Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU
Gambaran Tahapan Juli 2018
JENIS-JENIS FORMULIR
Formulir yang akan digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota :
1. Model B (Surat Pencalonan)
2. Model B.1 (Daftar Bakal Calon per Dapil)
3. Model B.2 (Surat Pernyataan Seleksi Secara Demokratis)
4. Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon)
5. Model BB.2 (Informasi Bakal Calon)
6. Model B Perbaikan (Surat Pencalonan)
7. Model B.1 Perbaikan (Daftar Bakal Calon per Dapil)
Formulir yang akan digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota:
1. Model TT.Pd dan lampirannya
2. Model BA.Pengembalian
3. Model BA.HP dan lampirannya
4. Model TT.Pb dan lampirannya
5. Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya
6. Model DCS
7. Model DCT
JUMLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN
Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
Jumlah Calon Sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan
1 calon 0/1 calon
2 calon 1 calon
3 calon 1 calon
4 calon 2 calon
5 calon 2 calon
6 calon 2 calon
7 calon 3 calon
8 calon 3 calon
9 calon 3 calon
10 calon 3 calon
11 calon 4 calon
12 calon 4 calon
SIMULASI PENEMPATAN PEREMPUAN (1)
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Indra (L)
2 Bagas (L)
3 Sinta (P)
4 Budi (L)
5 Rida (P)
6 Rudi (L)
7 Yanti (P)
MEMENUHI SYARAT
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Rida (P)
2 Yanti (P)
3 Sinta (P)
4 Budi (L)
5 Indra (L)
6 Rudi (L)
7 Bagas (L)
MEMENUHI SYARAT
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Budi (L)
2 Bagas (L)
3 Yanti (P)
4 Sinta (P)
5 Indra (L)
6 Rudi (L)
MEMENUHI SYARAT
SIMULASI PENEMPATAN PEREMPUAN (2)
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Indra (L)
2 Bagas (L)
3 Sinta (P)
4 Budi (L)
5 Rida (P)
6 Rudi (L)
7 Andi (L)
TIDAK MEMENUHI SYARAT
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Budi (L)
2 Indra (L)
3 Rudi (L)
4 Rida (P)
5 Yanti (P)
6 Sinta (P)
TIDAK MEMENUHI SYARAT
CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON
1 Budi (L)
2 Bagas (L)
3 Rizky (L)
4 Yanti (P)
5 Sinta (P)
6 Rida (P)
7 Indra (L)
8 Rudi (L)
9 Andi (L)
TIDAK MEMENUHI SYARAT
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
SYARAT CALON (1)
SYARAT CALON DOKUMEN PEMBUKTIANNYA
Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota
SYARAT CALON (2)
SYARAT CALON DOKUMEN PEMBUKTIANNYA
telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. Fotokopi KTP Elektronik
fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia
2. Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
Bertempat tinggal di wilayah NKRI
SYARAT CALON (2)
SYARAT CALON DOKUMEN PEMBUKTIANNYA
mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu
dan Panitia Pemilu
fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
terdaftar sebagai pemilih
tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
Tambahan Dokumen Syarat Calon: 1. Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2) 2. Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam
bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
2. terpidana karena alasan politik;
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
SYARAT CALON TERKAIT TERPIDANA
Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.
Formulir Model BB.1 dan dilampiri dengan dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon
Formulir Model BB.1 yang dilampiri dengan :
1. Surat Keterangan dari Kepala Lapas
2. Surat keterangan dari Kepolisian
3. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Surat dari Pimpinan redaksi Media yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
5. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
Formulir Model BB.1 dilampiri dengan : 1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap 2. Surat keterangan dari Kejaksaan 3. Surat dari Pimpinan redaksi Media yang menerangkan bahwa
calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
Mengundurkan diri sebagai :
1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Bupati
4. Wakil Bupati
5. Walikota
6. Wakil Walikota
7. Aparatur Sipil Negara
8. Tentara Nasional Indonesia
9. Anggota Kepolisian
10. Kepala Desa dan Perangkat Desa
11. Direksi
12. Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan pada BUMN/BUMD, atau
13. Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
STATUS CALON YANG HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN TERTENTU
Formulir Model BB.1 dilampiri dengan : • surat pengajuan pengunduran dir.; • tanda terima dari pejabat yang
berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
• surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
Dokumen Pembuktiannya Syarat Calon
Keputusan Pemberhentian disampaikan H-1 Penetapan DCT
Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal:
1. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya; atau
2. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.
STATUS CALON YANG HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN TERTENTU (2)
Bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya wajib mengundurkan diri.
Dokumen Pembuktiannya : 1. Formulir Model BB.1 2. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD
Prov/Kab/Kota 3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri 4. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang
diproses.
wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya
wajib menyampaikan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilu sebelumnya
PERSYARATAN LHKPN
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara paling lambat 3 hari setelah penetapan calon terpilih.
Tanda Terima Pelaporan Harta Kekayaan wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 3 hari setelah pelaporan
Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur.