Upload
tulang-daeng
View
59
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
kualitas pendidikan
Citation preview
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati)
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam
Disusun oleh:
BIDAYATUN NIMAH NIM : 3105159
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2009
ii
DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH Alamat: Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp. 7601295 Fak. 7615387 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp. : 4 (empat) eksemplar Semarang, 12 Desember 2009
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Bidayatun Nimah Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo
Di Semarang.
Assalaamu alaikum Wr. Wb.
Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan sepenuhnya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:
Nama : BIDAYATUN NIMAH
NIM : 3105159
Jurusan : Kependidikan Islam (KI)
Judul : Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul
Falah Kajen Margoyoso Pati)
Demikian dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalaamu alaikum Wr. Wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Jasuri M.Si Musthofa, M.Ag. NIP. 19671014 199403 1 005 NIP. 19710403 199603 1 002
iii
PENGESAHAN
Tanggal Tanda Tangan
1. Mahfud Junaedi, M.Ag ______________ ______________ Ketua Sidang
2. Yunita Rahmawati, MA. ______________ ______________ Sekretaris Sidang
3. Ruswan, MA. ______________ ______________
Penguji I
4. Fakhrur Rozi, M.Ag ______________ ______________
Penguji II
iv
MOTTO
... ... ) (1
Artinya: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Imam Bukhari)
1 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174
v
PERSEMBAHAN
Persembahan ini diberikan kepada:
1. Ayahanda dan Ibunda
2. Adik-adikku
3. Sahabat-sahabat seperjuangan.
vi
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah
ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain.
Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi
yang dijadikan sebagai bahan rujukan.
Semarang, 12 Desember 2009
Deklarator,
BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159
vii
ABSTRAK
BIDAYATUN NIMAH (NIM: 3105159). Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati). Skripsi. Semarang: Program Strata 1 (S.1) Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan manajemen
pembiayaan Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati 2). Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Dokumentasi, Interview. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi keuangan. Kegiatan perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) dan pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan merupakan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan kepada pengawas keuangan madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan yang ada di Perguruan Islam Matholiul Falah berasal dari siswa yang meliputi: Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang khoirot (SPP) setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber dari pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela berupa hibah, waqof tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan.
Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso pati dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat,
rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat
segera terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita
Nabi Muhammad SAW serta semua pengikutnya yang taat menjalankan
ajarannya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan
tanpa pertolongan Allah yang dijelmakan melalui makhluk-Nya. Oleh karena itu,
dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada semua pihak seraya berdoa semoga Allah selalu memberikan yang terbaik
buat mereka semua, yaitu:
1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo Semarang beserta segenap stafnya.
2. Ismail SM, M.Ag., selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI) dan
Mustofa Rahman, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam (KI).
3. Ikhrom, M.Ag., selaku dosen wali studi yang selalu membimbing dan
mengarahkan selama kuliah.
4. Drs. H. Jasuri, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Musthofa, M.Ag. selaku
dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan
pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan
skripsi ini di tengah kesibukannya.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis
mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. K.H.Sahal Mahfud, selaku Direktur Madrasah Matholiul Falah dan
Pembantu Direktur yang telah memberikan waktu guna penyusunan skripsi
ini.
ix
7. Bapak (Muhtadi) dan Ibu (Nur Janah) adik-adikku (Dek Arif dan Dek Lia),
yang dengan tulus mendoakan dan memberikan bantuan secara moril maupun
materiil, semoga kalian menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan KI 2005 Fakultas Tarbiyah yang
memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan studi ini segera,
Tetap semangat dan semoga cepat lulus.
9. Tim PPL SMP Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang, kawan-kawan
KKN Desa Purwosari Sukorejo Kendal, SahabatQ Azka dan temanku senasib
seperjuangan Mun2lisa dan keluarga besar Bu Pur yang selalu berbagi
pengalaman baik suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang telah membantu
penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridho dan rahmat
dari Allah SWT. Seiring doa dan ucapan terima kasih penulis mengharapkan
tegur sapa, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman. Amin Ya Robbal
Alamin.
Semarang, 12 Desember 2009
Penulis
BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .............. ......................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii
HALAMAN MOTTO ..................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v
HALAMAN DEKLARASI ............................................................................. vi
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................. vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 5
D. Penegasan Istilah ....................................................................... 6
E. Kajian Pustaka ............................................................................ 8
F. Metode Penelitian ...................................................................... 10
BAB II : MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN.
A. Manajemen Pembiayaan .......................................................... 16
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan ................................... 16
2. Jenis Manajemen Pembiayaan ............................................. 22
3. Sumber Manajemen Pembiayaan ......................................... 23
4. Ruang Lingkup Pembiayaan .............................................. 24
B. Mutu Pendidikan ....................................................................... 33
1. Pengertian Mutu Pendidikan ................................................ 33
2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan ..................................... 35
xi
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan ......................................................................... 39
BAB III: MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM
MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.
A. Gambaran Umum Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen
Margoyoso Pati .......................................................................... 44
1. Sejarah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen
Margoyoso Pati ..................................................................... 44
2. Struktur Organisasi Madrasah ............................................... 45
3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah ........................................... 46
B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Madrasah......................... 47
1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah ..................................... 49
a. penyusunan anggaran belanja madrasah ............................ 50
b. pengembangan anggaran belanja madrasah ....................... 51
2. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ...................................... 52
a. Penerimaan Pembiayaan Madrasah .................................... 52
b. Pengeluaran Pembiayaan Madrasah ................................... 54
3. Evaluasi Pembiayaan dan Pertanggung jawaban
Pembiayaan Madrasah ......................................................... 55
C. Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan ................................................................................... 56
BAB IV : ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN
ISLAM MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.
A. Analisa Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 63
1. Analisa Perencanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 64
2. Analisa Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah ........................ 66
xii
3. Analisa Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pembiayaan
Madrasah ............................................................................... 68
B. Analisa Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati .................................... 70
BAB V : PENUTUP
A. Simpulan .................................................................................... 75
B. Saran-saran ................................................................................ 76
C. Penutup ...................................................................................... 77
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I : Riwayat Pendidikan Penulis
Lampiran II : Daftar Interview
Lampiran III : Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran IV : Mohon Izin Riset
Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran VI : Format RAPBM Perguruan Islam Matholiul Falah
Lampiran VII : Format Berita Acara Penerimaan Dana
Lampiran VIII : Format Berita Acara Pengeluaran Dana
Lampiran IX : Stuktur Organisasi
Lampiran XI : Surat Keterangan Ko Kurikuler
Lampiran XII : Transkip Ko Kurikuler
Lampiran XII : Piagam KKN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi
secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang
lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan
dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.1
Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah
antara lain peningkatan kualitas, pemerataaan kesempatan, keterbatasan
anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat
secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.2
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang
secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut
kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada
masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS,
yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing
sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada
keterbatasan dana.3
1 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), hlm. 77 2 Ibid, hlm 78 3 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),
hlm. 48
2
Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh
secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana
dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi
adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang
berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah
pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan
pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam
pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki
tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala
sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.4
Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan
pendidikan berhubugan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti
angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar
siswa. (Ditjen PUOD,1993, Triaswati dkk, 2005, Supriadi, 2002 ). Oleh sebab
itu dalam konteks pembiayaan pendidikan sangat penting. Pemahaman
dimaksud menentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan)
hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber
pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas
dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasilnya yang diukur
dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua
tataran, khususnya di tingkat sekolah5. Berkaitan dengan biaya pendidikan,
menurut Ace Suryadi (2004: 181) terdapat agenda kebijakan yang perlu
mendapat perhatian serius, yaitu:
1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (revenue).
2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran.
4 E Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS
dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193 5 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengenah (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm. 7
3
3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan
4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi penggelolaan6.
Madrasah merupakan lembaga kependidikan islam yang menjadi
cermin sebagai umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-
cita umat islam yang menginginkan anak-anaknya dididik menjadi manusia
yang beriman dan berilmu pengetahuan.
Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama
Islam berkembang di Indonesia. Madrasah sudah tumbuh dan berkembang di
bawah dalam arti masyarakat (umum) yang didasari oleh rasa tanggung jawab
untuk menyampaikan ajaran islam kepada generasi penerus penyempurnaan
dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju
perkembangan dan aspirasi madrasah.7
Madrasah pada umumnya swasta, berasal dari lingkungan masyarakat
yang belum beruntung . Strategi pemberdayaan madrasah tingkat dasar juga di
maksudkan sebagian bagian dari progam penuntasan wajar, yakni untuk
memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat
bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah
tersebut terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan
lain-lain.
Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barang kali
keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat
pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih
banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu
sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya peralatan
penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya
tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.8
6 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi Implikasinya Terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27 7 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
hlm. 159-160 8 Abdul Rohman Sheleh, Madarasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 43
4
Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan
kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan para
stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam
penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk itu
madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal.
Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya
personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal
mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelajutan
biaya operasi madrasah mencakup:
1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat
pada gaji
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa,
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, komunikasi, pajak, asurasi dan lain-lain.9
Manajemen keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian dari
kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut
kemampuan sekolah atau madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan. Dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan
potensi yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang
penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan
belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.10
9 Khaeruddin dan Mahfrud Junaedi dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep
dan Implementasinya di Madrasah (Yogyakarta: Nuansa aksara, 2007), hlm. 67 10 E Mulyasa, Op. Cit., hlm. 194
5
Menurut Yudi Hartono, kebanyakan madrasah terutama swasta
mengalami kesulitan dalam sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga
kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan
imbalan kepada tenaga kependidikannya.
Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak sesuai
dengan bidang keahlian dan pengalamannya di dunia pendidikan akibat lebih
jauh mutu pendidikan madrasah makin tertinggal. Dalam kondisi demikian,
kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan
melalui manajemen berbasis madrasah tampaknya patut dipertanyakan.11
Salah satu yang menjadi indikasi ialah masalah pembiayaan di madrasah.
B. Rumusan Masalah
Beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain:
1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati?
2. Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setelah melihat rumusan masalah di atas peneliti akan
menjelaskan tujuan yang ingin di capai adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di
Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah
Kajen Margoyoso Pati.
11 Choirul Fuad Yusuf dkk, Potret Madrasah Dalam Media Massa (Jakarta: Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), hlm. 122
6
2. Manfaat Penelitian.
Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara
teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:
a. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai
manajemen pembiayaan dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu
bagi para pengelola madrasah.
b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai
perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang
manajemen pembiayaan di madrasah.
c. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuaan
untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar
sarjana.
D. Penegasan Istilah
1. Manajemen Pembiayaan
Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang
direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan
keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah
ditetapkan dengan efektif.
Manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya pada
interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam maupun di
luar lembaga atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional
seseorang.12 Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur yaitu
pertama, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program dan
penyusunan proyek. Kedua, pengorganisasian meliputi perakitan sumber
dan pengstafan. Ketiga, pengarahan meliputi motivasi, supervise dan
12 Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1986),
hlm. 13
7
koordinasi. Keempat, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan dan
evaluasi.13
Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal dari
kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan
modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan.14
Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan
pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah
bersama komponen lain.15 Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen
pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan
dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh
sekolah maupun siswa.
2. Mutu Pendidikan
Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah disebutkan bahwa secara
umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang
dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan
yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian
mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.16
Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara kesuksesan
dan kegagalan. Sehingga mutu jelas sekali merupakan masalah pokok
yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di
tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.
13 Ibid, hlm. 15 14 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematik (Semarang:
Satya Wacana, 1989), hlm. 130 15 E Mulyasa, Op. Cit, hlm. 47 16http://www.lpmpkalteng.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20.Didownlo
ad tanggal 10 September 2009
8
Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan
yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan tinggi di dalam rencana
strategisnya, atau kesesuaian dengan standard yang telah ditentukan.
Secara luas pengertian mutu pendidikan dapat mencakup aspek
sarana/prasarana, organisasi, manajemen, masukan, proses, keluaran yang
dapat memuaskan pelanggan internal (pengajar, staf administrasi,
pengelola lembaga pendidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik,
orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas).17
Yang dimaksud sumber mutu dalam pendidikan misalnya: sarana
gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil
ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua,
bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi
teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian
terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai atau juga
kombinasi faktor-faktor tersebut.18
E. Kajian Pustaka
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di MI
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati. Sedangkan obyek kajian penelitian
ini adalah tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu
pendidikan yang sedang penulis teliti. Oleh karna itu, selain berdasarkan pada
survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian serta
penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.
1. Skripsi Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul Studi tentang
Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan
17 http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id. Di download tanggal 10 september 2009 18 Edward Sallies, Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu
Pendidikan (Yogyakarta: Ircisod, 2007), hlm. 30-31
9
Tahunan Kabupaten Jepara19. Skripsi ini menjelaskan bahwa
pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal madrasah
atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program BOS.
2. Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul Studi tentang Manajemen
Keuangan Madarasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak
Tahun Pelajaran 2005/2006. Skripsi ini menjelaskan tentang
pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah
Futuhiyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui
perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah,
evaluasi keuangan madrasah.20
3. Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul Pelaksanaan Manajemen
Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang. Skripsi ini menjelaskan
pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun konsep
manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk itu
diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi manajemen
kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana, kepegawaian,
keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan
koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan. 21
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang
telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen
Margoyoso Pati.
19 Fatur Rahman (NIM: 3104360) Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)
20 Muhlisin (NIM: 3101109) Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006 Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2007)
21 Siti Faikoh (NIM: 3101139) Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)
10
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan judul skripsinya maka jenis penelitian ini
digolongkan ke dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Field
research adalah penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau
peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun materi
kajian dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang
perencanaan pembiayaan madrasah yang berupa penyusunan anggaran
pembiayaan madrasah dan pengembangan rencana anggaran belanja
madrasah. Pelaksanaan pembiayaan madrasah berupa penerimaan dan
pengeluaran, evaluasi pembiayaan madrasah, serta aspek-aspek mengenai
peningkatan mutu pendidikan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ciri khas
pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendiskripsikan keutuhan kasus
dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan ini
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan
pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah pola-pola yang berlaku dan
mencolok berdasarkan perwujudan gejala-gejala yang ada pada kehidupan
manusia. Jadi Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati.22
22 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), cet 21, hlm. 4
11
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk
menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan empirik
sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan.23
2. Sumber Data dan Data Penelitian
Menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J Moleong)
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam kata-kata dan
tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.24
Menurut Suharsimi Arikunto mengklarifikasikan sumber menjadi 3
(tiga) yaitu:
a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban
lisan, melalui wawancara tertulis berupa angket.25 Adapun yang
berkaitan dalam penelitian ini meliputi direktur dan pembantu direktur
untuk mendapatkan data tentang manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah,
bendahara untuk mendapatkan data mengenai RAPBM, tata usaha
untuk mendapatkan data tentang arsip dan dukumentasi madrasah.
b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan
diam dan bergerak. Sumber data ini berasal pada tempat observasi di
Perguruan Islam Matholiul Falah.
c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,
angka, gambar, simbol-simbol lain.26 Sumber data ini berupa
dokumen, arsip sekolah tentang manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan.
23 Imam Burnadib, Pendidikan Perbandingan: Buku I Dasar-dasar (Yogyakarta: And
Offset, 1998), hlm. 52 24 Lexy J Maleong, Op.Cit, hlm. 157 25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hlm. 107 26 Ibid, hlm. 107
12
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti person dan
paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Sedangkan data penelitian adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur
dan teknik pengambilan data yang didapat berupa interview, observasi,
maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang
sesuai dengan tujuannya. Data ini meliputi manajemen pembiayaan
dan data penunjang lainnya yang diperoleh melalui observasi,
wawancara di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso
Pati.
b. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang
biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.27 Dokumen
ini dapat berupa buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang
dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan
yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang
menggunakan keseluruhan alat indra.28 Metode observasi ini
digunakan pada saat mengikuti rapat guru untuk mengetahui
bagaimana kepala madrasah memberikan pengarahan kepada para guru
atau karyawan perihal kebijakan yang terkait dengan pembiayaan
sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Observasi ini untuk
menggali informasi bagaimana pembiayaan madrasah, sarana dan
27 Saipuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36 28 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hlm. 133
13
prasarana dan kegiatan ekstrakulikuler dalam peningkatan mutu
pendidikan. Observasi ini meliputi sarana dan prasarana.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode yang dilakukan melalui dialog
secara langsung antara pewawancara (interviewer) untuk memperoleh
data atau informasi yang dibutuhkan.29 Metode wawancara ini dipakai
untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pelaksanaan manajemen
pembiayaan madrasah, pengelolaan biaya, penugasan, pemeriksaan,
dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan obyek
yang akan diwawancarai antara lain: wawancara dengan direktur dan
pembantu direktur, bendahara serta pihak yang terlibat dalam proses
pembiayaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan
manajemen pembiayaan secara umum dan untuk mengetahui
manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk
mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa
catatan harian, memori atau catatan lainnya.30 Adapun yang dimaksud
dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis.31
Dokumentasi ini berupa surat keputusan, arsip sekolah, RAPBM.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan
anggaran, penggunaan dana, laporan biaya dan data lain yang
berhubungan dengan penelitian ini, untuk mengetahui arsip-arsip
tentang pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan dan untuk
mengetahui daftar anggaran pendapatan dan pengeluaran.
29 Ibid, hlm. 134 30 Ibid, hlm. 135 31 Ibid., hlm. 73
14
4. Teknik Analisis Data
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu
penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan yang
bertujuan untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya,
menganalisis data menggunakan metode deskriptif.
Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
gambar bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan
metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.32
Ketika masih berada di lapangan dalam proses pendataan usaha
penghalusan data yang diusahakan melalui:
a. Meringkas data kontak langsung dengan orang kejadian dan situasi di
lokasi penelitian. Dimaksudkan agar data yang sudah didapat agar
lebih mudah untuk difahami dan mengkaji lebih lanjut permasalahan
yang diteliti.
b. Memberi kode pada data yang diperoleh dimaksudkan untuk
pengklasifikasian data sesuai dengan permasalahan.
c. Membuat catatan obyektif yang berisi catatan dari rekaman, membuat
klasifikasi dan pengeditan jawaban. Dimaksudkan untuk
mempermudah pendataan sesuai permasalahan yang diteliti.
d. Menyimpan data-data.33 Dimaksudkan untuk penentuan data akhir
sehingga semua permasalahan dapat dijawab sesuai dengan
klasifikasi data.
32 Lexy J Moleong, Op.Cit., hlm. 11 33 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualititif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998),
hlm. 30
15
Ketika tahap pendataan selesai, kemudian membuat analisis data
secara keseluruhan dan membuat klasifikasi data yang telah terhimpun.
Setelah semua data dan informasi selesai dihimpun, langkah terakhir
adalah penarikan kesimpulan.
Penerapan analisis ini di gunakan untuk menjawab permasalahan
mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati dan implikasi manajemen
pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
16
BAB II
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN
A. Manajemen Pembiayaan
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan
Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata
manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata
itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani.
Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja
to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang
melakukan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.1
Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen
sebagai berikut: the art of getting things done through people artinya
manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-
orang.2
Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada
buku Principles of Management mengemukakan definisi manajemen
sebagai berikut: Management is the coordination of all resources through
the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order
to attain stated objectives.3 Manajemen berupa mengkoordinasikan semua
sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,
dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.
Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton
mendefinisikan manajemen sebagai process of working with and through
1 Husaini Usman, Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), cet 2, hlm. 4 2 Ibid, hlm. 3 3 Henry L. Sisk, Principles of Management (Brighton England: South-Western Publishing
Company, 1969), hlm. 10.
17
others to accomplish organizational goals efficiently. Yaitu proses kerja
dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses
terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama
(administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan pendapat
Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang
digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau
mencapai tujuan tertentu.4
Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan
keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-
sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu
istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit untuk
didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang dimajukan
bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi karena
sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.5
Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan
mengenai pengertian manajemen:
1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja dengan
melalui orang lain untuk mencapai tujuan
2. George Terry menggemukakan bahwa kemampuan menyuruh orang
lain bekerja guna mencapai tujuan
3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses perencanaan,
penggorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber
daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi
Menuju Desentralisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet 2, hlm. 39. 5 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), hlm. 16-17.
18
4. Sondang Sangian mengemukakan bahwa manajemen adalah
kemampuan atau ketrampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu
hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.
5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen adalah
suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.
6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya
terhadap tujuan kelompok.
7. Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu kelompok
kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.
Dalam definisi di atas mengandung unsur-unsur di bawah ini:
1. Kemampuan mempengaruhi 2. Orang, bawahan 3. Melakukan pekerjaan 4. Tujuan organisasi 5. Kerja sama antara bawahan dengan pimpinan 6. Terbatasnya sumber daya.6
Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan
baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan
prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur
manajemen.
Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban
untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.
)38(
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudasir: 38)7
Selain ayat di atas juga terdapat dalam hadits Nabi:
6 Soebagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya,
2000), hlm. 5-6. 7 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya,
(Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 1087
19
: : ) (8
Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (Muttafaqun Alaih)
Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau pembiayaan
yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau
mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan.
Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu diperluas,
dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan
mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu
sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang
langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.9
Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar
Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3 bagian besar
yaitu:
1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan
oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya personal yang meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang
melekat pada gaji.
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
8 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174 9 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm.
130
20
c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.
Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia
untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus
menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan
kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun,
mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah.
Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi sumber
dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang-
tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana
pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan
akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak
diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-
masing kegiatan sekolah.10
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya
yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan
pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang
menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara
transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan
dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi
konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan
kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik
10 Redaksi Sinar Grafika, Standar Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-36
21
disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini
perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan
pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang
memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan masing-masing
sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada
masalah keterbatasan dana.11
Masalah keuangan/Pembiayaan merupakan masalah yang cukup
mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat
kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak
sepenuhnya masalah keuangan berpengaruh secara langsung terhadap
kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber
belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan
belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik
untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana
pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah
pendidikan yang murah dan berkualitas senantiasa memerlukan dana yang
cukup banyak.
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan
masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah
keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara Sejalan dengan
kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke
daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi
kewenangan diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada
sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh
terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban
keuangan sekolah. Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan
11 Ibid, hlm. 171-172.
22
pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu di lakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut.
Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan
pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan
sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta
mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.12
Jadi, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk
keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk
membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak
langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang
dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.
2. Jenis Pembiayaan
Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola
secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis
mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan
bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara
pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan
bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan
kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir
dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi
mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat
social ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung
menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud
12 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 193-194
23
pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan
biaya pembangunan.13
Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara
tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses
pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa,
transportasi, jajan dan kesehatan.
3. Sumber Pembiayaan Madrasah Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan
diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa,
dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran
pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya
pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan
sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.14
Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi
dalam 4 kategori besar, yaitu:
a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang
terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya
adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan,
baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah.
Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau
daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman
luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF,
Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian
diberikan untuk pendidikan.
c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid
secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
13 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hlm.
48 14 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, (Bandung: PT Rosda
Karya, 2003), hlm. 5-6
24
d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan
masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala
usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela.
Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat
dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan
khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin
untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan,
bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna
menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan
berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua
pengeluaran rutin sekolah.15
Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua
siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan
sukarela.
4. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan
bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan
menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan
transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.
Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi
bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup
tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pertanggungjawaban.
1. Perencanaan
15 Harbangan Siagian, ibid, hlm. 133.
25
Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan
namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih
dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat
esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan
yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada
perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.
Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki
kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah
rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses
pendidikan selanjutnya.16
Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:
Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan
tujan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-
sumber daya yang secara tidak efektif.
Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi
sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan
dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan,
kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur
kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami
faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu
mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.
Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan
untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi
pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. 17
Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah
sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan
16 Udin Syaefudin Saud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.
17 T. Hani Handoko, MBA., Manajemen, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 167.
26
pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah
(RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering
disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM)
Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang
dinyatakan ecara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan
lembaga pada kurun waktu tertentu.18 Penyusunan anggaran
merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat
diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan
pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk
mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.
Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang
dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya
pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan
dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan
pendidikan di lembaga.
b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan
untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat
diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan
untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran
sebelumnya.
c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah
kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan
perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya
pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.
18 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.
27
Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah
(RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien
dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai
kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya
pendidikan19 yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.
Format-format penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yang meliputi: (1)
sumber pendapatan terdiri dari Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD), Dana Pembangunan Pendidikan
(DPP), Operasi Perawatan Fasilitas (OPF) dan lain-lain. (2)
pengeluaran untuk kegiatan untuk kegiatan belajar mengajar,
pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan
alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.
Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah
dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa
sumber esensial seperti:
a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai
wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat
b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk
menunjang pembuatan keputusan
c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam
perencanaan
d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang
pelaksanaan.
b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)
Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh
langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:
19 Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (unit cost) merupakan rata-rata biaya per
siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, Op. Cit., hlm. 4.
28
a) Pada tingkat kelompok kerja
Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para
pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain
melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus
dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan.
Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan
seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak
bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu
kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran
maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana
yang tersedia.
b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah
Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang
telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat
pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan
yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan
RAPBM.
c) Sosialisasi dan legalitas
Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah
selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap
sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak.
pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja
melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta
mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen
Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.20
20 Departemen Agama, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Bandung: Direktorat
Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), hlm.116-119
29
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam
garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni
penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.
a. Penerimaan
Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana
perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras
dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis
maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan
yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan,
namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.
Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya
menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan
sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan
oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh
menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan
sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro
kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan
sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu
kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan
dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya
dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat
otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan
pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah
memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam
kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas
pencapaian tujuan sekolah.
30
Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara
sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus
dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak
berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah.
Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah
mendapat perintah dari atasan langsung.
Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk
bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak
komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan
musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari
masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat
persetujuan komite sekolah.
b. Pengeluaran
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran
keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses
sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan,
perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh
sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah
digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos
dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara
akurat.
Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran
keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah
ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan
patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan,
meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan
daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran
pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta
peruntukannya.
Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan
sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana
31
adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu
mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.
Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam
ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan
anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan
pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang
maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan
perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat
membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep
tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang
cara-cara pencapaiannya.
Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran
belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para
wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite
sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM).21
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban
a. Evaluasi
Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran
dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas
sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya
perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai
sumber daya yang tersedia22 Pengawasan keuangan sekolah harus
dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan
oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan
pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan
penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara
administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap
21 E Mulyasa, op. cit., hlm. 201-204 22 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.
321
32
pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita
acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab
penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak
berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi
vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.
Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar
kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di
sekolah.
Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran
sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan
pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang
terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis
penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering
terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya
fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang
teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.
b. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan
keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan
triwulan kepada:
a. Kepala Dinas Pendidikan
b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c. Kantor Dinas pendidikan .
Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang
Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan
kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan
waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk
pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan
tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.23
23 E. Mulyasa, op. cit., hlm. 205-206.
33
Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban
perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses
pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu
perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan
pengeluaran keuangan.
B. Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu Pendidikan
Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (buku I konsep dan
pelaksanaan) terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001
disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah Gambaran dan karakteristik
menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya
dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam
konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output
pendidikan.
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena
dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang berupa sumber daya dan
perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi
berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia
(kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan sumber
daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb) Input
perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-
undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan
berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh
sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung
dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur
dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin
tinggi pula mutu input tersebut.
34
Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu
yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang
dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan
kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan
monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar
memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses
lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang,
peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan
situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi
dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.
Memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar
menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, akan tetapi pengetahuan
tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati,
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting peserta
didik mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).
Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja
sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku
sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya,
produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya,
dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah
dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya
prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi
akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba-lomba
akademik; dan prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ,
kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejujuran, dan
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler lainnya.24
Mutu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis
sekolah, telah menjadi isu di masyarakat. Untuk itu semua sekolah
24 http://guruw.wordpress.com/2007/04/30/ktsp-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan-
whats-up/ didownload hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009
35
sebaiknya menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Bukanlah
suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu tujuan
diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah untuk
peningkatan mutu manajemen persekolahan, dan dengan meningkatnya
mutu manajemen persekolahan, berimplikasi luas kepada meningkatnya
mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Mutu itu dapat dilihat bagaimana sekolah melalui guru-gurunya
dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan
pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan secara
baku dalam konteks lokal maupun nasional.25 Mutu juga di tentukan
bagaimana input, proses, output yang ada di madrasah tersebut.
2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan
Bagi sekolah atau madrasah yang sudah beroperasi paling tidak ada
6 (enam) langkah pokok:
1. Evaluasi diri (Self Assessment)
Kegiatan ini bertujuan:
a. Mengetahui kondisi sekolah dalam segala aspeknya (seluruh
komponen sekolah), kemajuan yang ingin dicapai, maupun
masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan.
b. Refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau
keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan bermutu,
sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu.
c. Merumuskan titik tolak (point of departure)
Evaluasi diri atau perbaikan diri (self assessment) dalam buku
lain sering disebut school review atau penilaian keadaan sekolah
secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan
perencanaan pengembangan sekolah. Dalam kegiatan evaluasi diri,
meskipun dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali dengan
25 Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Quantum
teaching, 2006), hlm. 121
36
curah pendapat, akhirnya harus menghasilkan rumusan tentang profil
sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya, dari
komponen ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, program-
program sekolah dan proses pembelajaran, prestasi siswa dan guru
yang dicapai di dalam program dan proses pembelajaran serta
ketertinggalan serta persoalan yang belum/tidak teratasi yang dialami
madrasah.26
2. Perumusan visi dan misi dan tujuan
Pendidikan menurut versi ini dengan demikian harus
mengembangkan calon-calon pemimpin dalam berbagai bidang, agar
mampu mengelola bumi dan isinya (termasuk manusia), agar manusia
hidup sejahtera. Sehubungan dengan visi tersebut, maka pendidikan
akan memfokuskan pada aspek:
a. Pengembangan berpikir kritis
b. Pengembangan kreativitas dan seni
c. Pengembangan ketrampilan sosial dan budi pekerti luhur (akhlak
mulia), serta nilai-nilai spiritual berdasarkan agama
d. Pengembangan cara hidup sehat, sikap dan kebiasaan mandiri
e. Pengembangan kepemimpinan yang dilandasi oleh falsafah bangsa.
Perumusan visi dan misi yang dibuat sendiri oleh sekolah/
madrasah akan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan motivasi
untuk merealisasikannya, karena mereka merasa terlibat secara baik
secara intelektual maupun emosional tentang gambaran dan cita-cita
yang mereka inginkan.27
3. Perencanaan
Perencanaan yang rinci lengkap dengan perhitungan
anggarannya dibuat untuk satu tahun dan setiap tahun, biasa disebut
RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Rencana
26 Umaedi, op. cit., hlm. 197 27 Ibid., hlm. 198
37
tahunan mempunyai target dan sasaran yang jelas baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, sebagai bagian dari tujuan jangka
menengah 3-5 tahunan.
Dalam menyusun rencana tahunan, perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pertimbangkan prioritas.
b. Pertimbangkan kondisi awal yang telah dirumuskan melalui
langkah evaluasi diri untuk mempertimbangkan prioritas yang akan
ditetapkan dan sebagai langkah awal ditetapkan dan sebagai titik
berangkat.
c. Perencanaan sekolah/madrasah (RAPBS) tahunan harus ada
kaitannya dengan kemajuan mutu yang ingin dicapai pada tahun
yang bersangkutan
d. Penyusunan draf rencana tahunan sekolah/madrasah dibuat
bersama staf pengajar lainnya
e. Pertimbangkan konteks lingkungan dan aspirasi masyarakat,
utamanya orang tua siswa
f. Finalisasi (pembahasan akhir) harus melibatkan komite
sekolah/madrasah untuk memperoleh dukungan.28
4. Pelaksanaan
Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang
umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan/penggerakan atau pemimpinan dan kontrol/pengawasan
serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat
digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk
sekolah) sudah dibahas. Di dalam pelaksanaan tentu masih ada
kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang
berkaitan dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan
28 Ibid, hlm. 205-206.
38
mingguan) atau yang berkaitan dengan kegiatan khusus, misalnya
menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.
Di dalam proses merealisasikan kegiatan yang telah
direncanakan setidak-tidaknya ada tiga pihak yang memiliki peran
masing-masing yang sangat penting untuk keberhasilan program
sekolah yang telah direncanakan ketiga pihak tersebut adalah kepala
sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya, serta orang tua/masyarakat
yang direpresentasikan sebagai komite sekolah/madrasah.29
5. Evaluasi
Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MMBS/M
merupakan untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang ingin
dicapai oleh sekolah/madrasah didalam melaksanakan fungsinya sesuai
rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing
sekolah/madrasah. Evaluasi tahap ini adalah evaluasi menyeluruh,
menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu
bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran
dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang
sarana prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Walaupun
demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan
fokus pada pencapaian hasil (prestasi belajar siswa).
Evaluasi prestasi siswa secara menyeluruh adalah evaluasi
terhadap pengembangan siswa baik yang bersifat kurikuler maupun
ekstra kurikuler, semua ranah kemampuan (kognitif, afektif,
psikomotor), baik untuk bidang-bidang yang sifatnya akademik
maupun non akademik.
29 Ibid, hlm. 208-209
39
6. Pelaporan
Kegiatan pelaporan30 sebenarnya merupakan kelanjutan
kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi
secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban
mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah/madrasah beserta
hasil-hasilnya. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya
bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang
untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing stake
holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Di
samping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut
pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, sungguhpun
isinya harus berdasarkan data dan informasi yang benar laporan
memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirimi
atau pembacanya.31
Dari pembahasan di atas untuk dapat meningkatkan mutu madrasah
harus melalui langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Langkah-langkah mutu pendidikan ini dilaksanakan untuk dapat
memonitoring semua kegiatan yang ada di madrasah guna perbaikan
kualitas madrasah pada tahapan berikutnya.
C. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar
merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang siap
memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan manusia dan
masyarakat indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap terhadap
perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program pendidikan
30 Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stake holder), mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.
31 Ibid, hlm. 229-231
40
yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan
terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan
tantangan yang perlu mendapat perhatian. 32
Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan
tantangan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
Mutu tidak akan habis-habisnya dibicarakan dan dituntut oleh masyarakat.
Keberhasilan sekolah membentuk opini yang positif masyarakat bahwa proses
dan hasil pembel