MASALAH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEKUAN PSSI OLEH KEMENPORA

Pencarian Masalah

Berbagai ironi masih terus melingkupi persepakbolaan Indonesia.

Sepak bola gajah dalam laga PSS Sleman dan PSIS Semarang pada

Oktober lalu hanyalah satu contoh yang semakin menegaskan bahwa

akar permasalahan sepak bola nasional tidak pernah sepenuhnya teratasi.

Maklum saja, isu suap, judi, tunggakan gaji pemain, kerusuhan antar

suporter, tawar-menawar skorsing, hingga pengaturan skor adalah cerita

lama yang sering kali terulang dalam kancah sepak bola Indonesia.

Permasalahan sepak bola menjadi makin kompleks saat olahraga

favorit rakyat ini justru dipolitisasi dan dijadikan komoditi pengeruk materi.

Sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab terkait karut-marut

sepak bola nasional, PSSI tak pelak menjadi sasaran tuntutan untuk

direvolusi.

Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintahan

menggunakan hak konstitusional dimilikinya untuk tidak lagi mengakui

kepengurusan PSSI, hasil Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya, yang

menetapkan Lanyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surat keputusan yang

ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga itu, tidak hanya

membekukan kepengurusan PSSI, tetapi juga secara bulat ikut pula

membekukan kelembagaan PSSI. Atas keputusan kontroversialnya itu,

Menteri Pemuda dan Olahraga, bahkan menegaskan bahwa pemerintah

sama sekali tak pernah takut pada ancaman sanksi yang akan dijatuhkan

FIFA.

Pendefinisian Masalah

Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintahan

menggunakan hak konstitusional dimilikinya untuk tidak lagi mengakui

kepengurusan PSSI, hasil Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya, yang

menetapkan Lanyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surat keputusan yang

ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga itu, tidak hanya

membekukan kepengurusan PSSI, tetapi juga secara bulat ikut pula

membekukan kelembagaan PSSI. Atas keputusan kontroversialnya itu,

Menteri Pemuda dan Olahraga, bahkan menegaskan bahwa pemerintah

sama sekali tak pernah takut pada ancaman sanksi yang akan dijatuhkan

FIFA.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada April 2015 karena

rekomendasi soal kepemilikan dua klub oleh satu pemilik diabaikan. PSSI

menghentikan kompetisi Liga Bank Nasional Qatar (dulu bernama Liga

Super Indonesia) pada pekan pertama Mei 2015 setelah pemerintah tidak

mengizinkan kompetisi dengan 18 klub. Pemerintah tidak

merekomendasikan dua tim (Persebaya dan Arema Cronus) dan hanya

memberi rekomendasi pada 16 klub yang dinilai memenuhi syarat untuk

mengikuti kompetisi.

Berdasarkan audit terhadap semua klub peserta kompetisi Liga

Super Indonesia, hanya lima yang menurut Kemenpora memenuhi

persyaratan pada awal tahun ini. Persebaya dan Arema Cronus tidak

direkomendasikan oleh Kemenpora sampai menjelang kompetisi digelar

April 2015. Namun PSSI tetap menyertakan dua klub itu, sehingga

pemerintah membekukan PSSI.

Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) atau badan

sepak bola dunia akhirnya menjatuhkan sanksi dan melarang Indonesia

mengikuti seluruh kompetisi internasional akibat adanya intervensi

pemerintah ikut campur mengurusi kompetisi. Sanksi akan dijatuhkan

pada 29 Mei 2015 bersamaan dengan pemilihan Presiden FIFA

Spesifikasi Masalah

Kebijakan Menteri Imam Nahrawi, serta merta mendapat sorotan

berbagai pihak, terutama kalangan pecinta sepakbola tanah air. Tapi

Imam Nahrawi balik menanggapi bahwa apa kebijakan ditempuhnya demi

untuk kebaikan PSSI dan prestasi olahraga sepakbola di masa-masa akan

datang.

Menteri Pemuda dan Olahraga bisa saja berdalih seperti itu, tetapi

kalangan dari pengelola persepakbolaan nasional tetap saja menudingnya

sebagai bagian dari intervensi pemerintah terhadap institusi PSSI, apalagi

Imam Nahrawi melatari dalihnya karena ada keinginan menumpas

permasalahan PSSI dari akarnya. Dan menumpas akar yang dimaksud

tentu ditujukan pada para pengurus PSSI hasil Kongres Luar Biasa yang

tak lain adalah mereka dari orang-orang yang itu-itu juga. Yaitu mereka

para pengelola PSSI sebelum-sebelumnya.

Mungkin mereka itulah yang disebut Imam Nahrawi senagai akar

yang mestinya ditumpas, karena dituding sebagai biang kerok kegagalan

prestasi persepakbolaan nasional beberapa tahun terakhir. Sebab itu

Menteri Pemuda dan Olahraga, secara tegas menolak tudingan intervensi.

Harus dibedakan antara intervensi dan keinginan membenahi

Pada ujung akhir keseluruhannya sangat ditentukan bukan pada

dalih, tetapi pada siapa yang sedang berada di kekuasaan dan sedang

memiliki kuasa. Apakah benar semata karena maksud ingin membenahi

PSSI ataukah karena memang tidak sejalan dengan pengurus PSSI

terpilih.

Perlu ada penyelesaian secara terstruktur setelah bertahun-tahun

waktu terbuang percuma karena para pihak yang berkepentingan tidak

mau mengesampingkan kepetingan masing-masing. sejumlah besar

pemain telah menderita terlalu lama karena klub yang tidak berkomitmen

membayar mereka. Banyak klub yang menunggak membayar gaji pemain

selama berbulan-bulan.

NAMA : TRI WAHYUDI

NO.STAMBUK : G2C1 14055

KELAS : C

PRODI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN