1

Nomor : LAP-205/PW14/1/2015 30 Mei 2015

Lampiran Hal

:

:

10 (sepuluh) Lampiran

Laporan Hasil Mapping Perjanjian

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagai

Dokumen Rencana Kinerja (Renja)

Tahun 2015.

Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 antara Penetapan Kinerja Tahun 2015, RKA/KL

dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang juga merupakan dokumen

Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan

uraian sebagai berikut :

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Dokumen anggaran tahun 2015 yaitu DIPA Nomor SP DIPA-089.01.2.450598/2015

tanggal 14 Nopember 2014 beserta RKA/KL.

4. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.

5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-130/PW14/

1/2015 tanggal 23 Februari 2015.

B. Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Mapping antara Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan RKA/KL dan analisa

kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang nantinya menjadi dokumen Rencana

Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.

2

C. Sasaran Penugasan

Sasaran penugasan adalah mapping keselarasan antara target kinerja yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis target kinerja berdasarkan

Aplikasi New IPMS.

Selain itu, juga dilakukan mapping keselarasan atas Penugasan Pengawasan (PP)

yang tertera di dalam PKP2T dengan target kinerja yang tertera di dalam RKA/KL serta

Perjanjian Kinerja.

D. Hasil Penugasan

Hasil yang diharapkan dari penugasan ini adalah keselarasan dan kesesuaian antara

target kinerja yang tertera di dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis

target kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS dengan uraian sebagai berikut :

1. Target Sasaran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan menu analisis target kinerja dalam aplikasi New

IPMS terlihat bahwa sasaran kinerja terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, namun

dijumpai adanya perbedaan besarnya target dengan uraian sebagai berikut :

No SASARAN KINERJA

TARGET

BERDASARKAN

APLIKASI NEW

IPMS

TARGET

BERDASARKAN

PERJANJIAN

KINERJA

TARGET

BERDASARKAN

RKA/KL REVISI

1 Rekomendasi Hasil

Pengawasan

88 121 122

2 Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/SPI

34 2 2

3 Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP

3 2 2

125 125 126TOTAL

Terlihat bahwa jumlah target-target berdasarkan aplikasi New IPMS berbeda dengan

jumlah target berdasarkan RKA/KL Revisi namun sama dengan target yang

ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian yang menjadi target kinerja

sebagai Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 adalah menggunakan Perjanjian

Kinerja yang disesuaikan dengan target yang tertera di dalam revisi RKA/KL.

Jumlah target rencana kinerja, target per bidang pengawasan serta anggaran yang

tersedia tahun anggaran 2015 disajikan dalam Lampiran 1.

3

2. Target Rekomendasi Strategis Per Bidang Pengawasan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 memuat target rekomendasi strategis sebanyak 125

sebelum revisi RKA/KL dan bertambah menjadi sebanyak 126 rekomendasi strategis

setelah adanya revisi RKA/KL. Rincian rekomendasi strategis per bidang

pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

Berdasarkan RKA/KL Bidang IPP ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16

rekomendasi strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil

pengawasan yaitu rekomendasi strategis bidang Perekonomian sebanyak 8 dan

Polsoskam sebanyak 8 yang didukung dengan penugasan pengawasan sebanyak

85 PP (setelah adanya revisi PP sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang

Polhukam dan PMK nomor S-198/D2/03/2015 tanggal 11 Maret 2015).

Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan

pengawasan disajikan sebagai berikut :

b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

Berdasarkan RKA/KL Bidang APD ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16

rekomendasi strategis dengan rincian sebagai berikut :

SPIP regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis yang merupakan

rekomendasi strategis pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pembinaan Tata Kelola APIP sebanyak 2 rekomendasi strategis yang

merupakan rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP.

4

Hasil Pengawasan regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis dan

hasil pengawasan keuangan daerah sebanyak 10 rekomendasi strategis yang

keseluruhannya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan.

Untuk mendukung rekomendasi strategis tersebut dilaksanakan sebanyak 151

PP.

Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan

pengawasan disajikan sebagai berikut :

c. Bidang Akuntan Negara (AN)

Berdasarkan RKA/KL Bidang AN ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 34

rekomendasi Strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil

pengawasan yaitu rekomendasi strategis hasil pengawasan korporasi sebanyak

14 dan hasil pembinaan korporasi sebanyak 20 yang didukung dengan

penugasan pengawasan sebanyak 49 PP.

Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan

pengawasan disajikan sebagai berikut :

5

d. Bidang Investigasi

Berdasarkan RKA/KL Bidang Investigasi ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 59

rekomendasi Strategis yang yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis

hasil pengawasan berasal dari audit investigasi, PKKN, keterangan ahli, HKP,

Klaim, penyesuaian harga, kajian pengawasan, sosialisasi anti korupsi, FCP dan

koordinasi pengawasan dengan penugasan pengawasan sebanyak 59 PP.

Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan

pengawasan disajikan sebagai berikut :

Target rekomendasi strategis secara rinci dijelaskan dalam lampiran 2 dan rincian

pengugasan pengawasan disajikan dalam lampiran 3, 4 dan lampiran 5.

3. Target Rekomendasi Strategis dan Penugasan Pengawasan

Berdasarkan aplikasi New IPMS, 3 kelompok rekomendasi strategis dipecah lebih

lanjut menjadi 19 uraian rekomendasi strategis yaitu :

6

a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 12 uraian rekomendasi

strategis.

b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI terbagi menjadi 6 uraian

rekomendasi strategis.

c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP hanya terdiri 1 uraian rekomendasi

strategis.

Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 11

uraian rekomendasi strategis dari 3 kelompok besar rekomendasi strategis yaitu :

a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 9 uraian rekomendasi

strategis, diantaranya terdapat 3 uraian rekomendasi strategis yang sama

dilaksanakan oleh bidang yang berbeda yaitu :

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum

Negara yang dilaksanakan oleh bidang AN, IPP dan APD.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan yang dilaksanakan

oleh bidang AN, IPP dan APD.

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan yang dilaksanakan oleh

bidang IPP dan APD.

b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi

strategis yaitu rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP Pemda.

c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi

strategis yaitu rekomendasi pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemda.

Rekomendasi strategis hasil pengawasan yang terdiri dari 9 uraian rekomendasi

strategis dengan target setelah revisi DIPA dan RKA/KL sebanyak 122 rekomendasi

strategis yang didukung dengan jumlah penugasan pengawasan sebanyak 344,

secara grafik disajikan sebagai berikut:

7

Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi

strategis dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan

jumlah penugasan pengawasan sebanyak 8, secara grafik disajikan sebagai

berikut :

8

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis

dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan jumlah

penugasan pengawasan sebanyak 4, secara grafik disajikan sebagai berikut :

Secara lengkap target uraian rekomendasi strategis dan penugasan pengawasan

disajikan dalam lampiran 6 dan lampiran 7.

4. Distribusi Target Rekomendasi Strategis Per Triwulan.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) tahun

2015 terlihat adanya Rencana Penerbitan Laporan (RPL) keseluruhan penugasan

pemeriksaan yang menjadi dasar target penerbitan rekomendasi strategis per

triwulan yaitu sebagai berikut :

No Bidwas Indikator Kinerja Triwulan

1 2 3 4

I. Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan

1 AN Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

- - 1 -

APD Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

- - - 1

IPP Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

- 4 - -

2 AN Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi - 1 - 21

3 AN Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Korporasi

- 7 2 2

APD Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah

- - - 4

IPP Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat

- 2 4 4

4 APD Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan - - 1 2

IPP Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1 1 - -

5 APD Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah - - - 3

9

No Bidwas Indikator Kinerja Triwulan

1 2 3 4

6 Invest Rekomendasi Keinvestigasian 12 10 10 17

7 Invest Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan - - - 4

8 Invest Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L - - - 6

9 APD Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi - 1 - -

II. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

1 APD Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda - - - 2

III. Rekomendasi Strategis Pembinaan Kapabilitas APIP

1 APD Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

- - - 2

JUMLAH 13 26 18 68

Secara grafik distribusi uraian rekomendasi strategis per bulannya disajikan sebagai

berikut :

Rincian secara lengkap disajikan dalam lampiran 8.

5. Rencana Penugasan, Hari Penugasan dan Rencana Penyerapan Anggaran

Penugasan.

Berdasarkan PKP2T revisi pertama Tahun 2015 terdapat penugasan pengawasan

sebanyak 344 PP dengan jumlah hari pemeriksaan sebanyak 17.595 HP dengan

jumlah anggaran sebesar Rp2.290.692.000,00. Namun setelah dilakukan revisi DIPA

dan RKA/KL bertambah dengan 12 kelompok besar penugasan pengawasan yang

belum dirumuskan jumlah PP nya dan diperkirakan memerlukan sebanyak 2.115 HP

dengan tambahan anggaran sebesar Rp1.382.240.000,00. Dengan demikian sampai

dengan disusunnya laporan ini jumlah penugasan pengawasan adalah sebanyak

10

356 PP dengan hari pemeriksaan sebanyak 19.710 HP yang didukung anggaran

sebesar Rp3.672.932.000,00.

Uraian penugasan pengawasan, hari pemeriksaan dan rencana penyerapan

anggaran setiap bulannya disajikan sebagai berikut :

No Bulan Jumlah PP Jumlah HP Jumlah Anggaran

1 Januari 35 1.056 92.702.450,00

2 Februari 16 1.006 179.254.029,00

3 Maret 17 976 128.021.855,00

4 April 26 1.518 227.520.730,00

5 Mei 16 750 97.908.795,00

6 Juni 23 1.287 182.773.600,00

7 Juli 8 260 49.224.313,00

8 Agustus 17 1.031 122.876.986,00

9 September 74 3.935 370.729.530,00

10 Oktober 25 1.193 149.457.473,00

11 Nopember 4 200 17.448.530,00

12 Desember 83 4.583 672.773.710,00

13 Belum ditentukan (kode 99)

12 2.115 1.382.240.000,00

Jumlah 356 19.710 3.672.932.000,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa setelah terjadi revisi DIPA dan RKA/KL, anggaran

yang tersedia untuk penugasan pemeriksaan sangatlah terbatas terlihat dari rata-

rata setiap penugasan hanya sebesar Rp6.658.988,37 (Rp2.290.692.000,00 : 344).

Hal ini disebabkan anggaran tambahan sebesar Rp1.382.240.000,00 yang nantinya

dipergunakan untuk 12 kelompok besar penugasan pengawasan belum dapat

dipergunakan dikarenakan mata anggaran pembiayaannya berupa belanja

konsumsi.

Selain itu distribusi penugasan juga tidak merata setiap bulannya sehingga akan

terjadi penumpukan penugasan di bulan-bulan tertentu yang dampak akhirnya

adalah penumpukan rekomendasi strategis yang dihasilkan. Secara grafik distribusi

penugasan, hari penugasan dan rencana penyerapan anggaran disajikan sebagai

berikut:

11

Secara rinci rencana penugasan, hari penugasan dan rencana penyerapan

anggaran penugasan disajikan dalam lampiran 9 dan lampiran 10.

E. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Dalam pelaksanaan penugasan pengawasan, rencana kinerja, pengukuran kinerja

tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami beberapa

kendala-kendala diantaranya :

1. Minimnya anggaran pengawasan yaitu sebesar Rp6.658.988,37 per penugasan

dapat berdampak kepada kualitas hasil pengawasan dan rekomendasi strategis

yang diberikan, hal ini disebabkan tambahan anggaran setelah revisi DIPA dan

RKA/KL sebesar Rp1.382.240.000,00 belum dapat dipergunakan.

2. Sampai dengan saat ini, Rencana Strategis BPKP tahun 2015 – 2019 masih belum

final sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat belum dapat menyusun

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 -2019, hal ini juga

berdampak kepada rencana kinerja tahun 2015 juga belum dapat disusun.

Sementara itu, Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat hanya

12

memuat target kinerja output berupa rekomendasi strategis dan belum menjelaskan

target kinerja outcome yang merupakan ukuran kinerja unit kerja.

3. Pengukuran kinerja juga belum dapat dilakukan melalui aplikasi New IPMS,

dikarenakan aplikasi tersebut belum menampung informasi sebagaimana Format

Laporan Bulanan yang mengacu pada surat Sekretaris Utama Nomor S-

95/SU/01/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Format dan Penyampaian Laporan

Bulanan Pelaksanaan RKT serta Laporan Triwulan yang berisikan target dan

realisasi outcomes belum dapat dipenuhi informasinya melalui aplikasi New IPMS.

4. Pengukuran kinerja kegiatan Non PKP2T belum jelas, dikarenakan kegiatan Non

PKP2T yang dilaksanakan masing-masing bidang pengawasan tidak mencantumkan

Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) dan rekomendasi strategis yang akan

diberikan, sehingga belum dapat diinput dalam aplikasi New IPMS.

5. Belum dirumuskan unsur-unsur dari Rekomendasi Strategis pada masing-masing

Rendal terkait penugasan yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP yang menjadi

target kinerja tahun 2015.

6. Target Kinerja berupa Rekomendasi Strategis sulit dicapai dikarenakan hal-hal

sebagai berikut:

Untuk Bidang IPP terjadi kendala yaitu dari target 16 rekomendasi strategis

merupakan rekomendasi strategis atas kegiatan, program yang dilaksanakan oleh

Kementerian/lembaga terkait di daerah. Sedangkan rekomendasi strategis yang

diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar hanya bersifat rekomendasi strategis

dukungan ke Rendal pusat dan Rendal pusat atas dasar kompilasi laporan audit

seluruh perwakilan yang memberikan rekomendasi strategis kepada

Kementerian/Lembaga terkait.

Bidang Investigasi dengan target Rekomendasi Strategis sebanyak 59

Rekomendasi Stategis yang jumlahnya sama dengan jumlah penugasan

pengawasan yang dilakukan yaitu 59 PP dimana penugasan di Bidang Investigasi

hanya terdiri dari Audit Investigasi, PKKN, Keterangan Ahli, HKP, Klaim dan

Penyesuaian Harga, Kajian Pengawasan, Sosialisasi Anti Korupsi, FCP dan

Koordinasi Hasil Pengawasan, sehingga untuk satu kelompok/jenis penugasan

yang sama sebaiknya hanya menghasilkan 1 (satu) rekomendasi strategis.

13

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan rencana

kinerja, target dan pengukuran kinerja serta ketersediaan anggaran pengawasan DIPA

dan RKA/KL yaitu sebagai berikut :

1. Sambil menunggu Renstra BPKP Tahun 2015 – 2019 final dan penyusunan Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, maka perlu ditetapkan

rencana kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan RKA/KL

tahun 2015 yaitu :

No Uraian Rekomendasiasi Strategis Target RS Penugasan Pengawasan (PP)

I. Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan 122 344

1.a.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

1 2

b. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

4 28

c. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

1 55

2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 22 27

3.a.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Korporasi

11 20

b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah

4 27

c. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat

11 56

4.a. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 3 21

b. Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 2 13

5 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah

3 26

6 Rekomendasi Keinvestigasian 49 49

7 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan

4 4

8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 6 6

9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

1 10

II. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

2 8

1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

2 8

III. Rekomendasi Strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

2 4

1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2 4

Jumlah 126 356

Untuk tambahan anggaran sebesar Rp1.382.240.000,00 sebanyak 1 rekomendasi

strategis dengan penugasan pengawasan sebanyak 12 kelompok besar sementara

14

dimasukkan dalam rekomendasi strategis "Perbaikan Kinerja Program Pembangunan

Pusat" yang dilaksanakan oleh seluruh bidang pengawasan, sedangkan sisanya

sebanyak 10 rekomendasi strategis dilaksanakan oleh bidang IPP dengan

penugasan pengawasan sebanyak 44 PP.

2. Dengan adanya revisi anggaran tahun 2015 khususnya untuk anggaran pengawasan

berdampak kepada anggaran masing-masing PKPT yang mana anggaran per

Penugasan Pengawasan (PP) turun mulai dari 29% sampai dengan 48%. Sementara

itu, untuk tambahan anggaran pengawasan sebesar Rp1.382.240.000,00 dengan

Penugasan Pengawasan (PP) sebanyak 12 kelompok besar belum dapat

dipergunakan. Dengan demikian laporan ini sekaligus merupakan laporan

pelaksanaan revisi PKP2T tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

G. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa rekomendasi dan saran yang dapat kami

sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan penyesuaian target

kinerja antara perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan RKA/KL tahun 2015

(termasuk revisinya) dan penyesuaian di dalam aplikasi New IPMS yang perlu

didampingi/dikonsultasikan kepada Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Pusat

termasuk penyesuaian anggaran per Penugasan Pengawasan (PP).

2. Masing-masing bidang pengawasan agar senantiasa berkoordinasi dengan unit

rendal masing-masing Penugasan Pengawasan (PP) untuk dapat merumuskan

bentuk dan wujud rekomendasi strategis yang akan diberikan.

3. Rekomendasi strategis untuk Penugasan Pengawasan (PP) keinvestigasian agar

dipertimbangkan kembali target kinerjanya dikarenakan target rekomendasi strategis

sebanyak 59 sama dengan jumlah PP yang akan dilaksanakan di tahun 2015. Hal ini

mengingat penugasan keinvestigasian hanya terbagi dalam kegiatan audit

investigasi, PKKN, keterangan ahli, HKP, Klaim, penyesuaian harga, kajian

pengawasan, sosialisasi anti korupsi, FCP dan kordinasi pengawasan.

4. Untuk penambahan anggaran setelah revisi DIPA dan RKA/KL sebesar

Rp1.382.240.000,00 dengan Penugasan Pengawasan (PP) sebanyak 12 kelompok

besar, perlu lebih rinci diuraikan penugasannya dan kelompok rekomendasi strategis

yang akan diberikan serta diupayakan kembali revisi DIPA dan RKA/KL agar

tambahan anggaran dapat segera dipergunakan.

15

5. Melalui Rendal Pusat, diusulkan untuk meninjau kembali penugasan pengawasan

tahun 2015 dan dilakukan revisi sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan

Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. Hal ini mengingat banyaknya

permintaan dari instansi vertikal di daerah maupun pemerintah daerah kepada

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan misalnya probity audit.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan Fadjar Irawan NIP 19620310 198302 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BPKP

2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK (selaku Deputi Pembina)