MEKANISME TATA PELAKSANAAN BIOREMEDIASI DALAM

KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ayyida Sabila

NIM : 1110048000035

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H / 2014 M

i

ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul MEKANISME TATA PELAKSANAAN BIOREMEDIASI DALAM

KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DI INDONESIA, telah diujikan dalam Sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 07 Mei 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar strata satu, yaitu Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi

Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H. ( ........................... )

NIP. 195003061976031001

Sekretaris : Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. ( ........................... )

NIP. 196509081995031001

Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H.,M.H. ( ........................... )

NIP. 195912311986091003

Penguji I : Dr. Djawahir Hejazziey, S.H., M.A., M.H. ( ......................,.... )

NIP. 195003061976031001

Penguji II : Elviza Fauzia, M.H. ( ........................... )

Jakarta, 07 Mei 2014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. JM. Muslimin, M.A

NIP. 196808121999031014

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 7 Mei 2014

Ayyida Sabila

iv

ABSTRAK

AYYIDA SABILA. NIM 1110048000035. MEKANISME TATA PELAKSANAAN

BIOREMEDIASI DALAM KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DI INDONESIA.

Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435H/2014M x + 71

halaman + 2 halaman daftar pustaka + halaman lampiran.

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan atas ketidakpastian dalam

hukum lingkungan dengan hukum pertambangan yang terkandung didalamnya

kewenangan Pemerintah dan kewenangan Perusahaan dalam melakukan pengolahan

limbah bahan beracun dan berbahaya salah satunya kegiatan bioremediasi pasca

operasional eksploitasi dan eksplotasi pertambangan minyak bumi. KKKS

merupakan induk kontrak untuk investor dalam maupun luar negeri dari kegiatan

pertambangan usaha hulu mengatur pula production sharing contract (kontrak bagi

hasil) bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu wajib untuk

melakukan pemulihan wilayah sementara Undang-Undang mengatur lain. Tujuan

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur

jelas mengenai kegiatan Bioremediasi dan pihak yang berwenang melaksanakannya.

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif sendiri memiliki beberapa pendekatan diantaranya

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan

pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

bahan hukum primer berupa UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU

No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta KepMen Lingkungan

Hidup No.128 Tahun 2003, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan pertambangan yang telah melakukan

kegiatan usaha hulu memiliki tanggung jawab untuk mengolah limbah bahan beracun

dan berbahaya diantaranya kegiatan bioremediasi yang dihasilkan selama produksi

minyak bumi berlangsung dan pemerintah dalam bentuk SKK Migas dan BP Migas

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan

perusahaan pertambangan dan mengganti biaya produksi hingga pemulihan dengan

biaya pengembalian atau cost recovery.

Kata Kunci : Bioremediasi, Hukum, Lingkungan, Pertambangan dan Pertamina.

v

Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, SH. MH

Daftar Pustaka : Tahun 2004 s.d Tahun 2012

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar,

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi

Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah

memberikan bantuan baik materiil maupun immaterial, oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. JM. Muslimin, M.A. beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Jakarta;

2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH. MA dan Drs. Abu Thamrin, SH. M.Hum selaku

ketua dan Sektretaris Program Studi Ilmu Hukum;

3. Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, SH. MH selaku pembimbing skripsi Penulis;

terimakasih atas tambahan referensi buku bacaan serta semua kritik dan saran

yang membangun Penulis dalam menyelesaikan skripsinya;

4. Kedua orang tua Penulis, Ayah Dimas dan Ibu Nurul Fajri Chikmawati yang

telah memberikan cinta dan kasih sayangnya selama ini, dukungan langsung

maupun tidak langsung serta doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat selesai;

5. Kakak dan Adik Penulis, Zahra Nailatul Huda dan Silmi Hanifah yang sudah

memberikan semangat kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan,

terimakasih juga kepada satu-satunya keponakanku Jasmine Aulia Kusuma.

6. Teman-teman seperjuangan dalam perkumpulan Dergamor, Kaka Defi

Satiatika, Kaka Siti Annisa Sa’aridah, Ajeng Kumalasari, Hopsah Varah Dini,

Nazia Tunnisa Alham dan M. Rizky yang selalu memberi saran dan contoh

pendidikan sosial yang menarik sejak semester pertama hingga semester

akhir. Terima kasih atas kekompakan kalian yang mendukung satu dengan

lainnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman belajar bersama yang tidak pernah letih mengajari, Atiek

Af’idata, Apriyanti, Nourma A. Utami, Ainul Arifatul, Endah Sulastri dan

vii

Liza Tri Kusuma dan seluruh teman-teman calon sarjana hukum angkatan

2010 Hukum Bisnis UIN Jakarta.

8. Brian Aderinanda Bahri, sebagai partner dan motivator yang selau ada dikala

suka dan duka.

9. Seluruh teman-teman KKN Agoritma 2013, Ahmad Hidayah, Brian A.Bahri,

M. Rizky, Novian D.Cahyo, Choir Al-ayubi, Ade A.Mulyana , Eka Rahmania,

Himatulmilah, Octaviani, Fida dan Tika.

10. Seluruh keluarga besar kosan Griya Aini terutama para pengganti pengawas

layaknya orangtua yaitu Mbak Ar, Mbak Fat, Mbak Sule dan Mbak Nawati.

11. Seluruh teman SMA yang masih setia mendukung, Putri Maharani, Dinny

Gamalasari, Rachma Annisa, Mila Prawitasari dan Titi Tri Hastuti.

12. Bapak Zainudin Arifin dari PT.Citra Wahana Jaya yang telah memberikan

waktunya sebagai salah satu nara sumber.

13. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas seluruh bantuan dari semua pihak baik materiil maupun immaterial,

Penulis memanjatkan doa semoga Allah memberikan balasan yang berlipat

dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir, amin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya

dan bagi para pembaca umumnya.

Jakarta, April 2014

Ayyida Sabila

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………….………….. i

LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………... ii

LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………... iii

ABSTRAK ……………………………………………... iv

KATA PENGANTAR ……………………………………………... vi

DAFTAR ISI ……………………………………………... viii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………... x

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………………… 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………….. 1

B. Identifikasi Masalah …………………………………...... 6

C. Batasan dan Rumusan Masalah …………………………………….. 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………….. 7

E. Tinjauan (Review) Terdahulu ……………………………………... 8

F. Kerangka Teori dan Asas ……………………………………... 10

G. Kerangka Konseptual ……………………………………... 15

H. Metode Penelitian ……………………………………... 17

I. Sistematika Penulisan ……………………………………... 19

BAB II : TINJAUAN UMUM………………………………………………….. 21

A. Pengertian Bioremediasi …………………………………...… 21

B. Tujuan Kegiatan Bioremediasi …………………………………...… 24

C. Bentuk Perjanjian Pertambangan di Indonesia ……………………... 25

D. Kedudukan Badan Pelaksana dalam Kegiatan Usaha Hulu ……... 27

BAB III : PENGATURAN TATA PELAKSANAAN KEGIATAN

BIOREMEDIASI DI INDONESIA……………………………………………… 29

A. KKKS …………………………………...… 29

B. Pancasila dan UUD 1945 …………………………………...… 31

C. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ……………………………... 32

D. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 …………………………...… 36

ix

E. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 …………………...… 42

F. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 …...… 47

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BIOREMEDIASI DALAM

KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DI INDONESIA……………………… 54

A. Mekanisme Tata Pelaksanaan Bioremediasi dalam Kegiatan Hulu Minyak

Bumi di Indonesia ……………………………………………... 54

B. Hubungan Hukum Pemerintah dan Perusahaan dalam Kegiatan

Bioremediasi ……………………………………………... 58

C. Analisis Kasus ……………………………………………... 64

D. Hukum Lingkungan Menurut Sudut Pandang Hukum Islam ……... 68

BAB V : PENUTUP…………………………………………………………….. 69

A. Kesimpulan …………………………………………………..… 69

B. Saran …………………………………………………….. 70

x

DAFTAR LAMPIRAN

1. Prosedur Perijinan Pengalihan Interest KKS

2. Kerangka Dasar Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) Pertamina EP

3. Persyaratan Mitra – Information Summary dari Pertamina EP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keaneka ragaman

dalam berbagai bentuk, seperti keaneka ragaman budaya dan latar belakang

kehidupan sosialnya, serta keaneka ragaman sumberdaya alam. Berbagai

macam sumberdaya alam yang terhampar di atas daratan dan lautan serta

sumberdaya alam yang terkandung di perut bumi hingga di dasar samudera.

Sumberdaya alam yang beraneka ragam ini merupakan karunia Allah SWT

yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian Negara memiliki kewenangan secara

konstitusional untuk mengelola sumberdaya alam yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kewenangan ini

selanjutnya diamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun berbagai

2

program pembangunan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam

secara tepat dan berkelanjutan.

Salah satu sumberdaya alam unggulan Indonesia adalah adalah

sumberdaya alam berupa bahan pertambangan mineral dan batubara dan

minyak bumi serta gas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi

guna mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatannya. Kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya minyak bumi dan

gas (selanjutnya disingkat migas) membutuhkan biaya dan teknologi yang

tinggi sehingga Negara untuk mengatasi kendala kekurangan atau kelemahan

di bidang pendanaan dan penggunaan teknologi tinggi serta sumber daya

manusia yang memiliki keahlian khusus tersebut maka Negara mengundang

peran serta pihak investor swasta asing maupun dalam negeri untuk mengelola

kekayaan Negara tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk mengelola sumberdaya migas sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Salah satu instrumen hukum yang dapat dipergunakan dalam

kerjasama tersebut adalah kontrak, seperti Kontrak Bagi Hasil atau

Production Sharing Contract. Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing

Contract ini merupakan sarana yang spesifik ditujukan untuk dapat mengatasi

permasalahan-permasalahan dalam eksplorasi dan eksploitasi terhadap

pertambangan minyak dan gas bumi. Kontrak ini dilakukan sebagai salah satu

3

kontrak kerja sama yang dilaksanakan dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap aset-aset Negara serta sekaligus memberikan

keuntungan bagi Negara. Kontrak kerjasama ini dapat diselenggarakan oleh

pemerintah dengan pihak swasta yang berbentuk badan usaha atau badan

usaha tetap. Dalam perkembangannya kemudian pelaksanaan kontrak ini

menjadi sangat krusial karena melibatkan banyak kepentingan terhadap

minyak dan gas bumi sehingga diperlukan pengaturan yang lebih khusus yang

dapat melindungi asset atau kekayaan alam Negara1 beserta lingkungan

sekitarnya.

Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mendapat

prioritas dari pemerintah, baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya

Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bidang usaha

pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi (mentah), gas bumi,

batubara, logam timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, emas, perak serta

konsentrat tembaga2. Dalam pengerjaan pertambangan tentunya akan

berdampak negatif pada kondisi dan kualitas lingkungan seperti adanya

pencemaran tanah berupa terpaparnya tanah dengan minyak mentah dan

minyak lainya dari sisa pengolahan industri yang menggunakan mikro

organisme berbahaya bagi lingkungan. Maka, untuk mengembalikan fungsi

1 Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi

Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, Jurnal Perspektif, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013

Edisi Maret, hlm. 75. 2 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Pranada Kencana,

2004), hlm. 113.

4

tanah yang terkontaminasi di sekitar wilayah pertambangan diperlukan adanya

kegiatan yang disebut dengan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses

perbaikan terhadap lingkungan yang tercemar dengan menggunakan

organisme berupa bakteri, fungi dan tanaman yang akan memodifikasi polutan

tersebut menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak

berbahaya dan tidak beracun.3

Ternyata dalam prakteknya ditemukan adanya persoalan hukum dalam

hal izin bioremediasi atau pengolahan limbah. Contoh kasusnya adalah

kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

yang terjadi pada tahun 2013. Dari hasil temuan mengenai kegiatan

bioremediasi tersebut ternyata tidak ditemukan adanya unsur melanggar

ketentuan Kementrian Lingkungan dalam pengolahan hasil limbah migas.

Bahwa izin pengolahan limbah dilakukan oleh perusahaan pengolah limbah

bukan perusahaan penghasil limbah. Adapun ketentuan yang mengatur

tentang kegiatan bioremediasi terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas serta Undang-Undang No.32 Tahun 2009

tentang Lingkungan Hidup atau bahkan Pemerintahlah yang memiliki

kewenangan dalam kegiatan bioremediasi. Dalam operasi Migas di Indonesia

Pemerintah bermitra dengan pihak investor dalam hal ini PT.Chevron Pacific

Indonesia dalam suatu hubungan kontrak bisnis yang dikenal sebagai

3 Ekosari R. Bioremediasi (Artikel). Staff.UNY.ac.id (2011)

5

Production Sharing Contract (PSC). Dalam pelaksanaannya PT.Chevron

Pacific Indonesia mengeluarkan dana investasi untuk mengoprasikan produksi

migas yang kemudian diperhitungkan sebagai biaya operasi terhadap minyak

yang dihasilkan yang dikenal sebagai Cost Recovery4. Dalam hal ini Badan

Pemerintah yang dimaksud adalah BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan

Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang kini telah berganti kewenangannya di SKK

Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas

Bumi).5

Untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, Pemerintah

telah mengambil langkah kebijaksanaan khusus dalam bidang usaha

pertambangan minyak bumi dengan telah diperkenalkan beberapa kemudahan

dalam bentuk paket insentif bagi penanaman modal khususnya penanaman

modal asing. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang usaha

pertambangan ini, tentunya diharapkan penanaman modal khususnya

penanaman modal asing dapat terus meningkat bukan hanya pada bidang

usaha pertambangan yang selama ini diadakan tetapi dibidang usaha

pertambangan baru seperti bauksit, granit, pasir besi dan sebagainya di

Indonesia yang belum diadakan eksplorasi dan eksploitasi.6 Kasus mengenai

adanya ketidakpastian hukum dalam hal kegiatan bioremediasi memberikan

4Pernyataan Dony Inderawan selaku Corporate Communication Manager PT. Chevron Pacific

Indonesia 5Alamsyah Pua Saba, 3 Rig Milik Chevron Berhenti Beroprasi. (Berita online,

www.majalahtambang.com, diakses 13 Mei 2013 6 Aminuddin Ilmar, Op Cit, hlm.115

6

konsekuensi negatif dalam iklim kegiatan berinvestasi di Indonesia bagian

hulu migas ditengah upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi guna

menjaga produksi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dian Puji Simatupang7 menilai, investor di sektor migas lebih memilih adanya

kepastian hukum ketimbang diberi insentif pajak oleh pemerintah dalam

menjalankan kinerja operasi. Menurut Dipnala, Indonesian Petroleum

Association dan para anggotanya percaya bahwa kepastian hukum dan

regulasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi dan produksi

yang stabil.8 Karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

“Mekanisme Tata Pelaksanaan Bioremediasi dalam Kegiatan Hulu Minyak

Bumi Di Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini melalui latar belakang dapat ditemukan beberapa

permasalahan yang dapat dibahas seperti :

1. Bagaimanakah mekanisme tata pelaksaan kegiatan Bioremediasi menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan hubungan hukum suatu perusahaan pertambangan

minyak dan gas bumi dalam kegiatan Bioremediasi?

7 Pakar Hukum Admistrasi Negara

8 Berita online : Keputusan Pengadilan Kasus Bioremediasi Beri Dampak Negatif Industri

Migas. www.migasreview.com 24 Juli 2013

7

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka masalah hukum yang dibahas dalam

skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan

Bioremediasi pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti adalah tentang pengaturan

tentang kewenangan dalam kegiatan Bioremediasi menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta kedudukan hak dan kewajiban suatu

perusahaan pertambangan dalam kegiatan Bioremediasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

a) Mengetahui kewenangan Pemerintah dan Perusahaan pertambangan dalam

kegiatan Bioremediasi menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.

b) Mengetahui kedudukan hak dan kewajiban suatu perusahaan

pertambangan dalam kegiatan Bioremediasi.

8

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a) Diharapkan penelitian penulis dapat bermanfaat untuk masyarakat terkait

dengan pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan Bioremediasi dalam

pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan di bidang eksplorasi dan

eksploitasi minyak bumi di Indonesia.

b) Diharapkan penulis dapat menambah referansi bahan ajar serta dapat

bermanfaat untuk menambah wawasan para akademisi di UIN Syarif

Hidayatullah pada khususnya dan para akademisi di Indonesia pada

umumnya.

c) Diharapkan penulisan ini dapat menjadi tolak ukur perusahaan-

perusahaan lain dalam melakukan kegiatan Bioremediasi di Indonesia

serta sebagai bahan kajian dalam rangka optimalisasi pencapaian

pembangunan nasional.

E. Tinjauan ( review ) Kajian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan

pada penelitian ini antara lain :

NO. NAMA TAHUN Judul Skripsi

1. Dinda Nurasih Saragih 2010 Hukum yang berlaku dalam

9

Universitas Indonesia.

Fakultas Hukum

kontrak bagi hasil dibidang

pertambangan minyak dan gas

bumi di Indonesia.

2 Margaretha Quina

Universitas Indonesia.

Fakultas Hukum

2012 Pelanggaran Terhadap Hak Asasi

Manusia Atas Lingkungan Hidup

Oleh Perusahaan Transnasional

Dalam Hukum Internasional

1. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian “Hukum yang berlaku

dalam kontrak bagi hasil dibidang pertambangan minyak dan gas

bumi di Indonesia.” Lebih terfokus kepada kontrak bagi hasil dibidang

pertambangan minyan dan gas bumi di Indonesia.

2. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian “Pelanggaran Terhadap

Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan

Transnasional Dalam Hukum Internasional” adalah pelanggaran atas

lingkungan hidup dilihat dalam Hukum Internasional.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya

yakni terletak pada objek dalam hal perjanjian hukum pertambangan yang

diteliti dan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian.

10

F. Kerangka Teori dan Asas

1. Kerangka Teori

a. Teori Utilitarianisme

Aliran Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan disini

diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruknya atau

adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu

memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan itu

selayaknya dapat dinikmati oleh setiap individu atau paling tidak dapat

dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa)

tersebut atau dikenal dengan the greatest happiness for the greatest

number of people. Selain itu tujuan hukum menurut aliran ini adalah

untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum bukanlah semata-

mata pencerminan dari rasio semata-mata, tetapi hukum juga

merupakan pencerminan perintah penguasa9.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam telah memberikan

kebahagiaan dan kesusahan dan manusia selalu berusaha untuk

mendapatkan banyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Tugas

hukum adalah menjamin kebahagiaan kepada individu-individu.

Namun demikian Bentham juga tidak menyangkal bahwa disamping

9 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2008), h.lm 117.

11

kepentingan individu, kepentingan masyarakatpun harus diperhatikan

dan agar tidak terjadi konflik maka kepentingan individu dalam

mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya perlu dibatasi10

.

Prinsip-prinsip utilitarianisme juga dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut11

:

1. Menentukan bagaimana suatu biaya dan manfaat akan dapat

diukur dalam memilih satu langkah tindakan atas tindakan yang

lain.

2. Menentukan informasi apa yang dibutuhkan untuk menentukan

biaya dan manfaat sebagai alat perbandingan.

3. Mengidentifikasikan prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan

yang akan digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan

analisis atas biaya dan manfaat.

4. Menetapkan asumsi ketika mendefinisikan dan membenarkan

analisis dan kesimpulan.

5. Menentukan kewajiban moral terhadap para pemangku

kepentingan (stakehoulder) setelah biaya dan manfaat diestimasi

untuk pengambilan strategi yang spesifik.

10

Ibid, hlm. 118. 11

Zaenal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm.120.

12

Teori nilai kebijakan publik menjelaskan bahwa pertukaran

pandangan atau musyawarah mufakat di antara pemangku kepentingan

dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional.

Pertukaran pandang dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran,

kejujuran, kesediaan untuk mendengarkan kritik dan penghargaan atas

pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan

keputusan bersama. Menurut teori nilai kebijakan publik wakil-wakil

dari pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu

mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan

kepentingan bersama diatas kepentingan konsituen mereka karena

dalam pembangunan ekonomi nasional seringkali berbenturan dengan

hukum lingkungan dengan tidak diperhatikannya aspek lingkungan

hidup.

b. Teori Efektifitas

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu

terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal

substance) dan budaya hukum (legal culture).12

Struktur hukum meliputi

badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait,

seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi

hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

12

Lawrence Friedman, “American Law”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), h. 6.

13

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun

perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan

pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain,

budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana

hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

2. Kerangka Asas

a. Asas Tanggung Jawab Negara

Bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan

mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa

depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat dan negara berkewajiban untuk mencegah

dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan

memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan

hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung

14

perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan

antarkeduanya.

c. Asas Keselarasan

Asas keselarasan merupakan asas, di mana ketentuan undang-undang

pokok pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide dengan cita-

cita dasar Negara Republik Indonesia untuk menciptakan Indonesia

berwawasan lingkungan dengan upaya pemanfaatan lingkungan hidup

dengan tetap memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan

ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Asas Kehati-hatian

Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak

suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan

Bioremediasi merupakan salah satu langkah untuk menghindari dari

dampak buruk dari aktivitas eksplorasi migas.

15

e. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan, termasuk di dalamnya

pembangunan di sector MIGAS harus disesuaikan dengan potensi

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan

lingkungannya.

G. Kerangka Konseptual

1. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi

polutan di lingkungan.13

2. Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha hulu yang

berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang

tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

13

Brooker et al.. Biology. ( New York: McGraw-Hill, 2008)

16

4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh

dari proses penambangan.

5. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

6. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi

mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan

cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

7. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan

Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri

atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana

pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan

pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang

mendukungnya.

8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja

sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

17

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

berperilaku manusia yang dianggap pantas14

. Karenanya penulisan ini

masuk kedalam tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif sendiri memiliki beberapa pendekatan.

Melalui pendekatan ini, Penulis mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian hukum normatif yaitu15

: pendekatan perundang-undangan,

pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan

pendekatan konseptual.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach), karena penulis menggunakan metode

normatif yang tentunya tak akan melepaskan aturan-aturan hukum yang

terkait dengan masalah penelitian penulis. Undang-undang yang penulis

gunakan yaitu Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan

14

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet.I,(Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004), hlm.118 15

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.VI,(Jakarta: Kencana,2010),hlm.93

18

Gas, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun serta Keputusan Kementrian Lingkungan

Hidup No.128 Tahun 2003.

3. Sumber Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang

memiliki kekuatan mengikat dengan masyarakat. Bahan hukum primer

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No.22

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No.32 Tahun

2009 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta

Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No.128 Tahun 2003.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan

penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sumber

primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, artikel, makalah, dan hasil dari para ahli hukum di bidang

Bioremediasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber

sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai

Bioremediasi, Hukum Lingkungan dan Kegiatan Pertambangan serta

19

sumber tertulis lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang

diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memerikan

petunjuk berupa bahan primer maupun sekunder atau disebut juga

sebagai bahan penunjang penelitian ini seperti yang diperoleh dari

kamus, bibliografi maupun ensiklopedia.

Setelah memperoleh semua informasi dan penjelasan yang

diperlukan barulah penulis dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan-

kesimpulan digunakan sebagai jawaban atas pokok-pokok permasalahan

juga saran-saran yang terkait dengan permasalahan bioremediasi.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Sebagai pendahuluan dari skripsi ini, maka bab

ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya. Bab

ini berisi tentang latar belakang penulis mengangkat tema yang akan

dibahas dalam skripsi, identifikasi masalah, perumusan masalah dan

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan

teknik penulisan serta rancangan outline.

BAB II TINJAUAN UMUM : Pada Bab ini, penulis akan membahas

mengenai kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh usaha

20

pertambangan di Indonesia yang diambil dari buku-buku, artikel dan

kamus serta pengertian dari Joint Venture dalam kegiatan

pertambangan hulu minyak bumi di Indonesia yang diambil dari

buku-buku, artikel dan kamus.

BAB III DASAR HUKUM KEGIATAN BIOREMEDIASI : Serta dasar-dasar

hukum kegiatan bioremediasi tersebut dilihat dari Kontrak kerja

sama perusahaan pertambangan asing dengan pemerintah, Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.22 tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.32 Tahun 2009

tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta

Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No.128 Tahun 2003.

BAB III TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BIOREMEDIASI

DALAM KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS DI

INDONESIA : Pada bab ini membahas mengenai analisis semua

peraturan yang terkait dengan kegiatan bioremediasi untuk

mengetahui pihak-pihak yang berwenang atas kegiatan bioremediasi

dari suatu usaha pertambangan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian

yang dilakukan penulis.

21

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Bioremediasi

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, Bioteknologi dapat didefinisikan

sebagai penerapan ilmu biologi untuk memanipulasi dan memanfaatkan

makhluk hidup bagi kebutuhan manusia, sedangkan menurut Sheenan

bioteknologi pada dasarnya merupakan pemanfaatan organisme hidup untuk

memecahkan masalah atau untuk menghasilkan suatu produk yang berguna

bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu

bentuk penerapan bioteknologi adalah mekanisme bioremediasi dalam proses

degradasi limbah minyak bumi.1

Menurut Baker dan Hansen dalam bukunya Astri Nugroho

menyebutkan bahwa bioremediasi merupakan proses pemulihan (remediasi)

secara biologi terhadap komponen lingkungan, tanah dan air yang telah

tercemar. Menurut Sheenan bioremediasi dapat didefinisikan sebagai suatu

proses yang mengeksploitasi kemampuan katalitik suatu organisme untuk

meningkatkan laju perombakan suatu polutan sedangkan menurut Leisinger,

dkk menyebutkan bahwa bioremediasi adalah proses penguraian atau

1 Astri Nugroho, Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)

h.31

22

degradasi secara biologi suatu polutan organik yang beracun menjadi senyawa

lain yang lebih sederhana dan tidak beracun. Dari berbagai definisi tersebut,

dapat disimpulkan bahwa bioremediasi bukan hanya diaplikasikan pada

lingkungan yang tercemar minyak bumi, tetapi dapat juga diterapkan untuk

mengendalikan pencemaran oleh bahan-bahan berbahaya lainnya seperti

pestisida dan senyawa xenobiotic lainnya.2

Selanjutnya, menurut Leisinger dan Sheehan bahwa biodegradasi

dapat diartikan sebagai proses penguraian oleh aktifitas mikroba, yang

mengakibatkan transformasi struktur suatu senyawa sehingga terjadi

perubahan integritas molekuler. Agar biodegradasi dapat berlangsung efektif,

diperlukan kondisi lingkungan yang cocok untuk menunjang pertumbuhan

dan perkembangan mikroba. Gordon, Ray menjelaskan untuk memahami

lebih dalam mengenai bioremediasi minyak bumi, harus terlebih dahulu

memahami biodegradasi. Biodegradasi minyak bumi merupakan proses alami,

yang melibatkan mikroba yang dapat mentransformasikan dan

mendekomposisikan hidrokarbon minyak bumi menjadi komponen-komponen

lain yang lebih sederhana. Bioremediasi merupakan optimasi dari proses

biodegradasi. Hal ini berarti diperlukan pengkondisian lingkungan tertentu

dan perlakuan-perlakuan khusus untuk mengatasi faktor-faktor lingkungan

yang dapat membatasi proses biodegradasi.

2 Astri Nugroho, Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),

h.32

23

Hal yang serupa dibahas oleh Lehmann, bahwa Volker yang

menyatakan bahwa biodegradasi merupakan proses aktivitas enzimatik oleh

mikroba untuk menyederhanakan substrat, misalnya minyak bumi

dikonversikan menjadi karbon dioksida dan air.

Ada sedikit perbedaan antara prinsip-prinsip desain untuk proses-

proses biologi dalam pengolahan air buangan dan bioremediasi. Menurut

Cookson Jr. menyebutkan bahwa proses biologi air buangan merupakan

proses-proses kimia yang dikatalis sedangkan bioremediasi merupakan proses

yang lebih rumit karena menggunakan katalis (enzim) yang disediakan oleh

mikroba untuk menghancurkan komponen-komponen berbahaya yang

spesifik.

Berdasarkan tempat berlangsungnya, teknik bioremediasi dapat

diaplikasikan langsung (in-situ) pada lingkungan yang tercemar. Mikroba

remediator yang digunakan adalah mikroba indigenous. Sifat remediasinya

secara alamiah (natural attenuation) dan proses biodegradasi bahan pencemar

berlangsung sangat lambat. Teknik bioremediasi juga dapat dilaksanakan di

luar lingkungan yang tercemar (ex-situ), yaitu dengan membawa tanah yang

terkontaminasi tersebut ke lokasi pengolahan yang telah ditetapkan.3

3 Astri Nugroho, Bioremediasi Hidrokarbon Minyak Bumi. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),

h.44

24

B. Tujuan Kegiatan Bioremediasi

Menurut Gordon Ray bioremediasi adalah penggunaan mikroba (fungi

atau bakteri) untuk mendekomposisikan polutan-polutan toksik menjadi

komponen-komponen yang kurang toksik dan menurut Cookson Jr

bioremediasi merupakan salah satu metode untuk mengaplikasi prinsip-

prinsip biologi untuk menghilangkan bahan-bahan kimia berbahaya dari air

tanah, tanah dan lumpur.

Bahan-bahan kimia yang berbahaya berasal dari minyak bumi yang

sulit untuk dibersihkan sehingga dapat menghalangi masuknya sinar matahari

dan mengurangi kadar oksigen terlarut. Komponen aromatik minyak bumi

yang dapat larut memperlihatkan toksisitas atau dampak buruk fisiologis

terhadap beberapa kelas makhluk hidup laut.

Pengaruh kontaminasi minyak terhadap komunitas organisme

bervariasi dari kecil sekali (negligible) sampai kemusnahan total

(catastrophic) dengan salah satu dampak terdapat pada berbagai jenis ikan

kecil maupun besar akan sulit untuk mencari makanan dan tempat berbiak.

Beberapa penelitian melaporkan, akumulasi pencemaran minyak bumi akan

memutuskan jarring-jaring makanan yang kompleks karena matinya

mikroalga penghasil oksigen. Secara khusus pencemaran akibat tumpahan

minyak bumi mempengaruhi berbagai ekosistem perairan serta komponen-

komponen biotik di dalamnya.

25

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

kegiatan bioremediasi adalah untuk menghilangkan minyak bumi yang

tercecer pada kondisi geografis dan iklim tertentu karena minyak bumi

tersusun dari komponen-komponen toksik dan mutagenik, sehingga

diperlukan suatu teknologi dalam pembersihannya. Saat ini bioremediasi

dianggap merupakan teknologi yang efektif untuk mentransformasikan

komponen-komponen toksik menjadi produk-produk kurang toksik tanpa

adanya gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Pengelolaan limbah minyak

bumi dengan menggunakan teknik bioremediasi ini pada prinsipnya dapat

diterapkan di Indonesia selama pelaksanaannya memenuhi persyaratan teknis

dan aman bagi lingkungan.

C. Bentuk Perjanjian Pertambangan di Indonesia

1. Kontrak Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah Production

Sharing Contract (PSC) dalam Russia’s Law on Production-Sharing

Agreement tahun 1995 dan The Petroleum Tax Code (PSA), sedangkan di

Suriname, istilah yang lazim digunakan adalah Production Sharing

Service Contract (PSSC). Di Indonesia istilah kontrak production sharing

ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

tentang Pertamina Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974. Sementara

26

itu, dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah dalam

bentuk kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini dapat dilakukan dalam

bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lainnya.4

2. Pengertian Kontrak Karya

Menurut Sony Rospita Simanjuntak bahwa Kontrak Karya

merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum. Istilah

kontrak karya merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu kata work

of contract. Dalam Pasal 10 Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan

adalah perjanjian karya, tetapi dalam penjelasannya, istilah yang

digunakan adalah indenture, franchise agreement, state agreement or

government agreement.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi

Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Kontrak Karya adalah suatu perjanjian

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing

atau patungan antara asing dengan nasional. Dalam definisi ini, kontrak

karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subjek perjanjian itu

adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau joint

4 H. Salim HS. Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008). Hlm. 303

27

venture antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Definisi yang

disempurnakan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah

Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan

patungan antara badan hukum domestic untuk melakukan kegiatan

eksplorasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka

waktu yang disepakati kedua belah pihak.

D. Kedudukan Badan Pelaksana dalam Kegiatan Usaha Hulu

Pada dasarnya, jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi

menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Lembaga yang

berwenang untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu adalah badan

pelaksana sedangkan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada

kegiatan usaha hilir adalah badan pengatur.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan pelaksana adalah

Pasal 1 angka 23, Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Badan Pelaksana adalah suatu

badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di

bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

28

Kedudukan Badan Pelaksana merupakan badan hukum milik Negara.

Badan Hukum milik Negara mempunyai status sebagai subjek hukum perdata

dan merupakan institusi yang tidak mencari keuntungan serta dikelola secara

professional.

29

BAB III

PENGATURAN TATA PELAKSANAAN KEGIATAN BIOREMEDIASI DI

INDONESIA

A. Kontrak Karya Kerja Sama (KKKS)

KKKS (Kontrak Karya Kerja Sama) atau Production Sharing Contract

merupakan sebuah kontrak yang dikeluarkan oleh SKK Migas dengan izin

dari BP Migas dan Kementrian ESDM dimana didalamnya terdapat

mekanisme pembagian kerja antara Pemerintah dengan Pertamina serta

Investor dalam maupun luar negeri dari eksplorasi, eksploitasi hingga

distribusi yang diatur berdasarkan pada ketentuan di dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-Undang No. 2 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KKKS merupakan induk kontrak dari berbagai kontrak di bawahnya

antara Pertamina dengan Investor dimana didalamnya terdapat Kontrak KSO

(Kerja Sama Operasi), BOB dan Joint Operation. Kontrak yang mengatur

pelaksanaan kerja sama pertambangan minyak bumi bagian hulu adalah

Kontrak KSO. Prinsip utama dalam pelaksanaan KSO tetap mengacu dan

30

sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam KKKS Pertamina EP sebagai

Kontrak Induknya.1

Kontrak Kerjasama Operasi atau KSO merupakan kontrak antara

Pertamina EP dengan Mitra. Mitra adalah perusahaan yang telah

menandatangani kontrak KSO dimana didalamnya memiliki kualifikasi bahwa

Mitra merupakan Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang kegiatan

usahanya meliputi kegiatan usaha migas dimana memiliki kemampuan

finansial, teknis dan sumber daya manusia (SDM) di bidang usaha hulu migas

yang berpengalaman dan bereputasi baik dalam pengelolaan aktifitas

eksplorasi minimal 6 tahun.2 KSO berisi bahwa Pertamina EP bertanggung

jawab atas manajemen operasi sementara Mitra bertanggung jawab

melaksanakan kegiatan operasional, menanggung resiko operasi dan biaya

yang dikeluarkan akan dikembalikan dari hasil produksi setelah titik serah.

Mitra berhak memperoleh bagi-hasil atas produksi yang dihasilkan.

Dalam hal pengembalian biaya operasi dan bagi hasil maka biaya

operasi dikembalikan kepada Mitra dari maksimal 80% produksi untuk tiap

tahun berjalan. Biaya operasi yang belum dikembalikan pada tahun berjalan,

akan diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Mitra akan mendapat bagi

hasil dari Pertamina EP dalam KKKS. Pengembalian biaya dan pemberian

bagi hasil akan diberikan kepada partner setelah titik serah.

1 Pertamina EP, Kerangka Dasar Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) atau Operation

Cooperation Agreement Launching tgl 30 November 2006, Hotel Four Seasons – Jakarta. 2 Pertamina EP, Information Summary. 2010.

31

Kontrak ini menyatakan bahwa Investor yang telah mendapatkan izin

melakukan pertambangan kegiatan hulu minyak bumi di Indonesia

bertanggung jawab dalam hal kegiatan operasional dari eksplorasi, eksploitasi,

pengeboran hingga kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

ataupun kegiatan bioremediasi serta menanggung resiko operasi kegiatan

usaha hulu minyak dari awal pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan yang

dikemudian waktu pemerintah akan mengembalikan biaya operasi atau cost

recovery.

B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Kegiatan Bioremediasi di dasarkan pada Pancasila dalam butir ke 5

yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan pengertian

bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang dimana perusahaan

pertambangan yang telah mendapatkan haknya untuk melaksanakan kegiatan

Usaha Hulu di wilayah Indonesia berkewajiban pula untuk melakukan

kegiatan pemulihan atas wilayah pertambangan dimana hal ini bersandingan

pula dengan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih

dan asri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kegiatan Bioremediasi didasarkan

pada Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

32

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional atau dengan kata lain bahwa badan usaha yang

melaksanakan kegiatan perekonomiannya di wilayah Indonesia harus

berdasarkan prinsip wawasan lingkungan dalam kegiatan usahanya yang

bersandingan pula dalam hak rakyat Indonesia yang diatur dalam Pasal 28H

ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang sehat dimana dalam

Pasal 28I ayat (4) dan (5) dikatakan bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara,

terutama Pemerintah dan untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia

sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak

asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi dibuat mengingat pembangunan nasional harus berdasarkan

kesejahteraan rakyat terutama di bidang minyak dan gas bumi yang

merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh

Negara serta komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak yang

33

mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara. Melihat

perkembangan dan kebutuhan hukum dibidang pertambangan minyak bumi

yang semakin terbarukan maka Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa pengertian dari Kuasa

Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah

untuk menyelenggarakan Eksplorasi dan Eksploitasi atau kegiatan usaha hulu

dengan mengeluarkan izin pertambangan kepada badan usaha berbentuk

Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau

bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang

lebih menguntungkan Negara dengan hasil dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja sama memuat hal-hal mengenai

penerimaan Negara, wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban

pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi atau Minyak dan

Gas Bumi, jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak, penyelesaian

perselisihan, kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk

kebutuhan dalam negeri, berakhirnya kontrak, kewajiban pasca operasi

pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan

hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, rencana

pengembangan lapangan, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam

negeri, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak

masyarakat adat dan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

34

Mengenai hal penguasaan diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan

bahwa Minyak dan Gas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan

yang terkandung didalamnya wilayah hukum Pertambangan Indonesia

merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, penguasaan oleh

Negara yang dimaksud adalah penguasaan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dan Pemerintah sebagai

pemegang penguasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana. Pasal 6

Undang-Undang ini menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan

dikendalikan melalui kontrak kerja sama dimana didalamnya memuat hal

bahwa manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.

Kegiatan Usaha Hulu diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa

kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau bentuk usaha tetap

berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Undang-Undang ini mengatur pula mengenai pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan Pemerintah mengenai hal kegiatan bioremediasi,

diatur dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa dalam hal pembinaan, pemerintah

berkewajiban menetapkan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan

Gas Bumi berdasarkan aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup

dimana pelaksanaan pembinaan ini harus bersifat cermat, transparent dan adil.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (3) bahwa pengelolaan lingkungan

hidup berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penganggulangan

35

pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup,

termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan dan ketentuan lainnya diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai hal Pengawasan Pemerintah diatur dalam Pasal 41 yang

berisi tentang tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan

pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ditaatinya

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada

departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha

minyak dan gas bumi dan departemen lain yang terkait. Pengawasan atas

pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang

dijalankan oleh Badan Pelaksana. Pasal 44 mengatur lebih lanjut mengenai

fungsi dan tugas badan pelaksana bahwa badan pelaksana memiliki fungsi

untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Hulu agar

pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat

memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BP Migas diatur dalam pasal 44 ayat (3) bahwa tugas badan pelaksana

adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya

dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja

Sama, melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama.

36

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ini

merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lahir atas dasar bahwa

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga

Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk membantu

pelaksanaan pemerintah dalam program pembangunan ekonomi nasional

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang diselenggrakan berdasarkan prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dengan semangat otomoni

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membawa perubahan

hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah,

termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Atas alasan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun

telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup

lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku

kepentingan dan melihat dari pemanasan global yang semakin meningkat

mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas

lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

37

lingkungan hidup dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan

perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan

ekosistem.

Definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sementara baku mutu lingkungan

hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan

hidup.

Undang-Undang ini mengatur tentang bioremediasi dalam hal

pengendalian yang tercantum pada Pasal 13 dimana dijelaskan bahwa

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan. Dalam hal pencegahan telah diatur dalam

Pasal 53 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan yang

dimaksud adalah dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran

38

dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengosilasian

pencemaran dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 54 menjelaskan tentang pemulihan dengan pengertian bahwa

setiap orang yang melakukan peran dan/atau perusakan lingkungan hidup

wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, pemulihan fungsi

lingkungan hidup yang dimaksud adalah dengan tahapan penghentian sumber

pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi,

restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Mengenai perizinan diatur dalam pasal 55 bahwa pemegang izin

lingkungan3 wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi

lingkungan hidup, dimana dana penjaminan disimpan di bank pemerintah

yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota serta sesuai

dengan kewenangannya bahwa mereka dapat menetapkan pihak ketiga untuk

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana

penjaminan dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Lebih khusus lagi dalam Undang-Undang ini kegiatan bioremediasi

diatur dalam BAB VII yang berisi tentang pengelolaan bahan berbahaya dan

3 Pemegang izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

39

beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 58 menjelaskan

bahwa setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,

memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib

melakukan pengelolaan B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan

sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain.

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai kewenangannya keputusan pemberian izin wajib

diumumkan.

Tugas dan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di dalam

Pasal 63 dimana dijelaskan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan

kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional,

menetapkan dan melaksanakan kebijakan amdal dan UKL-UPL,

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas

rumah kaca, mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasi dan

melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, menetapkan dan kebijakan mengenai limbah B3, lingkungan laut dan

menetapkan kebijakan mengenai melaksanakan limbah, serta melaksanakan

perlindungan melaksanakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

40

hidup lintas batas Negara, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah, melakukan pembinaan dan pengasawan ketaatan pengangung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan

peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin lingkungan dan melakukan

penegakan hukum lingkungan hidup. Sementara, tugas Pemerintah Provinsi,

Pemerintah kabupaten atau kota mengatur hal-hal yang sama tetapi dalam

tingkatannya.

Kewajiban mengenai badan usaha dalam hal kegiatan bioremediasi

tertuang dalam Pasal 68 bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka,

dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati

ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup.

Pengawasan diatur dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 71

bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggung jawab usaha

dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta

mereka dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan

41

kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam melaksanakan

pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat

pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 72

menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penganggung jawab

usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 73 menyatakan

bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penganggung

jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh

pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang

serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yaitu melakukan pemantauan,

meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat

catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat

rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa

instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran

tertentu, serta dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan

hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri

sipil dan penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi

pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan untuk ketentuan

42

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

E. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun terhadap perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1999. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilandasi upaya

pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup atas kelestariannya sehingga

tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

mengingat adanya peningkatan pembangunan di segala bidang, khususnya

pembangunan di bidang industri, karena akan semakin meningkat pula jumlah

limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat

membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan untuk

mengenali limbah yang dihasilkan secara dini diperlukan identifikasi

berdasarkan uji tosikologi dengan penentuan nilai akut dan atau kronik untuk

menentukan limbah yang dihasilkan termasuk sebagai limbah bahan

berbahaya dan beracun serta dengan sehubungan itu maka pemerintah

memandang perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun.

43

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 ini definisi

kegiatan bioremediasi termasuk dalam definisi pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun yang disingkat limbah B3, maka pengertian

pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi,

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan

penimbunan limbah B3. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada

penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun

limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. Tujuan pengelolaan

limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta

melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga

sesuai fungsinya kembali.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pula mengenai kewenangan Pelaku

Pengelola yang diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 bahwa setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan

beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah

B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3 dan bahwa setiap

orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang

dihasilkan sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di

dalam negeri dapat diekspor ke Negara lain yang memiliki teknologi pengolah

limbah B3. Dalam bidang usaha penghasil limbah Peraturan Pemerintah ini

44

mengatur pada Pasal 23 bahwa pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil

atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.

Mengenai tata laksana perizinan, Peraturan Pemerintah ini mengatur

dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan

penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan

limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung

jawab, pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri

Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang

bertanggung jawab dan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib

memiliki izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi

yang bertanggung jawab. Pasal 40 ayat (2) menjelaskan ketentuan mengenai

tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab, dan kepala instansi yang

berwenang memberikan izin. Sementara untuk kewenangan keputusan

permohonan izin diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa keputusan

mengenai permohonan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 diberikan

oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat

puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dengan syarat dan

kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah

disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam

pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

45

Pengaturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL

diatur Peraturan Pemerintah ini dalam Pasal 43 bahwa untuk kegiatan

pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3

sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan bersama

dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

kepada instansi yang bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 mengatur pula tentang

pengawasan dalam Pasal 47 bahwa pengawasan pengelolaan limbah B3

dilakukan oleh Menteri dan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang

bertanggung jawab. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pemantauan

terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh

penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun

limbah B3. Pelaksanaan pengawasan pengelola limbah B3 di daerah

dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 menjelaskan

bahwa apabila dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan ditemukan indikasi

adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku penyidik

pegawai negeri sipil lingkungan hidup dalam melakukan penyidikan.

46

Mengenai sanksi jelaskan di dalam Pasal 62 dan Pasal 63 bahwa Instansi yang

bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis kepada yang melanggar

Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang

dihasilkannya langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan

lebih dahulu dan Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan

usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran

untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3 serta

Pasal 9 sampai Pasal 26, Pasal 18 sampai dengan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43,

Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 60. Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II dapat menghentikan sementara kegiatan operasi

atas nama instansi yang berwenang dan/atau instansi yang bertanggung jawab

apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup. Pasal

63 menyatakan bahwa barangsiapa yang melanggar ketentuan yang terdapat

dalam undang-undang ini yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

47

F. Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun

2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak

Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis ini lahir

sebagai upaya pemerintah untuk mengolah limbah minyak bumi dan tanah

yang terkontaminasi oleh minyak bumi yang dihasilkan usaha atau kegiatan

minyak, gas dan panas bumi atau kegiatan lain yang menghasilkan limbah

minyak bumi yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang

memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

maka perlu dilakukannya upaya pengolahan secara biologis sebagai alternatif

teknologi pengolahan limbah minyak bumi.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara teknis telah

diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-03/Bapedal/09/1995

tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun oleh karena sifat kekhususannya, maka pengolahan limbah dan tanah

terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis perlu diatur tersendiri dalam

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan bahwa berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara bahwa

pembuatan pedoman pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

48

menjadi kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dengan hal

tersebut maka pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan

Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara

Biologis.

Dalam Keputusan Menteri ini definisi bioremediasi mulai

diperkenalkan dengan pengertian sebuah proses pengolahan limbah minyak

bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan

terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme,

tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau

menghilangkan daya racun bahan pencemar. Kegiatan bioremediasi masuk ke

dalam istilah pengolahan limbah minyak bumi dengan pengertian berupa

proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah minyak bumi

untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.

Limbah minyak bumi adalah sisa atau residu minyak yang terbentuk dari

proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang terdiri atas

kontaminan yang sudah ada di dalam minyak, maupun kontaminan yang

terkumpul dan terbentuk dalam penanganan suatu proses dan tidak dapat

digunakan kembali dalam proses produksi.

49

Beberapa aspek yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup nomor 128, Juli 2003, tentang tatacara dan persyaratan teknis

pengolahan limbah sludge minyak bumi secara biologi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Limbah

Persyaratan limbah sludge minyak bumi yang akan diolah secara

biologi adalah konsentrasi maksimum Total Petroleum Hidrokarbon

(TPH) sebelum proses pengolahan adalah tidak lebih dari 15%, jika

konsentrasi TPH sebelum pengolahan atau pemanfaatan terlebih dahulu

dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan karakteristik

limbahnya. Sementara hasil uji TCLP logam berat berada di bawah baku

mutu seperti yang tercantum dalam Keputusan Nomor

04/Bapedal/09/1995.

2. Persyaratan Tempat Pengolahan

Tempat dilakukannya proses pengolahan secara biologi harus

memenuhi persyaratan umum yang diatur dalam Keputusan Kepala

Bapedal tahun 1995 tentang pengelolaan limbah B3.

3. Tata Cara Pengolahan

4. Analisis Terhadap Proses Pengolahan

Selama proses pengelolaan secara biologi ini dilakukan, maka

beberapa parameter dianalisis diantaranya:

50

a. Analisis sampel limbah minyak yang diolah yang terdiri dari

Analisis kimia yang merupakan parameter dan metode sampling

untuk analisis sampel limbah minyak yang akan diolah dan

Analisis pendukung yang merupakan analisis terhadap produk

hasil penguraian limbah sludge minyak bumi (TPH) hasil aktifitas

mikroba dan sebagai analisis terhadap parameter yang

berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan

sehingga dapat diperoleh data pendukung untuk mengetahui

efektifitas pengolahan, misalnya dengan menghitung jumlah total

mikroba, pengukuran respirasi, dan biomassa hidrokarbon.

b. Analisis sampel air tanah dari sumur pantau, dimana sampel air

tanah diambil dari sumur pantau yang dipasang secara

respresentatif di daerah hulu dan hilir minimum pada saat awal

operasi, selama proses dan akhir oprasi.

c. Analisis sampel tanah

d. Analisis sampel air lindi yang dibuang ke lingkungan diperlakukan

sebagai limbah cair mengacu kepada Keputusan Kementrian

Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1996, minimum 1 (satu) bulan

sekali.

5. Kriteria Hasil Akhir Pengolahan

51

Hasil akhir dari proses pengolahan secara biologi harus memenuhi

kriteria seperti yang diatur dalam Keputusan Kementrian Lingkungan

Hidup No. 42 tahun 1996 yang menyatakan bahwa limbah cair yang

dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan mengenai baku mutu

limbah cair yang telah ditetapkan dalam peraturan.

6. Penanganan Bahan Hasil Limbah Pengolahan

Setelah proses pengolahan mencapai ketentuan kriteria maka

terhadap bahan tersebut dapat dilakukan perlakuan dengan ketentuan :

a. Sebelum melakukan kegiatan pengelolaan terhadap bahan hasil olahan

pasca operasi, maka pengelola melaporkan rencana kegiatan tersebut

ke KLH.

b. Hasil olahan ditimbun ke landfill jika hasil analisis tidak memenuhi

baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan hasil analisis sludge

minyak bumi yang mengacu pada keputusan Nomor

04/Bapedal/09/1995.

c. Hasil olahan dapat ditempatkan ke lokasi dimana proses pengolahan

biologi sebelumnya berlangsung jika hasil analisis telah memenuhi

baku mutu yang dipersyaratkan, serta hasil olahan dapat ditempatkan

ditempat lain yang masih berada di sekitar area internal penghasil

limbah jika hasil analisis telah memenuhi baku mutu yang

dipersyaratkan.

52

Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini

dalam hal pelaksanaan bioremediasi adalah bahwa untuk mewujudkan

terlaksananya pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan akibat kegiatan

usaha minyak dan gas bumi atau kegiatan lain yang berhubungan dengan

pengelolaan limbah minyak bumi yang efektif dan efisien sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku dan untuk memberikan acuan dan arahan

bagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau kegiatan lain yang

berhubungan dengan pengolahan limbah minyak bumi dalam mengurangi

konsentrasi residu minyak atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun agar

tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai perizinan pengelolaan limbah Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup ini mengatur dalam Pasal 3 bahwa ketentuan perizinan

pengelolaan limbah bahan minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh

minyak bumi secara biologis mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

dengan hasil analisis terhadap proses pengolahan biologis dan pemantauan

terhadap bahan hasil pengolahan dilaporkan kepada Menteri Negara

Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab

di bidang lingkungan hidup Propinsi, Kabupaten/Kota atau instansi lain yang

53

terkait minimum 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan yang dimaksud mencakup

jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang diolah, hasil analisis dari

pemantauan limbah yang diolah dan air tanah serta data analisis dari

pemantauan terhadap hasil olahan setelah proses pengolahan biologis.

Semenjak ditetapkannya Keputusan Menteri Negara ini pada tahun

2003 maka apabila saat diberlakukannya keputusan ini telah dilakukan

pengolahan limbah minyak dan tanah terkontaminasi secara biologis yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini,

maka pelaksana berkewajiban menyesuaikan pengelolaannya dengan

keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak

diterbitkannya keputusan ini yang telah diatur dalam Pasal 5.

54

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BIOREMEDIASI DALAM

KEGIATAN HULU MINYAK BUMI DI INDONESIA

A. Mekanisme Tata Pelaksanaan Bioremediasi dalam Kegiatan Hulu

Minyak Bumi di Indonesia

Mekanisme tata pelaksanaan bioremediasi di Indonesia diatur jelas di

dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 dimana

tatacara dan persyaratan teknis pengolahan limbah sludge minyak bumi secara

biologi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Limbah

Persyaratan limbah minyak bumi yang akan diolah secara biologi

adalah konsentrasi maksimum Total Petroleum Hidrokarbon (TPH)

sebelum proses pengolahan adalah tidak lebih dari 15%, jika lebih maka

perlu dilakukan pengolahan atau pemanfaatan terlebih dahulu dengan

mempertimbangkan teknologi yang tersediadan karakteristik limbahnya

serta hasil uji logam berat berada di bawah baku mutu seperti yang

tercantum dalam Keputusan Nomor 04/Bapedal/09/1995.

2. Persyaratan Tempat Pengolahan

Persyaratan umum sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal tahun

1995 tentang pengolahan limbah B3 dan melakukan pengkajian terhadap

55

konsisi awal tanag dari lokasi yang akan dibangun unit pengolahan

termasuk data kandungan TPH dan logam berat pada sampel tanah dan air

tanah.

3. Persyaratan Fasilitas

Fasilitas pengolahan limbah minyak bumi secara biologi di tempat

pengolahan harus dilapisi tanah lempung dengan ketebalan minimum 60

cm seteah dipadatkan, saluran drainase dirancang di sekeliling unit lokasi

pengelolahan, konstruksi saluran drainasedan kolam penampungan air

limpasan harus kedap air, tanggul dibangun disekeliling unit lokasi

pengolahan, pagar pengaman di sekeliling lokasi dipasang untuk

menghindari masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dan tanda-

tanda peringatan dipasang untuk menjaga aspek keselamatan dan

keamanan.

4. Tata Cara Pengolahan

a. Bahan pencampur dapat ditambahkan pada limbah dengan tujuan

untuk mengoptimalkan proses penguraian limbah minyak bumi oleh

mikroba. Bahan penggembur dapat ditambahkan untuk meningkatkan

porositas campuran limbah minyak bumi dengan memanfaatkan bahan

yang tersedia di sekitar lokasi pengolahan. Pada proses pengolahan

yang dilakukan secara aerob, maka pemberian oksigen melalui pipa-

pipa, pengadukan manual atau dengan alat berat.

56

b. Mikroba pengurai limbah minyak bumi yang diperoleh dari luar

dipersyaratkan bukan merupakan organisme pathogen, bukan

termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan apabila produk import

digunakan harus seijin dari instansi Departemen Pertanian.

5. Evaluasi Kinerja Pengolahan

Keberhasilan proses pengolahan secara biologi dalam menurunkan

kadar TPH/Oil Content sampai memenuhi kriteria yang dipersyaratkan

dievaluasi untuk melihat efektifitas penguraian limbah minyak secara

biologi dengan ketentuan waktu maksimum pengolahan adalam 8 bulan.

Jika proses pengolahan memakan waktu lebih dari 8 bulan, maka evaluasi

ulang dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses pengolahannya.

6. Analisis Terhadap Proses Pengolahan

Selama proses pengelolaan secara biologi ini dilakukan, maka beberapa

parameter dianalisis dengan beberapa ketentuan.

7. Kriteria Hasil Akhir Pengolahan

a. Limbah sludge minyak bumi harus memenuhi persyaratan nilai akhir

hasil pengolahan sludge minyak bumi secara biologi.

b. Limbah cair yang dibuang ke lingkungan harus memenuhi KepMen

yang mengatur mengenai baku mutu limbah cair yang terkait misalnya

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.42 tahun 1996.

8. Penanganan Bahan Hasil Pengolahan

57

a. Sebelum melakukan kegiatan pengelolaan terhadap bahan hasil olahan

pasca operasi, maka pengelola melaporkan rencana kegiatan tersebut

ke KLH.

b. Hasil olahan ditimbun ke landfill jika hasil analisis tidak memenuhi

baku mutu yang dipersyaratkan dan mengacu pada Keputusan Nomor

04/Bapedal/09/1995.

c. Persyaratan lahan penempatan bahan hasil olahan tersebut harus

merupakan daerah bebas banjir, bukan daerah resapan atau sumber

mata air, bukan daerah permukaan dangkal dan bukan daerah yang

dilindungi.

d. Bahan hasil olahan yang ditempatkan di luar area penghasil limbah

harus memperoleh ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup.

9. Pemantauan dan Pengawasan terhadap Bahan Hasil Pengolahan

Pemantauan dan pengawasan terhadap bahan hasil pengolahan yang

diletakkan di atas lahan dilakukan secara teratur dan periodic dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Analisis TPH terhadap sample bahan hasil pengolahan, sample tanah,

sample air tanah dilakukan oleh penghasil limbah minimum setahun

sekali.

b. Penghasil limbah bertanggung jawab terhadap pengendalian atau

pengolahan terhadap lokasi penempatan hasil olahan minimum 2 (dua)

58

tahun atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh instansi yang

bertanggung jawab.

c. Pemantauan dan pengawasan terhadap lokasi penempatan bahan hasil

olahan dilakukan oleh KLH, Bapedalda propinsi dan Bapeldalda

Kabupaten/Kota atau instansi lain yang berwenang minimum 6 (enam)

bulan sekali.

d. Pelaporan tentang hasil pemantauan diberikan kepada KLH,

Bapedalda propinsi dan Bapedalda Kabupaten/Kota atau instansi lain

yang berwenang minimum 6 (enam) bulan sekali.

B. Hubungan Hukum Pemerintah dan Perusahaan dalam pelaksanaan

Bioremediasi Kegiatan Hulu Minyak Bumi di Indonesia

1. Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam Kegiatan Bioremediasi

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengolahan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta didalamnya mengenai

penyelenggaraan kegiatan Bioremediasi. Dengan demikian setiap kegiatan

bioremediasi harus merujuk pada kentuan-ketentuan yang ada dalam

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Keputusan Kementrian

Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003, terutama perjanjian kontrak kerja

59

sama sebagai bentuk awal terjadinya bisnis pertambangan usaha hulu

minyak bumi di Indonesia.

a. Hak Pemerintah dalam Kegiatan Bioremediasi

1) Menetapkan Kebijakan Mengenai Kegiatan Bioremediasi.

Pemerintah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan

mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan

aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup yang diatur

dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi serta dalam Pasal 63 Undang-

Undang No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

menyatakan hal yang sama.

2) Pemerintah berwenang dalam hal Kuasa Pertambangan dimana

diberikan wewenang untuk dapat mengeluarkan surat izin

pertambangan dalam pelaksanakan kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi atau kegiatan hulu migas yang berbentuk Kontrak

Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama harus memuat diantaranya:

a) Hal-hal mengenai penerimaan Negara

b) Wilayah kerja dan pengembaliannya

c) Perpindahan kepemilikan hasil produksi atau Minyak

dan Gas Bumi

d) Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak

60

e) Penyelesaian perselisihan

f) Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi

untuk kebutuhan dalam negeri

g) Berakhirnya kontrak

h) Kewajiban pasca operasi pertambangan

i) Keselamatan dan kesehatan kerja

j) Pengelolaan lingkungan hidup

k) Pengalihan hak dan kewajiban

l) Pelaporan yang diperlukan

m) Pengembangan masyarakat sekitarnya

n) Jaminan hak-hak masyarakat adat dan pengutamaan

penggunaan tenaga kerja Indonesia.

3) Pemerintah berhak dalam melakukan pengawasan jalannya

pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang diatur dalam Pasal 39

ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi dimana Pemerintah berhak menerima laporan

secara berkala atas jalannya kegiatan Bioremediasi. Pemerintah

berhak pula untuk setiap saat memasuki dan memeriksa

wilayah kerja Bioremediasi dan memeriksa dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Bioremediasi.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas

61

bumi di Indonesia berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang

dijalankan oleh Badan Pelaksana dan mengenai pengawasan

kegiatan Bioremediasi diatur pula dalam Pasal 71 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup bahwa

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berhak untuk melakukan

pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari

dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan,

memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio

visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa

instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan

pelanggaran tertentu, serta dalam melaksanakan tugasnya,

pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan

koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan

penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang

menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan

hidup dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4) Pemerintah berhak menerima fee atau royalty dalam hal bagi-

hasil dari produksi yang dihasilkan.

5) Atas pengakhiran kegiatan Bioremediasi, Pemerintah berhak

meminta kepada Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan

62

Bioremediasi untuk mengembalikan seluruh data, informasi

maupun keterangan yang diperoleh selama masa pelaksanaan

Bioremediasi.

b. Kewajiban Pemerintah dalam Kegiatan Bioremediasi

1) Membentuk Badan Pelaksana;

2) Pemerintah berkewajiban memberikan segala macam informasi

yang berhubungan dengan pertambangan minyak dan gas bumi

Indonesia serta pascaoperasi pertambangan minyak dan gas

bumi.

3) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa

pembinaan, bimbingan kepada Badan Usaha yang

melaksanakan kegiatan Usaha Hulu atau Pertambangan Migas.

4) Kewajiban Pemerintah untuk memberikan bantuan, fasilitas,

pembinaan, bimbingan, pelatihan ini sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU. Kewajiban

Pemerintah dalam hal pembinaan adalah dengan membuat

kebijakan mengenai kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

berdasarkan aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan

hidup dimana pelaksana pembinaan ini harus bersifat cermat,

transparan dan adil. Bentuk bantuan pembinaan yang diberikan

berupa pembinaan dalam hal pencegahan dan penanggulangan

63

pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan

lingkungan hidup, termasuk pembinaan pascaoperasi

pertambangan.

5) Pemerintah bertugas untuk menetapkan standar AMDAL dan

UKL-UPL

2. Hak dan Kewajiban Perusahaan dalam Kegiatan Bioremediasi

a. Hak Perusahaan dalam Kegiatan Bioremediasi

1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Bioremediasi berhak

mendapatkan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah.

2) Perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional

pertambangan hulu minyak bumi di Indonesia dari kegiatan

eksplorasi, eksploitasi hingga pengolahan limbah bahan

beracun dan berbahaya berhak menerima dana pengembalian

atau recovery cost dari Pemerintah.

b. Kewajiban Perusahaan dalam Kegiatan Bioremediasi

1) Memberikan informasi yang tepat mengenai kegiatan

Bioremediasi. Dalam Pasal 68 diatur bahwa setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk

memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka,

dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan

64

hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan

hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2) Dalam Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, Pasal 9

hingga Pasal 11 menyatakan bahwa setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan

berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3

wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3

dan/atau menimbun limbah B3 dan bahwa setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang

dihasilkan sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak

mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke Negara lain

yang memiliki teknologi pengolah limbah B3. Dalam bidang

usaha penghasil limbah Peraturan Pemerintah ini mengatur

pada Pasal 23 bahwa pengolah limbah B3 dilakukan oleh

penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan

pengolahan limbah B3.

C. Analisis Kasus

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang beroperasi di wilayah Riau,

sejak tahun 2003 hingga 2011 telah melakukan proses bioremediasi di

beberapa wilayah yang terdeteksi terkontaminasi limbah untuk

mengembalikan tanah yang terkontaminasi limbah hasil produksi minyak

65

bumi. Bioremediasi ini dianggarkan USD 270 juta yang diambil dari klaim

biaya pemulihan (cost recovery) yang ditanggung oleh pemerintah. Proyek

bioremediasi dikerjakan oleh CPI beserta tujuh perusahaan swasta, dua

diantaranya adalah PT Green Planet Indonesia (GPI) dan PT Sumigita Jaya

(SJ) sebagai kontraktor pelaksana bioremediasi. Mekanisme pemilihan

kontraktor sebagai pihak ketiga dari proyek bioremediasi ini dipilih dengan

cara tender. Namun, pada pelaksanaannya proses bioremediasi tidak

dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga muncul adanya pelanggaran.

Sidang perkara proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia

(CPI) yang dipimpin hakim ketua Sudharmawati Ningsih atas terdakwa Endah

Rumbiyanti digelar pada tanggal 12 Juni 2013 dengan agenda pembacaan

tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dalam tuntutan jaksa diulas

berbagai bukti yang mendukung tuduhan menyangkut proses bioremediasi

yang diatur dalam Kepmen LH 123/2008 dan pelanggaran perijinan

pengolahan limbah oleh kontraktor yang diatur dalam PP 18/1999, artinya

jaksa memeriksa kasus ini sebagai pelanggaran peraturan lingkungan. Kasus

ini terkait proses pengadaan, maka sesuai dengan kontrak PSC dan PTK 007

BP Migas (sekarang SKK Migas) maka Jaksa pun berkoordinasi

mendengarkan penjelasan pejabat SKK Migas. SKK Migas sebagai institusi

yang menerbitkan aturan tersebut dan yang berwenang menilai adanya

pelanggaran telah menyatakan bahwa proses tender CPI untuk proyek ini telah

66

sesuai dengan PTK 007 dan petunjuk SKK Migas. Dalam tuntutannya, Jaksa

mengatakan bahwa Endah Rumbiyanti bersama-sama dengan Kukuh

Kertasafari dan Widodo sebagai penanggung jawab kegiatan bioremediasi,

tapi Endah Rumbiyanti tidak pernah melaksanakan tugasnya, hanya menerima

laporan. Terdakwa pun dianggap tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk

memberi saran mengenai perizinan.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib dilaksanakan oleh pihak

yang melakukan pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup,

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 mengatur

tentang Kegiatan industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan

beracun wajib mengolah limbah hasil produksinya sebelum membuangnya ke

media lingkungan hidup, limbah minyak bumi yang dihasilkan usaha atau

kegiatan minyak, gas, dan panas bumi atau kegiatan lain yang menghasilkan

limbah minyak bumi merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun,

demikian diatur dalam

Pelaksanaan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah yang

terkontaminasi minyak bumi dapat dilakukan secara biologis, yang mana tata

67

cara pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis

Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak

Bumi Secara Biologis. Kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh CPI

dilakukan berdasarkan ketentuan pada PP No. 18 Tahun 1999 tentang

pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. PP No. 85 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999. Tatacara pelaksanaan

bioremediasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada KepMenLH No. 128

Tahun 2003.

Kewenangan melakukan kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya

dan beracun dan termaksud di dalamnya kegiatan bioremediasi adalah

kewenangan Perusahaan ketika melakukan usaha pertambangan hulu

berbentuk eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dimana perusahaan akan

mendapatkan dana pengembalian atau cost recovery dari pemerintah setelah

perusahaan benar-benar menyelesaikan kegiatan operasional

pertambangannya. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai

pengawas kegiatan usaha pertambangan hulu bagian eksplorasi dan

eksploitasi minyak bumi.

68

D. Hukum Lingkungan Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Kegiatan pertambangan minyak bumi yang menyebabkan tercemarnya

tanah oleh toksik dan racun lain serta tidak dilakukannya pemulihan tanah

untuk mengembalikan fungsi tanah merupakan kegiatan perusakan terhadap

lingkungan. Hukum Islam mengaturnya dalam Surah Al-A’Raf 7 Ayat 56 :

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعىه خىفا

المحسنين وطمعا إن رحمة الله قريب من

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan merasa takut dan

penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang

berbuat kebaikan.” (QS: Al-A’Raf 7 : 56)

Islam mengajarkan untuk tidak berbuat kerusakan lingkungan dan

bahkan mengajarkan untuk menjaga lingkungan karena Allah Swt. telah

menciptakan bumi dan segala isinya termaksud lingkungan dengan baik dan

sebagai makluk Allah Swt., manusia diharuskan untuk menjaga dan merawat

lingkungan sebagai salah satu bentuk rasa syukur dan keimanan.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bioremediasi adalah penggunaan mikroba (fungi atau bakteri) untuk

mendekomposisikan polutan-polutan toksik menjadi komponen-

komponen yang kurang toksik dan bioremediasi merupakan salah satu

metode untuk mengaplikasi prinsip-prinsip biologi untuk menghilangkan

bahan-bahan kimia berbahaya dari air tanah, tanah dan lumpur dimana

kegiatan ini berada pada kegiatan hulu minyak bumi yang diatur dalam

kontrak kerja sama atas kewenangan badan pelaksana kegiatan usaha hulu.

2. Kebijakan Pemerintah mengenai kegiatan Bioremediasi di Indonesia

adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 tentang Hukum Lingkungan dan Peraturan Pemerintah

No.85 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun.

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Perusahaan dalam Kontrak Kerja

Sama dalam kegiatan Bioremediasi, yaitu Pemerintah bertanggung jawab

atas manajemen operasi dan berkewajiban memberikan pembinaan pada

Perusahaan yang bermitra, sedangkan Perusahaan bertanggung jawab

70

melaksanakan kegiatan operasional hinggal pelaksanaan pengolahan

limbah bahan berbahaya dan beracun termaksud kegiatan bioremediasi.

Perusahaan menanggung resiko operasi. Perusahaan berhak atas

pengembalian biaya atau cost recovery yang diberikan oleh Pemerintah

setelah titik serah.

4. Hukum Islam mengatur jelas dalam Al-Qur’an surat Al’A’raf ayat 56

bahwa terdapat larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

B. Saran

1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Kontrak Kerja Sama tidak terdapat

keseimbangan. Hak Pemerintah dalam Kontrak Kerja Sama lebih

terlindungi dibandingkan dengan hak Perusahaan. Oleh karena itu,

Pemerintah perlu untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan

yang lebih mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak Kerja

Sama sehingga tercipta keseimbangan dan kepastian hukum terutama

dalam kegiatan Bioremediasi sebagai pelaksanaan pengolahan limbah

bahan berbahaya dan beracun yang sangat penting pasca kegiatan

pertambangan usaha hulu berbentuk ekplorasi dan eksploitasi.

71

2. Efektifnya suatu hukum tergantung pada kepentingan dan beberapa faktor

yang mempengaruhinya seperti dalam teori efektivitas hukum dari

Lawrence Friedman, maka seharusnya pemerintah turut memperhatikan

aspek-aspek berupa relevansi aturan hukum dengan kebutuhan hukum,

kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami

oleh target diberlakukannya aturan hukum serta sosialisasi yang optimal

dan aspek profesionalitas para penegak hukum.

72

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Asikin, Zaenal. 2014. Mengenal Filsafat Hukum, Bandung: Pustaka Reka

Cipta.

Asikin, Zaenal dan Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum,

cetakan pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2008. Pokok-Pokok Filsafat Hukum,

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi, 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Cetakan ke-2. Jakarta :

Sinar Grafika

HS., Salim, 2008. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta : Rajawali

Pers.

Ilmar, Dr. Aminuddin SH., M.Hum, 2004. Hukum Penanaman Modal di

Indonesia. Jakarta : Kencana.

Mahmud, Peter Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. cetakan ke-VI. Jakarta:

Kencana.

Nugroho, Astri. 2006. Bioremediasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ria, Marhaeni Siombo. 2012. Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta : Gramedia

Pustaka.

Siahaan, N.H.T, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan : Edisi

Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta : Erlangga.

Syahrul, Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Cetakan ke-2.

Yogyakarta : Graha Ilmu.

73

Artikel dan Jurnal

BUMI (Buletin SKK Migas) Edisi No.5 : Juni 2013

Ekosari R. BIOREMEDIASI. Artikel. Staff.UNY.ac.id (2011)

Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak

dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, Jurnal

Perspektif, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Maret, hlm. 75.

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila

UUD 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003.

Website

www.chevronindonesia.com

www.esdm.go.id

www.skkmigas.go.id

www.majalahtambang.com

www.migasreview.com