Upload
anggaamild
View
35
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ di Lingkungan PU.pdf
Citation preview
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 1/24
Disampaikan oleh:
Kepala Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, Pusat Pembinaan PenyelenggaraanKonstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi,Kementerian Pekerjaan Umum
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 2/24
PERATURAN TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubahterakhir dengan PP 92/2010
7. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah denganPP 59/2010
8. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubahterakhir dengan Perpres 70/2012
9. Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka PercepatanPembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
10. Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 3/24
PERATURAN TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
11. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha
Jasa Konstruksi Asing.
12. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014
13. Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 4/24
ETIKA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
1. Tertib dan bertanggungjawab
2. Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
3. Tidak saling mempengaruhi
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai
kesepakatan tertulis para pihak;5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
KKN8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 5/24
DASAR
PERUBAHAN PERMEN 07/2011
1. Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012
2. Menyesuaikan dengan ketentuan baru
3. Menyederhanakan proses pengadaan
4. Mendukung penyerapan anggaran
5. Menghilangkan terjadinya multitafsir
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 6/24
PEMAKETAN PEKERJAAN
1. Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
2. Dalam melakukan pemaketan dilarang:
• menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnyadilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
• menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan
oleh usaha kecil;
• memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari pelelangan; dan/atau• menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 7/24
PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2013Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi1. Segmentasi
a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak
dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
b. Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil.
c. Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250 juta.
2. Penerbit Jaminan
a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta
menggunakan surat jaminan → Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantum
dalam standart dokumen Permen 14/2013. (akan direvisi)b. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi > Rp 750 juta
menggunakan surat jaminan→ Bank Umum. (akan direvisi)
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 8/24
3. Metode Pelelangan dan Kriteria Evaluasi
a. Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
b. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi,
dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyediaPekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas
dengan prakualifikasi.
c. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks,
terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasiteknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait
untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau
pertimbangan yang tidak obyektif.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 9/24
4. Evaluasi Penawaran
Harga
a. Evaluasi dokumen
penawaran harus
berdasarkan padapedoman evaluasi
penawaran yang
ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan.
b. Harga penawaran
yang nilainya di
bawah 80% HPS.
EVALUASI
PENAWARAN
NO YES
Gugur
Jaminan Pelaksanaan
dinaikan sebesar 5% dari
HPS
GugurPenetapan
WAJAR
TIDAK
WAJAR
MENOLAK TERIMA
KlarifikasiKewajaran
Harga
Penetapan
Harga Penawaran
<80% HPS
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 10/24
Evaluasi Kewajaran Harga di bawah 80% HPS :
1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan,dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap matapembayaran utama;
2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, danperalatan dalam Analisa Harga Satuan;
3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga satuanyang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total hargapenawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume
yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.
Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan
pelaksanaan menjadi
sebesar 5% dari HPS
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 11/24
5. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
Dalam dokumen pengadaan, PPK harus menyampaikan identifikasi bahayayang akan timbul akibat pekerjaan tersebut.
Dalam dokumen penawaran, Penyedia harus mengisi bentuk pengendaliandari identifikasi bahaya dan membuat sasaran serta program K3
Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi(RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalianrisiko bahaya K3.
Catatan :
Evaluasi teknis terhadap RK3K :
RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secaraumum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3;
Diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal membuat pedoman dalampenilaian terkait evaluasi teknis K3;
Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 12/24
6. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi
(alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket)
a. Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan &menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada
1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan,sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dandinyatakan gugur.
b. Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknisdapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket.
c. Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalam waktubersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan personil tersebut akanditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakantidak ada dan dinyatakan gugur.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 13/24
7. Sanggahan dan sanggahan
banding
a. Dalam hal jawaban sanggahan
banding menyatakan
pelelangan/seleksi gagal dan
harus dilakukan evaluasi
ulang, maka tidak adasanggahan dan sanggahan
banding terhadap hasil
evaluasi ulang.
b. Apabila peserta keberatan
terhadap hasil evaluasi ulang
dapat mengajukan pengaduan
yang ditujukan kepada APIP
K/L/D/I bersangkutan.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 14/24
8. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal)
Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat
melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan
Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 15/24
9. Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran)
a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan Penyedia PekerjaanKonstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapatdiberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 darinilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan.b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA berjalan, diterbitkan
adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisapekerjaan yang akan diselesaikan.
c. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan hasil penelitianyang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikanpekerjaan.
Catatan:
Sesuai Permenkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 16/24
Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%, dengan
ketentuan:
a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan
uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak
manapun; dan6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan
fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan butir
a.3) tidak diperlukan;
c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.
10. Material On-Site
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 17/24
11 Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
EVALUASI PENAWARAN :o Harus berpedoman pada tata cara/ kriteria yang mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
o Dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran/ Kualifikasi.
o Pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dilaksanakan secara
full elektronik (e-procurement)
o Jawaban sanggah banding oleh Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi untuk
pelelangan sederhana/ pemilihan langsung ( ≤ Rp. 5 miliar) dan seleksi sederhana ( ≤ Rp. 200
juta ).
o Kriteria evaluasi yang menggunakan sistem gugur ambang batas atau sistem nilai harus
mendapat persetujuan dari Eselon I yang bersangkutan.
o Penyedia pekerjaan konstruksi yang mengajukan penawaran dibawah 80% HPS dapat ditunjuk
sebagai pemenang pelelangan apabila harga penawaran dapat dibuktikan wajar.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 18/24
“ i l l ing R a te ”(SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013)
• Sebagai acuan penyusunan HPS/RAB Pekerjaan Konsultansi
di Kementerian PU
• Biaya langsung personil Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Maksimal
Rupiah PerBulan
Rupiah PerBulan
Rupiah PerBulan
S1 S2 S3
1 2 3 4 5 6 7
1 21,100,000
2 22,900,000
3 24,600,000
4 26,400,000
1 28,200,000 1 29,500,000
2 30,000,000 2 31,600,000
3 31,700,000 3 33,600,000
4 33,500,000 4 35,800,0001 35,300,000 1 37,800,000 1 41,400,000
2 37,100,000 2 39,800,000 2 43,700,000
3 38,800,000 3 41,900,000 3 46,000,000
4 40,600,000 4 43,900,000 4 48,200,000
5 42,400,000 5 46,100,000 5 50,400,000
6 44,100,000 6 48,100,000 6 52,800,000
7 45,900,000 7 50,100,000 7 55,000,000
8 47,700,000 8 52,200,000 8 57,200,000
9 49,500,000 9 54,200,000 9 59,400,000
10 51,200,000 10 56,200,000 10 61,800,000
11 53,000,000 11 58,400,000 11 64,200,00012 54,800,000 12 60,400,000 12 66,800,000
AHLI UTAMA
BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI) UNTUK TENAGA AHLI
BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI
PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
Tahun
Pengalaman
Tahun
Pengalaman
Tahun
PengalamanKlasifikasi
AHLI MUDA
AHLI MADYA
No. Provinsi Indeks
1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.010
2 Sumatera Utara 0.935
3 Sumatera Barat 0.935
4 Riau 0.921
5 Kepulauan Riau 0.892
6 Jambi 0.907
7 Sumatera Selatan 0.904
8 Kepulauan Bangka Belitung 0.968
9 Bengkulu 0.871
10 Lampung 0.880
11 Banten 0.909
12 DKI Jakarta 1.000
13 Jawa Barat 0.781
14 Jawa Tengah 0.760
15 DI. Yogyakarta 0.816
16 Jawa Timur 0.772
17 Bali 0.861
18 Nusa Tenggara Barat 0.913
19 Nusa Tenggara Timur 0.897
20 Kalimantan Barat 0.857
21 Kalimantan Tengah 0.95222 Kalimantan Selatan 0.969
23 Kalimantan Timur 0.992
24 Sulawesi Utara 0.929
25 Sulawesi Tengah 0.869
26 Sulawesi Tenggara 0.882
27 Sulawesi Selatan 0.927
28 Sulawesi Barat 0.932
29 Gorontalo 0.826
30 Maluku 0.882
31 Maluku Utara 0.86732 Papua 1.117
33 Papua Barat 1.064
TABEL BESARAN INDEKS WILAYAH PROVINSI DI INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 19/24
Permen 14/2013 Permen 07/2014Semula Dirubah
Pasal 4b Pasal 4① Penggunaan surat jaminan untuk paket
pekerjaan konstruksi s/d Rp. 2,5 M dan Jasa
Konsultansi s/d Rp. 750 juta menggunakan
surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifatmudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada
PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia barang/jasa dengan
substansi sesuai yang tercantum dalam
dokumen Pengadaan.
① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi
diatur sebagai berikut :
a) Surat jaminan penawaran, surat jaminan
pelaksanaan, surat jaminan pemeliharaan, atau
surat jaminan sanggahan banding untuk paket
pekerjaan s/d Rp. 50 M dapat diterbitkan olehBank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
diserahkan oleh Penyedia barang/jasa Kepada
PPK/ Kelompok Kerja ULP.
② Penggunaan surat jaminan untuk paket
pekerjaan konstruksi diatas Rp. 2,5 M dan
jasa konsultansi diatas Rp. 750 juta
menggunakan surat jaminan yang
dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
diserahkan oleh Penyedia B/J kepadaPPK/Pokja ULP.
b) Surat jaminan penawaran, surat jaminan
pelaksanaan, surat jaminan uang muka, surat
jaminan pemeliharaan atau surat jaminan
sanggahan banding untuk paket pekerjaan
diatas Rp. 50 M diterbitkan oleh Bank Umum
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
dan diserahkan oleh Penyedia B/J kepadaPPK/Pokja ULP.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 20/24
Permen 14/2013 Permen 07/2014Semula Dirubah
Pasal 4b Pasal 4
Tidak ada ① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi
diatur sebagai berikut :
c) Ketentuan (a) dapat dikecualikan dalam halmenggunakan sistem e-procurement s/d
Rp.2,5 M tidak diperlukan surat jaminan
penawaran.
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 21/24
Permen 14/2013 Permen 07/2014Pasal 6d Pasal 6d, ditambahkan 2 ayat yaitu ayat 4 dan 5
① Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan
konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan
peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan
dalam eavaluasi memenuhi persyaratan pada masing-
masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan
sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan dengan cara
melakukakn klarifikasi untuk menentukan peralatan
tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dandinyatakan gugur.
④ Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat
dikecualikan pada paket pekerjaan jasa
konsultansi apabila tenaga ahli yang
diusulkan, penugasannya tidak tumpang
tindih (overlap) antara paket yang satu
dengan paket lainnya dalam kurun waktubersamaan.
② Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada
1 paket pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat
dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas
peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan
lebih dari 1 paket.
③ Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaankonstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan
dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa
paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi
persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka
hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket
pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk
menentukan personil tsb akan ditempatkan, sedangkan
untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada
dan dinyatakan gugur.
⑤ Paket pekerjaan konstruksi dengan nilaidiatas Rp. 2,5 M s/d Rp. 30 M dapat
dipersyaratkan hanya untuk pelaksana
konstruksi dengan kualifikasi Usaha
Menengah yang kemampuannya dasarnya
(KD) memenuhi syarat
1 Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PU
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 22/24
1. Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PU
83
47 43
30 26
Rp0
Rp200
Rp400
Rp600
Rp800
Rp1,000
Rp1,200
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014
N I L A I P A K E T ( M
I L I A R )
J U M L A H P A
K E T
TAHUN ANGGARAN
SANGGAHAN BANDING BENAR TA.2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET
128
59
39
143
Rp0.00
Rp500.00
Rp1,000.00
Rp1,500.00
Rp2,000.00
Rp2,500.00
Rp3,000.00
Rp3,500.00
Rp4,000.00
Rp4,500.00
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014
N I L A I P A K E T
( M I L I A R )
J U M L A H P A K E T
TAHUN ANGGARAN
SANGGAHAN BANDING TIDAK BENAR TA. 2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET
No Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas > Rp 100 M
7/18/2019 Materi 05, Sosialisasi Kebijakan PBJ Di Lingkungan PU
http://slidepdf.com/reader/full/materi-05-sosialisasi-kebijakan-pbj-di-lingkungan-pu 23/24
No. Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas > Rp. 100 M
dan Jasa Konsultansi diatas > Rp. 10 M oleh Menteri PU
2.
14
35
6471
21
Rp0
Rp2,000
Rp4,000
Rp6,000
Rp8,000
Rp10,000Rp12,000
0
10
20
30
40
50
60
7080
2010 2011 2012 2013 2014
N I L A I P A K E T ( M I L I A R )
J U M L A H P A K E T
TAHUN ANGGARAN
PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN SELEKSI TOTAL MENTERI PU
TAHUN 2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET