejik Sektor Publik Terapan
What Is Define of the Strategic Management?
Ilmu & Seni
MerumuskanMengimplementasikan
Evaluasi
Suatu Keputusan Lintas Fungsi
Tujuan Organisasi
Orientasi Jangka Panjang
Strategic Management Strategic Planning
Formulasi Strategi
David (2011)
Strategic Planning
1950anMuncul Pertama kalinya istilah Strategic Plan
Mid 1960an – Mid 1970anStrategic Plan populer dikalangan Bisnis di Amerika, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan
1980anBooming Strategic Planning, Walau berbagai macam model perencanaan tidak berhasil menghasilkan return yang tinggi
1990anBerkembang luas di dunia bisnis bahkan juga ke sektor publik
Perumusan Strategi
• Visi & Misi• Mengidentifikasi
Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi
• Menentukan Kekuatan dan Kelemahan Internal Organisasi
• Membuat Tujuan Jangka Panjang
• Membuat Strategi Alternatif
• Memilih Strategi tertentu untuk dikejar
Implementasi Strategi
• Membuat Tujuan Tahunan
• Merancang Kebijakan• Memotivasi Karyawan• Mengalokasikan
Sumber Daya
Evaluasi Strategi
• Mereview faktor Internal dan Eksternal
• Pengukuran Kinerja• Tindakan Korektif
Tahapan Manajemen Stratejik
Corporate
Divisi/SBU
Fungsi
Level Hirarki dalam Pelaksanaan Strategic Management
Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Bagaimana Dengan pemerintahan Di Indonesia?
Integrasi Intuisi dan Data
Menerima Perubahan
Proses Manajemen Stratejik
Keunggulan Kompetitif Ahli Strategi Visi Dan
Misi
Peluang dan Ancaman
dari Eksternal
Kekuatan dan
Kelemahan Internal
Tujuan Jangka Panjang
Strategi Tujuan Tahunan Kebijakan
Hal-Hal Penting Dalam Manajemen Stratejik
Comprehensive Strategic Management Model
Financial Benefit
Non Financial Benefit
Manfaat Manajemen Stratejik
Non Financial Benefit (Fred, 2011)
1. Memberikan identifikasi, prioritas, dan eksploitasi atas peluang2. Memberikan Cara Pandang yang Objektif atas permasalahan Manajemen3. Memberikan rerangka kerja untuk meningkatkan aktivitas koordinasi dan
pengendalian4. Meminimalkan kondisi yang tidak diinginkan dan perubahan5. Menghasilkan Keputusan untuk mendukung tujuan yang dibuat6. Memberikan Alokasi sumber daya dan waktu yang lebih efektif dalam
mengidentifikasi peluang7. Menghasilkan penggunaan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk
koreksi kesalahan atau keputusan ad hoc8. Menghasilkan kerangka kerja bagi komunikasi internal diantara personil9. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam suatu upaya yang
kuat10. Menyediakan dasar dalam melakukan klarifikasi atas tanggung jawab
individu11. Mendorong untuk berpikir maju12. Memberikan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias dalam
menanggulangi masalah dan peluang13. Mendorong Sikap yang menguntungkan terhadap perubahan14. Memberikan derajat disiplin dan formalitas bagi manajemen dalam bisnis
Non Financial Benefit (Greenley, 1986)
Kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam
perencanaan stratejik
Tidak Ada Penghargaan Buang Waktu Mahal Malas
Berada dalam Kondisi Sukses Takut Gagal Percaya Diri
Tinggi
Pengalaman Buruk Pada Masa
Sebelumnya
Kepentingan Diri Sendiri
Ketakutan Pada Sesuatu Yang Tidak Dikenal
Perbedaan Pendapat kecurigaan
Mengapa Tidak Melakukan Perencanaan Stratejik?
• Menggunakan Perencanaan Stratejik untuk mengambil keuntungan atas keputusan dan sumber daya
• Membuat Perencanaan Stratejik hanya untuk memenuhi regulasi atau akreditasi dari lembaga tertentu
• Terlalu Tergesa-gesa bergerak dari membangun misi menuju merumuskan strategi
• Gagal mengkomunikasikan rencana kepada para pekerja
• Manjer Puncak terlalu intuitif dalam hal keputusan dan atau tidak aktif mendukung proses perencanaan stratejik
• Terlalu formal dalam perencanaan sehingga tidak fleksibel dan kreatif.
Jebakan Dalam Strategic Planning
The Implementation of Strategic Management in Local
Governments. An International Delphi Study
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah berupaya
memperbaiki manajemennya
Tergantung pada inisiatif, pelaksana,
konteks yang spesifik dan waktu
Mengurangi biaya, meningkatkan
kualitas, efisiensi dan efektivitas, kepuasan
masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
Terdapat ketidaksesuaian atau
kesulitan menerapkannya dalam praktik
Organisasi sektor publik wajib
memperkenalkan cara baru dalam
mengelola sumber dayanya karena
proses manajerial tradisional memiliki kelemahan serius
Perbaikan manajemen menjadi keharusan karena
merupakan lingkungan yang
menjadi lebih kompetitif dan tidak
pasti
Pengukuran Kinerja dan
Sistem Manajemen
Strategis
Organisasi sektor publik
mengadopsi alat manajemen sektor
privat
Balance Scorecard (BSC), the Triple Bottom
Line (TBL) dan Global Reporting Initiatives (GRI)
Terdapat peningkatan
minat terhadap manajemen
strategis sektor publik meskipun sulit diterapkan
DI Amerika dan Kanada, hampir
seluruh pemerintah kota
telah mengembangkan
sistem pengukuran
Area kunci organisasi seperti
Keuangan, Kepuasan
Pelanggan, Efisiensi Operasi
dan Kinerja Pegawai
Tujuan Penelitian
Menganalisis faktor lain yang mempengaruhi
proses penerapan manajemen
strategis dan bagaimana
pengaruhnya terhadap
penerapan tersebut.
Mempelajari perilaku
pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen
strategis
Mengetahui seberapa jauh
kesesuaian antara tujuan pemerintah daerah yang
dipublikasikan dengan
konfigurasi aktual sistem manajemen
strategis mereka
Kerangka Manajemen Strategis pada Sektor Publik
NPM dan reformasi sektor publik
meningkatkan kesadaran pentingnya pemilihan
strategi untuk memberikan pelayanan
publik
Kebutuhan manajemen strategis meningkat
karena organisasi sektor publik telah beralih dari lingkungan yang stabil menjadi lebih sering
berubah dan kompetitif
Manajemen strategis adalah penerapan
strategi bisnis yang melibatkan analisis
lingkungan internal dan eksternal organisasi
untuk memaksimisasi sumber daya dalam
hubungannya dengan tujuan organisasi
Manajemen strategis merupakan respons atas kelemahan perencanaan
strategi yang menghasilkan
perencanaan tapi bukan aksi atau perubahan yang
dapat dilihat
Manajemen strategis melibatkan perubahan besar dalam budaya
organisasi dan keberhasilan
penerapannya membutuhkan waktu,
sumber daya, kepemimpinan dan
komitmen.
Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategis
• Kondisi sebelumnya
• Personil
• Kepemimpinan dan kompromi
• Bantuan dari luar
• Sumber daya
• Rasa urgensi dan prioritas atas inisiatif
Sistem Manajemen Baru• Persetujuan Misi
• Budaya organisasi
• Hambatan implementasi
• Dampak implementasi
• Diseminasi informasi dari pemerintah daerah tentang manajemen strategis
Kesimpulan• Analisis proses penerapan sistem manajemen strategis menunjukkan
bahwa tujuan yang menjadi pemicu implementasi pada pemerintah daerah yang diteliti telah sejalan dengan “yang dianggap benar secara politik” oleh teori institusional dan teori ketergantungan sumber daya.
• Analisis Delphi menunjukkan manajemen strategis yang diperkenalkan kepada pemerintah daerah mengikuti strategi penerapan yang berbeda.
• Peran personil dalam proses implementasi (pelatihan, keterlibatan dalam me-ngembangkan visi dan misi, tingkat partisipasi pegawai level menengah dan front-line, serta kesadaran personil) adalah isu penting dalam menjelaskan jarak antara tujuan yang dinyatakan dengan pencapaiannya.
• Faktor penting lainnya dalam proses implementasi adalah prioritas dan urgensi dari pemerintah daerah terhadap inisiatif dan situasi organisasi. Sebaliknya, pengalaman sebelumnya dan jasa konsultasi tidak menunjukkan pengaruh yang jelas terhadap proses penerapan
Peraturan-peraturan Terkait
Manajemen Strategis di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan
Sepenuhnya kewenangan
pemerintah (absolut)
Politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta
agama
Dibagi antar tingkatan susunan pemerintahan
Semua urusan di luar urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan Pilihan
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (UU 23
Tahun 2014)a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. pekerjaan umum dan penataan ruang
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
f. Sosial
g. tenaga kerja
h. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
i. Pangan
j. Pertanahan
k. lingkungan hidup
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
m. pemberdayaan masyarakat dan Desa
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
o. Perhubungan
p. komunikasi dan informatika
q. koperasi, usaha kecil, dan menengah
r. penanaman modal
s. kepemudaan dan olah raga
t. Statistik
u. Persandian
v. Kebudayaan
w. Perpustakaan
x. Kearsipan
y. kelautan dan perikanan
z. Pariwisata
aa.Pertanian
ab.Kehutanan
ac.energi dan sumber daya mineral
ad.Perdagangan
ae.Perindustrian
af. transmigrasi
Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal
Urusan pemerintahan wajib dibiayai oleh APBD
Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteriaUrusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Prinsip
Satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional
Bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan wewenang
Mengintegrasikan RTRW dengan
rencana pembangunan
daerah
Berdasarkan kondisi dan
potensi sesuai dinamika
perkembangan daerah dan
nasional
Rencana Pembangunan Daerah
RPJPD 20 Tahun
RPJMD 1 (5 tahun)
RKPD 1 s.d 5
RPJMD 2 (5 tahun)
RKPD 1 s.d 5
RPJMD 3 (5 tahun)
RKPD 1 s.d 5
RPJMD 4 (5 tahun)
RKPD 1 s.d 5
RPJMD
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Keunggulan Kompetitif
Kekuatan dan
Kelemahan Internal
Analisis Isu-isu strategisPeluang dan
Ancaman dari
Eksternal
Ahli Strategi
Visi, Misi, Tujuan, dan
SasaranVisi Dan
MisiTujuan Jangka PanjangTujuan
Tahunan
Strategi dan arah
kebijakan
Strategi
Kebijakan
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Program
Tahapan Rencana Pembangunan DaerahPendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Permendagri 54 Tahun 2010)
• Teknokratis• Top-down dan bottom-up
Penyusunan Rencana Awal
• Partisipatif• Top-down dan bottom-up
Pelaksanaan Musrenbang
• PolitisPerumusan Rancangan Akhir
• Teknokratis• PolitisPenetapan Rencana