Upload
tasya
View
176
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
SEJARAH DAN IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI ORGANISASI PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA). MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
SEJARAH DAN IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI ORGANISASI
PEMERINTAHAN LOKAL
(STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKALDOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASILEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
2009
KONSEP DESENTRALISASI LANGIT DAN BUMI
• Revolusi neo-liberal tahun 1980an• Konsep welfare state digantikan limited
government• Kejatuhan tembok Berlin, Jerman, Uni
Soviet di tahun 1991 meruntuhkan ideologi sosialis komunis
• Perang dingin berakhir, rejim otoriter dunia ketiga berakhir
NEO-LIBERALISME
• Pasar terbuka• Peran negara kecil• Penegakkan demokrasi• Masyarakat sipil kuat• Good governance, transparansi, dan
akuntabilitas• Persaingan usaha
DESENTRALISASI
• Masyarakat sipil kuat • Ukuran pemerintahan kecil• Campur tangan pemerintah pusat kecil
PERKAWINAN NEO-LIBERALISME DAN DESENTRALISASI
NEO-LIBERALISME DESENTRALISASI
1. PERAN PEMERINTAH PUSAT KECIL
2. PERSAINGAN USAHA TUMBUH
3. STANDAR HIDUP MASYARAKAT NAIK
4. MASYARAKAT SIPIL KUAT
NAMUN……
• Robison dan Hadiz (2004) - “sifat ilusi dari pandangan neo-liberalis, menunjukkan ketahanan oligarki-oligarki politis dan ekonomis di Indonesia”
• Nordholt dan van Klinken (2007) - “adalah terlalu simplisistis menyimpulkan negara di Indonesia melemah sejak tahun 1998”
• Mc Vey (2000) dan Phongpaichit et. al. (1998) - birokrat, politisi, militer, polisi, dan penjahat memelihara hubungan intim sehingga perbedaan profesi diantara mereka kabur.
FAKTA DESENTRALISASI INDONESIA
• Tahun 1998 memiliki struktur kelembagaan daerah cukup memadai
• Desentralisasi mengundang lebih banyak permasalahan ketimbang menyelesaikan masalah
MENGAPA DESENTRALISASI?
• Maria Dolores G. Alicias (2005), “kebijakan desentralisasi bertujuan:• Pertama, mempercepat tercapainya tujuan-tujuan
pembangunan dan demokrasi• kedua, perbaikan perbaikan pelayanan umum yang
makin efisien dan efektif; • ketiga, perbaikan kinerja pemerintahan daerah
melalui pertanggungjawaban publik, transparansi atas proses-proses kerjanya dan responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
• keempat, perluasan akses pada pengambilan keputusan politik bagi wilayah dan kelompok yang terpinggirkan sehingga distribusi sumber-sumber makin merata.
•
PERSOALAN DESENTRALISASI INDONESIA
• Desentralisasi dilakukan tanpa mempelajari latar belakang sejarah perjalanan desentralisasi dari sejak lahirnya Indonesia
• Pemahaman kurang menyeluruh tentang lingkungan internasional, nasional, dan lokal akan menjadikan kebijakan tentang suatu wilayah otonom terutama berkaitan dengan batas-batas administratif (administrative territorial boundary) tidak efektif.
MENENGOK PEMBERLAJARAN SEJARAH DESENTRALISASI MASA
TRANSISI 1949-1950• Pemerintahan daerah diarahkan pada
suksesnya bangunan negara federasi• 27 Desember 1949: pemulihan kedaulatan
Indonesia - Republik Indonesia Serikat• Kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai
bagian penyusun RIS• Pemerintahan daerah diatur masing-masing
negara atau daerah bagian• Transisi pemerintahan daerah pada masa
berlaku RIS habis
DUALISME KEBIJAKAN AKHIR MASA PEMERINTAHAN RIS
• Pemerintah Negara Republik Indonesia (Yogyakarta) - UU Nomor 22/1948 ttg pemerintahan daerah
• Negara bagian:• Negara Indonesia Timur (NIT) - UU NIT
Nomor 44/1950 (13 daerah = regelling tot vorming v/d Staat Oost-Indonesia)
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1950
• Pelebuaran Pemerintah RIS dengan NRI• Negara bagian Jawa Timur, Sumatera
Selatan, dan lainnya• Bertujuan memecah belah konsentrasi
pemberontakkan (westerling, Bandung; andi azis, Makassar; soumokil, Maluku Selatan)
IKHTISAR PEMERINTAHAN DAERAH MASA TRANSISI RIS-NKRI
Pemerintahan Daerah
I II III
Lingkungan Kekuasaan UURI Nomor 22/1948
Pulau-pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan (Negara Bagian RI, Ibukota Yogyakarta)
Telah dibentuk di Jawa, Madura, Sumatera:1.Provinsi,2.Daerah Istimewa setingkat Provinsi
Lingkungan Kekuasaan UU No. 44/1950
Lingkungan Kekuasaan UURI Nomor 22/1948
Pulau Sulawesi dan kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (Negara Bagian Indonesia Timur)
Telah dibentuk 13 Daerah, lanjutan Stb. 1946-143
キ UU Darurat Nomor 20/1950 joキ SGO joキ Stb. 1948-1951
キ Kontrak panjangキ Zelfbestuurs-regelen 1938キ Stb. 1946-17 キ IGOキ IGOB
Swapraja-swapraja dan Neo-Swapraja Desa, Marga, Kuria, Nagari, dsb.キ SGOB,
キ Locale Raden Ordonnantie,キ Stb. 1946-17,キ Stb. 1946-27
Kotapraja Jakarta Raya
Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Pontianak, Manado, Ambon, Ternate, Kupang.
PEMERINTAHAN DAERAH MASA TRANSISI RIS-NKRI
• UU Nomor 22/1948=Pemerintahan Daerah• Perbedaan tata cara pemerintahan kepulauan
jawa-Madura dan luar Jawa-Madura dihilangkan• Provinsi 8 (Gubernur)=daerah administratif
semata• Daerah karesidenan dalam provinsi tanpa ada
aturan batas dan jumlah karesidenan, melanjutkan yang lama saja
• Selain gubernur dan residen ada Komite Nasional Daerah penjelmaan darai Badan Pembantu Gubernur dan Residen (Muslimin, 1959:28).
CIRI DESENTRALISASI MASA TRANSISI
• Arus deras desentralisasi politis ketimbang fungsional dan kebudayaan
• Aturan warisan RIS tumpang tindih dengan lainnya: UU Nomor 22/1949, UU NIT Nomor 44/1950, dan SGO, SGOB, dan lainnya
SOLUSI MENGAKHIRI MASA TRANSISI
• 18 januari 1957 - UU Nomor 1/1957 = Pokok-pokok Pemerintahan Daerah - menggugurkan perundangan sebelumnya yang tumpang tindih
• Uniformitet = penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan daerah = berseberangan dengan prinsip swatantra (buatan Belanda masa lalu)
• Berusaha menghindarkan politik devide et impera
• Diskriminasi pemerintah antar pulau dihilangkan
PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (1)
• Daerah swatantra bermunculan tanpa terkendali
• UU belum memuat aturan rumah tangga dan rincian urusan (institutional arrangement minim)
• Instabilitas politik muncul karena keterpaksaan
• Kesenjangan antara daerah swatantra luar Jawa-Madura belum berpengalaman dengan daerah bentukan NIT yang relatif lebih tertata urusan , menggunakan panduan lama yang terpisah dari NRI sebelumnya
• Daerah provinsi, kabupaten, dan desa otoom di Jawa mengalami pendemokrasian
• Daerah di luar pulau Jawa-Madura mengalami kemunduran kurang modal dasar memerintah
• Pembentukan daerah swatantra luar Jawa-Madura sekedar menggabung-gabungkan daerah administratif tanpa menghiraukan daerah swatantra yang sudah lebih dulu hidup
PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (2)
• Pembentukan daerah swatantra di daerah bekas NIT lebih parah karena tidak ada pembentukan daerah baur
• Pembentukan daerah baru hanya berdasarkan alasan politis (DT. I Aceh, Irian Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi)
PERMASALAHAN PASCA UU NOMOR 1/1957 (3)
PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA MASA TRANSISI (1949-1950)
• Dasar peraturan:• UU Nomor 22/1948, berlaku 15 Agustus 1950, beberapa hari
sebelum RIS dilebur Negara Kesatuan• PP Pengganti UU Nomor 5/1950 (Pembentukan Provinsi Sumatera
Utara)• Baru provinsi otonom saja, daerah kabupaten belum dibentuk• Bekerja berdasarkan warisan peraturan-peraturan pembentukkan
daerah otonom berjiwa nasional• Menghapuskan perbedaan antara cara pemerintahan di kepulauan
Jawa-Madura dan di luar Jawa-Madura• Menghapuskan dualisme dalam pemerintahan daerah dengan
pemberian status otonom dan medebewind seluas-luasnya pada badan-badan pemerintahan daerah secara demokratis (collegiaal bestuur atas dasar permusyawaratan)
• Kedudukan ibukota provinsi menjadi persoalan=sibolga atau kutaraja
• Usulan lahirnya 4 kabupaten Tapanuli bertentangan dengan Komisariat Pemerintah Pusat
• Keempat Kabupaten Tapanuli selanjutnya menjadi bibit persoalan di saat masa transisi dari RIS menuju NKRI karena peleburan yang dipaksakan
PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA
UTARA
• Salah satu diantara 13 daerah di negara-negara bagian mempertahankan diri sejak berdirinya RIS berdasarkan konferensi Malino tahun 1946 (stb. 1946-143)
• Daerah swapraja, konstuksi yuridis=daerah merupakan badan federasi dari daerah swapraja yang diliputinya
• Daerah-daerah swapraja mengatur susunan dan tugas, hak serta kewajiban dari daerah-disahkan residen dalam NIT=daerah-statuut
• Studi tentang otonomi daerah-daerah dalam NIT harus ditelusuri dari statuut daerah tersebut-mengatur tentang hubungan daerah bersangkutan dengan daerah-daerah swapraja atau neo-praja
• Dasar pemerintahan=UU Nomor 44/1950, sebagian besar mengambil ketentuan UU RI Nomor 22/1948 yang disesuaikan dengan keadaan NIT
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA TRANSISI (1949-1950)
PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN
• Sulawesi Selatan terdiri dari pemerintahan Luwu, Gowa, Wajo, dan Bone
• Luwu merupakan pusat pertumbuhan peradaban orang-orang Bugis dan Gowa=pusat peradaban orang Makassar
• Utusan Sulawesi Selatan dalam Konferensi Malino menghendaki mengikuti bentuk Negara Amerika Serikat yaitu kesatuan yang federatif atau merdeka
PERMASALAHAN DESENTRALISASI PASCA ORDE BARU
• Pemekaran tidak berkontribusi positif terhadap:• Peningkatan kesejahteraan masyarakat• Penurunan tingkat konflik etnis-teritorial• Peningkatan partipasi politik
• 80% pelayanan publik di daerah baru buruk• Data dari Bappenas-UNDP (2001-2007) terdapat
peningkatan dramatis jumlah provinsi dari 26 menjadi 33 (26,9%) dan kabupaten/kota, dari 303 menjadi 404 (45,2%).
PEMEKARAN
• Provinsi Tapanuli• Provinsi Luwu Raya