Upload
sapri-yadi
View
62
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BENDAHARA PEMERINTAH
SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK-PAJAK NEGARA
By Imamuddin Hakim
Account Representative
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
TERMINOLOGI UMUM
PERPAJAKAN
Who ?
Siapa yang dikenakan Pajak
What ?
Apa yang dikenakan Pajak
SUBYEK PAJAK WAJIB PAJAK
OBYEK PAJAK
Orang yang tinggal di Indonesia < 183 hari dalam 12 bulan
Badan yang tidak didirikan di indonesia
Yang menjalankan usaha < 183 hari di Indonesia
WAJIB
PAJAK
BENTUK
STATUS
Orang
Pribadi
Badan
WP DN
WP LN
Orang
Pribadi
Badan
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
DI INDONESIA
OFFICIAL ASSESTEMENT SYSTEM
SELF ASSESTMENT SYSTEM
WITHOLDING TAX
PENUNJUKAN BENDAHARA
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
Dasar Hukum
UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 28
Tahun 2007 Tentang KUP
UU No 7 Tahun 1983 stdtd UU No 36
Tahun 2008 Tentang PPh
UU No 8 Tahun 1983 stdtd UU No 18
Tahun 2000
PP No 45 Tahun 1994
Kepres No 29 Tahun 1984
Kepres No 180 Tahun 2000
Kepres No 80 tahun 2003
KMK No 563/KMK.03/2003
BENDAHARA :
Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri/Ketua Lembaga sebagai
Bendahara/Bendahara Proyek
Bendahara Pemerintah Pusat dan
Daerah/Pemegang Kas
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
BENDAHARA YANG MENGELOLA APBN/APBD
WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI
UNTUK MENDAPATKAN
NPWP
KEWAJIBAN BENDAHARA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh 22)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh 23)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh 26)
PAJAK PENGHASILAN TARIF KHUSUS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(PPN/PPnBM)
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN
OLEH BENDAHARAWAN
PPh Ps.21/26*)
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn:
Pekerjaan
Jabatan
Jasa
Kegiatan
Penghasilan
Dibayarkan atas
PEMBELIAN
BARANG
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)
Bunga
Deviden
Sewa
Royalty
Jasa (selain obj.21)
Dibayarkan atas
OBYEK-OBYEK
PPh Final
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26*) PPh Final
*) PPh 26 dikenakan kpd WP Status WP LN
ALUR KERJA UMUM
BENDAHARA
MEMOTONG/MEMUNGUTBukti Potong/
Pungut
MENYETORKAN
SPTMELAPORKAN
SSP
Penerima Ph
yg dipotong
PPh Pasal 21
SUMBER
DANA
APBN/BD
NON APBN/BD
PNS
NON PNS
NON RUTIN
PH. RUTIN DITANGGUNG PEM.
TARIF 15% FINAL
PH. RUTIN
NON RUTIN TARIF PSL. 17
TARIF PSL. 17
PNS NON RUTIN
NON PNS
PH. RUTIN
NON RUTIN
TARIF PSL. 17
TARIF PSL. 17
TARIF PSL. 17
PENGERTIAN PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN ATAU JABATAN
JASA DAN KEGIATAN ,
YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
- GAJI
- UPAH
- HONORARIUM
- TUNJANGAN, DAN
- PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
P
P
h
2
1
/
2
6
PENGHASILAN YANG TERUTANG
PPh Ps. 21
PENGHASILAN YG DITERIMA
PNSANGGOTA
ABRIPENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABAT
NEGARA
PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAHDIPOTONG PPh Ps.21
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG
PENSIUN, DAN TUNJANGAN
LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG,
UANG HADIR, UANG LEMBUR,
IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN
IMBALAN LAIN DENGAN NAMA
APAPUN
KECUALI
DIBAYARKAN KEPADA :
PNS GOL II/D KEBAWAH
LETNAN SATU KE BAWAH
*) TERMASUK JANDA/DUDA
DAN/ATAU ANAK-ANAKNYA
P
P
h
2
1
PPh Ps.21 Sethn12 bln atau Jumlah
bln tersisa dlm 1
thn
Ph. Bruto /
bulan
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
Pengurang Ph. Bruto :
1. B. Jabatan (5% x Ph.
Bruto; Max. 500 rb/bln
atau 6 jt/ thn)
2. Iuran Pensiun
Ph. Neto
sebulan
12 bln atau Jumlah
bln tersisa dlm 1
thn
Ph. Neto
setahun
PTKP sethn Ph. Kena Pajak Tarif Pasal 17
PPh Ps.21 sebln
- GAJI
KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG
TERKAIT
- UANG PENSIUN
- TUNJANGAN YG
TERKAITP
P
h
2
1
- HONORARIUM
- IMBALAN LAIN DGN
NAMA APAPUN
YANG DTERIMA
PEJABAT NEGARA,
PNS, ANGGOTA
TNI/POLRI
DIBEBANKAN KPD
KEUANGAN NEGARA/
DAERAH
DIPOTONG PPh Ps. 21 :
15% DARI PENGH. BRUTO
(FINAL)
PENGHASILAN BRUTO
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
TIDAK
DIBEBANKAN KPD
KEUANGAN NEGARA/
DAERAH
TARIF PASAL 17 UU PPh
P
P
h
2
1
Lapisan Penghasilan Tarif
s.d. 50 juta 5%
> 50 juta s.d. 250 juta 15%
> 250 juta s.d. 500 juta 25%
> 500 juta 30%
TARIF PAJAK PENGHASILAN
(Pasal 17 ayat 1 (a))
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN
TARIF TERTINGGI DPT DITURUNKAN
MJD PLG RENDAH 25% YG DIATUR PP
LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
Contoh :
Ph. Kena Pajak = Rp 550.000.000
Penghitungan PPh :
5% X50.000.000 = 2.500.000
15% X200.000.000 = 30.000.000
25% X250.000.000 = 62.500.000
30% X50.000.000 = 15.000.000
PPh Terutang 110.000.000
P
P
h
2
1
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
BERLAKU 1 JANUARI 2009
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG
PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN SUAMI
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA
KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM
GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK
P
P
h
2
1
PTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 15.840.000
SETAHUN
STATUS KAWINSTATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT.
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA
KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK
MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
P
P
h
2
1
RANGKUMAN PTKP
STATUS PTKP/THN PTKP/BLN
TK 15.840.000 1.320.000
K/0 17.160.000 1.430.000
K/1 18.480.000 1.540.000
K/2 19.800.000 1.650.000
K/3 21.120.000 1.760.000
STATUS PTKP/THN PTKP/BLN
TK 15.840.000 1.320.000
TK/1 17.160.000 1.430.000
TK/2 18.480.000 1.540.000
TK/3 19.800.000 1.650.000
P
P
h
2
1
SELAIN PEJABAT NEGARA,
PNS,ANGGOTA TNI/POLRI
PENSIUNAN
UPAH HARIAN,
UPAH MINGGUAN,
UPAH SATUAN,
UANG SAKU HARIAN,
DAN
UPAH BORONGAN
HONORARIUM,
UANG SAKU,
HADIAH, PENGHARGAAN,
KOMISI,
BEASISWA, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG
IMBALAN SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN, JASA,
DAN KEGIATAN
PENERIMA DAN JENIS PENGHASILAN
P
P
h
2
1
Tarif Pasal 17
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN,
BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
> Rp 150.000,-
DIKURANGIRp 150.000,-
DIPOTONG PPh TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN TAKWIM
DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA PKP
TARIF PPh 5%DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
P
P
h
2
1
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
PKP SEBULAN
PPh SETAHUN
DIKURANGI
PTKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SEBULAN
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN,
BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
PENGHASILAN BRUTO
TARIF PASAL 17
P
P
h
2
1
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, BEASISWA, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2009
IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
- TENAGA AHLI
- SENIMAN
- OLAHRAGAWAN
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH DAN
MODERATOR
- PENGARANG, PENELITI, DAN PENTERJEMAH
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN
SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,
EKONOMI DAN SOSIAL
- AGEN IKLAN
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK, ANGGOTA, DAN PEMBERI JASA KEPADA
SUATU KEPANITIAAN, PESERTA SIDANG ATAU RAPAT, DAN TENAGA LEPAS
LAINNYA DALAM SEGALA BIDANG KEGIATAN
- PEMBAWA PESANAN ATAU YG MENEMUKAN LANGGANAN, PESERTA
PERLOMBAAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, DAN PETUGAS
DINAS LUAR ASURANSI
PENGHASILAN BRUTO X TARIF PASAL 17
sebagai
kepada
KECUALI
P
P
h
2
1
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PENSIUNAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, BEASISWA, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2009 cont….
KECUALI cont…
1. Menerima Penghasilan secara berkesinambungan dlm
1 thn kalender
2. Mempunyai NPWP
3. Hanya memperoleh Ph dari hub. Kerja dengan
pemotong pajak serta tdk memperoleh ph lainnya
Ph. Bruto …………………………….. xxxxxxxxxxx
Dikurangi PTKP sebulan…………………. xxxxxxxxxxx -/-
Ph. Kena Pajak…………………………….. xxxxxxxxxxx
Tarif Pasal 17………………………………. xxxxxxxxxxx
PPh Pasal 21 sebulan …………………….. xxxxxxxxxxx
P
P
h
2
1
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI,
ATAU
- KANTOR POS
GIRO
PALING LAMBAT
TGL 10 BLN
BERIKUTNYA
BILA JATUH PD
HARI LIBUR
PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
TDK ADA
PENYETORAN
P
P
h
2
1
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
MELAPORKAN
PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM
DAFTAR GAJI
KPPN
PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/KAPENPA
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DITANGGUNG
PEMERINTAH
P
P
h
2
1
TARIF BAGI YANG TIDAK MEMPUNYAI
NPWP
P
P
h
2
1
BAGI PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh 21
YANGTIDAK MEMILIKI NPWP
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%DARI TARIF NORMAL
KEWAJIBAN BENDAHARAWAN
PEMOTONG PPh PASAL 21/26
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG DIBERIKAN
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR
PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT
DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK
MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
TAHUNAN KEPADA PEJABAT NEGARA, PNS, ABRI, DAN
PENSIUNAN
P
P
h
2
1
PPh Pasal 22
P
P
h
2
2
BENDAHARAWAN SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22
- DITJEN ANGGARAN
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
- BENDAHARAWAN BEA & CUKAI
YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS
PEMBELIAN BARANG
TIDAK PERLU DITUNJUK
SECARA KHUSUS
P
P
h
2
2
PPh PASAL 22
DIPUNGUT
BERKENAAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH
WP (REKANAN)
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.1.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-
PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB.
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB.
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
P
P
h
2
2
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
SAAT PEMUNGUTAN
P
P
h
2
2
TARIF 1,5% DARI HARGA/
NILAI PEMBELIAN BARANG
DISETOR DG SSP PADA HARI YG SAMA
KE BANK PRESEPSI/KANTOR POS
SSP :
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
BUKTI PEMUNGUTAN
WAJIB PAJAK
REKANAN
KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARAWAN
KANTOR PENERIMA PEMBA-
YARAN (BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1
LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5
SSP
KP.PDIP 5.1.98
KPP MELALUI KPKN
P
P
h
2
2
P
P
h
2
2
TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22
SPT MASA
KE KPP/KAPENPA
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBURPD HARI KERJA
BERIKUTNYA
PPh Pasal 23
P
P
h
2
3
/
2
6
PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA KEC SEWA TANAH DAN/ATAU BGN
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
P
P
h
2
3
/
2
6
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
ORANG PRIBADI /
BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN
P
P
h
2
3
/
2
6
Pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 23 :
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bankb. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan
sewa guna usaha dengan hak opsic. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf i
e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasikepada anggotanya
f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badanusaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagaipenyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan
P
P
h
2
3
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
Berlaku 1 Januari 2009
PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
PENGHASILAN
BRUTO
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF
2%
DASAR PEMOTONGAN
P
P
h
2
3
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARAWAN
KP.PPh 2.6/BP-95
ATAU
KP.PPh 2.8/BP-952
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA
PPh PASAL 23/26
ARSIP
BENDAHARAWAN
P
P
h
2
3
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23/26
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN
SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
P
P
h
2
3
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (KP.PPh….)
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KAPENPA
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBURPD HARI KERJA
BERIKUTNYA
PPh Pasal 26
WHO ?SIAPA YANG DIKENAKAN PPH PASAL 26
WHAT ?OBJEK APA YANG DIKENAKAN PPH PASAL 26
HOW ?BAGAIMANA MEKANISME PENGENAAN PPH PASAL 26
WAJIB PAJAK LUARNEGERI ( ORANGPRIBADI DANBADAN USAHA )
PENGHASILAN PEMBERIPENGHASILAN(WPDN ) MEMOTONGPPH 26 ATASPENGHASILAN YANGDIPEROLEH.
SELAYANG PANDANG
PPh Tarif
Khusus
P
P
h
L
a
i
n
PPh dengan Tarif Khusus
PPh Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
PPh atas Jasa Konstruksi
PPh atas Hadiah Undian
1
2
3
4
P
P
h
L
a
i
n
Jumlah Bruto
PPh Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Mana yang lebih tinggi antara nilai penjualan dengan NJOP
Penyerahan kepada Pemerintah adalah Keputusan Pejabat ybs
Pengalihan sesuai peraturan lelang adalah sesuai risalah lelang
Tarif Psl 17 5 % (Final)
Badan
Usaha Pokok
OP, Yayasan,
Organisasi
Badan
Bukan Usaha Pokok
5%
Tdk Final
P
P
h
L
a
i
n
PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Jumlah Bruto nya adl jumlah yg terutang kepada Penyewa
10% Final
SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi BUT
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
YANG BERGERAK DI BIDANG
SUBJEK PAJAK
USAHA JASA KONSTRUKSI
WP Badan
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPH
USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
FINAL
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA
PELAKSANAAN
2% 4% 3% 4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
P
P
h
L
a
i
n
HADIAH UNDIAN
Hadiah yang diberikan dalam bentuk undian
25% Final
TARIF BAGI YANG TIDAK MEMPUNYAI
NPWP
P
P
h
2
1
BAGI PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh 22,23,4(2)
YANGTIDAK MEMILIKI NPWP
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 100%DARI TARIF NORMAL
PPN dan
PPnBM
P
P
N
PENGERTIAN
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
P
P
N
OBJEK PEMUNGUTAN
PPN
PENYERAHAN
BKP/JKP
PKP BUKAN PKP
BERDASARKAN
SURAT PERJANJIAN
ATAU
KONTRAK JUAL BELI
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN
BKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
PABRIKAN
OLEH
P
P
N
KELOMPOK BARANG
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,
BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK
SERTA BIJIH BAUKSIT
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH
MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG
BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM
P
P
N
KELOMPOK JASA
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT
BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT
KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN
• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI
KEAGAMAAN, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
KELOMPOK JASA
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA
DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL
TENAGA KERJA
PERHOTELAN, MELIPUTI :
• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN
PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL,
RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM
PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG
BERTUJUAN KOMERSIAL
ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA
TARIF PPN DAN PPn BM
PPN PPn BM
10 % 10, 20 30, 40 50, 75
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
TARIF
10%
15% 75%
SERENDAH-
RENDAHNYA
SETINGGI-
TINGINYA
EKSPOR
PPN 0 %
SAAT DAN DASAR
PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
KEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT
10/110
YG DIPUNGUT
•PPN 10/130
•PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
TATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK
1
2
3
BENDAHARAWAN
ARSIP PKP REKANAN
KPP
DIISI OLEH DAN
ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWANDICAP OLEH BENDAHARAWAN
DISETOR TGL ..... DAN
DITANDATANGANI BENDAHARAWAN
TATA CARA PENYETORAN
PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
BENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 7 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DLM HAL TGL 7
BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN
PD HARI KERJA BERIKUTNYA
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO
DISETOR
SSP1
2
3
4
5
PKP REKANAN
KPP MELALUI BANK/POS
LAMPIRAN SPT MASA PPN
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
ARSIP BENDAHARAWAN
TATA CARA PELAPORAN
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARAWAN
LAPORAN
PEMUNGUTAN
PPN/PPn BM
1
2
3
KPP DGN DILAMPIRI
FP LEMBAR KE-3ATASAN BENDAHARAWAN)*
ARSIP BENDAHARAWAN*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAWAN
PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL TANGGAL 14
JATUH PADA HARI LIBUR
PELAPORAN DILAKUKAN
PADA HARI KERJA
SESUDAHNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK
MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN
PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA DAN PENYERAHAN
BBM YG DILAKUKAN OLEH AGEN PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
KPD ORANG PRIBADI ATAU BADAN YG MENYEWAKAN RUANGAN/RUMAH TINGGAL YG NILAI
SEWA SELURUHNYA TDK MELEBIHI Rp 120 JUTA SETAHUN
UTK PENYERAHAN BKP OLEH PENGUSAHA KECIL YG TDK DIDAHULUI DGN SURAT
PERJANJIAN/KONTRAK
UTK PENYERAHAN BKP YG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEM. KPD INSTANSI PEM. LAINNYA,
SEPANJANG DANANYA BERASAL DARI APBN/APBD DAN INSTANSI PEM. YG MEMBERIKAN JASA
MEMASUKKAN PEMBAYARAN YG DITERIMA KE DLM MATA ANGGARAN PENERIMAAN INSTANSI
TSB.
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK
DIPUNGUT
DALAM HAL
PEMBAYARAN
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-DIPUNGUT
PPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,-TIDAK DIPUNGUT
PPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANG
DISETOR SENDIRI
OLEH PKP
DIPUNGUT PPN/PPn BM :
- PENYERAHAN OLEH BKN PKP
- DENGAN PO/SPK
B
A
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT
PPN BM OLEH BENDAHARAWAN
PENYERAHAN
BKP YANG TERGOLONG MEWAH
OLEH BUKAN PABRIKAN
JENIS
PAJAK
SETOR LAPOR DOKUMEN
LAPOR
PPH 21 Tgl. 10 next
month
Tgl. 20 next
month
SSP
SPM PPh 21
PPH 22 = saat
dipungut
Tgl. 14 next
month
SPM PPh 22
SSP
PPH 23/26 Tgl. 10 next
month
Tgl. 20 next
month
SPM PPh 23
SSP (Lembar ke-3)
Daftar Pemotongan
Bukti Pemotongan
( Lembar ke-2 )
RESUME KEWAJIBAN PAJAK
JENIS
PAJAK
SETOR LAPOR DOKUMEN
LAPOR
PPN Tgl. 7 next
month
Tgl. 20 next
month
SPM PPN 1107
PUT
Faktur Pajak
Lembar Ke-3
RESUME KEWAJIBAN PAJAK