Manfaat Hukum di bidang Politik

Hukum dari segi politik diartikan sebagai proses-proses, patokan-patokan,

asas-asas, dan aturan-aturan yang menentukan pola-pola hubungan antara manusia

dengan manusia, manusia dengan lembaga, antara yang berkewenangan yang

mengatur dan memerintah dengan yang diatur dan diperintah, dan untuk

menanggulangi serta menyelesaikan soal-soal perbedaan kepentingan antara manusia-

manusia dan lembaga-lembaga dalam suatu pengelompokan masyarakat yang terpadu

Hubungan antara Hukum dan Politik, ada tiga asumsi :.

1. Hukum determinan atas politik

Bahwa kegiatan – kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada hukum.

Anggapan ini dipakai sebagai dasar dari mereka yng memandang hukum dari sudut

das sollen (keinginan, kaharusan, cita – cita) atau para idealis yang berpegang pada

pandangan bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala aktivitas antar

anggota masyarakat termasuk dalam segala aktivitas politik.

2. Politik determinan atas Hukum

Bahwa hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik

yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Anggapan ini dipakai sebagai

dasar dari mereka yang memandang hukum dari sudut das sein (kenyataan, realitas)

atau para penganut paham empirisme, yang memandang produk hukum sangat

dipengaruhi oleh politik.

3. Politik dan Hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang

seimbang, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu

hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum.

Kemanfaatan hukum di bidang politik dapat di ketahui apabila kita melihat

dari sudut pandang politik hukum yaitu :

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh

penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk

sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang

berwenang merumuskan politik hukum

3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum

4. Peraturan perundang-undangan yang memuaty politik hukum

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum,baik yang

akan, sedang dan telah ditetapkan

6. Pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari

politik hukum suatu negara

Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui

bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat

menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa kedailan

masyarakat. Enam wilayah kajian itu tentu saja bersifat integral satu sama lain.

Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap

ini kita ingin mengetahui apakah nilai-nilai (values) dan aspirasi yang berkembang

adalam masyarakat telah diakomodasi oleh penyelangggara nagara yang merumuskan

politik hukum atau bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting

untuk dilakukan kerena secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur

rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum

tersebut. Itu artinya, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai

dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi mnasyarakat terhadap

hukum itu akan sangat kuat.

Nilai itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum yang baik

memenuhi syarat sosiologis,filisofis,dan yuridis.

Agar resistensi masyarakat itu tidak terjadi dan syarat keberlakuan hukum terpenuhi,

para penyelenggara negara yang berwenang menarik dan merumuskan nilai-nilai dan

aspirasi itu dalam bentuk tertulis harus peka terhadap kedua hal tersebut. Namun,

disinilah letak permasalahannya, lembaga kenegaraan yang berwenang menetukan

politik hukum atau meminjam istilah Teuku Mohammad Radhie, legal framework,

yaitu sebuah kerangka umum yang memberikan bentuk dan isi dari hukum suatu

negara bukan lembaga yang genuine dari berbagai kepentingan. Di dalam lembaga-

lembaga negara itu berkumpul bebrbagai kelompok kepentingan yang terkadang lebih

mementingkan aspirasi kelompoknya daripada aspiarasi masyarakat secara umum.

Politik hukum yang tetap meliputi antara lain :

1. Ada satu kesatuan sistim hukum Indonesia

2. Sistim hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi –

sendi Pancasila dan UUD 1945.

3. Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negara

tertentu berdasarkan suku,ras, atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata –

mata didasarkan kepada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan

persatuan bangsa.

4. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.

5. Hukum adat dan hukum tak tertulis lainnya diakui sebagai sub sistim hukum

nasional sepanjang nyata – nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan

masyarakat.

Dalam hal ini kita dapat melihat dan memberikan contoh berupa Peraturan

daerah yang dibuat oleh penyelenggara daerah yakni gubernur dalam alat

perlengkapan daerah lainnya. Peraturan daerah ini dapat dicontohkan oleh Daerah

Istemewa Aceh yang mendapat ototnomi daerah berupa peraturan yang megacu pada

hukum Islam yakni rohaniah dari masyarakat. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut

harus mengacu pada politik hukum di Indonesia yakni berdasarkan UUD 1945 dan

Pancasila.

Pada tahap inilah disiplin politik hukum mengajak kita untuk mengetahui

bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus

dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik. Ditambah lagi, subsistem politik

dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsitem politik

memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini

mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada

kedudukan yang lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang

lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau

kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling

bersaingan.

Dari asumsi dasar ini lah hendak mengatakan bahwa hukum tidak boleh

diterima begitu saja secara apa adanya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang

bersifat non-hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk

dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini menjadi wilayah kajian kedua, ketiga,

dan kelima dari disiplin politik hukum. Adapun wilayah kajian yang keempat

merupakan konsekuensi logis dari wilayah kajian politik hukum kedua dan ketiga.

Pada wilaytah kajian keempat kiata akan mengetahui pada tataran peraturan

perundang-undangan yan aman sutau kebijakan hukum sebuah negara dapat

ditemukan.

Pada wilayah kajian keenam yang sebenarnya berkaitan erat dengan wilayah

kajian kelima, disiplin politik hukum mengajak untuk mengkritisi proses pelaksanaan

dari peraturan perundang-udangan yang telah ditetapkan. Kajian ini diarahkan pada

sejauh mana peraturan perundang-undangan itu memnuhi unsur-unsur kepetutan

untuk dapat diterapkan dan memenuhi juga prinsip praktisfungsional. Kajian ini bisa

dikatakan sebagai satu bentuk otokritk terhadpa kebijakan hukum yang telah

diterapkan. Otokritik ini bermanfaat untuk mengevaluasi sebuah poltik hukum dan

peraturna perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan politik

hukumtersebut.

Bila setelah dievaluasi ternyata politik hukum dan impementasinya dalam

peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

keduanya harus diperbaharui sesuai dengan rumusan yang baru. Ini dimaksudkan agar

hukum senantiasa sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat.