Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i

THE HABIBIE CENTER, 2005 1

KOMPLEKSITAS KOMPLEKSITAS MASALAH MASALAH KEUTUHAN NEGARA DAN KEUTUHAN NEGARA DAN INTEGRITAS NASIONAL INTEGRITAS NASIONAL

Sebuah Tinjauan dari Sudut ProsesSebuah Tinjauan dari Sudut ProsesNation- and State-buildingNation- and State-building

DR. Saafroedin BAHARDR. Saafroedin BAHAR

2THE HABIBIE CENTER, 2005

Materi CeramahMateri Ceramah

A.A. TeoretikalTeoretikal I. I. Empat Referensi Pokok.Empat Referensi Pokok. II.II. Apakah Integrasi Apakah Integrasi dan Integritas dan Integritas Nasional Itu?Nasional Itu? IIIIII. Mengapa Integrasi Nasional Perlu ? . Mengapa Integrasi Nasional Perlu ? IIVV. Bagaimana Memelihara Integrasi Nasional ?. Bagaimana Memelihara Integrasi Nasional ? V. Faktor-faktor yang Dapat Mengancam Integrasi Nasional.V. Faktor-faktor yang Dapat Mengancam Integrasi Nasional. VVII. Sebab-sebab terjadinya Disintegrasi Nasional dan Masalah Separatisme.. Sebab-sebab terjadinya Disintegrasi Nasional dan Masalah Separatisme. VIVIII. Bagaimana Memulihkan Kembali Integrasi Nasional ?. Bagaimana Memulihkan Kembali Integrasi Nasional ?

B.B. EmperikEmperik VIIVIIII. Tinjauan Historis Republik Indonesia.. Tinjauan Historis Republik Indonesia. IXIX. Apa Kata Cendekiawan Kita.. Apa Kata Cendekiawan Kita.

C.C. KesimpulanKesimpulan..


Referensi PokokReferensi Pokok/1/1Montevideo Convention on the Rights and Duties of Montevideo Convention on the Rights and Duties of

States, 1933.States, 1933.

Dokumen hukum internasional standar yang memuat norma Dokumen hukum internasional standar yang memuat norma tentang negara sebagai subjek utama hukum internasional.tentang negara sebagai subjek utama hukum internasional.

Dalam pasal 1 ditentukan bahwa sebuah negara terdiri dari tiga Dalam pasal 1 ditentukan bahwa sebuah negara terdiri dari tiga komponen: 1) komponen: 1) rakyatrakyat yang tetap, 2) yang tetap, 2) wilayahwilayah yang jelas batas- yang jelas batas-batasnya, dan 3) batasnya, dan 3) pemerintahpemerintah yang mampu menunaikan kewajiban yang mampu menunaikan kewajiban internasionalnya.internasionalnya.

Dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian internasional Dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian internasional dan dalam hukum nasional.dan dalam hukum nasional.


Referensi Pokok/2: NasionalismeReferensi Pokok/2: Nasionalisme

Nasionalisme adalah filsafat politik yang meyakini bahwa Bangsa Nasionalisme adalah filsafat politik yang meyakini bahwa Bangsa dapat dibentuk untuk membangun masa depan bersama, dapat dibentuk untuk membangun masa depan bersama, mengatasi keanekaragaman latar belakang rakyat. Nasionalisme mengatasi keanekaragaman latar belakang rakyat. Nasionalisme menjadi tumpuan bagi pembentukan suatu negara-nasional di menjadi tumpuan bagi pembentukan suatu negara-nasional di seluruh dunia.seluruh dunia.

Merupakan filsafat politik modern, yang lahir dalam abad ke 18, Merupakan filsafat politik modern, yang lahir dalam abad ke 18, dengan terbentuknya Amerika Serikat (1776) dan Republik dengan terbentuknya Amerika Serikat (1776) dan Republik Perancis (1789). Asia mengenal nasionalisme melalui kontak Perancis (1789). Asia mengenal nasionalisme melalui kontak dengan negara-negara Barat dalam abad ke 19 dan 20. Negara-dengan negara-negara Barat dalam abad ke 19 dan 20. Negara-negara baru di Asia dan Afrika umumnya terbentuk setelah negara baru di Asia dan Afrika umumnya terbentuk setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945).Perang Dunia Kedua (1939-1945).


Referensi Pokok/3: Teori EliteReferensi Pokok/3: Teori Elite

Sebagai kelompok kecil yang menggenggam Sebagai kelompok kecil yang menggenggam kekuasaan memutus dan menguasai sumber daya kekuasaan memutus dan menguasai sumber daya nasional, dnasional, dalam keseluruhan proses integrasi alam keseluruhan proses integrasi nasional sangat vital nasional sangat vital peranan kaum eliteperanan kaum elite..

Kaum elite tidaklah homogenKaum elite tidaklah homogen, , terdiri dari terdiri dari supra-supra-eliteelite yang sedang berkuasa yang sedang berkuasa, sub-elite, sub-elite yang yang membantu supra elitemembantu supra elite, , dan dan kontra elitekontra elite yang yang sedang menunggu untuk berkuasasedang menunggu untuk berkuasa..


Pergantian Generasi dan Pergantian Generasi dan Masalah Kemerosotan Elite:Masalah Kemerosotan Elite:

Sebuah Peringatan Sejarah di Afrika dan di Dunia Arab Sebuah Peringatan Sejarah di Afrika dan di Dunia Arab menurut Ibn Chaldunmenurut Ibn Chaldun

“ “ ...... Generasi pertama kerajaan-kerajaan itu merupakan generasi yang kuat, ...... Generasi pertama kerajaan-kerajaan itu merupakan generasi yang kuat, perkasa dan tegar dalam berjuang (fisik maupun psikis). Generasi kedua perkasa dan tegar dalam berjuang (fisik maupun psikis). Generasi kedua mereka telah terpengaruh oleh kehidupan baru yang mewah dan megah mereka telah terpengaruh oleh kehidupan baru yang mewah dan megah namun masih mewarisi sifat-sifat perjuangan pendahulunya. Generasi ketiga namun masih mewarisi sifat-sifat perjuangan pendahulunya. Generasi ketiga mereka sepenuhnya tergantung pada pelayanan orang lain. Generasi inilah mereka sepenuhnya tergantung pada pelayanan orang lain. Generasi inilah yang menjadi beban kerajaan atau negara. Di lain pihak, solidaritas sosial dan yang menjadi beban kerajaan atau negara. Di lain pihak, solidaritas sosial dan persatuan menjadi hilang karena persaingan antarklik. Sebaliknya, stratifikasi persatuan menjadi hilang karena persaingan antarklik. Sebaliknya, stratifikasi sosial dengan pelbagai struktur perjenjangannya malah makin menonjol. sosial dengan pelbagai struktur perjenjangannya malah makin menonjol. Akibatnya jiwanya pun lemah. Jika pada saat itu negara diserang musuh, maka Akibatnya jiwanya pun lemah. Jika pada saat itu negara diserang musuh, maka mereka tak akan mampu mengusirnya. Akhirnya raja terpaksa menyerahkan mereka tak akan mampu mengusirnya. Akhirnya raja terpaksa menyerahkan pertahanan negara pada kekuatan lain.”pertahanan negara pada kekuatan lain.”

(Dikutip dari disertasi Aminuddin(Dikutip dari disertasi Aminuddin Kasdi Kasdi, 2003, , 2003, Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhirf Mataram (1726-1745). Daerah pada Periode Akhirf Mataram (1726-1745). Penerbit Jendela. Jogjakarta. h. 27f.)Penerbit Jendela. Jogjakarta. h. 27f.)


Referensi Pokok/4: Paradigma Pauline H. Baker dan Referensi Pokok/4: Paradigma Pauline H. Baker dan Angeli W. Weller tentang Gagal NegaraAngeli W. Weller tentang Gagal Negara

Gagal Negara merupakan efek kumulatif dari Gagal Negara merupakan efek kumulatif dari tidak berfungsinya sistem sosial, sistem ekonomi, tidak berfungsinya sistem sosial, sistem ekonomi, serta sistem politik suatu negara.serta sistem politik suatu negara.

Gagal Negara dapat dicegah dan dapat Gagal Negara dapat dicegah dan dapat dipulihkan kembali.dipulihkan kembali.


Dalam Rangka Integrasi NasionalDalam Rangka Integrasi Nasionalperlu Ditelaah secara Khusus:perlu Ditelaah secara Khusus:

1.1. Konsep Etnik, Bangsa, dan Negara. Konsep Etnik, Bangsa, dan Negara. 2.2. Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara.Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara.3.3. Paradigma Gregory-Ellinwood tentang Hubungan Etnik Paradigma Gregory-Ellinwood tentang Hubungan Etnik

dan Pemerintah.dan Pemerintah.4.4. NasionalismeNasionalisme. . 5.5. Posisi Hak Asasi Manusia.Posisi Hak Asasi Manusia.6.6. Paradigma Mekanisme Perlindungan dan PemenuhanParadigma Mekanisme Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Asasi Manusia.Hak Asasi Manusia.


A. KONSEPTUALA. KONSEPTUAL

I. APAKAH I. APAKAH INTEGRASI INTEGRASI DAN INTEGRITAS DAN INTEGRITAS NASIONAL ITU ?NASIONAL ITU ?

Integrasi Nasional adalah Integrasi Nasional adalah proses memfungsikan seluruh komponen negara proses memfungsikan seluruh komponen negara secara terpadusecara terpadu untuk untuk menciptakan efek sinergi yang optimalmenciptakan efek sinergi yang optimal, untuk , untuk terwujudnya tujuan pembentukan negaraterwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalam itu seperti tercantum dalam kontrak politik dan konstitusi negara.kontrak politik dan konstitusi negara.

Integrasi nasional Integrasi nasional bersifat amat dinamisbersifat amat dinamis, yang bergantung baik pada , yang bergantung baik pada dinamika internal masing-masing komponen, maupun pada dinamika dinamika internal masing-masing komponen, maupun pada dinamika hubungan antar komponen negara.hubungan antar komponen negara.

Integritas Nasional adalah kondisi berfungsinya seluruh komponen negara Integritas Nasional adalah kondisi berfungsinya seluruh komponen negara secara terpadu untuk menciptakan efek sinergi yang optimal, untuk secara terpadu untuk menciptakan efek sinergi yang optimal, untuk terwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalam terwujudnya tujuan pembentukan negara itu seperti tercantum dalam kontrak politik dan konstitusi negara.kontrak politik dan konstitusi negara.


Sejarah Singkat Perkembangan Sejarah Singkat Perkembangan Terbentuknya Negara Terbentuknya Negara

NegaraNegara adalah institusi politik modern, yang terbentuk setelah adalah institusi politik modern, yang terbentuk setelah Perjanjian Westphalia pada akhir Perang 30 Tahun (1618-1684) Perjanjian Westphalia pada akhir Perang 30 Tahun (1618-1684) di Eropa Barat.di Eropa Barat.

Negara nasionalNegara nasional terbentuk dengan berdirinya Republik terbentuk dengan berdirinya Republik Amerika Serikat tahun 1776 dan Republik Perancis tahun 1789.Amerika Serikat tahun 1776 dan Republik Perancis tahun 1789.

Ciri khas negara modern adalah Ciri khas negara modern adalah peranan penting rakyat,peranan penting rakyat, dalam dalam wujud wujud demokrasidemokrasi dan dan nasionalisme, nasionalisme, dan dilindungi oleh dan dilindungi oleh hukum internasional hak asasi manusia, hukum internasional hak asasi manusia, sehingga sangat sehingga sangat dinamis dibanding dengan pendahulunyadinamis dibanding dengan pendahulunya..

Sebelum terbentuknya negara, institusi politik yang lazim Sebelum terbentuknya negara, institusi politik yang lazim terdapat adalah terdapat adalah imperium,imperium, yang mengabaikan peranan rakyat. yang mengabaikan peranan rakyat.


II.II. MENGAPA MENGAPA INTEGRASI NASIONAL PERLU ? INTEGRASI NASIONAL PERLU ?

Oleh karena Bangsa dan Negara Oleh karena Bangsa dan Negara banyak komponennya, yangbanyak komponennya, yang

masing-masingnya berkembang secara dinamis, sehingga masing-masingnya berkembang secara dinamis, sehingga mengandung mengandung kekuatan sentrifugalkekuatan sentrifugal yang amat yang amat

dahsyat.dahsyat...


KomponenKomponen Negara/1: Negara/1: Rakyat Rakyat

Penduduk

Warganegara1.072 Etnik

Orang Asing

Perlindungan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia

Perlu diperhatikan secara khusus dimensi jender


Etnik, Bangsa dan NegaraEtnik, Bangsa dan Negara

EtnikEtnik adalah adalah komunitas antropologiskomunitas antropologis yang paling dasar, warganya merasa yang paling dasar, warganya merasa mempunyai hubungan darah, latar belakang sejarah dan kebudayaan yang mempunyai hubungan darah, latar belakang sejarah dan kebudayaan yang sama, sering menganut agama yang sama, mempunyai satusama, sering menganut agama yang sama, mempunyai satu homeland homeland yang yang sama, dan memelihara komunikasi sosial yang berlanjut.sama, dan memelihara komunikasi sosial yang berlanjut.

Bangsa Bangsa adalah suatu adalah suatu komunitas politik, komunitas politik, yang dibentuk dengan sengaja, melalui yang dibentuk dengan sengaja, melalui suatu kontrak politik yang tertuang dalam filsafat politik suatu kontrak politik yang tertuang dalam filsafat politik nasionalisme nasionalisme ( Ernest ( Ernest Renan, Hans Kohn, Benedict R.O.G. Anderson).Renan, Hans Kohn, Benedict R.O.G. Anderson).

Secara historis, sesungguhnya Bangsa berasal dari Etnik (Anthony D.Smith). Secara historis, sesungguhnya Bangsa berasal dari Etnik (Anthony D.Smith). Agar berbagai etnik bisa membentuk satu Bangsa, diperlukan adanya suatu Agar berbagai etnik bisa membentuk satu Bangsa, diperlukan adanya suatu cross cultural affiliation cross cultural affiliation (Dr.Nasikun).(Dr.Nasikun).

NegaraNegara adalah suatu adalah suatu entitas yuridis, entitas yuridis, yang mengatur tugas, hak, wewenang, dan yang mengatur tugas, hak, wewenang, dan tanggungjawab dari komponen-komponen utamanya.tanggungjawab dari komponen-komponen utamanya.


Dua Varian Dasar Kultur Politik EtnikDua Varian Dasar Kultur Politik Etnik

Feodal – Otokratik- Demokratik-Feodal – Otokratik- Demokratik-

Elitis EgalitarianElitis Egalitarian

Rakyat

Pemerintah


Keterkaitan Etnik, Bangsa, dan NegaraKeterkaitan Etnik, Bangsa, dan Negara

Etnik 1Sebagai Komunitas

Antropologis

Etnik 2Sebagai Komunitas

Antropologis

BangsaSebagai Komunitas Politik Imajiner

NegaraSebagai Subjek Utama Hukum Internasional

Nasionalisme, Nation - building

Cross Cultural

Affiliation

State - building


Posisi Hak Asasi Manusia Posisi Hak Asasi Manusia dari Warganegara dan Orang Asingdari Warganegara dan Orang Asing

Secara pelahan-lahan, semenjak diterimanya Deklarasi Secara pelahan-lahan, semenjak diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari warganegara dan orang asing telah menjadi isu warganegara dan orang asing telah menjadi isu internasional.internasional.

Sebagai akibatnya, kedaulatan negara di dalam negeri Sebagai akibatnya, kedaulatan negara di dalam negeri menjadi bersifat relatif, khususnya dengan terbukanya menjadi bersifat relatif, khususnya dengan terbukanya peluang menggunakan “prosedur 1503”.peluang menggunakan “prosedur 1503”.


Paradigma Mekanisme Perlindungan dan PemenuhanParadigma Mekanisme Perlindungan dan PemenuhanHak Asasi Manusia (Disederhanakan)Hak Asasi Manusia (Disederhanakan)

Perserikatan BangsaBangsa

Badan-Badan PBB Negara Anggota Mekanisme Regional

LSM/NGOPemerintah,

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

Komnas HAM

Rakyat

Prosedur 1503


Ad. Komponen Ad. Komponen Negara/2: Negara/2: WilayahWilayah

Wilayah

Darat Laut Udara

Terikat dengan Perjanjian Internasional, Bilateral atau Multilateral

17.558 pulau,Minus Sipadan dan Ligitan

Perairan Teritorial dan ZonaEkonomi Eksklusif


Ad. Komponen Ad. Komponen Negara/3: Negara/3: Pemerintah [Pusat]Pemerintah [Pusat]

KekuasaanPemerintahan

Eksekutif YudikatifLegislatif

Membuat undang-undang,Mengesahkan bujet, danMengawasi pemerintah

Melaksanakan undang-undang

Menegakkan hukumdan keadilan

Dipengaruhi oleh budaya politik dan rasa keadilan Rakyat

Merujuk pada teori Trias Politica Montesquieu,yang menolak konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan


3. Paradigma Gregory-Ellinwood3. Paradigma Gregory-Ellinwoodtentang Hubungan Etnik dengan Pemerintahtentang Hubungan Etnik dengan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah PusatTentang Kekuasaan, Kebudayaan,

Dan Alokasi Sumber Daya

Reaksi Etnik

Reaksi Pemerintah Pusat Terhadap Reaksi Etnik


III. BAGAIMANA MEMELIHARAIII. BAGAIMANA MEMELIHARAINTEGRASI NASIONAL ?INTEGRASI NASIONAL ?

1.1. Menyadari 14 Keterkaitan Struktural Intra- dan Menyadari 14 Keterkaitan Struktural Intra- dan Antar Antar Komponen Negara.Komponen Negara.

2.2. Indikator Integrasi Nasional.Indikator Integrasi Nasional.3.3. Pemantauan Konflik Internal secara Berlanjut. Pemantauan Konflik Internal secara Berlanjut. 4.4. Paradigma Baker-Weller/1 tentang SustainableParadigma Baker-Weller/1 tentang Sustainable

Security.Security.


UUD

1 Pemerintah

2. Rakyat 3. Wilayah

Pemerintah Lain (Bilateral)

Rakyat Lain

Wilayah Lain

5 6

13

11

9

8 10

1. 14 KETERKAITAN STRUKTURAL ANTARA TIGA UNSUR KONSTITUTIF NEGARA

7 12

4

Perserikatan BangsaBangsa (Multilateral)

14

DIMENSI DALAM NEGERI

D

4UUD


2.2. Indikator Integrasi NasionalIndikator Integrasi Nasional

Indikator integrasi nasional yang paling sederhana Indikator integrasi nasional yang paling sederhana adalah adalah berfungsinya seluruh komponen negaraberfungsinya seluruh komponen negara sesuai dengan disain yang tercantum dalam konstitusi sesuai dengan disain yang tercantum dalam konstitusi negara.negara.

Konflik yang terjadi berkadar rendah, tidak bersifat Konflik yang terjadi berkadar rendah, tidak bersifat disfungsional, dan dapat dikendalikan oleh sistem disfungsional, dan dapat dikendalikan oleh sistem nasional yang ada.nasional yang ada.


3.3. Pemantauan Konflik Internal Pemantauan Konflik Internal secara Berlanjutsecara Berlanjut

( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)

Internal conflict is any conflict or dispute Internal conflict is any conflict or dispute based on communal or based on communal or group identity,group identity, including language, race, religion, ethnicity, caste, class, including language, race, religion, ethnicity, caste, class, or some combination of these.or some combination of these.

Internal conflict is Internal conflict is the most lethal form of violencethe most lethal form of violence that has erupted in the that has erupted in the wake of the Cold War.wake of the Cold War.

Internal conflict is a pathology of the state.Internal conflict is a pathology of the state. State collapse causes ethnic or internal conflict. [!].State collapse causes ethnic or internal conflict. [!].

KeruntuhanNegara

KonflikInternal

Disinilah terletak arti pentingnyaNation- and state-building


4. Paradigma Baker-Weller/1 : Sustainable Security4. Paradigma Baker-Weller/1 : Sustainable Security [= Ketahanan Nasional?].[= Ketahanan Nasional?].

Sustainable Security is the ability of a society to solve its own problems Sustainable Security is the ability of a society to solve its own problems peacefully without an external administrative or military presence .peacefully without an external administrative or military presence .

Memerlukan empat Memerlukan empat lembaga negara intilembaga negara inti ( (core institutions) core institutions) yang yang berfungsi dengan baik:berfungsi dengan baik:1.1. A competent A competent domestic police forcedomestic police force and corrections system. and corrections system.2.2. An efficient and functioning An efficient and functioning civil service or professional civil service or professional

bureaucracy.bureaucracy.3.3. An independent An independent judicial systemjudicial system that works under the rule that works under the rule of law.of law.4.4. A A professional and disciplined militaryprofessional and disciplined military accountable to a accountable to a

legitimate civilian authority.legitimate civilian authority.


IV.IV. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENGANCAM INTEGRASI NASIONALMENGANCAM INTEGRASI NASIONAL

1.1. Nasionalisme yang Menyimpang.Nasionalisme yang Menyimpang.

2.2. Filsafat Politik yang Anti Nasionalisme.Filsafat Politik yang Anti Nasionalisme.

3.3. Kultur Politik yang Otoritarian, Diktatorial, dan Kultur Politik yang Otoritarian, Diktatorial, dan Represif.Represif.


1. Wujud Nasionalisme yang Menyimpang1. Wujud Nasionalisme yang Menyimpang

Naziisme JermanNaziisme Jerman yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dalam yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dalam bukunya: bukunya: Mein KampfMein Kampf..

1)1) Nasionalisme yang didasarkan pada faham supremasi ras Aria yang unggul (Nasionalisme yang didasarkan pada faham supremasi ras Aria yang unggul (der der Herrnvolk), Herrnvolk), yang membentuk yang membentuk Der dritte Reich Der dritte Reich militeristik.militeristik.

2)2) Melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa antara tahun 1939-1944, yang Melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa antara tahun 1939-1944, yang memakan korban 25.000.000 orang.memakan korban 25.000.000 orang.

3)3) Memusnahkan 6.000.000 warga ras Yahudi yang dipandang sebagai ras yang Memusnahkan 6.000.000 warga ras Yahudi yang dipandang sebagai ras yang hina.hina.

Fasisme ItaliaFasisme Italia, yang dikembangkan oleh Benito Mussolini., yang dikembangkan oleh Benito Mussolini.

Bersama dengan Nazi Jerman ikut melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa.Bersama dengan Nazi Jerman ikut melancarkan Perang Dunia Kedua di Eropa.

Militerisme Militerisme Jepang dibawah Perdana Menteri Hideki Tojo.Jepang dibawah Perdana Menteri Hideki Tojo.

Melancarkan Perang Dunia Kedua di Asia Timur, 1941-1945.Melancarkan Perang Dunia Kedua di Asia Timur, 1941-1945.


2. Berbagai Filsafat Politik 2. Berbagai Filsafat Politik yang anti Nasionalisme, antara lain:yang anti Nasionalisme, antara lain:

a.a. Marxisme-Leninisme/Komunisme, lihat Manifesto Marxisme-Leninisme/Komunisme, lihat Manifesto Komunis, 1847.Komunis, 1847.1)1) Menganut internasionalisme-proletar.Menganut internasionalisme-proletar.

2)2) Percaya bahwa dunia terdiri dua kelas yang berusaha untuk salingPercaya bahwa dunia terdiri dua kelas yang berusaha untuk saling menghancurkan menghancurkan dan tidak mungkin berdamai: kelas proletar dandan tidak mungkin berdamai: kelas proletar dan kelas borjuis.kelas borjuis.

3)3) Untuk mencapai tujuannya, membentuk partai komunis sebagai ujungUntuk mencapai tujuannya, membentuk partai komunis sebagai ujung tombak, yang diisi oleh kaum tombak, yang diisi oleh kaum professional revolutionaries.professional revolutionaries.

4)4) Kelas proletar perlu mendirikan suatu Kelas proletar perlu mendirikan suatu diktatur proletariatdiktatur proletariat dengan dengan segalasegalacara, cara damai atau cara tidak damai / perang.cara, cara damai atau cara tidak damai / perang.

5)5) Yakin bahwa pada suatu saat negara tidak akan diperlukan lagi ( teori Yakin bahwa pada suatu saat negara tidak akan diperlukan lagi ( teori the whithering away of the state).the whithering away of the state).


b.b. Anarkisme, Nihilisme.Anarkisme, Nihilisme.1)1) Memusuhi segala bentuk kekuasaan dalam masyarakat.Memusuhi segala bentuk kekuasaan dalam masyarakat.

2)2) Menghalalkan terorisme.Menghalalkan terorisme.

c.c. Neo-Liberalisme.Neo-Liberalisme.1)1) MeMempertuhan ‘pasar’ dan mpertuhan ‘pasar’ dan perdagangan bebas perdagangan bebas dalam rangka globalisasi ( dalam rangka globalisasi (

lihat dokumen lihat dokumen Washington Consensus)Washington Consensus). . 2)2) Ingin menetralisir peranan Negara dan Pemerintah.Ingin menetralisir peranan Negara dan Pemerintah.3)3) Tidak peduli dengan kesenjangan kekuatan antara negara-negaraTidak peduli dengan kesenjangan kekuatan antara negara-negara

industri maju dengan negara-negara yang sedang berkembang.industri maju dengan negara-negara yang sedang berkembang.4)4) Mengabaikan dampak negatif dari kebijakan ekonomi yangMengabaikan dampak negatif dari kebijakan ekonomi yang

didesakkannya kepada negara-negara yang sedang berkembang.didesakkannya kepada negara-negara yang sedang berkembang.


3. Kultur Politik yang Otoritarian,3. Kultur Politik yang Otoritarian,Diktatorial, dan Represif.Diktatorial, dan Represif.

Kultur politik yang bersifat otoritarian, diktatorial, dan Kultur politik yang bersifat otoritarian, diktatorial, dan represif, baik yang merupakan “produk” dalam negeri represif, baik yang merupakan “produk” dalam negeri maupun yang ditiru dari luar, bertolak-belakang dengan maupun yang ditiru dari luar, bertolak-belakang dengan konsep negara modern yang bertumpu pada faham konsep negara modern yang bertumpu pada faham nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Cepat atau lambat, rezim otoriter, diktator, dan represif Cepat atau lambat, rezim otoriter, diktator, dan represif akan mengalami pembusukan dari dalam, dan akan akan mengalami pembusukan dari dalam, dan akan jatuh atau dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri.jatuh atau dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri.


V. SEBAB-SEBAB TERJADINYA V. SEBAB-SEBAB TERJADINYA DISINTEGRASI NASIONAL DANDISINTEGRASI NASIONAL DAN

MASALAH SEPARATISMEMASALAH SEPARATISME

1.1. Gagal-Negara (Gagal-Negara ( State Failure). State Failure).

2.2. Runtuhnya Negara (Runtuhnya Negara ( State Collapse). State Collapse).

3. Masalah Separatisme.3. Masalah Separatisme.


1.1. Gagal Negara ( Gagal Negara ( State Failure )State Failure )

Gagal-Negara adalah kondisi Gagal-Negara adalah kondisi tidak berfungsinya lembaga-tidak berfungsinya lembaga-lembaga negaralembaga negara – baik secara sektoral maupun secara kumulatif – baik secara sektoral maupun secara kumulatif -- sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dalam -- sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dalam menyediakan pelayanan kepada rakyat dalam bidang menyediakan pelayanan kepada rakyat dalam bidang kesejahteraan dan keamanan.kesejahteraan dan keamanan.

Gagal-Negara Gagal-Negara tidak terjadi secara mendadak,tidak terjadi secara mendadak, tetapi secara tetapi secara bertahap sebagian demi sebagian, karena proses pembusukan bertahap sebagian demi sebagian, karena proses pembusukan politik dari dalam (politik dari dalam (political decay,political decay, Samuel P. Huntington). Samuel P. Huntington).

Proses berlanjut Gagal-Negara yang akan berujung pada Proses berlanjut Gagal-Negara yang akan berujung pada Keruntuhan Negara (Keruntuhan Negara (State Collapse) State Collapse) dapat dipantau, a.l.dapat dipantau, a.l.

dengan Paradigma Baker dan Weller berikut.dengan Paradigma Baker dan Weller berikut.


1a. Indikasi Gagal Negara1a. Indikasi Gagal Negara( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)( menurut Pauline H. Baker dan Angeli E. Weller, 1998)

....... ....... losing physical control of its territory, forfeiting the authority to make losing physical control of its territory, forfeiting the authority to make collective decisions for the national population, lacks a monopoly on the collective decisions for the national population, lacks a monopoly on the legitimate use of force and cannot interact with other states as a functioning legitimate use of force and cannot interact with other states as a functioning member of the international community.member of the international community.


12 Indikator Awal Keruntuhan Negara12 Indikator Awal Keruntuhan Negaramenurut Pauline H Baker dan Angeli E. Wellermenurut Pauline H Baker dan Angeli E. Weller

Indikator Sosial.Indikator Sosial.

1.1. Mounting demographic pressures.Mounting demographic pressures.

2.2. Massive movement of refugees or internally Massive movement of refugees or internally displaced persons displaced persons creating complex creating complex humanitarian emergencies.humanitarian emergencies.

3.3. Legacy of vengeance-seeking group Legacy of vengeance-seeking group grievance grievance or group paranoia.or group paranoia.

4.4. Chronic and sustained human flightChronic and sustained human flight..


Indikator Ekonomi.Indikator Ekonomi.5.5. Uneven economic development along group Uneven economic development along group lines.lines.

6.6. Sharp and/or severe economic decline.Sharp and/or severe economic decline.


Indikator Politik/Militer.Indikator Politik/Militer.

7.7. Criminalization and/or delegitimization of the state.Criminalization and/or delegitimization of the state.8.8. Progressive deterioration of public services.Progressive deterioration of public services.9.9. Suspension or arbitrary application of the rule of law Suspension or arbitrary application of the rule of law andand

widespread violation of human rights.widespread violation of human rights.10.10. Security apparatus operates as a “state within a Security apparatus operates as a “state within a state”.state”.11.11. Rise of factionalized elites.Rise of factionalized elites.12.12. Intervention of other states or external political Intervention of other states or external political actors.actors.


2. Keruntuhan Negara (2. Keruntuhan Negara ( State Collapse State Collapse ) )

Keruntuhan Negara ( Keruntuhan Negara ( State Collapse State Collapse ) dapat diartikan ) dapat diartikan sebagai tidak berfungsinya sama sekali seluruh lembaga sebagai tidak berfungsinya sama sekali seluruh lembaga negara, baik cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif negara, baik cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif pemerintahan, maupun tatanan sosial terorganisasi ( pemerintahan, maupun tatanan sosial terorganisasi ( the the civil society civil society ), sebagai akibat dari konflik vertikal dan ), sebagai akibat dari konflik vertikal dan konflik horizontal yang sudah parah, dan tidak dapat konflik horizontal yang sudah parah, dan tidak dapat lagi diselesaikan dengan tatahukum yang ada.lagi diselesaikan dengan tatahukum yang ada.

Masyarakat akan kembali ke kelompok primordialnya Masyarakat akan kembali ke kelompok primordialnya masing-masing untuk memperoleh perlindungan dan masing-masing untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pokoknya.pemenuhan kebutuhan pokoknya.


3. Bagaimana dan di mana posisi3. Bagaimana dan di mana posisiSeparatisme ?Separatisme ?

Separatisme terjadi sewaktu sebagian Rakyat yang mendiami Separatisme terjadi sewaktu sebagian Rakyat yang mendiami sebagian Wilayah Negara, memutuskan untuk melawan sebagian Wilayah Negara, memutuskan untuk melawan Pemerintah Pusat – baik dengan damai maupun dengan Pemerintah Pusat – baik dengan damai maupun dengan kekerasan senjata -- dengan tujuan memisahkan diri dari kekerasan senjata -- dengan tujuan memisahkan diri dari keseluruhan Negara dan untuk membangun Negara tersendiri.keseluruhan Negara dan untuk membangun Negara tersendiri.

Hukum internasional Hukum internasional tidak membenarkantidak membenarkan separatisme dengan separatisme dengan alasan apapun juga, khususnya apabila Negara telah alasan apapun juga, khususnya apabila Negara telah melaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruh melaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruh Rakyatnya [ Deklarasi Wina, 1993 ].Rakyatnya [ Deklarasi Wina, 1993 ].

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana R.I, separatisme Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana R.I, separatisme adalah adalah makar terhadap Negara.makar terhadap Negara.


3. 12 Indikator Kepulihan Negara3. 12 Indikator Kepulihan Negaramenurut Paradigma Baker-Wellermenurut Paradigma Baker-Weller

Indikator Sosial.Indikator Sosial.

1.1. Menurunnya tekanan demografis.Menurunnya tekanan demografis.

2.2. Resettlement Resettlement pengungsi dan selesainya kedaruratan.pengungsi dan selesainya kedaruratan.

3.3. Rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang Rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang bermusuhan dan menurunnya permusuhan antar bermusuhan dan menurunnya permusuhan antar golongan.golongan.

4.4. Menurunnya tingkat emigrasiMenurunnya tingkat emigrasi..


Indikator Ekonomi.Indikator Ekonomi.

5.5. Perkembangan ekonomi yang lebih adil dan menurunnya Perkembangan ekonomi yang lebih adil dan menurunnya kesenjangan pendapatan antara golongan yang satu kesenjangan pendapatan antara golongan yang satu

dengan golongan yang lain.dengan golongan yang lain.

6.6. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi kemakmuran yang Pertumbuhan ekonomi dan distribusi kemakmuran yang lebih baik.lebih baik.


Indikator Politik/Militer.Indikator Politik/Militer.

7.7. Pulihnya peran Negara sebagai wakil yang absah dari Pulihnya peran Negara sebagai wakil yang absah dari seluruh Rakyat.seluruh Rakyat.8.8. Pulihnya dan atau membaiknya pelayanan publik.Pulihnya dan atau membaiknya pelayanan publik.9.9. Pulihnya Pulihnya rule of lawrule of law yang paling dasar dan berhentinya atau yang paling dasar dan berhentinya atau menurunnya pelanggaran menurunnya pelanggaran hak asasi manusia.hak asasi manusia.10.10. Pulihnya lembaga militer yang profesional Pulihnya lembaga militer yang profesional yang tunduk di yang tunduk di bawah bawah

kendali kendali pemerintahan sipil.pemerintahan sipil.11.11. Tampilnya para pemimpin nasional Tampilnya para pemimpin nasional yang mampu mendapatkan yang mampu mendapatkan dukungan dari seluruh kalangan atau faksi yang ada dalam dukungan dari seluruh kalangan atau faksi yang ada dalam masyarakatmasyarakat12.12. Lenyapnya atau menurunnya intervensi dari luar oleh negara lain atau Lenyapnya atau menurunnya intervensi dari luar oleh negara lain atau

oleh aktor politik luar lainnya.oleh aktor politik luar lainnya.


B. B. PENGALAMAN EMPERIKPENGALAMAN EMPERIK

VII. TINJAUAN HISTORIS VII. TINJAUAN HISTORIS REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

1. Periode 1. Periode Pra-nasionalismePra-nasionalisme: : encroachingencroaching colonialism colonialism 1588 – 1588 – 1942. 1942.

a.a. Kerajaan-kerajaan pribumi, yang sebagian besar berusia Kerajaan-kerajaan pribumi, yang sebagian besar berusia tua, dengan rakyat yang mempunyai tua, dengan rakyat yang mempunyai collective memory collective memory yang yang kuat, a.l. Sriwijaya, Mojopahit, Mataram, Bugis kuat, a.l. Sriwijaya, Mojopahit, Mataram, Bugis

Makasar, Aceh.Makasar, Aceh. b.b. Rangkaian penaklukkan oleh kerajaan Belanda, denganRangkaian penaklukkan oleh kerajaan Belanda, dengan

berbagai cara, halus dan kasar.berbagai cara, halus dan kasar.


2. Periode Pergerakan Kemerdekaan Nasional,2. Periode Pergerakan Kemerdekaan Nasional, 1908-1942.1908-1942.

aa.. Nasionalisme dikenal melalui pendidikan Barat yang mulai dikenal Nasionalisme dikenal melalui pendidikan Barat yang mulai dikenal awal abad ke 20awal abad ke 20 melalui melalui Etische Politiek Etische Politiek kerajaan kerajaan Belanda. Belanda.

Diprakarsai oleh para mahasiswa Indonesia, di luar negeri dan diDiprakarsai oleh para mahasiswa Indonesia, di luar negeri dan didalam negeri.dalam negeri.

b.b. Dua tokoh terkemuka gerakan mahasiswa: Mohammad Hatta dan Dua tokoh terkemuka gerakan mahasiswa: Mohammad Hatta dan Soekarno sudah Soekarno sudah menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan sertamenyadari pentingnya persatuan dan kesatuan sertapercaya pada kekuatan sendiri.percaya pada kekuatan sendiri.

c.c. Namun belum mengembangkan visi yang jelas tentang ideologi dan Namun belum mengembangkan visi yang jelas tentang ideologi dan konstitusi untuk konstitusi untuk negara Indonesia merdeka yang akan didirikan.negara Indonesia merdeka yang akan didirikan.


3. Periode Pembentukan Negara, 1942-1945.3. Periode Pembentukan Negara, 1942-1945.a.a. Kristalisasi dan formulasi Pancasila sebagai kontrak Kristalisasi dan formulasi Pancasila sebagai kontrak politik, yang politik, yang

dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.b.b. Pengaruh besar terhadap kegiatan politik dari pendudukan kepulauanPengaruh besar terhadap kegiatan politik dari pendudukan kepulauan Indonesia oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Indonesia oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

1) Sumatera di bawah Tentara ke XXV dan 1) Sumatera di bawah Tentara ke XXV dan Jawa di Jawa di bawah bawah Tentara ke XVI: yang mempunyai ruang gerak terbatas untukTentara ke XVI: yang mempunyai ruang gerak terbatas untuk kegiatan politik;kegiatan politik;

2) Indonesia Timur [termasuk Papua] di bawah Angkatan2) Indonesia Timur [termasuk Papua] di bawah Angkatan Laut Jepang, yang melarang kegiatan politik apapun.Laut Jepang, yang melarang kegiatan politik apapun.


Gagasan Jepang tentang Gagasan Jepang tentang Negara “Mahamalaya”, 1942-1945Negara “Mahamalaya”, 1942-1945


4. Periode Konsolidasi Pemerintahan dan Wilayah: 19464. Periode Konsolidasi Pemerintahan dan Wilayah: 1946 sampai sekarang.sampai sekarang.

a.a. Perjanjian Linggajati, 1947, wilayah terbatas pada pulau Sumatera, Perjanjian Linggajati, 1947, wilayah terbatas pada pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Wilayah lainnya di bawah kerajaan Belanda.Jawa dan Madura. Wilayah lainnya di bawah kerajaan Belanda.

b.b. Perjanjian Renville, 1948, penciutan lebih lanjut dari wilayahPerjanjian Renville, 1948, penciutan lebih lanjut dari wilayahRepublik.Republik.

c.c. Konferensi Inter Indonesia, 1949, menyatunya wilayah IndonesiaKonferensi Inter Indonesia, 1949, menyatunya wilayah Indonesiabagian Barat dan Indonesia bagian Timur. bagian Barat dan Indonesia bagian Timur.

d.d. Konferensi Meja Bundar, 1949, Indonesia minus Irian Barat.Konferensi Meja Bundar, 1949, Indonesia minus Irian Barat.e.e. Rangkaian pemberontakan daerah, 1949 sampai sekarang.Rangkaian pemberontakan daerah, 1949 sampai sekarang.f.f. Belanda membentuk Negara Papua Barat, 1961.Belanda membentuk Negara Papua Barat, 1961.f.f. Trikora, 1961-1963, integrasi Irian Barat.Trikora, 1961-1963, integrasi Irian Barat.g.g. Timor Timur, 1975-1999. Timor Timur, 1975-1999. h.h. Separatisme di Aceh dan Papua.Separatisme di Aceh dan Papua.


Indonesian States 1946-1950Indonesian States 1946-1950

NoteNote: : The Republik Indonesia SerikatThe Republik Indonesia Serikat (Republic of the United States of Indonesia), which existed (Republic of the United States of Indonesia), which existed from 27 Dec 1949 to 17 Aug 1950, consisted of: (1) seven units styled from 27 Dec 1949 to 17 Aug 1950, consisted of: (1) seven units styled negara negara ("state"), among which was, ("state"), among which was, prominently, prominently, Republik IndonesiaRepublik Indonesia (Republic of Indonesia) (Republic of Indonesia);; (2) nine autonomous entities listed in the constitution; (2) nine autonomous entities listed in the constitution; usuallyusually referred to as referred to as daerahdaerah ("territory"), (3) a Federal District, and (4) three "left-over" entities, the traditional ("territory"), (3) a Federal District, and (4) three "left-over" entities, the traditional polity Kota Waringin on Kalimantan (Borneo), and the territories of Padang dan sekitarnya and Sabang. polity Kota Waringin on Kalimantan (Borneo), and the territories of Padang dan sekitarnya and Sabang.

1.1. Bangka, Belitung, and RiauBangka, Belitung, and Riau..12 Jul 194712 Jul 1947.. Bangka, Belitung, and Riau states established, Bangka, Belitung, and Riau states established, forming a loose forming a loose confederation.confederation. 4 Apr 19504 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman of Chairman of the Executive Committeethe Executive Committee 12 Jul 1947 - 4 Apr 1950 Masjarif gelar Lelo Bandaharo 12 Jul 1947 - 4 Apr 1950 Masjarif gelar Lelo Bandaharo

2.2. BanjarBanjar..14 Jan 194814 Jan 1948 Daerah Banjar (Territory of Banjar) established. Daerah Banjar (Territory of Banjar) established. 4 Apr4 Apr 11950 Incorporated into Republic of Indonesia. 950 Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman of the Banjar CouncilChairman of the Banjar Council 4 4 Jan 1948 - 4 Apr 1950 M. HanafiahJan 1948 - 4 Apr 1950 M. Hanafiah

3. 3. Batavia Provisional Federal DistrictBatavia Provisional Federal District GovernorGovernor 11 Aug 1948 - 1950 R.A.A. Hilman 11 Aug 1948 - 1950 R.A.A. Hilman Djajadiningrat Djajadiningrat


4.4. Dayak BesarDayak Besar..7 Dec 1946 Dayak Besar (Great Dayak) established7 Dec 1946 Dayak Besar (Great Dayak) established, , 16 Jan 194816 Jan 1948 Officially recognized. Officially recognized. 4 4 Apr Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. Chairman of the Great Dayak CouncilChairman of the Great Dayak Council. . 7 Dec 7 Dec 1946 - 4 Apr 1950 J. van Dyk 1946 - 4 Apr 1950 J. van Dyk

5.5. Indonesia TimurIndonesia Timur.. a. a. 24 Dec 1946 Negara Timur Besar (State of Great East) established. 24 Dec 1946 Negara Timur Besar (State of Great East) established. 27 Dec 1946 Renamed Negara Indonesia Timur (State of East Indonesia). 27 Dec 1946 Renamed Negara Indonesia Timur (State of East Indonesia). 17 Aug 1950 State terminated with dissolution of United States17 Aug 1950 State terminated with dissolution of United States of Indonesia. of Indonesia. b. b. PresidentPresident 24 Dec 1946 - 17 Aug 1950 Tjokorde Gede Rake Sukawati 24 Dec 1946 - 17 Aug 1950 Tjokorde Gede Rake Sukawati c. c. Prime ministersPrime ministers 10 Jan 1947 - 11 Oct 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa 10 Jan 1947 - 11 Oct 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa 11 Oct 1947 - 15 Dec 1947 Warouw 11 Oct 1947 - 15 Dec 1947 Warouw 15 Dec 1947 - 27 Dec 1949 Ide Anak Agung Gde Agung15 Dec 1947 - 27 Dec 1949 Ide Anak Agung Gde Agung (b. 1921 - d. 1999) (b. 1921 - d. 1999) 27 Dec 1949 - 14 Mar 1950 Tatengkeng 27 Dec 1949 - 14 Mar 1950 Tatengkeng 14 Mar 1950 - 10 May 1950 Diapari 14 Mar 1950 - 10 May 1950 Diapari 10 May 1950 - 17 Aug 1950 Putuhena 10 May 1950 - 17 Aug 1950 Putuhena


6.6. Jawa Tengah.Jawa Tengah.2 Mar 1949 Jawa Tengah (Central Java) established. 2 Mar 1949 Jawa Tengah (Central Java) established. 9 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. 9 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.

7.7. Jawa TimurJawa Timur a. a. 26 Nov 1948 Negara Jawa Timur (State of East Java)26 Nov 1948 Negara Jawa Timur (State of East Java) established.established. 9 Mar 1950 9 Mar 1950 i incorporated into Republic ofncorporated into Republic of Indonesia. Indonesia. b. b. WalinegaraWalinegara: : 3 Dec 1948 - 19 Jan 1950 R.T. Achmad3 Dec 1948 - 19 Jan 1950 R.T. Achmad KusumonegoroKusumonegoro, , 19 Jan 1950 - 9 Mar 1950 19 Jan 1950 - 9 Mar 1950 State State administered by Federaladministered by Federal commissionercommissioner

8.8. MaduraMadura a. a. 23 Jan 194823 Jan 1948 Negara Madura (State of Madura) established Negara Madura (State of Madura) established; ; 20 Feb 194820 Feb 1948 Officially Officially

recognizedrecognized; ; 9 Mar 19509 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. Incorporated into Republic of Indonesia. b. b. WalinegaraWalinegara: : 20 Feb 1948 - 1 Feb 1950 Raden R.A.A. Tjakraningrat20 Feb 1948 - 1 Feb 1950 Raden R.A.A. Tjakraningrat; ; 1 Feb 1950 - 9 Mar1 Feb 1950 - 9 Mar

1950 1950 State administered by Federal commissionerState administered by Federal commissioner


9.9. Kalimantan BaratKalimantan Barat a. a. 22 Oct 194622 Oct 1946: : Federasi Kalimantan Barat (Federation of West Borneo)Federasi Kalimantan Barat (Federation of West Borneo)

establishedestablished; ; 12 May 194712 May 1947: : Daerah Istimewa Kalimantan Barat (Special TerritoryDaerah Istimewa Kalimantan Barat (Special Territory ofof West Borneo) foundedWest Borneo) founded; ; 17 Aug 195017 Aug 1950 State terminated with dissolution ofState terminated with dissolution of United StatesUnited States of Indonesia. of Indonesia.

b. b. Kepala Daerah IstimewaKepala Daerah Istimewa: : 15 May 1947 - 24 May 1950 Sultan Abdul Hamid II15 May 1947 - 24 May 1950 Sultan Abdul Hamid II of Pontianakof Pontianak; ; 24 May 1950 - 17 Aug 1950 24 May 1950 - 17 Aug 1950 State administered by FederalState administered by Federal

commissionercommissioner

10.10. Kalimantan TenggaraKalimantan Tenggara a. a. 8 Jan 1947 8 Jan 1947 Kalimantan Tenggara (Southeast Borneo) establishedKalimantan Tenggara (Southeast Borneo) established; ; 4 Apr4 Apr

1950 Incorporated into Republic of Indonesia. 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. b. b. Chairman of the Borneo Tenggara CouncilChairman of the Borneo Tenggara Council: : 8 Jan 1947 - 4 Apr 1950 Abdul8 Jan 1947 - 4 Apr 1950 Abdul

Gaffar Noor Gaffar Noor


11.11. Kalimantan TimurKalimantan Timur a. a. 27 Aug 194727 Aug 1947 Daerah Siak Besar (Great Siak Territory) established Daerah Siak Besar (Great Siak Territory) established; ; 4 Feb 1948 4 Feb 1948 e eenamed Federasienamed Federasi Kalimantan Timur (Federation of East Borneo)Kalimantan Timur (Federation of East Borneo); ; 24 Apr 195024 Apr 1950 i incorporated into Republic of Indonesia. ncorporated into Republic of Indonesia. b. b. Chairman of the Council of RulersChairman of the Council of Rulers: : 27 Aug 1947 - 24 Apr 1950 27 Aug 1947 - 24 Apr 1950 Sultan A.M. Parikesit of KutaiSultan A.M. Parikesit of Kutai..

Chairman of the Kalimantan Timur CouncilChairman of the Kalimantan Timur Council: : 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 M.D. Saad 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 M.D. Saad Chairman of the Executive CommitteeChairman of the Executive Committee: : 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 Adji Pangeran Sosronegoro 12 Apr 1947 - 24 Apr 1950 Adji Pangeran Sosronegoro

12.12. Kota WaringinKota Waringin a. a. 4 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. 4 Apr 1950 Incorporated into Republic of Indonesia.

13.13. Padang dan sekitarnyaPadang dan sekitarnya a. a. 9 Mar 1950 9 Mar 1950 Padang dan sekitarnya (Padang and surroundings)Padang dan sekitarnya (Padang and surroundings) incorporated into Republic of incorporated into Republic of Indonesia. Indonesia.

14.14. PasundanPasundan a. a. 4 May 19474 May 1947: : Republik Pasundan (Sundanese Republic) established, Republik Pasundan (Sundanese Republic) established, but not recognized but not recognized; 1; 1947947 RepublikRepublik Pasundan dissolvedPasundan dissolved; ; 26 Feb 1948 Negara Jawa Barat (State of West Java) established26 Feb 1948 Negara Jawa Barat (State of West Java) established; ; 24 Apr24 Apr

1948 Renamed Negara Pasundan (Sundanese1948 Renamed Negara Pasundan (Sundanese State)State); ; 11 Mar 1950 11 Mar 1950 iincorporated into Republic ofncorporated into Republic of Indonesia. Indonesia.

b. b. PresidentPresident: : 4 May 1947 - 1947 Raden Mohammed Suriakartelegawa 4 May 1947 - 1947 Raden Mohammed Suriakartelegawa; ; WalinegaraWalinegara 4 Mar 1948 - 10 Feb 1950 Raden Ario Adipati Muharram Wiranatakusumah4 Mar 1948 - 10 Feb 1950 Raden Ario Adipati Muharram Wiranatakusumah; ; 10 Feb 1950 - 11 Mar10 Feb 1950 - 11 Mar 1950 1950 State administered by Federal commisioner State administered by Federal commisioner. . Prime ministersPrime ministers: : 29 Apr 1948 - 10 Jan 1949 Adil29 Apr 1948 - 10 Jan 1949 Adil

PuradiredjaPuradiredja 10 Jan 1949 - Jan 1950 Djumhana Wiraatmadja 10 Jan 1949 - Jan 1950 Djumhana Wiraatmadja


15.15. SabangSabang 9 Mar 19509 Mar 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. Incorporated into Republic of Indonesia.

16.16. Sumatera SelatanSumatera Selatan a. a. 30 Aug 194830 Aug 1948 Negara Sumatera Selatan (State of South Sumatra) established Negara Sumatera Selatan (State of South Sumatra) established; ; 24 Mar24 Mar

1950 1950 Incorporated into Republic of Indonesia. Incorporated into Republic of Indonesia. b. b. WalinegaraWalinegara: : 30 Aug 1948 - Jan 1950 Abdul Malik30 Aug 1948 - Jan 1950 Abdul Malik; ; Jan 1950 - 9 Mar 1950Jan 1950 - 9 Mar 1950- - 9 Mar 1950 - 24 Mar 9 Mar 1950 - 24 Mar

1950 1950 State administered by Federal commissioner State administered by Federal commissioner

17.17. Sumatera TimurSumatera Timur a. a. 8 Oct 1947 Daerah Istimewa Sumatera Timur (Special Territory of8 Oct 1947 Daerah Istimewa Sumatera Timur (Special Territory of East Sumatra) established East Sumatra) established; ; 25 Dec25 Dec

1947 State becomes Negara Sumatera Timur (State of East Sumatra)1947 State becomes Negara Sumatera Timur (State of East Sumatra); ; 17 Aug 195017 Aug 1950 State terminated State terminated with dissolution of United Stateswith dissolution of United States of Indonesia. of Indonesia.

b. b. Kepala Daerah IstimewaKepala Daerah Istimewa Nov 1947 - 25 Dec 1947 Tengku Mansur Nov 1947 - 25 Dec 1947 Tengku Mansur; ; WalinegaraWalinegara: : 25 Dec 1947 17 Aug25 Dec 1947 17 Aug 1950 Tengku Mansur1950 Tengku Mansur..

18.18. Republik Indonesia.Republik Indonesia.a.a. Merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat yang terbesar dan memperoleh dukungan rakyat IndonesiaMerupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat yang terbesar dan memperoleh dukungan rakyat Indonesia

yang terbanyak.yang terbanyak.b.b. Dipimpin oleh Ir. Soekarno antara 1945-1949, dan oleh Mr. Assaat Datuk Mudo antara akhir tahun 1949 sampai Dipimpin oleh Ir. Soekarno antara 1945-1949, dan oleh Mr. Assaat Datuk Mudo antara akhir tahun 1949 sampai Agustus 1950.Agustus 1950.


Situasi Kenegaraan, Desember 1948Situasi Kenegaraan, Desember 1948


VIII. Apa Kata Cendekiawan Kita tentang VIII. Apa Kata Cendekiawan Kita tentang Republik Indonesia.Republik Indonesia.

1.1. Dr. Ignas Kleden.Dr. Ignas Kleden.

22.. Dr. Anhar Gonggong.Dr. Anhar Gonggong.

33.. Prof. Dr. Juwono Sudarsono.Prof. Dr. Juwono Sudarsono.

44.. Eep Saefulloh Fatah (Ph.D. Candidate).Eep Saefulloh Fatah (Ph.D. Candidate).


1.1. Dr. Ignas Kleden (Pakar Filsafat, Litbang Dr. Ignas Kleden (Pakar Filsafat, Litbang KompasKompas).).

“ “ Indonesia bukanlah sebuah esensi yang kekal dalam keabadian. Akan tetapi Indonesia bukanlah sebuah esensi yang kekal dalam keabadian. Akan tetapi suatu tugas yang harus dikerjakan, suatu cita-cita yang harus diwujudkan suatu tugas yang harus dikerjakan, suatu cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara politik, ekonomi, budaya, dan intelektual. dalam kehidupan sehari-hari secara politik, ekonomi, budaya, dan intelektual. Indonesia bukanlah suatu karunia (“gabe”), tetapi suatu tugas (“aufgabe”) Indonesia bukanlah suatu karunia (“gabe”), tetapi suatu tugas (“aufgabe”) yang mungkin akan merupakan senuah proyek yang tak kunjung selesai.yang mungkin akan merupakan senuah proyek yang tak kunjung selesai.

Kita harus belajar dari kaum eksistensialis, jati diri bangsa adalah hasil akhir Kita harus belajar dari kaum eksistensialis, jati diri bangsa adalah hasil akhir dari tingkah laku budaya dan perilaku politik kita, bukan titik tolak atau dari tingkah laku budaya dan perilaku politik kita, bukan titik tolak atau awalnya”.awalnya”. ((Kompas, Kompas, 15 Agustus 2003),15 Agustus 2003),


22.. Dr. Anhar Gonggong (Pakar Sejarah).Dr. Anhar Gonggong (Pakar Sejarah).

Dari sisi historis Indonersia sendiri tidak dibangun lewat senjata, tetapi Dari sisi historis Indonersia sendiri tidak dibangun lewat senjata, tetapi melalui dialog. Lebih dari 300 tahun Indonesia gagal melawan Belanda lewat melalui dialog. Lebih dari 300 tahun Indonesia gagal melawan Belanda lewat kekerasan, tetapi dalam waktu kurun hanya 37 tahun, pergerakan nasional kekerasan, tetapi dalam waktu kurun hanya 37 tahun, pergerakan nasional berhasil merumuskan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan mewariskan berhasil merumuskan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan mewariskan kemerdekaan.kemerdekaan.

Nasionalisme yang perlu dibangun adalah nasionalisme yang memerdekakan Nasionalisme yang perlu dibangun adalah nasionalisme yang memerdekakan dan berkeadilan, dan bukan sebaliknya.dan berkeadilan, dan bukan sebaliknya.

((Kompas, Kompas, 15 Agustus 2003)15 Agustus 2003)


33.. Eep Saefulloh Fatah. (Ph.D. Candidate)Eep Saefulloh Fatah. (Ph.D. Candidate)

Integrasi nasional yang berjalan selama ini dirumuskan secara Integrasi nasional yang berjalan selama ini dirumuskan secara keliru sebagai keutuhan wilakeliru sebagai keutuhan wilayyah teritorial. Padahal integrasi ah teritorial. Padahal integrasi yang sesungguhnya adalah perasaan, ikatan emosional, ikatan yang sesungguhnya adalah perasaan, ikatan emosional, ikatan psikologi, dan ikatan kultural yang dimiliki sekelompok orang.psikologi, dan ikatan kultural yang dimiliki sekelompok orang.

((Kompas, Kompas, 15 Agustus 2003).15 Agustus 2003).


44.. Prof. Dr. Juwono Sudarsono ( Gurubesar, UI).Prof. Dr. Juwono Sudarsono ( Gurubesar, UI).

Soekarno adalah Soekarno adalah nation-builder, nation-builder, sedangkan Soeharto adalah sedangkan Soeharto adalah state-builder.state-builder.

(( Juwono Sudarsono, “Soekarno, Soeharto, dan Ketahanan Indonesia”, Juwono Sudarsono, “Soekarno, Soeharto, dan Ketahanan Indonesia”, Kompas, Kompas, 15 Agustus 2003.)15 Agustus 2003.)


7. Masalah kita dewasa ini:7. Masalah kita dewasa ini:

gejala kegamangan dan kehilangan pegangan gejala kegamangan dan kehilangan pegangan ((anomie) anomie) karena perubahan yang terlalu cepat karena perubahan yang terlalu cepat

dan secara menyeluruhdan secara menyeluruh


7a. Perubahan Besar-besaran:7a. Perubahan Besar-besaran: KonstitusiKonstitusi : kecuali Pembukaan, dalam tempo 4 tahun, : kecuali Pembukaan, dalam tempo 4 tahun,

terjadi 4 kali amandemen. terjadi 4 kali amandemen. Bentuk negara: Republik, Negara Kesatuan yang direformasi Bentuk negara: Republik, Negara Kesatuan yang direformasi

secara besar-besaran. Semi-federal ? secara besar-besaran. Semi-federal ? Sistem Pemerintahan: Presidensial, juga sedang direformasi Sistem Pemerintahan: Presidensial, juga sedang direformasi

secara mendasar, kekuasaan DPR membesar. secara mendasar, kekuasaan DPR membesar. Semi-parlementer? Lapisan elite yang terasing Semi-parlementer? Lapisan elite yang terasing dari massa rakyatnya. dari massa rakyatnya.

RakyatRakyat : 1.072 etnik; menganut 5 agama besar, : 1.072 etnik; menganut 5 agama besar, sedang mengalami transformasi sosial yangsedang mengalami transformasi sosial yang

dahsyat. Kekuatan sentrifugal ? Sebagian besardahsyat. Kekuatan sentrifugal ? Sebagian besar miskin dan terbelakang miskin dan terbelakang

WilayahWilayah : 17.558 pulau, yang belum rapi batas-batasnya, : 17.558 pulau, yang belum rapi batas-batasnya, baik di darat maupun di laut. Daerah tak baik di darat maupun di laut. Daerah tak

bertuan? bertuan?


7b: Masalah Pemerintahan sebagai Komponen 7b: Masalah Pemerintahan sebagai Komponen Negara yang Menyandang KekuasaanNegara yang Menyandang Kekuasaan

1.1. Cabang Legislatif.Cabang Legislatif.

a.a. Tidak mempunyai prioritas yang jelas dalam menyusun rancangan Tidak mempunyai prioritas yang jelas dalam menyusun rancangan undang-undang.undang-undang.

b.b. Produk legislatif yang sudah dihasilkan memerlukan harmonisasi Produk legislatif yang sudah dihasilkan memerlukan harmonisasi yang yang serius karena sering terdapat ketidakjelasan sertaserius karena sering terdapat ketidakjelasan serta

kesimpangsiuran.kesimpangsiuran.

c.c. Terkenal boros, malas menghadiri sidang, dan senang pada “studiTerkenal boros, malas menghadiri sidang, dan senang pada “studi

banding” bersama keluarga atas biaya negara, di dalam maupun –ataubanding” bersama keluarga atas biaya negara, di dalam maupun –atau

apalagi – di luar negeri.apalagi – di luar negeri.

d.d. Banyak anggota badan legislatif di tingkat daerah yang melakukanBanyak anggota badan legislatif di tingkat daerah yang melakukan

korupsi kolektif tanpa merasa malu (!).korupsi kolektif tanpa merasa malu (!).


2.2. Cabang Eksekutif.Cabang Eksekutif.

a.a. Tidak dirancang untuk mampu dioperasikan secara terpadu, tetapiTidak dirancang untuk mampu dioperasikan secara terpadu, tetapi

untuk membagi habis fungsi-fungsi pemerintahan berdasaruntuk membagi habis fungsi-fungsi pemerintahan berdasar

pertimbangan pertanggungjawaban anggaran berdasar ICW.pertimbangan pertanggungjawaban anggaran berdasar ICW.

b.b. Selalu beroperasi secara sektoral, dan tertutup untuk koordinasi Selalu beroperasi secara sektoral, dan tertutup untuk koordinasi horisontal.horisontal.

c.c. Umumnya takut mengambil prakarsa dan takut bertanggungjawab.Umumnya takut mengambil prakarsa dan takut bertanggungjawab.

d.d. Tidak membedakan pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas.Tidak membedakan pegawai yang rajin dengan pegawai yang malas.

e.e. Tidak efisien dan lamban dalam memberikan reaksi terhadap Tidak efisien dan lamban dalam memberikan reaksi terhadap dinamika yang terjadi.dinamika yang terjadi.

f.f. Sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

g.g. Cenderung terasing dari dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.Cenderung terasing dari dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.


3.3. Cabang Yudikatif.Cabang Yudikatif.

a.a. Ditengarai banyak oknumnya yang terlibat dalam jaringan “mafia Ditengarai banyak oknumnya yang terlibat dalam jaringan “mafia pengadilan”, yang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yangpengadilan”, yang mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang

berperkara. Sering memenangkan pihak yang mampu memberikanberperkara. Sering memenangkan pihak yang mampu memberikan

imbalan uang yang lebih besar. Mahkamah Agung sudah mulaiimbalan uang yang lebih besar. Mahkamah Agung sudah mulai

mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.

b.b. Kurang cepat mempersiapkan diri dengan perkembangan hukum, Kurang cepat mempersiapkan diri dengan perkembangan hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum internasional hak asasikhususnya hukum ekonomi dan hukum internasional hak asasi

manusia.manusia.

c.c. Dengan beberapa pengecualian, seperti pada Pengadilan NegeriDengan beberapa pengecualian, seperti pada Pengadilan Negeri

Tangerang, sering memberikan hukuman yang ringan terhadapTangerang, sering memberikan hukuman yang ringan terhadap

pemerkosaan serta pelecehan perempuan dan kasus-kasus narkobapemerkosaan serta pelecehan perempuan dan kasus-kasus narkoba

yang sangat membahayakan kaum muda.yang sangat membahayakan kaum muda.


7c. Kondisi Rakyat sebagai Pemilik 7c. Kondisi Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi NegaraKedaulatan Tertinggi Negara

1.1. Komposisi Etnik (Komposisi Etnik (lihat Suryadinata, lihat Suryadinata, et.al. et.al. 2003).2003).a.a. Dari 1.072 etnik hanya 15 buah etnik yang beranggotakan di atas 1 Dari 1.072 etnik hanya 15 buah etnik yang beranggotakan di atas 1

juta orang. Etnik terbesar adalah Jawa (41.71%) dan Sunda juta orang. Etnik terbesar adalah Jawa (41.71%) dan Sunda (15.71%). Jumlah etnik lainnya masing-masing di bawah 3.5%.(15.71%). Jumlah etnik lainnya masing-masing di bawah 3.5%.b.b. Etnik Jawa ternyata sudah lebih menyebar, sehingga di beberapaEtnik Jawa ternyata sudah lebih menyebar, sehingga di beberapapropinsi di luar Jawa sudah mulai merupakan etnik mayoritas. Bilapropinsi di luar Jawa sudah mulai merupakan etnik mayoritas. Bila

tidak ada akulturasi, terbentuk tidak ada akulturasi, terbentuk enclave, enclave, yang menimbulkan persoalanyang menimbulkan persoalan““penduduk asli” versus “penduduk pendatang”.penduduk asli” versus “penduduk pendatang”.

c.c. Budaya politik etnik Jawa memainkan peranan penting baik di tingkatBudaya politik etnik Jawa memainkan peranan penting baik di tingkatnasional maupun di beberapa daerah tertentu, termasuk pada hasilnasional maupun di beberapa daerah tertentu, termasuk pada hasilPemilihan Umum: PDI-P dan PKB adalah partai-partai yang secaraPemilihan Umum: PDI-P dan PKB adalah partai-partai yang secarakultural sangat “jawa”. Partai lainnya bersifat “non-jawa”.kultural sangat “jawa”. Partai lainnya bersifat “non-jawa”.

d. Budaya politik Jawa yang elitis sering berhadapan dengan budayad. Budaya politik Jawa yang elitis sering berhadapan dengan budayapolitik non-Jawa yang egalitarian.politik non-Jawa yang egalitarian.


2.2. Kondisi Demografis.Kondisi Demografis.

Oleh karena menurunnya tingkat kelahiran rata-rata, secara umum Oleh karena menurunnya tingkat kelahiran rata-rata, secara umum komposisi penduduk berubah dari penduduk yang sebagian besar berusia komposisi penduduk berubah dari penduduk yang sebagian besar berusia muda menjadi penduduk yang sebagian besar semakin tua.muda menjadi penduduk yang sebagian besar semakin tua.

3.3. Kondisi Sosial Ekonomi (Kondisi Sosial Ekonomi (Lihat BPS,Bappenas, dan UNDP, Lihat BPS,Bappenas, dan UNDP, 2001, 2001, Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001Indonesia: Laporan Pembangunan Manusia 2001).).

a.a. Terdapat ketimpangan besar dalam angka-angka Terdapat ketimpangan besar dalam angka-angka Human Human Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), Gender Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), Gender Empowerment Empowerment Index (GEI), Gender-related Development Index (GDI), Index (GEI), Gender-related Development Index (GDI), baik baik pada tingkat pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten dan propinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kotamadya. Merupakan kotamadya. Merupakan akar penyebab konflik sosial dan politik.akar penyebab konflik sosial dan politik.

b.b. Kemiskinan merupakan ancaman kemanusiaan terbesar.Kemiskinan merupakan ancaman kemanusiaan terbesar.

c.c. Telah tersedia data statistik lengkap untuk mengukur perkembanganTelah tersedia data statistik lengkap untuk mengukur perkembangan

empat jenis indeks tersebut di atas, baik untuk keperluan perencanaanempat jenis indeks tersebut di atas, baik untuk keperluan perencanaan

maupun untuk keperluan pemantauan.maupun untuk keperluan pemantauan.


6d. Wilayah Indonesia: Komponen Negara yang 6d. Wilayah Indonesia: Komponen Negara yang Merupakan Sumber Kehidupan Rakyat Merupakan Sumber Kehidupan Rakyat

1.1. Wilayah Darat.Wilayah Darat.a.a. Luas 2.000.000. kilometer persegi. Kaya dengan sumberdaya Luas 2.000.000. kilometer persegi. Kaya dengan sumberdaya alam, alam,

di bawah dan di atas pemukaan bumi.di bawah dan di atas pemukaan bumi.b.b. Mengalami kerusakan parah: kebakaran terus-terusan di Sumatera Mengalami kerusakan parah: kebakaran terus-terusan di Sumatera

dan Kalimantan, longsor berkala di beberapa tempat, penggundulandan Kalimantan, longsor berkala di beberapa tempat, penggundulan hutan di Jawa, eksploitasi habis- habisan tanpa reboisasi, hutan di Jawa, eksploitasi habis- habisan tanpa reboisasi, illegalillegal

logging, logging, erosi di daerah aliran sungai, akan mengalami kekeringanerosi di daerah aliran sungai, akan mengalami kekeringan air.air.c.c. Garis perbatasan tidak terjaga dengan baik: oknum-oknumGaris perbatasan tidak terjaga dengan baik: oknum-oknum warganegara dari negara tetangga mengubah-ubah tapal batas diwarganegara dari negara tetangga mengubah-ubah tapal batas di

Kalimantan.Kalimantan.d.d. Sengketa pertanahan merupakan sumber konflik terbanyak, baik Sengketa pertanahan merupakan sumber konflik terbanyak, baik konflik konflik

horisontal maupun konflik vertikal.horisontal maupun konflik vertikal.


2.2. Wilayah Laut.Wilayah Laut.

a.a. Luas 8.000.000 kilometer persegi, penuh dengan kekayaan ikan danLuas 8.000.000 kilometer persegi, penuh dengan kekayaan ikan dan

bahan tambang di dasar laut.bahan tambang di dasar laut.

b.b. Kekayaan ikan laut dicuri terus-terusan oleh nelayan Thailand, Kekayaan ikan laut dicuri terus-terusan oleh nelayan Thailand, sedangkan pasir laut di Riau dijual murah ke Singapura. Minyak dansedangkan pasir laut di Riau dijual murah ke Singapura. Minyak dan

gas bumi di laut sebagai gas bumi di laut sebagai non renewable resources non renewable resources dieksploitir habis-dieksploitir habis-

habisan. Terumbu karang hancur oleh bahan peledak liar.habisan. Terumbu karang hancur oleh bahan peledak liar.

c.c. Walau merupakan negara maritim, Indonesia tidak mempunyaiWalau merupakan negara maritim, Indonesia tidak mempunyai

armada perikanan modern. Kaum nelayan selalu merupakan bagianarmada perikanan modern. Kaum nelayan selalu merupakan bagian

rakyat Indonesia yang paling miskin dan terabaikan.rakyat Indonesia yang paling miskin dan terabaikan.

d.d. Republik Indonesia tidak mempunyai Republik Indonesia tidak mempunyai Coast Guard Coast Guard yang andal. TNI-yang andal. TNI-

Angkatan Laut dan Polisi Perairan secara kontra-produktif berebutAngkatan Laut dan Polisi Perairan secara kontra-produktif berebut

wewenang di laut.wewenang di laut.

e.e. Pulau Sipadan dan Ligitan lepas karena Pemerintah RepublikPulau Sipadan dan Ligitan lepas karena Pemerintah Republik

Indonesia tidak acuh terhadap perbatasan lautnya.Indonesia tidak acuh terhadap perbatasan lautnya.


3.3. Wilayah Udara.Wilayah Udara.

a.a. Luas 10.000.000 kilometer persegi di atas wilayah darat dan laut,Luas 10.000.000 kilometer persegi di atas wilayah darat dan laut,

sampai ke stratosfeer.sampai ke stratosfeer.

b.b. Merupakan asset negara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis, Merupakan asset negara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis, a.l. lalulintas udara dan untuk penempatan satelit geostasioner.a.l. lalulintas udara dan untuk penempatan satelit geostasioner.

c.c. Tidak terjaga dengan baik, memungkinkan penerbangan gelap untukTidak terjaga dengan baik, memungkinkan penerbangan gelap untuk

tujuan kriminal, baik oleh penerbangan sipil maupun olehtujuan kriminal, baik oleh penerbangan sipil maupun oleh

penerbangan militer asing [ ingat kasus penerbangan pesawat F-18penerbangan militer asing [ ingat kasus penerbangan pesawat F-18

Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dekat pulau Bawean di LautHornet Angkatan Laut Amerika Serikat dekat pulau Bawean di Laut

JawaJawa..].].


C. KESIMPULANC. KESIMPULAN

1.1. Baik Bangsa maupun Negara adalah lembaga bentukan yang Baik Bangsa maupun Negara adalah lembaga bentukan yang bersifat dinamis, bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan bersifat dinamis, bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan

juga bisa mengalami kemerosotan, bahkan keruntuhan.juga bisa mengalami kemerosotan, bahkan keruntuhan.

2.2. Integritas nasional merupakan resultante dari interaksi tiga Integritas nasional merupakan resultante dari interaksi tiga

komponen negarakomponen negara, , yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.

3.3. Peranan penting sebagai penentu dipegang oleh kelompok elite Peranan penting sebagai penentu dipegang oleh kelompok elite dalam pemerintahan, yang juga bisa mengalami kemerosotan dalam pemerintahan, yang juga bisa mengalami kemerosotan kualitas.kualitas.

Documents

Masalah integrasi nasional dan ancaman disintegras2i