MEA_782524JURNAL VOLUME 3 NO 2 PROTECT.pdf

8/16/2019 MEA_782524JURNAL VOLUME 3 NO 2 PROTECT.pdf

1/199


2/199

Jurnal RechtsVinding merupakan majalah ilmiah hukum yang memuat naskah-naskah di bidang hukum.

Jurnal RechtsVinding terbit secara berkala ga nomor dalam setahun di bulan April, Agustus, dan Desember.

Pembina

Adviser

: Dr. Wicipto Seadi, S.H., M.H.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Pemimpin Umum

Chief Execuve Ocer

: Yunan Hilmy, S.H., M.H.Kepala Pusat Penelian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN

Wakil Pemimpin Umum

Vice Chief Execuve Ocer

: Widya Oesman, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Editor in Chief

: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara, BPHN, Jakarta)

Anggota Dewan Redaksi

Editorial Board

: Marulak Pardede, S.H., M.H. (Hukum Bisnis, BPHN, Jakarta)Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis, BPHN, Jakarta)Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. (Hukum Islam, BPHN, Jakarta)

Mitra Bestari

Peer Reviewer

: Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., M.H. (Hukum Perdata Internasional, Universitas AtmaJaya, Jakarta)Prof. Dr. Sulistyawa Irianto, S.H., LL.M. (Antropologi Hukum, Universitas Indonesia,Jakarta)Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata, Universitas Airlangga Surabaya)Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Sosiologi Hukum, Universitas Atma Jaya, Jakarta)

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., (Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta)Dr. Tauqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara, Komisi Yudisial, Jakarta)

Redaktur Pelaksana

Managing Editor

: Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.

Sekretaris

Secretaries

: Tyas Dian Anggraeni, S.H.,M.H.Apri Lisyanto, S.H.

Tata Usaha

Administraon

: Ade Irawan Tauk, S.H.Masnur Monika Malau, S.H., M.H.Endang Wahyuni Setyawa, S.E.Eko Noer Krisyanto, S.H., M.H.Dwi Agusne, S.H., M.H.

Desain LayoutLayout and cover

: Iis Trisnawa, A.Md.

Alamat:

Redaksi Jurnal RechtsVinding

Pusat Penelian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.105, Fax.: 021-8002265

e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

website: www.rechtsvinding.bphn.go.id

Isi Jurnal RechtsVinding dapat dikup dengan menyebutkan sumbernya(Citaon is permied with acknowledgement of the source)

Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014


3/199


4/199


5/199i


PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya, Jurnal Rechtsvinding (JRV) Volume 3 Nomor 2Tahun 2014 ini bisa diterbitkan dengan menyajikan arkel-arkel bertema “Kesiapan Hukum Nasional

Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015”. Tema ini dipilih mengingat semakin mendekatnya

pelaksanaan ASEAN Community 2015, tetapi masih banyak persoalan yang belum diselesaikan, baik

secara yuridis maupun struktural.

Terdapat opmisme sekaligus pesimisme yang tergambar dalam beberapa arkel edisi kali ini.

Opmisme terlihat dalam tulisan Syprianus Ariesteus yang berharap bahwa dengan adanya perdagangan

bebas, interaksi antarnegara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh

peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Untuk itu harus segera dijalankan

sebuah transformasi industrialisasi berdasarkan sebuah kebijakan yang selekf untuk menjalankannya.Syprianus Aristeus menawarkan peleburan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi

satu agar ada satu kebijakan industri yang kuat dan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi harus

menginduk kepada kebijakan industri. Senada dengan ini, Masnur Tiurmaida Malau yang melihat

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015 menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal

dari negara-negara anggotanya terutama dari sisi perangkat hukum di berbagai sektor seper lalu

lintas barang dan modal, tenaga kerja terampil dan penurunan bea masuk (tari barrier ). Begitu juga

dengan Subianta Mandala memandang pendekatan konsensus atau musyawarah untuk mufakat

perlu diubah model pendekatan yang berlandaskan aturan hukum (rules-based ) dalam menghadapi

MEA ini, termasuk kerangka hukum penyelesaian sengketa. Salah satu mekanisme penyelesaiansengketa yang menarik dibahas adalah mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang pajak yang

memposisikan negara sebagai Kreditor. Hal ini lebih jauh dibahas oleh B.G.M. Widipradnyana Arjaya

yang menawarkan penyelesaian sengketa melalui prosedur kepailitan dengan mengopmalkan peran

Kejaksaan.

Pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagaimana ditawarkan Subianta Mandala juga

didukung oleh Muhammad Sapta Mur yang memandang perlunya penataan regulasi akibat tumpang

ndih regulasi di Pulau Batam. Tumpang ndih regulasi tersebut melahirkan dua otoritas yang justru

menghambat pembangunan. Dengan memberikan perhaan pada hal ini maka diharapkan cita-cita

menjadikan Batam sebagai jalur perdagangan internasional dapat berhasil.Di sisi lain pesimisme pelaksanaan MEA 2015 juga tergambar dalam beberapa arkel seper Harison

Citrawan dan Ade Irawan Tauk. Harison Citrawan menunjukkan bahwa interaksi perlindungan HAM

di ngkat regional dengan nasional akan sia-sia apabila dak diiku dengan ngkat kepatuhan hukum

(legal compliance) negara-negara anggota ASEAN terhadap norma dan prinsip HAM di ngkat domesk.

Terdapat kebutuhan akan harmoni dalam reposisi polik hukum HAM baik di ngkat nasional dan

regional, agar dapat diimplementasikan. Sementara Ade Irawan Tauk menyoro isu ketenagakerjaan,

khususnya masih menonjolnya perlakuan yang dak manusiawi terhadap pekerja migran. Untuk itu

Piagam ASEAN perlu dielaborasi lebih jauh agar terwujud konsensus dalam penyusunan instrumen

perlindungan hak pekerja migran, meski terdapat pesimisme bahwa dukungan dan komitmen negaraanggota ASEAN masih relaf rendah. Pesimisme terkait isu ketenagakerjaan ini kemudian dibahas

lebih jauh oleh Muhammad Fadli dengan meningatkan perlunya menjalankan amanat Undang-


6/199ii


Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk memberikan pelahan kerja serta

pembentukan Badan Nasional Serkasi Profesi yang bertugas mempersiapkan tenaga kerja terampil,

berkualitas dan berdaya saing serta diakui oleh negara ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2015. Mekanisme perlindungan ketenagakerjaan lainnya ditawarkan oleh Budi S.P.Nababan dengan mengatur Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya

perlu Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA agar daerah bisa memungut

retribusi terhadap perpanjangan izin bekerja para TKA, sebab tanpa adanya pengaturan maka dak

ada dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Hal ini juga merupakan salah satu

bentuk pengawasan TKA di Indonesia.

Semoga gagasan-gagasan yang dituangkan melalui berbagai judul arkel di Volume 3 Nomor 2

Tahun 2014 ini dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum dan sekaligus bermanfaat bagi langkah-

langkah ansipaf menghadapi pelaksanaan ASEAN Community 2015.

Redaksi


7/199iii


DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi………………………………………………………………………………………………….............………..… i-ii

Daar Abstrak

Peluang Industri Dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEANSyprianus Aristeus .......…………..……………………………………………………………………….…………..............……. 145-162

Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia menghadapi Liberalisasi EkonomiRegional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015Masnur Tiurmaida Malau ………………………………..……………………………………….………………...........…........ 163-182

Pengaturan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015Subianta Mandala ......………………...............…………………………………………...…...........…………...…............ 183-196

Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepenngan Negara Terhadap Utang PajakSubyek Hukum dari Negara Anggota ASEAN Non-Indonesia Pasca Berlakunya AECB.G.M. Widipradnyana Arjaya ..........…..…..…………………..………………..…………………...........…...….…….... 197-214

Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Muhammad Sapta Mur ...………………………………………………………………………….………………....…............ 215-235

Menuju ASEAN Polical and Security Community : Krik dan Tantangan Polik Hukum HAMIndonesia dalam Regionalisme HAM ASEANHarison Citrawan ……………………..………………………………………………………………………......………................ 237-254

Peran ASEAN Dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja MigranAde Irawan Tauk .........…..……………………………………............................................……………………………. 255-280

Opmalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja TerampilMenghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015Muhammad Fadli ...........…..………………………………………………..........……………………………………....…….…. 281-296

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TenagaKerja Asing Sebagai Persiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015Budi S.P. Nababan .............................….………………………………………………..........…………….......…………... 297-309

Biodata Penulis

Pedoman Penulisan Jurnal RechtsVinding


8/199


9/199


Kata Kunci Bersumber dari arkel.

Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 341.176

Syprianus Aristeus

Peluang Industri Dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 145-162

Kebijakan perdagangan bebas, dan pasar tunggal ASEAN pada tahun 2015 harus dapat dilaksanakan sesuai dengan

kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai pasar tunggal baik di perdagangan bebas maupun ASEAN semua hambatan

perdagangan khususnya seper tarif akan dihapuskan, ansipasi terutama harus kita lakukan adalah terkait dengan

liberalisasi sektor jasa sebagai sektor sensif, adapun lima sektor tersebut adalah jasa kesehatan, pariwisata, e-commerce,

transportasi udara dan logisk. Kelimanya akan efekf pada tahun 2015 mendatang. Untuk itu akan dibahas bagaimanapelaksanaan pasar bebas MEA di Indonesia dan bagaimana ansipasi pemerintah Indonesia dengan diberlakukan WTO

serta Kehadiran Undang-undang Perindustrian dan Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelian hukum

normaf, hasil penelian menunjukkan bahwa negara-negara di dunia yang terlibat langsung dalam perdagangan

bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani

oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk, serta peraturan yang membelenggu. Untuk itu harus segera dijalankan

sebuah transformasi industrialisasi berdasarkan sebuah kebijakan industrial yang selekf. Hal ini perlu dilakukan salah

satunya dengan cara penguatan peran Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu kementerian agar ada

satu kebijakan industri yang kuat dan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi harus menginduk kepada kebijakan

industri.

Kata Kunci: globalisasi, industri, investasi

UDC: 341.236

Masnur Tiurmaida Malau

Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional:

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015


Akselerasi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015 menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari

negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Salah satu sendi kehidupan yang penng dipersiapkan yaitu sendihukum dalam sektor tertentu seper persaingan usaha dan liberalisasi jasa. Hal ini penng karena dapat menciptakan

alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat

serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan ( policy ) ini

merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang

akan datang. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal

peraturan untuk menghadapi liberalisasi jasa dan persaingan usaha. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian

ini adalah deskripf analis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi hukum berbagai peraturan yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju ASEAN Economic Community 2015. Hasil dari kajian ini menunjukkan

bahwa pemerintah Indonesia berusaha mempersiapkan diri melalui berbagai peraturan guna menyongsong ASEANEconomic Community 2015 walaupun dari segi pelaksanaan belum opmal dan belum menyentuh seluruh segi kehidupan

bernegara, pemerintah Indonesia harus segera mengopmalkan usaha guna memperkuat kesiapan Indonesia bersaing

dalam ASEAN Economic Community 2015.Kata Kunci: kebijakan, perangkat negara, persaingan usaha


10/199




UDC: 341.176

Subianta Mandala

Penguatan Kerangka Hukum ASEAN Untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015


Negara negara anggota ASEAN pada umumnya kurang menyukai pendekatan yang terlalu legalisk dalam hubungan

diantara mereka, dan cenderung memilih pendekatan “ASEAN Way” yaitu melalui konsensus atau musyawarah untuk

mufakat. Namun demikian, menjelang terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahunn 2015, ASEAN perlu

mengembangkan model pendekatan yang berlandaskan aturan hukum (rules-based ). Pendekatan hukum tersebutdiharapkan dapat digunakan dak saja dalam kerangka merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh ASEAN

yang umumnya dibuat dalam perjanjian atau persetujuan ASEAN, namun juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa

yang mbul diantara anggota negara negara ASEAN dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang lahir dari

kesepakatan atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. ASEAN secara bertahap mulai mengembangkan kerangka

hukum dalam melakukan kerjasama ekonomi yang berlangsung diantara anggota negara-negara ASEAN. Tulisan ini

mencoba mengkaji lebih dalam langkah-langkah yang telah diambil oleh ASEAN dalam upaya mereka mempererat

kerjasama ekonominya, dan kajian tersebut dilakukan dalam perspekf pengembangan kerangka hukum sebagai

landasan bagi kerjasama ekonomi di ASEAN. Mengingat bahwa kerangka hukum yang dimasudkan disini bukan saja

menyangkut pembentukan substansi hukum, tetapi juga melipu penyelesaian sengketa, tulisan ini juga membahas

mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di internal ASEAN.Kata Kunci: kerangka hukum, kerjasama ekonomi, kesepakatan

UDC: 347.427

B.G.M. Widipradnyana Arjaya

Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepenngan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek

Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC


Mulai berlaku efekfnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community diharapkan membawa dampakposif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara.

Pemerintah berkewajiban untuk mengelola secara maksimal pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia

dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subyek hukum negara ASEAN non-Indonesia, salah satunya pengelolaan

pendapatan pajak adalah dengan menyelesaikan sengketa utang piutang pajak yang memposisikan negara sebagai

Kreditor. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah melalui prosedur kepailitan dengan

pengajuan permohonan pailit demi kepenngan umum oleh Kejaksaan pada sistem peradilan Indonesia serta

melaksanakan pengurusan harta Debitur pailit yang berada di luar Indonesia untuk membayar utang pajak terhadap

Kreditor melalui kepailitan lintas batas (cross border insolvency ).Kata kunci: utang pajak, kepailitan lintas batas, kejaksaan


11/199


12/199




UDC: 341.176

Ade Irawan Tauk

Peran ASEAN Dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran


Isu pekerja migran bukan hal baru, namun masih isu yang aktual, karena masih banyak terjadinya sisi negaf berupa

perlakuan yang dak manusiawi terhadap pekerja migran. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya negara

pengirim pekerja migran, namun terdapat negara lain dengan negara tujuan yang hampir sama. Permasalahan yang dialami

oleh pekerja migran dari negara-negara tersebut pada dasarnya hampir sama dengan yang dialami oleh pekerja migran dariIndonesia. Penelian ini mengangkat permasalahan, yakni bagaimana peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran dan

bagaimana kesiapan instrumen hukum Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam melindungi pekerja

migran. Dengan menggunakan metode studi tekstual, didapatkan kesimpulan bahwa peran ASEAN dalam melindungi

pekerja migran telah tertuang di Piagam ASEAN yang dielaborasikan ke dalam 3 (ga) pilar Komunitas ASEAN, namun

peran tersebut dak dapat maksimal karena dak terciptanya konsesus dalam penyusunan instrumen perlindungan

hak pekerja migran. Rekomendasi terhadap kebuntuan tersebut adalah dengan membawa dan membahasnya

ke dalam pertemuan Dewan Komunitas ASEAN, karena isu tersebut merupakan isu lintas komunitas. Peran ASEAN

sangat tergantung kepada upaya masing-masing negara anggota ASEAN dalam merumuskan regulasi dalam hukum

nasionalnya masing-masing untuk mengimplemantasikan instrumen ASEAN terkait perlindungan pekerja migran,

namun hal ini belum didukung dengan peran negara anggota ASEAN yang relaf rendah dalam komitmen perlindungan

pekerja migran.

Kata Kunci: pekerja migran, komitmen, perlindungan

UDC: 349.26

Muhammad Fadli

Opmalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015


Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar pembentukan Komunitas ASEAN dan merupakan bentuk integrasiekonomi regional yang mulai di berlakukan pada tahun 2015. Pemberlakuan tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai

pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran

modal yang bebas antar-negara di kawasan ASEAN. Arus bebas tenaga kerja terampil tersebut harus dimanfaatkan

oleh Indonesia sebagai peluang dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hal yang menjadi

permasalahan adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dalam mempersiapkan

tenaga kerja terampil menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dengan menggunakan metode penelian yuridis

normaf dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan yang mendukung

terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas atau tenaga kerja terampil. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai kebijakan lain yang mengamanatkan pemberian pelahan kerja

serta pembentukan Badan Nasional Serkasi Profesi yang bertugas memberikan serkasi kompetensi kerja harus

diopmalkan, guna mempersiapkan tenaga kerja terampil, berkualitas dan berdaya saing serta diakui oleh negara

ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kata Kunci: opmalisasi, kebijakan, tenaga kerja


13/199




UDC: 34.03

Budi S.P. Nababan

Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Tengah Liberalisasi

Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015


Salah satu pilar utama ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN Economic Community yang akan dipercepat di tahun 2015

sehingga akan menyebabkan terjadinya liberalisasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Adapun yang menjadi

permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa diperlukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing di tengah liberalisasi tenaga kerja ASEAN Community 2015. Dengan menggunakan penelian yuridis

normaf diketahui bahwa Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diperlukan

agar daerah bisa memungut retribusi terhadap perpanjangan izin bekerja para TKA (kecuali Instansi Pemerintah, Badan-

Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing), sebab tanpa adanya pengaturan (regeling) dak ada dasar yuridis

bagi Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Mengingat ngginya potensi kehadiran TKA, penulis menyarankan agar

segera dibentuk Ranperda tentang Retribusi Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi daerah yang

belum memiliki Perda tersebut dan menjadikannya skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda . Kata Kunci: retribusi , tenaga kerja asing, peraturan daerah


14/199


The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in wring.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge .

UDC: 341.176

Syprianus Aristeus

Industry and Trade Opportunity of Indonesia on ASEAN Economic Community

RechtsVinding Journal, Vol. 3 No. 2, August 2014, page 145-162

Free trade policy and the ASEAN single market in 2015 must be implemented in accordance with the agreements that

have been made. Either as a single market in free trade and ASEAN all trade barriers such as taris will be abolished in

parcular, the main ancipaon to do is related to the liberalizaon of the service sectors as a sensive sectors, thre

are ve service sectors such as health services, tourism, e-commerce, air transportaon and logiscs. Those sectors willbe eecve soon in 2015. In accordance to discuss how the implementaon of ASEAN Economic Community free trade

in Indonesia; and how Indonesian government ancipate the implementaon of WTO regulaon and the absence of

Law regarding Industry and Trade. Using normave legal method, this research shows that countries which directly

involved in free trade has the right to sell their products either goods or services to another country without having

to be burdened by tax restricons or customs dues and also without restricted by regulaons. There should be an

industrialized transformaon immediately based on selecve industrial policy. This thing needs to be done by merging

the role of the Ministry of Industry and Ministry of Trade into one ministry, so there will be a strong industrial policy

which can be a basic for policies in trade and investment too.

Keywords: globalizaon, industry, investment

UDC: 341.236

Masnur Tiurmaida Malau

Legal Aspect of Indonesian Government Regulaon against Regional Economic Liberalizaon:

ASEAN Economic Community 2015


Towards ASEAN Economic Community 2015 ASEAN member countries including Indonesia need to maximize eorts

in preparing. One of the important parts of life which need to prepare is law aspect by some legal instruments in

specic aspect such as compeon and service liberalizaon. This is important because legal instruments can create paern and guidelines for a country to achieve aims and to guide their society and government to achieve path of

life that they want, so policy recognize as starng step for countries among ASEAN to move forward towards ASEAN

Economic Community. This research doing to give perspecve of how Indonesia government’s preparaon in regulaon

towards service liberalizaon and compeon. Approaching methods that using in this research is analyzing descripve

that describe and analyzing what policies that government had taken and how to implement that policies to meet

ASEAN Economic Community. Result of this research shows that Indonesian government has done many eorts through

some policies towards ASEAN Economic Community 2015 eventough from implementaon perspecve cannot reach

all society’s aspect of life in order to reach that goal Indonesian government should opmize policies to strengthening

Indonesia’s compeveness towards ASEAN Economic Community 2015.

Keywords: policy, legal instrument, compeon


15/199




UDC: 341.176

Subianta Mandala

Strengthening the Legal Framework to Realizing ASEAN Economic Community 2015


The members of ASEAN have been reluctant to be too “legalisc” in their relaons with each other, preferring to conduct

their relaonships in “ASEAN Way” or by consensus. Given that ASEAN would become the ASEAN Economic Community

in 2015, it is very important that appropriate legal-based mechanism should be developed to establish laws and resolve

disputes relang to trade and investment in the region. ASEAN have been moving slowly towards developing legal framework for economic cooperaon among the member state of ASEAN. This paper examines the various steps which

have been taken towards economic cooperaon in the region and, examines them in the context of the evolving legal

framework for economic cooperaon in ASEAN. As dispute will inevitably arise in any relaonship, one of the elements

of any any legal system is to provide a means for seling these disputes. This paper, therefore, also examines the various

mechanisms for dispute resoluon available in intra-ASEAN.

Keywords: legal framework, economic cooperaon, consensus

UDC: 347.427

B.G.M. Widipradnyana Arjaya

The Authority of Prosecutors as Bankruptcy Applicant on Behalf of State Interest towards Tax Debt of Foreign

ASEAN Non-Indonesian Legal Subjects aer AEC Entered Into Force


ASEAN Economic Community (AEC) will enter into force in 2015 and expected to bring posive impact on the Indonesian

economy, especially in the eld of taxaon as the main source of state revenue. Government is obliged to manage taxes

that earned by Indonesian government from economic acvies undertaken by foreign legal in ASEAN area subjects

which done in Indonesia maximally, as an example is to resolve tax disputes that posioning Indonesia as a creditor. One

of dispute selement method which could be used through bankruptcy peon lled by prosecutors for the reason of

public interest and also conducts management of bankrupt debtor assets which located outside of Indonesia to pay taxdebts to creditors through cross-border insolvency.

Keywords: tax debt, cross border insolvency, prosecutor


16/199




UDC: 342.847.1

Muhammad Sapta Mur

The Importance of Special Autonomy of Batam According to Implementaon of ASEAN Economic Community

2015


Batam as an Industrial Zone, was also known as a free trade zone and free harbour zone. Based on enacted law there

are 2 (two) agencies who has the authority to manage and administer Batam, which are Batam Indonesia Free Zone

Authority (BIPZA) and The Local Government of Batam. In the implementaon, both agencies has overlapping authoritythereby somemes the development of Batam are obstructed by this. On the other side there are big challenges in

the year 2015, it is ASEAN Economic Community (AEC 2015) as an achievement of economic integraon in line with

the ASEAN Vision of 2020. This research tries to analize the crical issues about Batam Autonomy in order to solve the

overlapping authority problems in Batam along with the AEC Challenges in 2015. Using normave legal method, it is

concluded that special autonomy for Batam is urgent based on philosophical, historical, polical, jurist and theorical

reasons. Special autonomy for Batam consist of polics and goverment eld, economics, and land and space planning.

Through the autonomy of Batam, it’s expected that the dualism of instuon and/or regulaon will unite in one

authority and regulaon as well. Therefore, Batam’s goal to be an advanced district in Indonesia which will be part of

the internaonal trade lines can be accomplished and Batam can be part of AEC 2015.

Keywords: asymmetry, authority, special autonomy

UDC: 341.176

Harison Citrawan

Towards ASEAN Polical and Security Community: Crics and Challenges on Indonesia’s Human Rights Law

Polics Under Asean Human Rights Regionalism


This paper aempts to analyze human rights regionalism in ASEAN from Indonesia’s naonal human rights polics

perspecve. In parcular, an analysis will be taken on challenges and opportunies of the naonal human rights

polics in establishing a stronger regional human rights mechanism, and how an ideal interacon between regional

and naonal human rights mechanisms should be drawn. Using regime analysis approach and combined with legal

compliance concept, this paper proposes that ASEAN human rights regime would be superuous if it is not followed by

member states’ legal compliance upon human rights norms and principle in domesc level. In the context of naonal

human rights polics, there are at least three challenging dimensions that ought to be considered in the future, namely:

decentralizaon, human rights-military discourse, and internaonal human rights law skepcism. This paper thus

concludes that there is a need to harmonize the human rights polics in both naonal and regional level, so that any

internaonally accepted norms will be implemented and applied into ASEAN human rights regionalism, and equally

important is to ensure that such a regionalism is capable in inuencing human rights values and principles domescaon

in Indonesia.

Keywords: regionalism, legal polics, human rights


17/199




UDC: 341.176

Ade Irawan Tauk

The Role of ASEAN and Its Member Countries in the Protecon of Migrant Workers


The issue of migrant workers is not new, but sll the current issue, because there were lots of negave sides in the form

of inhumane treatment of migrant workers. Within the scope of ASEAN, Indonesia is not the only sending countries

of migrant workers. There were other countries whose sending its migrant workers with similar desnaons with

Indonesia. Problems faced by migrant workers from those countries are basically the same as experienced by Indonesianmigrant workers. This research discusses the problem, namely how ASEAN’s role in protecng migrant workers and

how’s Indonesia and other ASEAN member countries legal instrument readiness to protect migrant workers. By using

the method of textual study, it was concluded that the role of ASEAN in the protecon of migrant workers has been

stated in the ASEAN Charter elaborated into three (3) pillars of the ASEAN Community, nevertheless that roles cannot

be maximized for there were no consensus in creang the protecon of the rights of migrant workers instruments.

Recommendaon to the impasse is to bring and discuss it in the ASEAN Community Council meeng, because the issue

is a cross-community issue. ASEAN’s role in implemenng ASEAN instrument on the protecon of migrant worker is

dependent upon the eorts of each ASEAN member countries in formulang regulaons in their respecve domesc

laws. Nevertheless, their commitments to the protecon of migrant workers are relavely poor.

Keywords: migran workers, commitment, protecon

UDC: 349.26

Muhammad Fadli

The Opmizaon of Employment Policies in facing The ASEAN Economic Community 2015


ASEAN Economic Community is one of the pillars of the establishment of the ASEAN Community which formally as a

form of regional economic integraon that will enter into force by 2015. This enforcement will make ASEAN as a single

market and producon based where there are ow of goods, services, investment and skilled labor that is free and freecapital ows among ASEAN member countries. Free ow of skilled labor should be used by Indonesia as an opportunity

to absorb employment and reducing unemployment. The issue of this subject is how the government policy in the eld

of labor in preparing skilled labour in facing the ASEAN Economic Community 2015. By using the method of juridical

normave research can be concluded that there are a variety of employment policies supporng the creaon of high

quality human resources or skilled labor.Thus, Law of Republic of Indonesia Number 13 year 2003 on Employment and

another regulaons that mandate the provision of vocaonal training and the establishment of the Naonal Professional

Cercaon which in charge of cerfying the competence of work must be opmized in order to prepare skilled labour,

high quality and having compeveness and recognized by the other ASEAN countries in facing the ASEAN Economic

Community 2015.

Keywords: opmizaon, policy, labor


18/199




UDC: 34.03

Budi S.P. Nababan

The Importance of Local Regulaon Regarding Retribuon Fees on Renewal License for Hiring Foreign Workers

in The Liberalizaon of Foreign Workers among ASEAN Community 2015


One of main pillars of the ASEAN Vision 2020 is the ASEAN Economic Community that will be accelerated in 2015

that will lead to the liberalizaon of foreign workers in Southeast Asia. The main problem in this paper is why is Local

Regulaon on Retribuon Fees Renewal License for Hiring Foreign important in the liberalizaon of foreign workers ASEAN Community 2015. By using normave research method acknowledge that The Local Regulaon on Retribuon

Fees Renewal License For Hiring Foreign needed to be so the local government can collect fees on extension of work

permit of foreign workers (except Government employees, Internaonal Agencies and Foreign Representave), because

without regulaon (regelling) there is no legal basis for local governments to collect it. Regarding on high potenal for

the presence of foreign workers, as authors suggest to boost formaon of Local Regulaon on Retribuon Fees Renewal

License For Hiring Foreign workers Dra immediately for local government who has not have these regulaons yet and

make this as priority to discuss and enact into regulaon.

Keywords: retribuon, foreign workers, local regulaon


19/199



20/199


21/199145Peluang Industri Dan Perdagangan Indonesia ... (Syprianus Aristeus)


PELUANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA DALAM

PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN(Industry and Trade Opportunity of Indonesia on Asean Economic Community)

Syprianus Aristeus

Pusat Penelian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Email: [email protected]

Naskah diterima: 21 Mei 2014; revisi: 25 Agustus 2014; disetujui: 27 Agustus 2014

Abstrak

Kebijakan perdagangan bebas, dan pasar tunggal ASEAN pada tahun 2015 harus dapat dilaksanakan sesuai dengankesepakatan yang telah dibuat. Sebagai pasar tunggal baik di perdagangan bebas maupun ASEAN semua hambatan

perdagangan khususnya seper tarif akan dihapuskan, ansipasi terutama harus kita lakukan adalah terkait dengan

liberalisasi sektor jasa sebagai sektor sensif, adapun lima sektor tersebut adalah jasa kesehatan, pariwisata, e-commerce,

transportasi udara dan logisk. Kelimanya akan efekf pada tahun 2015 mendatang. Untuk itu akan dibahas bagaimana

pelaksanaan pasar bebas MEA di Indonesia dan bagaimana ansipasi pemerintah Indonesia dengan diberlakukan WTO

serta Kehadiran Undang-undang Perindustrian dan Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelian hukum

normaf, hasil penelian menunjukkan bahwa negara-negara di dunia yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas

mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-

batasan pajak atau bea masuk, serta peraturan yang membelenggu. Untuk itu harus segera dijalankan sebuah transformasi

industrialisasi berdasarkan sebuah kebijakan industrial yang selekf. Hal ini perlu dilakukan salah satunya dengan cara

penguatan peran Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu kementerian agar ada satu kebijakan industri

yang kuat dan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi harus menginduk kepada kebijakan industri.Kata Kunci: globalisasi, industri, investasi

Abstract

Free trade policy and the ASEAN single market in 2015 must be implemented in accordance with the agreements that have

been made. Either as a single market in free trade and ASEAN all trade barriers such as taris will be abolished in parcular,

the main ancipaon to do is related to the liberalizaon of the service sectors as a sensive sectors, thre are ve service

sectors such as health services, tourism, e-commerce, air transportaon and logiscs. Those sectors will be eecve soon

in 2015. In accordance to discuss how the implementaon of ASEAN Economic Community free trade in Indonesia; and

how Indonesian government ancipate the implementaon of WTO regulaon and the absence of Law regarding Industry

and Trade. Using normave legal method, this research shows that countries which directly involved in free trade has the

right to sell their products either goods or services to another country without having to be burdened by tax restricons or

customs dues and also without restricted by regulaons. There should be an industrialized transformaon immediately

based on selecve industrial policy. This thing needs to be done by merging the role of the Ministry of Industry and Ministry

of Trade into one ministry, so there will be a strong industrial policy which can be a basic for policies in trade and investment

too.

Keywords: globalizaon, industry, investment


22/199146 Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 145-162


A. Pendahuluan

Pada abad ke-21 internasionalisasi dari

kegiatan masyarakat dunia dalam hampir

semua bidang akan semakin meningkat dan

membawa kita pada perkembangan dalam

gejala saling berkaitan di antara negara-negara

di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan

pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat

di dunia semakin saling bersentuhan, saling

membutuhkan, saling menentukan nasib satu

sama lain, tetapi juga saling bersaing.

Hal ini terutama terlihat dalam kegiatanperdagangan dunia sebagai salah satu bidang

utama dalam kegiatan eknomi masyarakat

di dunia, baik dalam bidang perdagangan

barang (trade in goods) maupun dalam bidang

perdagangan jasa (trade in services). Karena

dalam berinteraksi secara internasional satu

lama lain dalam perdagangan dunia akan

mengalami konik dan perselisihan-perselisihan,

maka negara-negara di dunia memerlukan suatukesepakatan terhadap aturan main tertentu

dalam suatu sistem perdagangan global.

Globalisasi yang terjadi saat ini di mana

mengarah kepada suatu dunia seolah

menjadi dak terbatas (bordeless world) telah

menempatkan semua penduduk dunia dalam

suatu perkampungan global, dimana menurut

Kinichi Ohmae dunia terintegrasi tanpa batas

-batas sik. Perkembangan dunia di era

millenium III ditanda dengan semakin pesatnya

loncatan kemajuan bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ini terasa

semakin mul dimensi keka dihadapkan

pada tuntutan dan kebutuhan manusia yang

beragam.

Kompleksitas ini semakin bertambah

manakala dihubungkan dengan pola interaksi

bisnis yang terjalin di masyarakat modern.

Implikasi ini telah mengubah wajah perdagangandan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis

dalam perkampungan global (business in globall

village). Kondisi ini dengan tepat digambarkan

Daniel Davidson: “We are so economicially

interdependent on one another that We so live

in global village”.1 Riuh rendah akvitas tersebut

pada akhirnya juga merambah bidang hukum

yang notabene diharapkan senanasa adapf

dan reakf dalam merespon segala bentuk

perubahan dan tantangan perkembangan

zaman.

Globalisasi ekonomi berar terintegrasinya

ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-

olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara.

Salah satu ciri bisnis yang paling dominan pada

globalisasi ekonomi adalah sifatnya bergerak

cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan

arus barang dan modal. Hal ini mempengaruhi

pula terhadap berbagai peraturan di bidang

bisnis yang dengan cepat pula mengalami

perubahan.

Menurut William Irwin Thomson2, bahwa,

dengan dukungan teknologi dan informasi

kecepatan perubahan dak lagi menghitung

abad, tahun, atau bulan, tetapi bisa terjadi

seap hari. Di berbagai pelosok, berlangsungtransaksi bisnis tanpa mengenal penghenan,

mulai dari penyiapan pertanahan Real Setate

dan Industrial Estate seper halnya investasi di

bidang penanaman modal, pembentukan alat

produksi, penyediaan bahan baku, perlengkapan

dan perangkat kerja, pendistribusian produk

1 CFG Sunaryati Hartono, Globalisasi dan Perdagangan Bebas, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1996), hlm.

12.2 Ibid.




dan transportasi darat, laut dan udara yang

dibarengi dengan persetujuan asuransi,

perdagangan, komunikasi, pembiayaaan dan

sebagainya.

Dalam dekade terakhir ini atau sering

juga disebut sebagai era globalisasi, batas

nonsik antarnegara semakin sulit untuk

membedakannya dan bahkan cenderung

batas (borderless state). Dampak yang sangat

terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus

informasi begitu cepat sampai ke masyarakat.

Globalisasi ekonomi yang ditandai

dengan adanya keterbukaan perekonomian

dialami hampir semua negara di dunia saat

ini, telah membuat sistem perekonomian

menjadi terbuka bebas. Kondisi tersebut telah

diprediksi sebelumnya oleh Francis Fukuyama,

dimana menurutnya prinsip-prinsip liberal

dalam ekonomi telah menyebar dan berhasil

memproduksi kesejahteraan material yang

belum pernah dicapai sebelumnya.

Kalau perekonomian didasarkan pada

mekanisme pasar, maka akan tercipta suatu

keseimbangan (equilibrium). Dalam model pasar

persaingan sempurna ( perfect compeon),

pasar bersifat self regulang dan self correcng

karena ada tangan tak terlihat (invisible hand )

yang selalu dapat mengarahkan perekonomian

pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya

penuh ( full equilibrium) yang menguntungkansemua pihak dalam masyarakat. Salah satu

asumsi penng dalam sistem ekonomi pasar

bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith

lewat teori klasik laissez fairenya adalah bahwa

seap orang dibebaskan melakukan yang

terbaik bagi dirinya masing-masing (individual

freedom of acon). Dalam sistem ini, keputusan

tadi pada akhirnya akan menyumbang sebisa

mungkin bagi terwujudnya suatu masyarakat

yang lebih baik yang lebih adil, dan yang lebih

makmur.

Ada 4 (empat) asumsi yang melandasi

terciptanya suatu persaingan yang sempurna

pada suatu pasar tertentu, yaitu: pelaku

usaha dak dapat menentukan secara sepihak

harga atas produk dan jasa. Adapun yang

menentukan harga adalah pasar berdasarkan

equilibrium permintaan dan penawaran (supply

and demand ). Dengan demikian, pelaku usaha

dak berndak sebagai price maker melainkan

hanya sebagai price taker. Barang atau jasa

yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-

betul sama ( product homogeneity ). Pelaku

usaha memiliki kebebasan untuk masuk atau

keluar dari pasar ( perfect mobility of resources).

Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi

yang sempurna ( perfect informaon) tentang

berbagai hal, seper: kesukaan ( preferences),

ngkat pendapatan (income levels), biaya

(cost ) serta teknologi yang digunakan untuk

menghasilkan barang dan jasa.

Dari sudut pandang ekonomi, invisible hand

adalah mekanisme alam yang memungkinkan

kepenngan ekonomi seluruh masyarakat

dapat dicapai dalam pasar bebas. Invisble hand

adalah mekanisme tersembunyi yang akan

mengubah kegiatan manusia untuk mengejar

kepenngannya menjadi kegiatan yang

membawa kesejahteraan seluruh masyarakat.Kesejahteraan masyarakat ini tercapai berkat

penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan

ekonomi, peningkatan pendapatan nasional,

perbaikan prasarana ekonomi, dan sebagainya.

Yang semuanya merupakan konsekuensi logis

dari kegiatan individual para pelaku ekonomi

dalam mengejar kepenngannya.

Di era globalisasi ekonomi seap negara

menghadapi persaingan yang semakin ketat di




dua medan perang, yakni perdagangan bebas

serta foreign direct invesment/ FDI (selanjutnya

disebut investasi). Hal ini kemudian ditandai

dengan diimplementasikannya perjanjian

perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA)

dan perjanjian investasi (investment agreement )

serta kemajuan teknologi informasi, yang

menjadikan semakin terkikisnya hambatan-

hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan

internasional yang semakin bebas, dan keluar

masuknya arus modal dan investasi di ap-ap

negara. Dampak dari bergulirnya era globalisasi

ini akan menimbulkan persaingan yang semakin

ketat di antara negara-negara, sehingga hanya

negara yang memiliki kemampuan bersaing saja

yang akan mampu bertahan.

Implementasi dari globalisai ekonomi

ditandai dengan terciptanya hubungan

perdagangan secara internasional yang dilakukan

secara bebas diantara individu-individu atau

negara-negara. Pada dasarnya, esensi dari

pelaksanaan perdagangan bebas tersebut

mengacu pada 2 (dua) prinsip kebebasan, yaitu:

pertama, adalah prinsip kebebasan berdagang

( freedom of trade) di mana berdasarkan

prinsip ini seap negara atau individu memiliki

kebebasan untuk berdagang dengan pihak

manapun (negara maupun individu) di dunia

ini. Kedua, adalah prinsip kebebasan untuk

berkomunikasi ( freedom of communicaon)di mana berdasarkan prinsip ini seap negara

memiliki kebebasan untuk memasuki wilayah

dari negara lain untuk melakukan transaksi-

transaksi perdagangan secara internasional.

Demikian juga halnya arus transportasi

dari satu negara ke negara lain dapat begitu

cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi

yang terus digunakan dan dikembangkan oleh

para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas

antara satu negara dengan negara lain peluang

untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua

negara dewasa ini sudah membuka diri bagi

investor asing sangat terbuka luas. Oleh karena

itu daklah berlebihan, jika pakar ekonomi

Dorodjatun Kuntjoro-Jak mengemukakan:

“Meningkatnya perekonomian di banyak

negara ini, sebagai akibatnya adalah

“interdepedensi” pada akhirnya menciptakan

derajat keterbukaan ekonomi yang semakin

nggi di dunia, yang terlihat bukan hanya

pada arus peningkatan barang tapi juga pada

arus jasa serta arus uang dan modal. Pada

gilirannya arus investasi di dunia semakin

mengiku perkembangan keterbukaan

ini , sehingga dewasa ini peningkatan

arus investasi itulah yang memacu arus

perdagangan di dunia”3.

Untuk itu, cukup beralasan jika seap negara

saling bersaing untuk menarik calon investor

khususnya investor asing (Foreign Direct

Investment, FDI) untuk menanamkan modal di

negaranya. Dalam suasana seper ini peluang

yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya

perlu disikapi secara posif.

Kehadiran investor asing dalam suatu negara

yang berdaulat memang dapat menimbulkan

berbagai pendapat dengan argumentasi masing-

masing. Pendapat tersebut antara lain ada yangmengekemukakan, kehadiran investor asing

dapat mengancam industri dalam negeri sendiri

dan bahkan mungkin mengancam kedaulatan

negara. Permasalahan semacam ini, bukannya

dak disadari oleh negara penerima modal

(host country). Perhakan misalnya apa yang

dikemukakan oleh B. Napitupulu:

3 Yanto Bashri (ed ), Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun

Kuntjoro-Jakti, (Jakarta: Predna Media, 2003), hlm. 12-13.




“……kebijakan Pemerintah RI dalam

menghadapi modal asing menunjukkan suatu

keinginan untuk memberikan proporsi yang

wajar sebagai potensi ekonomi negara-negara

asing melalui sistem seleksi dan pengarahanyang adequate dengan kedaulatan tunggal

yang dimiliki”4.

Pendapat senada diungkapkan oleh Rusdin:

“Salah satu krik terhadap globalisasi

adalah meningkatnya ketergantungan

antara ekonomi global, kekuatan ekonomi

yang menggankan dominasi pemerintah

dan memfokuskan kearah organisasi

perdagangan bebas (WTO). Keka dunia

ini menjadi satu pasar berakibat padasemakin kuatnya interpedensi atau saling

ketergantungan antara satu negara dengan

negara lainnya yang sama-sama mempunyai

kedaulatan nasional. Jadi yang sebenarnya

terjadi bukanlah satu negara tergantung

pada negara lainnya, melainkan suatu

situasi dan kondisi di mana semuanya

saling memerlukan untuk mempertahankan

keseimbangan polis, ekonomis dan tentu

pula dalam rangka pemenuhan kepenngan

masingmasing negara”5

.

Oleh karena itu, terbukanya hubungan antara

satu negara dengan negara lainnya, terlebih lagi

bagi negara-negara yang selama ini menutup diri

dengan dunia luar, mulai membuka diri. Hal ini

berar peluang untuk berinvestasi cukup luas.

Negara penerima modal pun menyadari bahwa

implikasi yang akan muncul dengan kehadiran

investor asing di negaranya suatu hal yang sulit

untuk dihindari. Dalam hal inilah dibutuhkan

leadership yang kuat dari penyelenggara negara,

sebab negara membutuhkan modal dalam mem-

bangun berbagai sektor. Modal yang dimaksud

di sini, dak semata-mata berupa dana segar

(fresh money), akan tetapi melipu teknologi

(technology), keterampilan (skill) serta sumber

daya manusia (human resource). Hal ini dengan

cermat dikemukakan oleh Usha Dar dan PratapK Dar:

“Most developing countries today believe

that it is not possible for them to achieve

their development aspiraon enrely on their

own and therefore, need the cooperaon of

other relavely more developed countries.

This cooperaon may take the form direct

investment or sharing of technical know-

how, skilled personal and management

experse” 6.

Pendapat di atas menguatkan dalil, bahwa

modal dibutuhkan untuk mengelola sumber

daya alam (natural resource) dan potensi

ekonomi (economic potenal) yang berada di

bawah otoritas negara. Adanya pengelolaan

secara opmal terhadap sumber daya alam dan

potensi ekonomi yang ada, diharapkan ada nilai

tambah dak saja bagi negara akan tetapi juga

bagi masyarakat pada umumnya, khususnyapada masyarakat dimana potensi batubara

tersebut berada. Adapun wujud pengelolaan

sumber daya alam dan potensi ekonomi yang

ada tersebut antara lain dapat dilakukan

oleh investor baik lokal maupun asing. Untuk

investor asing pada umumnya merupakan

Perusahaan Mul Nasional, PMN (Mul

Naonal Corporaon, MNC). Jenis perusahaan

ini hampir dapat dipaskan telah mempunyai

jaringan bisnis yang cukup kuat di berbagai

negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh J.

Panglaykim:

“Beberapa alasan terjadinya investasi

langsung luar negeri yang dilakukan lewat

4 B. Napitupulu, Joint Ventures di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1975), hlm. 30.5 Rusdin, Bisnis lnternasional dalam Pendekatan Praktik, Jilid 1, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 34.6 Usha Dar dan Pratap K Dar. Investment Opportunities in ASEAN Countries. (New Delhi: Sterling Published Pvt, ltd,

1970), hlm. 1.




MNC yakni: pertama, MNC memiliki

keunggulan komparaf (comparave

advantage) dan keunggulan khas yang

dimiliki oleh suatu perusahaan (rm’s specic

advantage); kedua, k eunggulan lokasi(locaon advantage); kega, i nternalisasi,

termasuk pemilikan modal yang dak terlihat

dengan kasat mata (intangible assets) seper

keahlian di bidang pemasaran, manajemen

dan teknologi. Selain keunggulan yang

telah dikemukakan di atas, pada umumnya

perusahaan yang berstatus MNC juga

mempunyai: jaringan kantor cabang dan

informasi di ngkat internasional; dukungan

pemerintah; serta konglomerat yang

terintergrasi secara verkal dan horizontaldalam bisnis dan kelompok-kelompok

industri. Berkat keunggulan inilah, pada

umumnya MNC siap melakukan investasi

langsung ke luar negeri”7.

Berkaitan dengan kehadiran investor asing

di suatu negara, menarik menyimak pendapat

yang dikemukakan oleh Robert Gilpin dan Jean

Milles Gilpin:

“Para penerima investasi langsung (Foreign

Direct Investment, FDI) bersikap mendua

menyangkut kegiatan MNC . Di satu sisi,

mereka menyadari bahwa FDI membawa

modal dan teknologi berharga ke dalam

negara. Di sisi lain, mereka takut didominasi

dan dieksploitasi perusahaan-perusahaan

yang kuat ini”8.

Barangkali disinilah letak problemakanya,

yakni di satu sisi kehadiranFDI sangat dibutuhkan,

terlebih lagi bagi negara-negara yang sedangberkembang. Di sisi lain, ada kekhawaran

berbagai pihak investor hanya berpikiran bisnis.

Oleh karena itu daklah.berlebihan jika Bob

Sugeng Hadiwinata mengemukakan:

“Ada sejumlah pakar ekonomi yang

mengaitkan ekspansi PMN ke negara

berkembang dengan dampak posif yang

dimbulkan oleh akvitas PMN sehingga

mendorong pemerintah negara berkembanguntuk lebih membuka diri bagi investasi asing.

Mereka pada umumnya bersepakat bahwa

negara berkembang menginginkan investasi

asing karena manfaat langsung yang dapat

dirasakan dari kehadiran PMN. Selanjutnya

dikemukakan: Dampak posif dari kehadiran

PMN yakni pertama memberikan kontribusi

pertumbuhan ekonomi suatu negara; kedua

menciptakan lapangan kerja baru dan

kega modal yang dibawa oleh PMN dapat

memperbaiki neraca pembayaran negaraberkembang9.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra

terhadap kehadiran investasi asing, namun

secara teoris kiranya dapat dikemukakan,

bahwa kehadiran investor asing di suatu negara

mempunyai manfaat yang cukup luas (mulplier

eect). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran

investor asing dapat menyerap tenaga kerja di

negara penerima modal; dapat menciptakan

demand bagi produk dalam negeri sebagai

bahan baku; menambah devisa apalagi in-

vestor asing yang berorientasi ekspor; dapat

menambah penghasilan negara dari sektor

pajak; adanya alih teknologi (transfer of

technology) maupun alih pengetahuan (transfer

onow how). Dilihat dari sudut pandang ini

terlihat bahwa, kehadiran investor cukup

berperan dalam pembangunan ekonomi suatu

negara, khususnya pembangunan ekonomi di

daerah di mana FDI menjalankan akvitasnya.

7 J. Panglaykim, “Era Pasca Minyak Identik dengan Strategi Eskpor Nasional .” Analisa, Tahun XIV, No.1, (Januari,

1985). hlm. 8.8 Robert Gilpin dan Jean Mules Gilpin, The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)

Penerjemah: Haris Munadar, Dudy Priatna. (Jakarta: Raja Graindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 2002), hlm. 173.9 Bob Sugeng Hadiwinata. Politik Bisnis Internasional , (Yogyakarta: Kanisius, Cet. 1, 2002), hlm. 146




Ar penngnya kehadiran investor asing

dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:

“Investasi langsung lebih baik jika

dibandingkan dengan investasi portofolio,karena investasi langsung lebih permanen.

Selain itu investasi langsung juga memberikan

kesempatan kerja bagi penduduk; mempunyai

kekuatan penggandaan dalam ekonomi local;

memberikan risidu baik berupa peralatan

maupun alih teknologi; bila produksi diekspor

memberikan jalan atau jalur pemasaran

yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di

samping sekeka memberikan tambahan

devisa dan pajak bagi Negara; lebih tahan

terhadap uktuasi bunga dan valuta asing;

serta memberikan perlindungan polik

dan keamanan wilayah karena bila investor

berasal dari negara kuat niscaya bantuan

keamanan juga akan diberikan”10.

Sekalipun kehadiran investor membawa

manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain

investor yang hendak menanamkan modalnya

juga dak lepas dari orientasi bisnis (business

oriented), apakah modal yang diinvestasikan

aman dan bisa menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian menjadi sangat penng

untuk dibahas bagaimana pelaksanaan pasar

bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

serta bagaimana ansipasi pemerintah

Indonesia dengan diberlakukan WTO serta

Kehadiran Undang-undang Perindustrian dan

Perdagangan?

B. Metode Penelian

Penelian ini merupakan suatu penelian

yuridis normaf. Sebagai suatu penelian

yuridis normaf, maka penelian ini berbasis

pada analisis terhadap norma hukum, baik

hukum dalam ar law as it is wrien in the books

and statutes (dalam literatur dan peraturan-

perundang-undangan).11 Tik berat analisis

adalah norma hukum yang terdapat dalamliteratur dan peraturan perundang-undangan.

1. Tipe Penelian

Penelian tentang “ globalisasi, masyarakat

ekonomi ASEAN, Indonesia dan investasi”

merupakan penelian hukum normaf .

Penelian hukum normaf yang difokuskan

dalam penelian ini, antara lain melipu

penelian terhadap asas-asas hukum.12

Penelian hukum normaf yang berupa

penelian mengenai asas-asas hukum,

dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum

yang merupakan patokan-patokan berperilaku

atau bersikap ndak. Penelian tersebut

dapat dilakukan terutama terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-

bahan tersebut mengandung kaedah-kaedahhukum, karena dak seap pasal dalam suatu

perundang-undangan mengandung kaedah

hukum, seper: pasal-pasal yang hanya memuat

batasan-batasan atau denisi-denisi dari suatu

islah sebagaimana lazimnya ditemukan pada

bab mengenai ketentuan-ketentuan umum dan

perundang-undangan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam

penelian ini adalah metode deskripf analis

dengan pendekatan utamanya yuridis normaf .

Deskripf analis berar menggambarkan

dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek

10 Gunarto Suhardi. Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional. (Yogyakarta: Universitas

Atmajaya, 2004), hlm. 45.11 Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring,1973), hlm. 250.12 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta PT.Raja Graindo Persada, 1985), hlm. 28.




penelian secara kris melalui analisis yang

bersifat kualitaf. Oleh karena yang ingin dikaji

berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka

pendekatan normaf tersebut, melipu: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-

undangan, baik secara verkal maupun

horizontal, sistemaka hukum, inventarisasi

hukum posif, termasuk usaha penemuan

hukum inconcreto.13

Di dalam suatu penelian yuridis normaf ,

maka penggunaan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) adalah suatu hal

yang pas. Dikatakan pas, karena secara logika

hukum, penelian hukum normaf didasarkan

pada penelian yang dilakukan terhadap bahan

hukum yang ada. Meskipun misalnya penelian

dilakukan karena melihat adanya kekosongan

hukum, namun kekosongan hukum tersebut

dapat diketahui, karena sudah adanya norma-

norma hukum yang mensyaratkan pengaturan

lebih lanjut dalam hukum posif.14

C. Pembahasan

1. Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA)

Bagi Indonesia, globalisasi dak dapat

dihindari, untuk mengatasi hal tersebut maka

yang harus diperhakan adalah kebijakan ke

depan untuk menghadapi globalisasi tersebut

sehingga kita dak hanya sekedar menjadi

pelengkap di rumah sendiri.

Demikian halnya dengan adanya kesepakatan

perdagangan di negara-negara ASEAN yangakan diterapkan pada tahun 2015, sebagaimana

dalam pertemuan ngkat nggi Kerja Sama

Ekonomi Asia Pasik 2013 di Bali. Kesepakatan

dalam forum 21 pemimpin ekonomi ini semakin

mengukuhkan kerja sama ekonomi berbasis

neoliberal. Setelah perdagangan dan investasi,

kini bertambah lagi liberalisasi sektor jasa.

Liberalisasi menjadi keniscayaan keka suatu

negara terikat perjanjian perdagangan bebas

(FTA). Indonesia termasuk di dalam perjanjian

kerja sama ASEAN FTA (AFTA), kerja sama AFTA-

Jepang, AFTA Indiea, AFTA China, AFTA Korea,

dan AFTA Australia-Selandia Baru.

Indonesia dak sendiri dalam

mengintegrasikan perekonomiannya pada pasar

dunia. Dalam lingkup anggota APEC, penurunan

tajam rata-rata bea masuk barang impor juga

dialami China, Peru, Filipina, Thailand, dan

Vietnam.

Namun, liberalisasi yang berjalan sejauh ini

lebih banyak menempatkan Indonesia sebagai

pasar kembang sebaliknya. Liberalisasi dak

diiku peningkatan kemampuan produksi

pangan, energi, dan industri manufaktur

dalam negeri menyebabkan banjir barang

impor. Kebijakan impor yang mulanya bersifat

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali,1985), hlm.4-15. Lihat juga

Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11-12.14 Johnny Ibrahim, op.cit., hlm 301. Menurut Johnny Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat

digunakan 7 (tujuh) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach); Perdekatan

Konsep (conseptual approach); Pendekatan Analitis (analythical approach); Pendekatan Historis (historical

approach);Pendekatan Filsafat (philosophical approach), Pendekatan Kasus (case approach). Bandingkan dengan

pendapat Peter Mahmud Mamiki yang hanya mengaktegorikan 6 (enam) metode pendekatan yang digunakan

didalam penelitian hukum, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach); Perdekatan Konsep

(conseptual approach); Pendekatan Analitis (analythical approach); Pendekatan Historis (historical approach):

dan Pendekatan Kasus (case approach). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, Mei 2006), hlm. 93.




sesekali keka dibutuhkan berubah menjadi

impor struktural karena ketergantungan yang

nggi. Perlindungan terhadap produsen lokal

terabaikan. Tahun depan, persoalan pangantetap akan diselesaikan secara instan, melalui

impor.

Liberalisasi dak selamanya berdampak

negaf. Hanya saja, Indonesia belum bisa

mengambil manfaat sebesar-besarnya.

Liberalisasi keuangan dinilai punya dampak

posif terhadap pertumbuhan ekonomi internal

negara berkembang secara bertahap dan dalam

kondisi fundamental baik. Namun perlu keha-

haan terhadap dana panas (hot money ) yang

gampang ditarik investor asing.

Pemerintah harus mampu memanfaatkan

liberalisasi untuk kemajuan lebih baik dengan

meningkatkan daya saing produsen domesk.

Diperlukan kebijakan yang melindungi

masyarakat kelas bawah dan meningkatkan

kapasitas pelaku ekonomi skala kecil.

Keberanian pemerintah melakukan

transformasi dan dukungan kelembagaan

untuk memperbaiki infrastruktur, industri, dan

pertanian merupakan keharusan. Jika dak,

liberalisasi dak akan memberi manfaat bagi

Indonesia.

Tahun 2015 akan menjadi tahun penentuan

bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan

mulai berlaku efekfnya Masyarakat EkonomiAsia: Indonesia akan menjadi pemenang, atau

sebaliknya pecundang di kawasan.

Salah satu yang paling ekstensif, ambisius,

dan di depan mata adalah Masyarakat Ekonomi

ASEAN, yang salah satu pilarnya adalah

pembentukan pasar tunggal ASEAN pada 2015

atau dua tahun dari sekarang. Di ASEAN sendiri

kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BTA)

ditempuh karena kemajuan AFTA dianggapterlalu lamban. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

yang akan menjadikan ASAN pasar tunggal dan

basis produksi kompef di kawasan, juga

bentuk dari respons ASEAN terhadap bangkitnya

ekonomi China dan India.Sebagai pasar tunggal, semua hambatan

perdagangan, baik tarif maupun tarif, akan

dihapuskan. Ansipasi terutama harus

kita lakukan terkait liberalisasi sektor jasa

sebagai sektor sensif. Lima sektor jasa yang

disepaka diliberalisasi adalah jasa kesehatan,

pariwisata, e-commerce, transportasi udara,

dan logisk. Kelimanya pada 2015 akan bebas

diperdagangkan lintas negara. Perdagangan jasa

mengatur liberalisasi tenaga kerja profesional

dan buruh manufaktur. Untuk profesional ada

lima kategori yang disepaka mulai beroperasi

bebas 2015, yaitu perawat, dokter, dokter gigi,

akuntan, dan insinyur. Tenaga profesional dan

buruh yang melintas batas negara ini harus

memenuhi standar yang sudah ditetapkan di

ASEAN.

Bentuk lahirnya ASEAN Charter yang

ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada 20

November 2007, yang dapat menjadi landasan

hukum bagi kerja sama ASEAN. Salah satu

tujuan lahirnya ASEAN Charter adalah:

“commied to intensying community

building through enhanced regional

cooperaon and integraon, in parcular by

establishing an ASEAN community comprising

The ASEAN Security Community, The ASEANEconomic Community, and The ASEAN Socio-

cultural Community”.

Khusus tujuan ASEAN – Charter dalam aspek

sosial-ekonomi, antara lain menyangkut poin-

poin nomor 5, 6, 9, 10 dan 11 sebagai berikut:

To create a single market and producon

base which is stable, prospereous, highly

compeve and economically integrated with

eecve facilitaon for trade and investment

in which there is free ow of goods, servicesand investment; facilitated movement of

business persons, professionals, talents and




labor; and free ow of capital (poin 5); To

aleviate proverty and narrow the development

gap within ASEAN through mutual assistance

and cooperaon (poin 6); To promote

sustainable development so as to ensurethe protecon of the region’s environment,

the sustainability of its natural resources,

the preservaon of its cultural heritage and

the high quality of life of its peoples (poin

9); To develop human resources through

closer cooperaon in educaon and long-

life learning, and in science and technology,

for enpowerment of the peoples of ASEAN

and for the strengthening of the ASEAN

Community (poin 10); To enhance the well-

being and livelihood of the peoples ASEANby providing them with equitable access to

opportunity for human development, social

welfare and jusce (poin 11).

Jika melihat ke-5 (lima) point yang terdapat

dalam deklarasi ASEAN menyangkut sosial-

ekonomi dari ASEAN Charter tersebut,

menyangkut tujuan komunitas ekonomi

ASEAN, yaitu: pembentukan pasar tunggal,

pemberantasan kemiskinan, proteksilingkungan, pengembangan SDM dan Iptek

untuk pemberdayaan rakyat, dan jaminan akses

bagi rakyat menggapai pembangunan manusia,

kesejahteraan dan keadilan sosial.

Seper juga dalam menerjemahkan

Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya untuk

menyangkut tujuan sosial-ekonomi, akan

membutuhkan penjabaran dalam peraturan

perundang-undangan, paradigma/ plaorm,kebijakan dan dan strategi yang tepat untuk

mencapai tujuan nasional, yakni: melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan keterban dunia (Pembukaan

UUD NRI 1945). Maka dari itu, dalam mencapai

tujuan ASEAN Charter pun akan tergantung

paradigma/ plaorm, kebijakan dan strategi

operasional yang tepat untuk mencapai tujuankolekf kesepuluh negara ASEAN.

Dengan demikian, kiranya solusi ekonomi

kerakyatan berbasiskan UUD 45 dapat menjadi

pioner untuk mengisi paradigma, kebijakan

dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan

sosial-ekonomi ASEAN yang innya baik dalam

bidang kesejahteraan, keamanan maupun

perdamaian, di masing-masing negara ASEAN,

regional ASEAN secara kolekf serta dunia pada

umumnya.

ASEAN Investment Area mempunyai ga

komponen, yaitu fasilitasi investasi, promosi

investasi, serta liberalisasi investasi. Kegiatan

yang sedang berjalan di bidang fasilitasi investasi

dan promosi investasi harus didukung dengan

kuat melalui pembentukan “ASEAN Regional

Unit” sebagai suatu lembaga baru. Lembaga ini

bisa dimulai dengan menjadikannya bagian dari

ASEAN Secretariat.15

Melihat perkembangan global maupun

di wilayah ASEAN, komponen liberalisasi

investasi dak lagi memberikan perlakuan

preferensial bagi investor ASEAN. Dalam banyak

hal daklah tepat bagi negara-negara ASEAN

bahwa dalam rangka liberalisasi rejim investasi

mereka negara-negara ASEAN harus mendapatpreferensi terlebih dahulu sebelum preferensi

yang sama diberikan kepada investor-investor

non-ASEAN.16

Sebagaimana dikatakan selain pasar tunggal

ASEAN yang berlaku tahun 2015, sebelumnya

telah ada 19 (sembilan belas) kesepakatan sejak

15 C.P.F. Luhulima, Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 , (Jakarta: Pustaka Pelajar & LIPI, 2011), hlm. 42.16 Ibid .




tahun 2011 mengenai perdagangan bebas (FTA)

dimana 7 (tujuh) diantaranya telah berjalan, 1

(satu) belum mulai berlaku, 3 (ga) masih dalam

status negosiasi, 2 (dua) dalam status negosiasi,tetapi kerangka kesepakatannya sudah ditanda

tangani, serta 6 (enam) masih berstatus usulan.

Dari 7 (tujuh) yang telah berjalan hanya satu

yang FTA bilateral, yakni kesepakatan kemitraan

ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang, sedangkan

6 (enam) sisanya FTA yang ditandatangani

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, termasuk

AFTA.17

Untuk membuat ASEAN menjadi landasan

produksi tunggal yang kompef sangatlah

penng untuk menarik FDI yang berkualitas

paling baik dalam kuantas yang sebesar

mungkin terlepas dari country of origin. Harus

kita ingat bahwa arus masuk investasi langsung

dak digerakkan oleh negara-negara anggota

ASEAN, melainkan oleh perusahaan-perusahaan

mulnasional Amerika Serikat, Uni Eropa dan

Jepang.

Masuknya perusahaan mulnasional AS-

Eropa dan Jepang harus dapat dipahami oleh

ASEAN bahwa kesepakatan yang telah dibuat

harus dapat diimplementasikan, dak seper

halnya yang terjadi di Indoensia, begitu investor

mulai melakukan akvitasnya selalu terhambat

dengan kepenngan daerah tertentu, hal ini

bertentangan dengan kesepakatan dalam WTOmaupun ASEAN saat ini.

Di dalam rangka ini ASEAN memang harus

membuat dua keputusan penng, pertama,

Melangkah lebih jauh dari rekomendasi HLTF

yang tercantum di dalam Bali Concord II dan

membuka semua sektor manufaktur bagi

investasi asing. Hal ini tentu berar bahwa dak

perlu lagi ada temporary exclusion list (TEL) dan

sensive list dalam sektor manufaktur, dengan

menggunakan ASEAN-X formula. Kedua, ASEANharus membuka diri bagi semua investor, jadi

dak lagi ada perbedaan antara invetasi dari

ASEAN dan non-ASEAN.

Apabila melihat kesepakatan dalam Bali

Concord II khususnya dalam hal penerbangan

maka yang terjadi adalah pihak Indonesia

mengalami kerugian dengan pembagian wilayah

penerbangan khususnya perjanjian dengan

pihak Malaysia.18

Untuk membangun suatu landasan

produksi tunggal, ASEAN harus mendorong

pembentukan jejaring produksi regional di

Asia Tenggara. Kecenderungan global dalam

manufaktur menunjukkan suatu pergeseran

ke adopsi teknik-teknik produksi yang eksibel

dan pembangunan jejaring produksi yang

terintegrasi. Kompesi yang keras berar bahwa

daklah lagi cost eecve apabila seluruh

rangkaian manufaktur dilakukan di dalam

satu perusahaan (in-house) atau di dalam satu

negara. Untuk mempersingkat rangkaian dan

waktu produksi dan pengantaran ke pasar yang

cepat, perusahaan-perusahaan mulnasional

mengintegrasikan kegiatan manufaktur mereka

di berbagai lokasi dan memperkenalkan teknik

manajemen Just-In-Time dan seringkali melaluisubkontrak internasional. Kecenderungan

produksi global ini berar bahwa dak hanya

mencari pasar yang lebih besar, melainkan

juga tempat-tempat di mana mereka dapat

membangun jejaring produksi yang esien.

17 Sri Hartati, Perdagangan Internasional Indonesia dan Globalisasi, dalam Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia

2014, Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 67-68.18 Rusli, M, Opensky Bali Concord II ASEAN, (Padang: (tanpa penerbit), 2012), hlm. 120.




Strategi perusahaan mulnasional yang kini

muncul menunjukkan bahwa mereka sudah

rencanakan untuk memanfaatkan wilayah

Asia Tenggara sebagai landasan produksiuntuk dapat memperbesar volume penjualan

mereka di pasar ASEAN dengan sekaligus

mengembangkan sarana perolehan komponen

di wilayah ASEAN, peningkatan spesialisasi

produk untuk mencapai economies of scale, dan

pemenngan keuntungan atas dasar operasi di

wilayah ASEAN.

HLTF on ASEAN Economic Integraon juga

menyarankan pembentukan jejaring ASEAN

Free Trade Zones, sehingga perusahaan-

perusahaan dapat menstrukturkan proses

manufaktur mereka melintasi berbagai negara

ASEAN “to take advantage of their cooperave

strengths” dan di dalam proses itu meningkatkan

perdagangan dan investasi intra-ASEAN.

Kemudian, ASEAN harus pula “undertake more

eecve joint ASEAN facilitaon and promoon

measures and develop new sources of inward

FDI”, seper dari China, India dan Republik

Korea, untuk melengkapi FDI dari AS, UE dan

Jepang.

Arus bebas barang manufaktur sangat

penng untuk mempromosikan ASEAN

sebagai landasan produksi tunggal. ASEAN

sudah melaksanakan liberalisasi perdagangan

melalui AFTA. Dalam rangka penurunan tarifsuatu kemajuan yang besar sudah dicapai

dengan AFTA. Arus bebas dak hanya berar

penghapusan tarif, melainkan harus sekaligus

pula berar penghapusan rintangan non-tarif.

ASEAN harus mengusahakan penghapusan

rintangan tarif dalam perdagangan intra-

ASEAN, khususnya barang-barang manufaktur.

Bagi beberapa negara, termasuk negara-negara

CMLV, hal ini merupakan suatu tantangankarena tarif atas perdagangan internasional

merupakan bagian yang besar bagi pemasukan

negara. Hal ini memang harus dihadapi dan

mekanisme harus dicari untuk mengatasinya.

Suatu analisa dari perdagangan infra-ASEANmemperlihatkan adanya landasan produksi

regional di ASEAN. Suatu penurunan dalam

saham produk yang berlandaskan sumber

daya alam (resource-based products) dalam

perdagangan intra-ASEAN selama 20 tahun

disertai dengan peningkatan ekspor produk

listrik dan elektronik, yang kini hampir mencapai

separoh dari arus dagang ASEAN, sebagian

besar daripadanya suku cadang dan komponen.

Kecenderungan ini menunjukkan suatu potensi

yang jelas bagi producon sharing sebagai

bagian dari jejaring produksi regional.

Akses yang meningkat sebagai akibat

dari penurunan rintangan tarif dan non-tarif

daklah cukup untuk menjamin arus barang

yang bebas di ASEAN. Biaya transaksi yang

nggi bagi perdagangan internasional yang

disertai antara lain bea-cukai yang dak esien

dan standar yang dak jelas dapat menurunkan

nilai perdagangan secara signikan.

ASEAN perlu segera mengupayakan

penurunan biaya transaksi ini dengan cepat

dan drass. Upaya untuk menurunkan biaya

transaksi ini memerlukan suatu komitmen yang

jauh lebih besar daripada upaya yang diperlukan

untuk menyelesaikan masalah akses pasar.Inisiaf fasilitasi ini sering memerlukan

pembentukan badan-badan baru atau

perombakan total lembaga-lembaga yang

sudah ada. Lagi pula, usaha ini hams

dilakukan semua negara ASEAN secara

bersama-sama, semua negara anggota harus

mengimplementasikan paling sedikit suatu

rangkaian minimal dari inisiaf-inisiaf utama,

khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk




mengharmonisasikan prosedur perbatasan dan

standarisasi.

Pemerintah-pemerintah ASEAN harus

memusatkan sumber dayanya, baik ekonomi,maupun polik, untuk menjamin bahwa fasilitasi

ini dak hanya akan mengurangi biaya transaksi,

melainkan pada akhirnya juga mendukung

perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

HLTF merekomendasikan integrasi jalur

cepat dari 4 sektor jasa yang diprioritaskan,

yaitu e-ASEAN, jasa kesehatan, perjalanan udara

dan pariwisata. HLTF juga merekomendasikan

bahwa integrasi sektor jasa diimplementasikan

melalui liberalisasi yang dipercepat sektor-

sektor prioritas ini, pengembangan MRA yang

dipercepat, dan pendorong joint ventures dan

kerjasama, termasuk pasar negara kega.

Integrasi sektor jasa harus memfasilitasi

proses pembangunan landasan produksi tunggal

ASEAN. Inisianisiaf regional harus pula

ditujukan untuk mempromosikan low cost high

quality service industries yang memungkinkan

ASEAN mengembangkan diri sebagai suatu

outsourcing hubungan global.

Di samping keempat sektor prioritas di

atas, ASEAN harus pula mempermbangkan

untuk mempercepat sektor-sektor jasa: Jasa

keuangan (seper banking and capital markets);

t elekomunikasi; jasa bisnis profesional (seper

akuntansi dan hukum); logisk dan transportasi;pendidikan; serta energi.

Integrasi sektor jasa dapat pula dipercepat

dengan memasukkan industri jasa ke dalam

liberalisasi investasi di bawah ASEAN Investment

Area (AIA), yang dipermbangkan ASEAN.

Liberalisasi sektor jasa ini harus pula dilakukan

ke luar ASEAN. Hal ini berar bahwa ASEANFramework Agreement on Services (AFAS)

harus dinggalkan untuk suatu jalur alternaf

yang lebih cepat. Salah satu jalur di sini ialah

mengadopsi suatu kebijakan ASEAN bagi

pembukaan sektor-sektor jasa prioritas secara

global. Kebijakan ini dengan sendirinya berar

pula kebijakan imigrasi yang terbuka bagi tenaga

kerja profesional dan trampil.

2. Ansipasi Pemerintah Indonesia

Dengan Diberlakukan WTO Serta

Kehadiran Undang-Undang Perindus-

trian Dan Perdagangan

Memperhakan ketentuan pada saat

Ministreal Meeng to the APEC Summit 2004

bahwa tanpa melihat sistem ekonomi yang

bagaimanapun yang diterapkan oleh suatu

negara maka seap negara bergerak ke arah yang

sama yaitu persaingan global dan perdagangan

bebas.19 Perdagangan bebas merupakan media

yang efekf dan damai dalam peningkatan

kekayaan masing-masing negara. Karena

negara-negara diuntungkan dengan kerjasama

perdagangan yang akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.20 Lebih dari itu,

agar terciptanya a peaceful global order, sistemdunia harus diarahkan menuju sebuah pasar

global, di mana barang dan jasa dapat bergerak

bebas melintasi batasan-batasan negara.21

19 Harian Kompas, “ASEAN Berencana Menjadi “Pasar Tunggal”. 7 Oktober 2003, Rizal Malaranggeng, Mendobrak

Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992, (Kepustakaan Popular Gramedia bekerja sama dengan Freedom

Institute, 2004), hlm. 19-33.20 Scott Burchill & Andrew Linklater, Theories of International Relation, (The United States of America: St. Martin’s

Press. Inch., 1996), hlm. 32.21 Handy Hady, Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Indonesia: Ghalia, 2001),

hlm. 65.




Josep E. Sglitz menjelaskan capaian-

capaian posif dari perdagangan bebas sebagai

akibat dari proses globalisasi ekonomi yang

melanda dunia, yaitu:Opening up to internaonal trade has he

Documents

MEA_782524JURNAL VOLUME 3 NO 2 PROTECT.pdf