Membangun Generasi Sehat dan CerdasMelalui Peningkatan Akses dan Keterjangkauan Pelayanan Sosial Dasar

Disampaikan oleh: dr. Hanibal Hamidi, M.Kes Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal PPMD

Geosmart 2016 Surabaya, 21 Juli 2016

SDGsMDGs

Pembangunan berkelanjutan?…

25 Sept.2015: SDGs diresmikan dihadapan Sidang Umum PBB

SANITASI

Tantangan Pembangunan Berkeadilan

URBANISASI KESEHATAN AIR BERSIH KONFLIK SOSIAL

KEMISKINAN KRISIS PANGAN

PENDIDIKAN

KESETARAAN GENDERPERUBAHAN IKLIM

KESENJANGAN SOSIALPENGGANGGURAN

Pers

enta

se (%

)Tren Demografi

71.89 75.77 79.26 82.37

51.61 45.81 40.65 36.16 32.34 28.11 24.23 20.74 17.630

30 20 10

90 80 70 60 50 40

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045Tahun

Sumber: Diolah dari BPS, 2014

Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari nasional 1,17% per tahun. 67.66 63.84 59.35 54.19

48.39

Persentase Penduduk Perkotaan

2015: 59,35% penduduk di kota

Persentase Penduduk Perdesaan

2045: 82,37% penduduk akan hidup di kota!

Desa menempati 90% wilayah teritorial NKRI

Dasar Kebijakan

• Agenda Nawa Cita ke-3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

• RPJMN 2015-2019 tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

• UU No 6/2014 tentang Desa

• Permendes PDTT No 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun

Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah

Indikator 2014 (Baseline) 2019

Pembangunan Perdesaan

▪ Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)

36,531 desa tertinggal (2011)

31,531 desa tertinggal

▪ Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa)

2,294 desa mandiri (2011)

4,294 desa mandiri

Pengembangan Kawasan Perbatasan

oPengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

oPeningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

92 pulau kecil terluar/terdepan

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan

batas wilayah negara 2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Keterkaitan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar, 2. pembangunan sarana dan

prasarana Desa, 3. pengembangan potensi ekonomi

lokal, 4. pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan.

PERKOTAAN PERDESAAN

Arah Kebijakan :Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang

Berdaya saing, melalui:1. Mewujudkan peran kota dalam sistem

perkotaan nasional:a. Mewujudkan PKN perkotaan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global;

b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk

mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi.

2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan

(SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil;

3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang

aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing;

4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan

pembiayaan perkotaan.

Arah Kebijakan:Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan,

melalui:1. Mewujudkan industri pengolahan

dari potensi produksi perdesaan.2. Mengembangkan pusat-pusat

kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untuk

menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa untuk

mendukung sektor pertanian 3. Meningkatkan akses infrastruktur

desa dan pusat-pusat pertumbuhan.

4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah

5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama

pemerintah-swasta 6. Menerapkan teknologi dan inovasi

di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah

KETERKAITAN KOTA - DESA

Arah Kebijakan :Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan

untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan,

melalui :1. Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya

Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial

Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong

keterkaitan desa-kota.

3 Pilar PPMD

PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

JARING KOMUNITAS WIRADESA (JKWD)

Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas

masyarakat desa

LUMBUNG EKONOMI DESA (LED)

Optimalisasi sumber daya Desa untuk

mewujudkan kemandirian

ekonomi, kedaulatan pangan

dan ketahanan energi

LINGKAR BUDAYA DESA (LBD)

Partisipasi masyarakat desa

sebagai kerja budaya

INOVASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA

1 2 3

15.000

Desa

JKWD

LED

LBD

PS

D

PUED

SA

RP

RA

S

SDA TTG

PMD

KEMENTERIAN DESA

K/L LAIN

LOKUS & FOKUS

3 PILARPPMD

DITJEN

PPMD

PROGRAM UNGGULAN

DITJEN PPMD2016 - 2019

Inovasi Pelayanan Sosial Dasar

• Indeks Desa Membangun (IDM)

• Pilotting Generasi Sehat Cerdas (GSC) di 5.753 desa, 499 kecamatan, 66 kabupaten dan 11 provinsi

• Rumah Desa Sehat, pembangunan 50.000 unit, fasilitasi ketersediaan dokter komunitas dan bidan desa serta peran serta masyarakat

• Kerjasama 7 Laboratorium Desa dengan Unila, Unibraw, Unram, Tadulako, Tanjungpura, Pattimura dan Uncen

• Membangun 1000 Desa Online dengan Balai Rakyat

• Penyediaan Sejuta Jamban kerjasama TNI AD, Kemendesa, Kemendagri dan Komunitas Desa Mandiri Tanpa Korupsi

Mengapa Indeks Desa Membangun (IDM)?

1. Melihat status dan posisi desa dalam konteks wilayah (kecamatan atau kawasan, kota/kabupaten, provinsi, regional, nasional).

2. Mengukur kemajuan desa dibandingkan dengan desa yang lain pada tahun tertentu atau membandingkan perubahan desa dari tahun 1 dengan tahun N.

3. Membantu merumuskan targeting (target area) untuk memperkuat pencapaian sasaran program/kegiatan yang efektif.

4. Menstimulasi desa atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

3 Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM

Sosial

EkologiEkonomi

‘Indeks Desa Membangun Vs

Indeks Kota Cerdas?

Sinergi Pemangku Kepentingan

Swasta(partisipasi

menggerakkan modal sosial)

Masyarakat(aktif dan inisiatif

untuk cerdas, maju, berdaulat, adil dan

demokratis)

Pemerintah(melalui Musrenbang,

RPJM Desa)

Sinergi Bersama Membangun Indonesia Sehat dan Cerdas

• Percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan akses, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar (quality of life) melalui pemberdayaan masyarakat (citizen engagement) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

• Mendukung sinergi pembangunan perdesaan-perkotaan agar berjalan efektif (Desa Maju=Kota Cerdas). Smart village-smart city wajib menempatkan warga sebagai manusia yang berkarakter, agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya.

TerimaKasih