LAPORAN KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI PAPUA BARAT

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016-2017 TANGGAL 10 – 14 AGUSTUS 2017

KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

14 AGUSTUS 2017

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau

Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya

Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini

diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang

memperoleh status otonomi khusus.

Secara geografis, wilayah Provinsi Papua Barat sebelah Timur berbatasan dengan

Provinsi Papua, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Banda, sebelah Barat

berbatasan dengan laut Seram, Provinsi Maluku, sebelah Utara berbatasan dengan

Samudera Pasifik.

Provinsi ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan,

hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja

Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor

dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di

kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi

salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang

berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur

Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai

500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000

ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam

di dunia oleh tim ekspedisi speologi Perancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung

Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai

kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan

misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.

Pada tanggal 16 Desember s/d 20 Desember 2016 telah dilaksanakan kegiatan

kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dengan agenda :

Kunjungan dan Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait

dengan permasalahan ketenagalistrikan dan upaya peningkatan rasio

elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Papua Barat;

Kunjungan dan Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait

dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG;

Kunjungan dan Pertemuan dengan PT Pertamina EP dan KKKS seperti BP

Berau, Petrochina dan Petrogas

Kunjungan ke lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan

pengembangan energi baru dan terbarukan;

Dari hasil kunjungan tersebut tedapat beberapa hal yang penting dan krusial untuk

dipantau tindaklanjutnya yang secara detil tercantum dalam kerangka acuan kerja ini.

B. DASAR HUKUM KUNJUNGAN

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN

Maksud dan Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua

Barat adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung

perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini meliputi :

a. Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung

perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan

hidup serta riset dan teknologi

b. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Papua Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,

distribusi dan harga BBM dan Gas, kelistrikan, lingkungan hidup serta

riset dan teknologi

c. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah

dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang

dihadapi oleh masyarakat di daerah.

d. Mendapat informasi terkini tentang proses yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah atas kejadian kerusakan trumbu karang oleh Kapal

Caledonia berbendera Negara Bahama.

e. Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI pada tanggal

16-20 Desember 2016.

D. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 10

s/d 14 Agustus 2016 dengan lokasi kunjungan ke Provinsi Papua Barat. Adapun

agenda tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Pertemuan Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Dinas Pertambangan

Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Direksi

PT PLN (Persero), Direksi PT Pertamina (Persero), GM PT Pertamina (Persero)

Marketing Operation Region (MOR) VIII.

2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero), Direktur Pembinaan Program

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Sekjen DEN.

3. Pertemuan dengan Kepala atau Wakil SKK Migas beserta Pimpinan KKKS di area

provinsi Papua Barat.

4. Pertemuan dengan Bupati Raja Ampat, unsur Muspida, PT Pertamina (Persero),

PT. PLN (Persero)

5. Peninjauan kondisi secara random ke desa Maiboh terdekat di kabupaten Sorong

yang termasuk dalam catatan laporan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI sebagai

bagian dari 2.500 Desa yang belum teraliri listrik oleh PT PLN (Persero) di provinsi

Papua Barat.

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat adalah

melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan

Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi

(RISTEK) serta ketenagalistrikan,

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi

untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait,

khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

Adapun Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar terlampir.

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA MASA RESES

KE PROVINSI PAPUA BARAT

Kegiatan Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI pada tanggal 10 - 14 Agustus 2017

dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

A. PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN MITRA KERJA

1) Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan perwakilan muspida menyampaikan

informasi terkini dan beberapa hal yang membutuhkan perhatian dan dukungan

dari Komisi VII DPR RI dan mitra kerja terkait, yaitu :

a. Diakui oleh Wakil Gubernur bahwa peran dan kontribusi SKK Migas dan

KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat cukup memadai meskipun

belum mencapai pemenuhan kebutuhan daerah.

b. Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus sesuai UU No. 35

Tahun 2008, yang memperoleh dana Pembiayaan Pembangunan senilai

2,7 Triliun Rupiah, harus berfikir keras mencari alternatif sumber dana

pembangunan mengingat fasilitas otsus akan berakhir di tahun 2021

c. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPRD sedang

membahas pembentukan Perusda untuk bisa menjadi sumber

penghasilan bagi daerah melalui pemanfaatan kemitraan dengan dunia

usaha di wilayah Papua Barat, misalnya dengan menjadi mitra usaha

perusahaan KKKS, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero).

d. Terkait Participating Interest (PI) sebesar 10%, saat ini Pemerintah

Provinsi Papua telah memiliki PI di Genting Oil yang telah

menandatangani POD 1. Diharapkan bahwa KKKS yang akan

mendapatkan perpanjangan kontrak atau lahan baru, bisa memberikan

kesempatan serupa berupa PI 10% bagi Pemprov Papua Barat.

e. Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat menghendaki perhatian dari PT

Pertamina (Persero) untuk dapat membangun Depo BBM di Papua Barat

dan penambahan SPBU di Manokwari dan Kota Sorong, agar memberikan

nilai tambah yang lebih tinggi bagi stakeholders di Papua Barat

f. BBM di Kabupaten Raja Ampat belum 1 harga. Baru di 5 Kabupaten yaitu

Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fak Fak. Juga

belum ada SPBU milik PT Pertamina (Persero) di Raja Ampat. Persoalan

listrik juga masih belum memadai secara kapasitas dan belum 24 jam

secara kuantitas dan kualitas. Juga sebagai destinasi wisata yang sudah

terkenal di dalam dan luar negeri, perlu mendapat perhatian juga dalam

hal BBM untuk transportasi kapal, dimana saat ini premium dibeli dg

harga 15-25 ribu rupiah per liter agar harga sewa kapal menjadi lebih

murah dan sebagai akibatnya bisa meningkatkan jumlah kunjungan

wisata ke Raja Ampat.

g. Kabupaten Sorong telah memiliki Perusda dan telah bermitra dengan

Petrogas, Pertamina EP. Pihak PemKab Sorong meminta kepada mitra

Komisi VII DPR RI untuk membantu dan merespons isu mengenai :

Pengajuan ijin penambahan SPBU di Kabupaten Sorong belum

mendapat tanggapan meskipun sudah hampir 2 tahun

Harga Gas LPG Tabung 12 kg mencapai 500ribu menjelang akhir

tahun

Mengharapkan agar Perusda mendapat kesempatan lebih baik

lagi dalam bermitra dengan KKKS, PT Pertamina (Persero)

maupun PT PLN (Persero)

Mengharapkan alokasi gas yang diberikan BP Tangguh kepada

Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 20 MMCFD dapat dibagi

juga ke Kabupaten Sorong

h. Aspirasi 7 suku di Kabupaten Bintuni untuk bisa mendapat kesempatan

melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagai mitra kerja KKKS yang berada

di wilayah Bintuni

2) Tanggapan dari PT Pertamina (Persero)

Merespons beberapa hal yang telah disampaikan Pemerintah Provins Papua Barat,

PemKab Sorong serta DPRD Provinsi Papua Barat, pihak PT Pertamina (Persero)

yang diwakili oleh GM MOR VIII menyampaikan sebagai berikut :

a. Pada saat ini di Papua Barat terdapat 11 SPBU Reguler, 25 SPBU Kompak,

7 SPBU Mini, 12 SPBU Nelayan dan 15 Agen Minyak Tanah.

b. Program BBM 1 Harga di Provinsi Papua Barat, baru dilaksanakan di 5

Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota yang ada, yaitu Kota

Manokwari, Kota Sorong, Kab Sorong dan Kab Fak Fak. Adapun program

BBM 1 Harga untuk wilayah Papua Barat ke depan, sebagaimana chart di

bawah ini.

3) Tanggapan dari PT PLN (Persero)

a. Provinsi Papua saat ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 330 MW dan

akan bertambah 150 MW pada tahun 2019. Secara garis besar sistem

kelistrikan di Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

b. Program Papua Terang ditargetkan akan menjamin 100% seluruh desa

akan teraliri listrik pada tahun 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

c. Khusus mengenai Kabupaten Raja Ampat, saat ini kapasitas listrik disana

sebesar 2,5 MW dengan beban puncak 2,2-2,3 MW. Sudah on progress

adanya penambahan 10 MW PLTG dan akan beroperasi di mid 2018.

d. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan tentang formulasi penetapan biaya

pemasangan baru bagi pelanggan oleh PT PLN (Persero) sebagai berikut :

DAYA (Watt) Biaya POKOK SLO TOTAL (Rp)

450

900

1.300

2.200

453.000

910.000

1.259.000

2.131.000

40.000

60.000

95.000

110.000

493.000

970.000

1.354.000

2.241.000

4) Tanggapan dari SKK Migas

Pihak SKK Migas menjelaskan bahwa Participating Interest di atur dalam Permen

Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa PI 10% bisa diberikan

kepada BUMD untuk POD 1 dan juga POD 2 pada saat dilakukan perpanjangan.

5) Tanggapan dari Kementerian LHK

Tentang kerusakan trumbu karang yang diakibatkan oleh Kapal Caledonia yang

berbendera Bahama, saat ini sedang dalam proses menempuh jalur hukum

international. Telah beberapa kali bertemu dengan pihak konsorsium asuransi yang

menjamin Kapal Caledonia tersebut, namun belum berhasil menetapkan titik temu

angka kerugian. Jumlah kerugian menurut perhitungan Pemerintah yang

direpresentasi dari 3 (tiga) institusi yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian LHK dan Kementerian Pariwisata adalah 6,1 Triliun Rupiah.

B. PERTEMUAN DENGAN PT PLN (PERSERO), DIREKTUR KETENAGALISTRIKAN -

KEMENTERIAN ESDM DAN SEKJEN DEN

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan siang hari dengan Pemerintah

Provinsi Papua Barat, untuk mendalami 3 (tiga) hal yaitu Progress Pembangunan

Program 35.000 MW, Program Papua Barat Terang dan Rencana Penuntasan 2.500

desa yang belum teraliri listrik di wilayah Maluku dan Papua (bukan di Papua Barat

sendiri seperti dicatat dalam laporan kunker terdahulu).

1) Progress Pembangunan Program 35.000 MW

Rencana Pembangunan Pembangkit dalam rangka implementasi Program 35.000

MW di Provinsi Papua Barat berdasarkan penjelasan dari Direktur Regional Maluku

Papua PT PLN (Persero) meliputi :

a) COD 2018, dilaksanakan di Kab. Raja Ampat – 10 MW PLTMG, di Kota

Manokwari – 20 MW PLTMG Manokwari-1, di Kab. Sorong – 30 MW PLTMG

Sorong-1, Kab. Teluk Bintuni – 10 MW PLTMG Bintuni, Kab. Fak Fak – 10

MW PLTMG Fakfak-1, Kab. Kaimana – 10 MW PLTMG Kaimana

b) COD 2019, dilaksanakan di Kab. Sorong – 20 MW Sorong-2, 20 MW PLTMG

Manokwari-2

c) COD 2020, dilaksanakan di Kab. Fak Fak – 10 MW PLTMG Fakfak-2

2) Program Papua Barat Terang

Program Papua Barat Terang, terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

a) Ring 1 : Melistriki 4 Ibukota Kabupaten yang belum teraliri listrik PLN di

tahun 2016 – 2017

b) Ring 2 : Melistriki 199 Kecamatan dalam periode 2017-2019

c) Ring 3 : Melistriki 910 Desa dalam periode 2017-2019

3) Program Listrik Desa

Dalam rangka melaksanakan Program Listrik Desa, PT PLN (Persero) melaksanakan

pola KSO, dimana Konsep KSO :

Aset dimiliki oleh Pemda Pengoperasian dilakukan PLN dan Pemeliharaan

dilakukan PLN.

Aset dimiliki oleh Pemda Pengoperasian dilakukan PLN Pemeliharaan

dilakukan Pemda.

4) Pada kesempatan pertemuan ini juga dihadirkan Kepala Desa dari Desa Gunung

Maiboh yang saat ini sudah dipasangkan transmisi listrik dan ditargetkan akan

menyala pada Oktober 2017.

C. PERTEMUAN DENGAN SKK MIGAS DAN KKKS DI PAPUA BARAT

1) Informasi Umum Kegiatan SKK Migas dan KKKS di Papua Barat

Kantor SKK Migas Perwakilan Papua Maluku meliputi 4 Provinsi dan 12

Kabupaten/Kota dengan jumlah KKKS 45 Perusahaan, terdiri dari 6

Produksi, 4 POD, 18 Eksplorasi dan 17 Proses Terminasi

Kontraktor KKKS di wilayah Kepala Burung dan sekitarnya terdiri dari 13

perusahaan sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini

2) Secara khusus dalam pertemuan ini didalami tentang progress pembangunan

Train 3 BP Tangguh dan Petrogas Basin.

a) Train 3 BP Tangguh

• Train 3 BP Tangguh merupakan salah satu proyek energy

terbesar di Indonesia

• Sumber daya alam gas kelas dunia di Teluk Bintuni, Papua

Barat

• Proses pembangunan Tangguh LNG mengikuti prinsip-prinsip

yang dinyatakan dalam AMDAL

• 4 institusi keuangan domestik terlibat dalam pembiayaan

proyek Tangguh expansion: BNI, Mandiri, BRI dan Indonesian

Infrastructure Finance (IIF)

• Dengan Train 3, Tangguh LNG sebagai produsen gas terbesar

di Indonesia dengan 2.1 BCFD atau 360 mboed

• Terkategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional pada 16

Juni 2017 sesuai Perpres 58/2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

b) Petrogas Basin

3) SSSSSSSS

D. PERTEMUAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DAN MITRA KERJA

Dalam paparan dan diskusi ini tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, tetapi

diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertambangan, Dinas

Kehutanan dan beberapa mitra Komisi VII DPR RI antara lain Direktur Hulu PT

Pertamina (Persero), Direktur Perlindungan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kementerian LHK .

Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 24 Distrik, 117 Desa/Kampung dan 4 Kelurahan.

80% Laut dan 20% Daratan dengan luas wilayah 46.380 km persegi.

Terdapat 3 (tiga) isu strategis yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu :

1) Harga BBM di Kabupaten Raja Ampat belum masuk di dalam Program BBM 1 Harga,

sehingga harga penjualan premium disini berkisar antara 12-20 ribu per liter

2) Pasokan Listrik di Kabupaten Raja Ampat sebagai icon pariwisata sangat

dibutuhkan. Saat ini PT PLN (Persero) merencanakan penambahan 10MW yang

akan COD di tahun 2018

3) Usulan penambahan panjang Run Way Lapangan Terbang Raja Ampat dari 1.400

meter menjadi 2.200 meter

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan memperhatikan paparan, masukan dan diskusi dari hasil kegiatan Kunjungan Kerja

Masa Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat pada tanggal 10-14 Agustus 2017,

dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Provinsi Papua Barat yang memiliki kekayaan alam yang besar, namun belum

dirasakan langsung kemanfaatannya oleh masyarakat, memerlukan perhatian yang

nyata dalam hal ketersediaan BBM, Pasokan Listrik dan mengikutsertakan Perusda

atau masyarakat secara langsung dalam ikut berperan membangun wilayah agar

sumber daya alam sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang

dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat

2. Perlu dilaksanakan RDP dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan PT Pertamina

(Persero) untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan BBM 1 Harga dan Gas Rumah

Tangga 1 Harga.

3. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum atas pemenuhan BBM di setiap

Provinsi, perlu dilaksanakan RDP dengan PT Pertamina (Persero) dengan

menghadirkan tiap GM MOR I smpai MOR VIII, untuk memberikan paparan tentang

Roadmap Pembangunan Tangki BBM, Depo BBM dan SPBU di setiap provinsi

berdasarkan asas kelayakan dan keadilan.

4. Untuk memastikan pelaksanaan dari rencana PT PLN (Persero) di Papua Barat,

Komisi VII DPR RI perlu memonitor secara berkala agar antara rencana dengan

pelaksanaan bisa berjalan sesuai.

5. Perlu dilaksanakan Raker dengan Menteri LHK terkait permintaan penambahan

panjang Run Way Bandara Udara Raja Ampat karena area ekstension masuk dalam

koridor Cagar Alam yang berada di bawah kewenangan Kementerian LHK dan

progress tuntutan Pemerintah Indonesia atas kerusakan trumbu karang yang

diakibatkan oleh Kapal Pesiar Caledonia milik Bahama

6. Melaksanakan pendalam atas pelaksanaan Train 3 BP Tangguh melalui RDP dengan

BP Tangguh dan Kunjungan Kerja Spesifik ke area wilayah kerja BP Tangguh di

Kabupaten Teluk Bintuni

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat,

untuk menjadi masukan dan pertimbangan Komisi VII DPR RI dalam menetapkan langkah

dan tindaklanjut dalam menoptimalkan peran dan fungsinya di bidang pengawasan,

legislasi, anggaran dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dapat menghantarkan kita

menuju pintu gerbang kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 14 Agustus 2017

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses

Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

Ir. H. Mulyadi