Etika dan Kerangka Hukum Bidang Teknologi I
Etika dan Kerangka Hukum Bidang Teknologi Informasi Dampak
Pemanfaatan Teknologi Informasi 2Saat ini, informasi menjadi
komoditas yang sangat berharga.Informasi memiliki karakter yang
multivalue, dan multidimensi. Dari sisi pandangan teori sistem,
informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan
pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan waktu.
Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang
optimal untuk pemanfaatan informasi. Potensi Kerugian Pemanfaatan
TIDampak yang ditimbulkan :Rasa ketakutanKeterasingan.Golongan
miskin informasi dan minoritas.Tingkat kompleksitas serta kecepatan
yang sudah tak dapat ditanganiMakin rentannya
organisasiDilanggarnya privasi.Pengangguran dan pemindahan
kerjaKurangnya tanggung jawab profesi.Kaburnya citra manusia.
Etika Penggunaan Teknologi InformasiEtika. Biasanya pengertian
etika akan berkaitan dengan masalah moral. Perbedaanya bahwa etika
akan menjadi berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang
lain..Pentingnya Etika Komputer :Menurut James moor, terdapat tiga
alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer,
yaitu :Kelenturan LogikaFaktor TransformasiFaktor tak kasat
mata.
Hak Atas Informasi/KomputerHak Sosial dan KomputerMenurut
Deborah Johnson, Profesor dari RensselaerPolytechnic Institute
mengemukakan bahwa masyarakat memiliki :Hak atas akses komputerHak
atas keahlian komputerHak atas spesialis komputerHak atas
pengambilan keputusan komputer.Hak Atas InformasiMenurut Richard O.
Masson, seorang profesor di SouthernMethodist University, telah
mengklasifikasikan hak atas informasi berupa :Hak atas privasiHak
atas akurasiHak atas kepemilikan.Hak atas akses
Kontrak Sosial Jasa InformasiUntuk memecahkan permasalahan etika
komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam kontrak sosial
yangmemastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial.
Jasa informasi membuat kontrak tersebutdengan individu dan kelompok
yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya.
Kontrak tersebut tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala
sesuatu yangdilakukan jasa informasi. Kontrak tersebut menyatakan
bahwa :Komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk menggangu
privasi orangSetiap ukuran akan dibuat untuk memastikan
akurasipemrosesan dataHak milik intelektual akan dilindungi
Etika IT di Perusahaan 7Sangat penting penerapan etika dalam
penggunaan teknologi informasi (information technology/IT) di
perusahaan. Etika tersebut akan mengantarkan keberhasilan
perusahaan dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Kegagalan
pada penyajian informasi akan berakibat resiko kegagalan pada
perusahaan. Penerapan etika teknologi informasi dalam perusahaan
harus dimulai dari dukungan pihak top manajemen terutama pada chief
Information Officer (CIO).Kekuatan yang dimiliki CIO dalam
menerapkan etika IT pada perusahaannya sangat dipengaruhi akan
kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik profesional oleh CIO
itu sendiri. Kriminalitas di Internet (Cybercrime) 8Kriminalitas
siber (Cybercrime) atau kriminalitas di internet adalah tindak
pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet
(cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum atupun pribadi.
Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini
agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya Cybercrime dapat
dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan
interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Kejahatan
InternetKejahatan Internet terkait dengan sistem keamana :Password
seseorang dicuriJalur komunikasi disadap Sistem Informasi dimasuki
oleh pengacau Server jaringan dikirim data dalam ukuran sangat
besar sehingga sistem macet.Kejahatan terkait dengan masalah hukum
: Kekayaan Intelektual (intellectual property) dibajak.Hak cipta
dan paten dilanggar (peniruan/tidak membayar royalti)Terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi
tertentu.Dokumen rahasia disiarkan melalui mailing list atau
bulletin boards.Menggunakan Internet untuk tindakan a-susila
seperti pornografi.
Menurut motifnya kejahatan di internet dibagi menjadi dua motif
yaitu :Motif IntelektualMotif ekonomi, politik, dan kriminal
Contoh Jenis Cybercrime
Unauthorized Access :Terjadi ketika seseorang memasuki atau
menyusup ke dalam suatu systemjaringan computer secara tidak
sahIllegal Contents : memasukkan data atau informasi ke internet
tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, atau mengganggu
ketertiban umum.Penyebaran Virus Secara SengajaData Forgery :
bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumenpenting yang
ada di Internet
Hacking dan Cracking. Istilah hackerbiasanya mengacu pada
seseorang yang mempunyai minat besaruntuk mempelajari system
computer secara detail dan bagaimana meningkatkan
kapabilitasnya.Cyber Espionage, Sabotage and Extortion: kejahatan
yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan
mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki system jaringan
computer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis
kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau
penghancuran terhadap suatu data,program computer atau system
jaringan computer yang terhubung dengan internet
Carding : kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu
kredit milikorang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di
internetCyber Terorism : Suatu tindakan xybercrime termasuk cyber
terorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk
cracking ke situs pemerintah atau militer
Kerangka Hukum Bidang TIDampak negatif yang serius karena
berkembangnyateknologi informasi terutama teknologi internet harus
segera ditangani dan ditanggulangi dengan segala perangkat yang
mungkin termasuk perangkat perundangan yang bisa mengendalikan
kejahatandibidang teknologi informasi. Sudah saatnya bahwa hukum
yang ada harus bisa mengatasi penyimpangan penggunaan perangkat
teknologiinformasi sebagai alat bantunya, terutama kejahatandi
internet (cybercrime) dengan menerapkan hukum siber(cyberlaw).
Kerangka Hukum Bidang ITKesulitan menjerat secara hukum karena
sifat kejahatan bersifat maya, lintas negara, dan sulitnya
menemukan pembuktian. Hal itu disebabkan karena aktifitas di
internet memiliki karakteristik;Bersifat lintas-batas, sehingga
tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial.Sistem hukum
traditional (the existing law) yang justru bertumpu pada
batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk
menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di
Internet.
Perspektif Cyberlow dalam Hukum IndonesiaUrgensi cyberlawbagi
Indonesia terletak pada keharusan Indonesia untuk mengarahkan
transaksi-transaksi lewat Internet saat ini agar sesuai dengan
standar etik dan hukum yang disepakati dan keharusan untuk
meletakkan dasar legal dan kultural bagi masyarakat Indonesia untuk
masukdan menjadi pelaku dalam masyarakat informasi.UU mengatur
masalah HaKI(Hak atas Kekayaan Intelektual), No 19 tahun 2002.
tetapi lebih berfokus pada persoalan perlindungan kekayaan
intelektual saja. Ini terkait denganpersoalan tingginya kasus
pembajakan piranti lunak dinegeri ini. UU hak patent yang diatur
dalam UU no 14 tahun 2001, yang mengatur hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, Kehadiran cyberlaw yang langsung memfasilitasi e
Commerce, e Government dan cybercrime sudah sangat diperlukan.
Beberapa hal yang diatur dalam UU pemanfaatan teknologi
:Perdagangan elektronik (e-commerce)Perbankan elektronik
(e-banking)Pemerintahan elektronik (e-government)Pelayanan
kesehatan elektronik (e-hospital)Pemberian nama domain Domain
NameServices/DNS)Selain itu aturan-aturan lain yang berhubungan
dengan hal diatas seperti hak kekayaan intelektual, hak atas
kerahasiaan informasi,perlindungan hak-hak pribadi, perpajakan,
penyelesaian sengketa, yuridiksi, penyidikan, dan tindak pidana
diatur dalam perundangan lainseperti adanya hak paten, HAKI, dan
RUU-TIPITI (Tindak Pidana Teknologi Informasi).
Implementasi Hukum Teknologi Informasi di Indonesia Undang
Undang Tindak Pidana di BidangTeknologi Informasi (UU-TIPITI)
dibuat dengan tujuan untuk mendukung ketertiban
pemanfaatanTeknologi Informasi yang digunakan oleh orang
berkewarga-negaraan Indonesia, dan atau badan hukum yang
berkedudukan di Indonesia, orang asing, atau badan hukum asing yang
melakukan kegiatan atau transaksi dengan orang, atau badan hukum
yang lahir dan berkedudukan di Indonesia,dengan tetap menjunjung
tinggi hukum Indonesiadan hak asasi manusia, tidak diskriminatif
baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan.
Pembuktian CybercrimeAlat bukti yang bisa digunakan dalam
penyidikan selain alat bukti yang sudah diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, catatan elektronik yang tersimpan dalam sistem
komputer merupakan alat bukti yang sah. Catatanelektronik tersebut
yang akan dijadikan alat bukti sah di pengadilan wajibdikumpulkan
oleh penyidik dengan mengikuti prosedur sesuai ketentuan
yangberlaku. Selain catatan elektronik, maka dapat digunakan
sebagai alat buktimeliputi :Informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima atau disimpan secaraelektronik atau yang serupa dengan
itu.Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan
atau didengar,yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan
suatu sarana, baik yangtertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain kertas, atau yang terekamsecara elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada :Tulisan, suara atau gambar;Peta, rancangan,
foto atau sejenisnya;Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi
yang memiliki makna ataudapat dipahami oleh orang yang mampu
membaca atau memahaminya;Alat bukti elektronik, khususnya yang
berwujud perangkat lunak diperolehdengan cara penggandaan dari
lokasi asalnya dengan cara tertentu tanpa merusak struktur logika
program.HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Dalam Teknologi
Informasi danKomunikasi
Kekayaan Intelektual (Intelectual Property) merupakan hasil
pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan
hukum dari pembajakan/tindakan ilegal lainnya.Yang termasuk dalam
HAKI :Hak Cipta (Copyright)Merek Dagang (trademarks)Paten
(patent)Desain produk Industri (industrial design)Indikasi geografi
(geographical indication)Desain tata letak sirkuit tepadu/layout
desain (topography of integrated circuits)Perlindungan informasi
yang dirahasiakan (protection of undisclosed information)
Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta:Buku,
program komputer, perwajahan (layout) karya tulis yang
diterbitkanCeramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu.Alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan
dan ilmu pengetahuanLagu atau musik dengan atau tanpa teks.Drama
atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.Seni
rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni pahat, seni patung, kolase dan
seni terapan.ArsitekturPetaSeni
batikFotografiSinematografiTerjemahan, tafsir, saduran, bunga
rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.Buku,
CD-ROM, dan tape/kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai Paten dan
Hak Cipta.
Strategi Penanggulangan Cyber CrimeStrategi Jangka
PendekPenegakan hukum pidana:Mengoptimalkan UU khusus lainnya.
Beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat
digunakan untuk menjerat pelaku cybercrimeRekruitment aparat
penegak hukum. Strategi Jangka MenengahCyber police : orang-orang
khusus yang dilatih dan dididik untuk melakukan penyidikan
cybercrime. Kerjasama internasional. Strategi Jangka PanjangMembuat
UU cybercrime. Membuat perjanjian bilateral. Media internet adalah
media global, yang tidak memiliki batasan waktu dan tempat.
Etika ProfesiFungsi dari kode etik profesi :Memberikan pedoman
bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas
yangdigariskan.Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas
profesi yang bersangkutanMencegah campur tangan pihak diluar
organisasi profesi tentang hubungan etika dalamkeanggotaan
profesi.Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang
termasuk bidang IT karena kode etik tersebut dapat menentukan apa
yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh IT itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau
tidak.PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
Ada beberapa hal yang penyebab pelanggaran kode etik yang
biasanya terjadi dilingkungan kita, antara lain :.Pengaruh
jabatanPengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.Tidak
berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.Organisasi
profesi tidak dilengkapi denga sarana dan mekanisme bagi masyarakat
untuk menyampaikan keluhan.Rendahnya pengetahuan masyarakat
mengenai substansi kode etik profesi,karena buruknya pelayanan
sosialisasi dari pihak profesi sendiriBelum terbentuknya kultur dan
kesadaran dari para pengemban profesi untukmenjaga martabat luhur
profesinya.
