Stasiun Radio Pantai Jakarta (Bapak Kusnadi dan Bapak Ahmad Sudirjo)

Masukan SROP Jakarta Mengenai Pembahasan Masalah : A. Implementasi kebijaksanaan pemerintah dalam hal penggunaan frekuensi untuk keperluan dinas maritime : 1. Penggunaan frekuensi dinas maritime untuk stasiun radio pantai diatur oleh International Telecommunication Union (ITU). Alokasi penggunaan frekuensi untuk masing-masing stasiun radio pantai baik stasiun radio pantai Ditjen Hubla maupun stasiun radio pantai non Ditjen Hubla ditetapkan oleh Subdit Telkompel, Direktorat Navigasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2. Penggunaan frekuensi dinas maritime untuk kapal diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) disesuaikan di area mana kapal tersebut berlayar (area A1, A2, A3 dan A4) 3. Surat ijin Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan dinas maritime oleh Stasiun Radio Pantai dan Stasiun Radio Kapal dikeluarkan eoleh Ditjen Postel, Menkominfo B. Koordinaasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal penggunaan frekuensi radio 1. Pengawas penggunaan frekuensi dan pembinaan operasional stasiun radio pantai dilakukan oleh Subdit Telkompel, Direktorat Navigasi, direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2. Pengawasan penggunaan frekuensi dan peralatan stasiun radio kapal dilakukan oleh Subdit Nautis Teknis Radio, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Pengawasan dan pembinaan terhadap Stasiun Radio Pantai non Ditjen Hubla dilapangan dilakukan oleh Distrik Navigasi dan untuk stasiun radio kapal oleh Syahbandar/adpel C. Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengguna radio pada dinas maritim 1. Penggunaan frekuensi radio oleh stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal saat ini tidak dikenakan BHP karena penggunaan frekuensi radio oleh stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal lebih diutamakan untuk kepentingan keselamatan pelayaran 2. Jasa telekomunikasi dikenakan terhadap telegram atau percakapan telepon yang dikirim atau dilakukan oleh nakhoda/orang di atas kapal dengan perusahaan pelayaran/orang di darat melalui stasiun radio pantai yang beritanya atau percakapannya bersifat umum bukan berita atau percakapan marabahaya, segera dan keselamatan, dengan semakin banyaknya alternative sarana telekomunikasi antara kapal dengan orang yang ada di darat maka saat ini telegram maupun percakapan telepon melalui stasiun radio pantai semakin sedikit 3. Pengenaan BHP frekuensi radio oleh stasiun radio non ditjen hubla dapat dilaksanakan karena pada umumnya pertukaran berita yang dilakukan oleh kapal dan stasiun radio pantai non ditjen hubla (pemilik kapal tersebut) adalah berita yang bersifat umum