Upload
buikhue
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dr. Soeprayitno.MBA.,MScAnggota Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS),
Ketua Komisi Kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta
Disampaikan dalam acara Members Gathering DPN APINDO
Jakarta, 4 Desember 2015
Memahami PP 78/2015 sudut pandang Pengusaha
Aspek Sosiologi Hukum
Aspek Kepastian Usaha
Peranan Upah dalam Kapitalisasisumberdaya Pembangunan
Perbedaan Kepentingan tentangPenghasilan Layak
Luasan cakupan social security yang harusditanggung pengusaha
Aspek SosiologiHukum
Jika formula UM sudah ditetapkan pemerintah, maka
apa tugas Dewan Pengupahan?
Apakah Survey KHL tiap tahun masih relevan dengan
ketentuan survey dalam PP (Komponen KHL ditinjau setiap
5 tahun sekali?)
Dalam PP 78 dicantumkan Ketentuan Bonus, Struktur
Skala Upah, Upah Minimum Sektoral, Formula UMP/UMK.
Bagaimana cara penerapan-nya?
Seiring dengan ditetapkan PP 78/2015, maka timbul beberapa
pertanyaan
Jika beberapa Kabupaten/Kota sdh ada kesepakatan UMK
sebelum PP 78 disyahkan, maka apakah bisa UMP/UMK
tahun 2015 berbeda dg Formula UMP sesuai PP 78?
Bagaimana dengan Regulasi Terkait Upah Minimum?
Permenakertrans 7/2013 tentang Upah Minimum(menggantikan Permen 1/1999 dan Kepmen 226/ 2000, keduanya tentang upah minimum)
Inpres 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum
Permen 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak(menggantikan Permen 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak )
Pergub di masing-masing Provinsi
Hak-Produksi
Hak-ReProduksi
Hak-Proteksi
PERANAN UPAH DALAM KAPITALISASI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan angka harapan hidup di Yogyakarta tertinggi secaranasional yaitu untuk laki-laki angka harapan hidup mencapai 74 tahun dan perempuan
mencapai 76 tahun.“Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup secara nasional yang hanya dalam usia 68
tahun maka rata-rata angka harapan hidup di Yogyakarta jauh lebih tinggi,”Menurut Sultan jumlah lansia di DIY ini mencapai 15 persen dari jumlah penduduk yang kini
mencapai 3,7 juta jiwa. “Jumlah lansia akan bertambah seiring juga dengan jumlahpertumbuhan penduduk di DIY,” katanya.
Angka Harapan Hidup di Jogja Tertinggi Se-Indonesia
Perbedaan Kepentingan terkait
PENGHASILAN YANG LAYAK
PEKERJA
•PERFORMANCE
•WEALTH
•SUSTAIN
PENGUSAHA
JOB SECURITY
INCOME SECURITY
SOCIAL SECURITY
KEPASTIAN KEAMANAN
KEPASTIAN HUKUM
KEPASTIAN USAHA
BAB III
PENGHASILAN YANG LAYAK
Pasal 4
(1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari
hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan
keluarganya secara wajar.
(2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. Upah; dan
b. pendapatan non Upah.
BAB III
PENGHASILAN YANG LAYAK
Pasal 6
(1) Pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b berupa tunjangan hari raya keagamaan.
(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
Pengusaha dapat
memberikan pendapatan non Upah berupa:
a. bonus;
b. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
c. uang servis pada usaha tertentu.
PENDIDIKAN
TRANSPORTASI
KESEHATAN
LIFE STYLE
INFLASI PANGAN
SOCIALSECURITY
Pasal 8
(1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat diberikan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.
(2) Penetapan perolehan bonus untuk masing-masing Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 9
(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:
a. Pekerja/Buruh dalam jabatan/pekerjaan tertentu; atau
b. seluruh Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas
kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian uang
pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 10
(1) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf c dikumpulkan dan dikelola oleh Perusahaan.
(2) Uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan
atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
(3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 12
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/ataub. satuan hasil.
UPAH PER JAM
SATUAN WAKTU
UPAH PER HARI
UPAH PER BULAN
UPAH PER MINGGU
SATUAN PRODUK
BENTUK UANG
( UNIT HASIL )
BENTUK PRODUK
(BAGI HASIL )
FAKTA : POTENSI DOUBLE BAHKAN MULTI PAID
Kenaikan UM yang tinggi rata2 >15% /thn
(2013-2014 naik 16.89%) menyebabkan
semakin menyusutnya industri padat karya
Besarnya biaya ketenaga kerjaan tiap tahun
yang harus dicadangkan pemberi kerja 34.24-
35.74% (jaminan kesehatan 4%, jaminan hari
tua 3.7%, jaminan kematian 0.3%, jaminan
kecelakaan kerja 0.24-1.74%, kenaikan
upah/tahun 13%, cadangan pesangon UU
13/2003 13% , belum termasuk Jaminan
Pensiun SJSN)
Pengaturan Struktur & Skala Upah
Wajib
Menyusun
Struktur dan
Skala Upah
Dalam pasal 14 disebutkan beberapa hal berikut:
Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh
Struktur dan skala upah harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat
permohonan pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau saat
permohonan pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan Perjanjian Kerja
Bersama.
Pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak
memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh akan dikenakan sanksi
administrative berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha-
Pasal 59 (1)
Bagi Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala
upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah paling lama2
tahun terhitung sejak PP ini diundangkan.
Pengenaan
Sanksi
Waktu
Peralihan
Proteksi Upah
Sinergitas dengan Program jaminan Sosial
UU NO. 11 TAHUN 1992 tentang
DANA PENSIUN
UU NO. 13 TAHUN 2003 tentang KETENAGAKERJAAN
UU NO. 40 TAHUN 2004 tentang
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
SINERGITAS PROGRAM
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
IURAN PASTI
MANFAAT PASTI
DPLK DPPK
IURAN PEMBERI
KERJA
IURAN :1. PEMBERI KERJA2. PEKERJA
PERMENAKER NO. 2/1995
PP / PKB
VOLUNTARY
PHK
PS 167
MANDATORY
PENSIUNSEBELUM
USIA PENSIUN
PS 156 :1. PESANGON2. UPMK3. UPH
SJSN
PP 45 TAHUN 2015
PROGRAM JAMINAN PENSIUN
MANFAAT PASTI
MANDATORY
PS 39-42
TUGAS DANA PENSIUN : MENGELOLA & MENJALANKAN PROGRAM YG MENJANJIKAN MANFAAT PENSIUN
USIA PENSIUN
56
Proteksi Upah
Pandangan APINDO terkait Struktur & Skala Upah
• Penyusunan struktur dan skala upah memang sudah dipraktekkan pada perusahaan-perusahaan
skala besar, tetapi akan menjadi tantangan bagi sebagian perusahaan skala menengah dan mikro
yang tidak memiliki struktur dan skala upah yang sistematis.
• Namun, penyusunan struktur dan skala upah tersebut merupakan wilayah privat sehingga
mewajibkannya untuk menjadi wilayah publik akan membutuhkan pengkondisian dan
pentahapan. Pengkondisian diperlukan terkait kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian secara
umum yang belum siap untuk membuat transparansi pada level tersebut. Oleh karena itu, perlu
pentahapan untuk membuka wilayah privat tersebut
• Untuk itu, pemerintah perlu membuat pengkondisian dan pentahapan tersebut untuk
mengakomodir kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian agar siap dalam membuat
transparansi pada level tersebut.
Ambivalensi dengan Pasal 23
(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala untuk penyesuaian harga
kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan
kemampuan Perusahaan.
(2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Proteksi Upah
Bagian Kesembilan
Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Pasal 37
(1) Pengusaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka Upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.
(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.
Pasal 38
Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan.
Proteksi Upah
Upah Minimum Propinsi & UpahMinimum Kabupaten /Kota
Upah Sektoral
Kebutuhan Ketentuan Teknis atas PP 78/ 2015
Aspek KepastianUsaha
23
Rapid increases in minimum wages may also discourage investment and affect productivity
Indonesia’s productivity – and competitiveness – is lagging behind neighboring countries
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Cambodia Mongolia Indonesia Phillippines China Thailand Malaysia Lao PDR Vietnam
Value Added per Worker (2005 PPP$)
1995
2005
2010
PP No.78/2015 tentang Pengupahan dan Reaksi publik
•Upah Minimum merupakan safety nett agar menjaga keberlangsung usaha dan menjaga daya beli
masyarakat.
•Upah Minimum ditetapkan hanya untuk pekerja/buruh yang non pengalaman (0 s/d 1 tahun) dan
pekerja lajang.
•Sebelum adanya PP No.78/2015 tentang Pengupahan, mekanisme penetapan upah minimum selalu
diwarnai dengan politisasi, tekanan (presseur) dan aspek lainnya yang menyebabkan rendahnya
kepastian hukum dan kepastian berusaha.
•Masing-masing unsur, baik unsur Pengusaha maupun unsur Pekerja/Buruh memiliki kepentingan
yang besar dan krusial dalam mekanisme penetapan upah selama ini sehingga hampir selalu terjadi
konflik horizontal.
•PP No.78/2015 tentang pengupahan merupakan hasil terbaik dari sebuah solusi yang dapat
diterbitkan oleh Pemerintah (win-win solution) guna mengakomodir kepentingan dari unsur
Pengusaha maupun Pekerja/Buruh (SP/SB) dalam kaitannya dalam hal menetapkan Upah Minimum,
walaupun diakui bersama ketidaksempurnaannya.
•PP No.78/2015 tentang Pengupahan merupakan aturan yang dinilai jelas dan mampu untuk menjaga
keberlangsungan usaha dan keberlangsungan tenaga kerja dikarenakan PP ini mengakomodir asas
Prediktabilitas dan Keberlangsungan serta kepastian hukum dan Usaha
•Sebahagian Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk buruh dan
rakyat (TABUR) menggelar aksi yang mereka namakan unjuk rasa dan mogok nasional dengan
tuntutan membatalkan dan mencabut PP No.78/2015 tentang Pengupahan tersebut
Mengapa Dunia Usaha Perlu Mendukung PP No 78 Tahun 2015
•PP Pengupahan No. 78 Tahun 2015 merupakan terobosan dalam dunia ketenagakerjaan
Indonesia. Dikarenakan, penetapan UMP selama ini didominasi berbagai bentuk
politisasi yang membuat kenaikan upah tidak rasional dan menimbulkan ketidakpastian.
•Upah pada dasarnya merupakan hak privat antara pemberi kerja dengan pekerja. Dalam
hal ini Negara hadir dengan kebijakan Upah Minimum untuk melindungi pekerja agar
tidak terperosok dengan kondisi pengupahan murah.
•PP No. 78 Tahun 2015 ini juga bertujuan untuk melindungi warga (angkatan kerja) yang
belum bekerja agar bisa masuk ke dalam pasar ketenagakerjaan. PP tersebut juga
bertujuan melindungi dunia usaha agar dapat berkembang serta meningkatkan lapangan
kerja.
•Dengan disahkannya PP Pengupahan tersebut, penetapan Upah Minimum Propinsi
(UMP) 2016 oleh Gubernur sudah harus menggunakan formula yang diamanatkan dalam
beleid baru itu. Formula pengupahan dalam PP terbaru ini menggunakan angka inflasi
nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama. Gubernur harus
sudah menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya di setiap
tanggal 1 November.
Penetapan Upah Minimum dalam PP
• Penetapan besaran upah minimum dilakukan 1 (satu) tahun sekali (pasal
43 ayat (1)RPP)
• Jenis Kebutuhan Hidup Layak dan Komponen Hidup Layak (KHL)
dilakukan peninjauan 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian
yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional (pasal 43 ayat (5)
RPP)
• Formula Upah Minimum :
• upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara
Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi
nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
(National Growth) tahun berjalan
Rumusan Formula UM
Penetapan Upah 2016PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI TAHUN 2016
Data Sementara
NO. PROPINSIUMP KENAIKAN
2015 2016 (%)
1 NANGGROE ACEH D. Rp 1.900.000 Rp 2.118.500 11,50
2 SUMUT Rp 1.625.000 Rp 1.811.875 11,50
3 SUMBAR Rp 1.615.000 Rp 1.800.000 11,46
4 RIAU Rp 1.878.000 Rp 2.095.000 11,55
5 KEPULAUAN RIAU Rp 1.954.000 Rp 2.178.170 11,47
6 JAMBI Rp 1.710.000 Rp 1.906.500 11,49
7 SUMSEL Rp 1.974.346 Rp 2.206.000 11,73
8 BABEL Rp 2.100.000 Rp 2.340.000 11,43
9 BENGKULU Rp 1.500.000 Rp 1.605.000 7,00
10 LAMPUNG Rp 1.581.000 Rp 1.763.000 11,51
11 BANTEN Rp 1.600.000 Rp 1.784.000 11,50
12 DKI JAKARTA Rp 2.700.000 Rp 3.100.000 14,81
13 NTB Rp 1.330.000 Rp 1.482.950 11,50
14 NTT Rp 1.250.000 Rp 1.425.000 14,00
15 KALBAR Rp 1.560.000 Rp 1.615.000 3,53
16 KALSEL Rp 1.870.000 Rp 2.085.000 11,50
17 KALTENG Rp 1.896.367 Rp 2.057.558 8,50
18 KALTIM Rp 2.026.126 Rp 2.161.253 6,67
19 GORONTALO Rp 1.600.000 Rp 1.875.000 17,19
20 SULUT Rp 2.150.000 Rp 2.400.000 11,63
21 SULTRA Rp 1.652.000 Rp 1.850.000 11,99
22 SULTENG Rp 1.500.000 Rp 1.670.000 11,33
23 SULSEL Rp 2.000.000 Rp 2.230.000 11,50
24 SULBAR Rp 1.655.500 Rp 1.864.000 12,59
25 PAPUA Rp 2.193.000 Rp 2.450.770 11,75
26 PAPUA BARAT Rp 2.015.000 Rp 2.180.000 8,19
Sumber: APINDO Nov 2015
• Pada prinsipnya hampir semua daerah telahmenetapkan upah minimum provinsinyamengacu kepada rumusan/formulapenetapan Upah Minimum sesuai PeraturanPemerintah No.78/2015 tentangPengupahan, seperti: Aceh, Sumatera Utara,Kepulauan Riau, Riau, Sumatera barat, Jambi,Lampung, kalbar, Sulsel, Sulut dan NusaTenggara Barat (11,5%) – berwarna biru
• Rata-rata pada penetapan upah sebagaimanapada tabel disamping tidak menggunakansurvey KHL
• Ada beberapa provinsi saja yang menetapkanUpah minimum tidak sepenuhnya mengacukepada rumusan/formula penetapan yangdiamanatkan oleh PP No.78/2015 tentangpengupahan. Hal ini lebih dikarenakanpenetapan UMP daerah bersangkutan telahditetapkan oleh Gubernur sebelumditetapkannya Peraturan Pemerintah tentangPengupahan dimaksud, seperti yang terjadi diProvinsi Kalimantan Timur kenaikan sebesar6,7%, Kalteng 8,5%- berwarna merah
• Terdapat beberapa provinsi kenaikan diatas11,5% dan tidak sesuai dengan formulaseperti: DKI Jakarta, NTT, Gorontalo danSulbar – berwarna hitam
UMP 2015 vs 2016
20.75%
17.19%16.61%
14.81%
13.83%
12.59%
11.75% 11.63% 11.55% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.47% 11.46% 11.43% 11.33%
8.96%8.19%
6.68%
4.59%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Kenaikan UMP 2015 - 2016
Persentase kenaikan UMK 2015 vs 2016 tertinggi adalah Ciamis Kab.Rata - rata kenaikan UMK 2015 vs 2016 di Jawa Barat adalah 11.66 %
UMK 2015 vs 2016 Wilayah Jawa Barat
Kota/Kabupaten UMK 2015 UMK 2016 % Kenaikan UMK 2015-2016
Ciamis Kab 1,177,000 1,363,319 15.83%
Karawang Kab 2,987,000 3,330,505 11.50%
Bekasi Kota 2,984,000 3,327,160 11.50%
Bekasi Kab 2,925,000 3,261,375 11.50%
Depok Kota 2,732,000 3,046,180 11.50%
Bogor Kota 2,711,000 3,022,765 11.50%
Bogor Kab 2,655,000 2,960,325 11.50%
Purwakarta Kab 2,626,000 2,927,990 11.50%
Bandung Kota 2,356,000 2,626,940 11.50%
Bandung Barat Kab 2,045,000 2,280,175 11.50%
Sumedang Kab 2,041,000 2,275,715 11.50%
Bandung Kab 2,041,000 2,275,715 11.50%
Cimahi Kota 2,041,000 2,275,715 11.50%
Sukabumi Kab 1,969,000 2,195,435 11.50%
Subang Kab 1,928,000 2,149,720 11.50%
Cianjur Kab 1,648,000 1,837,520 11.50%
Sukabumi Kota 1,645,000 1,834,175 11.50%
Indramayu Kab 1,494,000 1,665,810 11.50%
Persentase kenaikan UMK 2015 vs 2016 tertinggi adalah Ciamis Kab.Rata - rata kenaikan UMK 2015 vs 2016 di Jawa Barat adalah 11.66 %
UMK 2016 di wilayah Jawa Barat sudah sesuai PP 78/2015.
UMK 2015 vs 2016 Wilayah Jawa Barat
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
Kenaikan UMK 2015 - 2016Jawa Barat
Persentase kenaikan UMK 2015 vs UMK 2016 tertinggi adalah Pasuruan Kab.Rata - rata kenaikan UMK 2016 di Jawa Timur adalah 11.67 %
Wilayah di Jawa Timur yang penentuan UMK 2016 sesuai dengan PP 78/2015 adalah Madiun Kab dan Batu Kota.
UMK 2015 vs 2016 Wilayah Jawa Timur
11.00%
11.20%
11.40%
11.60%
11.80%
12.00%
12.20%
12.40%
12.60%
Pas
uru
an K
ab
Mo
joke
rto
Kab
Sid
oar
jo K
ab
Gre
sik
Kab
Sura
bay
a K
ota
Ban
yuw
angi
…
Pam
ekas
an K
ab
Ban
gkal
an K
ab
Lum
ajan
g K
ab
Sam
pan
g K
ab
Tren
ggal
ek
Kab
Po
no
rogo
Kab
Pac
itan
Kab
Mag
eta
n K
ab
Lam
on
gan
Kab
Situ
bo
nd
o K
ab
Pas
uru
an K
ota
Ked
iri K
ab
Tulu
nga
gun
g…
Nga
nju
k K
ab
Nga
wi K
ab
Jem
ber
Kab
Jom
ban
g K
ab
Sum
enep
Kab
Tub
an K
ab
Blit
ar K
ota
Mad
iun
Ko
ta
Mal
ang
Kab
Bo
jon
ego
ro K
ab
Mal
ang
Ko
ta
Ked
iri K
ota
Mo
joke
rto
Ko
ta
Pro
bo
lingg
o…
Pro
bo
lingg
o K
ab
Bo
nd
ow
oso
Kab
Blit
ar K
ab
Mad
iun
Kab
Bat
u K
ota
Kenaikan UMK 2015-2016Jawa Timur
Persentase kenaikan UMK 2015 vs UMK 2016 tertinggi adalah Cilacap Kab.Rata - rata kenaikan UMK 2016 di Jawa Tengah adalah 16.21 %
UMK 2016 di wilayah Jawa Tengah tidak ada yang sesuai dengan PP 78/2015.
UMK 2015 vs 2016 Wilayah Jawa Tengah
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Cila
cap
Kab
(W
il B
rt)
Pu
rbal
ingg
a K
ab
Cila
cap
Kab
(W
il K
ota
)
Cila
cap
Kab
(W
il Tm
r)
Ban
yum
as K
ab
Kla
ten
Kab
Tega
l Kab
Ke
nd
al K
ab
Srag
en
Kab
Wo
no
giri
Kab
Jep
ara
Kab
Bo
yola
li K
ab
Ku
du
s K
ab
Pe
kalo
nga
n K
ota
Re
mb
ang
Kab
Sura
kart
a K
ota
Kar
anga
nya
r K
ab
Bat
ang
Kab
Pe
kalo
nga
n K
ab
Tega
l Ko
ta
Ke
bu
men
Kab
Suko
har
jo K
ab
Wo
no
sob
o K
ab
Ban
jarn
egar
a K
ab
De
mak
Kab
Sem
aran
g K
ab
Sem
aran
g K
ota
Sala
tiga
Ko
ta
Blo
ra K
ab
Gro
bo
gan
Kab
Mag
ela
ng
Kab
Bre
bes
Kab
Pu
rwo
rejo
Kab
Tem
angg
un
g K
ab
Pat
i Kab
Pe
mal
ang
Kab
Mag
ela
ng
Ko
ta
Kenaikan UMK 2015-2016Jawa Tengah
Pasal 49
(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.
(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan
pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih
besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.
(4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a. upah minimum provinsi yang masih dibawah kebutuhan hidup layak, gubernur wajib menyesuaikan Upah minimun provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
b. Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta melampirkannya dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama 2 (tahun) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 65
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Multi Tafsir
39
TIDAK IDEAL (karena banyak kelemahan)tapi TERBAIK (saat ini)