Masukan Petani Kelapa Sawituntuk Kelapa Sawit Indonesia

Serikat Petani Kelapa Sawit(SPKS)

Tentang SPKS: Serikat Petani Kelapa Sawit

• SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) berdiri pada tahun2006 dan saat ini memiliki keanggotaan sebanyak52.000 petani kelapa sawit di 6 Provinsi di Indonesia.

• Peran SPKS bagi sawit Indonesia; – Memperbanyak best practise di perkebunan sawit

khususnya di level petani. – Peningkatan SDM petani di bidang perkebunan dan

pengenalan standar-standar sawit berkelanjutan bagipetani.

– Fasilitasi akses petani kepada lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan Perusahaan.

– Penguatan koperasi-koperasi perkebunan rakyat. – Database petani kelapa sawit

Dukungan pemerintah bagi petani yang mengelola sawit secara lestari

• Tersedia Insentif untuk petani kelapa sawityang mengelola kelapa sawit secaraberkelanjutan.

Kelapa sawit sebagai sebuah produk yang berorientasi pasar, maka dibutuhkan peran dan

konsistensi secara terus menerus dari petani kelapasawit; patuh pada legalitas, tidak membakar, tidak

mengalihfungsi kawasan hutan, menggunakan lahanyang resmi, serta mampu meningkatkan

produktivitas-nya.

Peningkatan ekonomi petani

• Melakukan Proteksi terhadap petani akibat gejolak harga TBS dengan menetapkan standar minimum harga TBS yang dibeli olehpabrik ketika terjadi gejolak harga.

Harga TBS saat ini (periode Juli 2018), sebesar Rp. 800-1060. Karenaitu pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga pembelian buahsawit dari petani untuk mencegah gejolak ekonomi petani akibatkrisis.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan pemerintahdapat melakukan beberapa hal yakni; 1. Mencegah terjadinya over produksi yang berlebihan di masamendatang, dengan cara tidak ada ijin-ijin baru untuk pembukaankelapa sawit. 2. Mencari cara yang tepat untuk petani-petani yang dalam areal gambut untuk mengelola komoditas unggulan lain-nya. Harga yang rendah, sangat tidak menguntungkan bagi mereka.

Penyelesaian masalah petani dalamkawasan hutan

• Penyelesaian petani dalam kawasan hutandiharapkan dilakukan dengan memperhatikanaspek-aspek; – Definisi petani kelapa sawit harus jelas agar

penyelesaian-nya tepat sasaran bagi petani-petanikecil. Rekomendasi SPKS; petani yang mengelolakurang lebih 4 ha di dalam kawasan hutan dapatdibebaskan.

– Karena itu, perlu di identifikasi benar-benar olehkementerian terkait dengan cara melakukanpemetaan petani.

– Melihat petani dan komoditasnya, salingketergantungan untuk benar-benar kebutuhanekonomi keluarga.

Penggunaan dana Badan PengelolaanDana Perkebunan

• Dana ini harus dapat di akses dengan mudah oleh petanidengan tidak menggunakan prosedure yang berbelit-belituntuk peningkatan produksi petani, peremajaan sawit danpengelolaan secara berkelanjutan.

• Penggunaan dana perkebunan ini untuk petani sebaiknyadigunakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan petanikelapa sawit bukan untuk Industri besar ; – Peningkatan SDM Petani Kelapa Sawit– Pembangunan sarana prasarana perkebunan. – Peremajaan sawit– Legalitas dan pemetaan petani. – Sertifikasi ISPO dan insentif bagi petani yang memperoleh ISPO – Insentif untuk petani atau insentif untuk kabupaten.

Diplomasi kelapa sawit Indonesia • Relevansi diplomasi sawit Indonesia dan petani sangat

erat dan memiliki pengaruh bagi kehidupan ekonomipetani. Diplomasi yang salah, berakibat fatal bagipetani. – Memperbanyak contoh-contoh terbaik yang dilakukan oleh

petani dan perusahaan dalam mengelola kelapa sawitberkelanjutan (ramah sosial dan lingkungan/ konservasi/ restorasi).

– Team diplomasi harus terbuka yang merangkummultipihak.

– Standar ISPO harus lebih baik dari standar-standar lain-nya– Perbaikan regulasi di sektor perkebunan dan insentif bagi

kabupaten dan petani yang membangun secara lestari. – Menyusun roadmap petani kelapa sawit untuk mandiri,

sejahtera dan berkelanjutan di Indonesia.

Alamat SPKS :

Perumahan Bogor Baru Blok A5 No.17, Kelurahan Tegal Lega Bogor – Jawa BaratWebsite: http://www.spks-nasional.org/,

Telepon 0251-8571263