Upload
dinhnga
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MEMBANGUN KEKUATANKETAHANAN & PERTAHANANNEGARA SERTA STRATEGIKEBENCANAAN IKN
DR CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE
TANGGAPAN DISKUSI IKN, KAMPUS GUNADHARMA, DEPOK 11 JULY 2019
2
DR CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE
• DIKENAL SEBAGAI ANALIS PERTAHANAN DAN MILITER DAN PENULIS DARI DUA BUKU PENTING TERKAIT MILITER INDONESIA DAN PERTAHANAN NEGARA DEFENDING INDONESIA (2009) DAN PERTAHANAN NEGARA POSTUR TNI IDEAL (2007). BERSAMA SAMA AMBASSADOR HASYIM DJALAL & LAKSAMANA KENT SONDAKH IA DUDUK SEBAGAI BOARD OF TRUSTEE DI IMS (INDONESIAN MARITIME STUDIES). CONNIE JUGA DUDUK SEBAGAI MEMBER DARI SLOC INTERNATIONAL FORUM.
• ADALAH VISITING LECTURER DI SESKOAU DAN SESKOAL SELAIN JUGA PADA SEKOLAH DIPLOMAT KEMENTRIAN LUAR NEGERI (SESPARLU & DISPARLU) SERTA UNIVERSITAS PERTAHANAN
• PEMIKIRAN2 DAN PANDANGANNYA MASUK DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DPR DAN DPRD KOMISI 1, SELAIN JUGA DI KEMENKOPOLHUKAM, KEMHAN, MABES TNI, WANTANAS, KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN, BAPPENAS, KEMLU & BIN DESK 75, SERTA LAINNYA.DIKENAL SEBAGAI ANALIS TERKAIT TANTANGAN KEBUTUHAN MASALAH DAN STRATEGI DARI PERTAHANAN NEGARA DAN DALAM PEMBANGUNAN POSTUR TNI SERTA KAPABILITASNYA.
• MENYAMPAIKAN PAPARAN PEMIKIRANNYA ANTARA LAIN PADA NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY (NDU DAN THE EAST WEST CENTER, WASHINGTON D.C. SEMENTARA DI BRUSSEL PADA ASEM-EU REGIONAL SECURITY ARCHITECTURE, DI GENEVA PADA CENTRE FOR SECURITY POLICY (CCSP), SWITZERLAND. SELAIN JUGA DI THE DELHI DIALOG III, HOUSE OF LORDS, FOREIGN COMMISSION OFFICE, AND DEPARTMENT OF DEFENSE, UNITED KINGDOM. CONNIE JUGA MENJADI RESEARCH FELLOW DI THE INSS (INSTITUTE OF NATIONAL SECURITY STUDIES) TEL AVIV ISRAEL
• CONNIE MENJADI SALAH SATU DARI 22 ORANG FUTURE LEADERS YANG TERPILIH OLEH MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT), BOSTON, USA BATCH III.
• LULUSAN DARI APCSS (ASIA PACIFIC CENTRE FOR SECURITY STUDIES)DI HONOLULU, HAWAII, SERTA FU XI KANG WAR ACADEMY, ROC. SELAIN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA CHEVENING EXECUTIVE PROGRAMME FOR DEMOCRACY AND SECURITY AT BIRMINGHAM UNIVERSITY, ENGLAND.
Kerangka Paparan
IKN SEBAGAI MULTI CRITERIA DECISION
MAKING
SEKILAS HISTORIS –FRAMEWORK
NATIONAL SECURITY
CONCEPTUAL FRAMEWORK
NATIONAL SECURITY
RESTRUKTURISASI SISTEM KEAMANAN NASIONAL BERVISI NEGARA MARITIM
MANAJEMEN KEBENCANAAN inaRISK
IKN Wajib Menjadi Kriteria Role Model
• PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG YANG BERDASARKAN PADA ANALISIS RISIKO BENCANA
• PERENCANAAN TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA ADALAH PERENCANAAN TATA RUANG YANG DILAKUKAN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO BENCANA.
• InaRISK TERSEDIA SEBAGAI PORTAL UNTUK SHARING DATA
SPASIAL SEBAGAI:
• • ALAT DISEMINASI HASIL KAJIAN RISIKO BENCANA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.
• • MEMBANTU PEMERINTAH DAN PARA PIHAK DALAM MENYUSUN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA
• • MENYEDIAKAN DATA SPASIAL UNTUK KEPENTINGAN ANALISA TATARUANG TERMASUK REVISI TATARUANG
4
5
• BAHAYA
• KERENTANAN
• KAPASITAS
• RISIKO
• PENGATURAN OVERLAY (SEKOLAH, FASILITAS KESEHATAN, PANGKALAN, ETC)
• PENANGGULANGAN INDEKS RISIKO BENCANA BERDASARKAN HASIL KAJIAN RISIKO BENCANA DARI POTENSI KEMUNGKINAN DAN BESARNYA DAMPAK YANG DIUKUR DARI KETERPAPARAN (EXPOSURE) DARI SETIAP BAHAYA (HAZARD) DAN GABUNGAN DARI BEBERAPA HAZARD YANG ADA (MULTI HAZARDS)
• MENGGUNAKAN INARISK DENGAN PARAMETER HASIL KAJIAN YANG DIPILIH (JENIS BENCANA, BAHAYA, KERENTANAN, KAPASITAS ATAU RISIKO) UNTUK DIBANGUNNYA IKN TERSEBUT.
IKN yang Mampu Memenuhi Multi Criteria Decision Making
Sekilas Historis – Framework National Security
POLRI TNI
Eska
lasi
Kon
flik
/An
cam
an
Tertib SIpil Darurat MIliterStaat van Oorlog en Beleg
(SOB)
Ken
da
liKa
md
ag
riK
end
ali
Kam
tib
ma
s
Framework National Security Era Reformasi (1999-2002) dan Pasca Reformasi (2003-skrg)
POLRITNI (BKO)
Darurat Sipil
Ken
da
liPe
rta
ha
na
n(Lokus Sumber Masalah)
Sekilas Historis – Framework National Security
FRAMEWORK NATIONAL SECURITY ERA REFORMASI (1999-2002) DAN PASCA REFORMASI (2003-SKRG)
• FITUR MASUKNYA MILITER PADA RANAH SIPIL NAMUN DALAM KONTEKS BKO MEMBANTU POLISI PADA KONDISI UNDER CAPACITY
• TERJADI MASALAH KEPENTINGAN, POLRI MERASA SANGGUP DAN MEMANG DIAMANAHKAN UNTUK KEAMANAN NASIONAL, SEMENTARA KEAMANAN NASIONAL SEJATINYA ADALAH KERJASAMA ANTARA BADAN NEGARA.
• TERJADI FAKTA DIMANA PADA OPERASI KEAMANAN, POLRI ‘’MENDAPAT NAMA’’ SEMENTARA PADA FAKTA LAPANGANNYA, JUMLAH KEKUATAN DAN ALUTSISTA YANG DIKERAHKAN TNI SANGAT DOMINAN DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN OPERASI YANG TIDAK BISA DILAKUKAN POLRI
• MILITER DALAM OPERASINYA DISELURUH DUNIA HARUS MENDAPATKAN MANDATE DALAM BENTUK KEPUTUSAN DARURAT MILITER DARI KEPALA NEGARA KARENA DENGAN BEGITU DUNIA INTERNASIONAL AKAN MEMAHAMI BAHWA NEGARA TERSEBUT SEDANG DALAM KONDISI MARABAHAYA DAN TIDAK TERHINDARKAN ADANYA KORBAN JIWA SIPIL. JIKA TIDAK MAKA →PELANGGARAN HAM → RESIKO LAGI UNTUK TNI
Strategy
Threats
Plan
Operation Security
Condition
Potential threats
Principles
Intended Institution
Capacity
Allocated Resources
Required Resources-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
B1
B2
R1
B3
-
B4
B5-
Struktur Sistem Generik Keamanan Nasional
Conceptual Framework National Security
Conceptual Framework National Security
Struktur Sistem Generik Keamanan Nasional
PRINCIPLES ATAU KAIDAH YANG SEKARANG ADALAH MEMISAHKAN ANTARA KEAMANANDENGAN PERTAHANAN MENJADI DUA HAL YANG SECARA DANGKAL DIJAWANTAHKAN
INI TIDAK MUDAH DILAKSANAKAN KARENA PENGERTIANNYA BEGITU LINIER DANMENGANDUNG ABSURDITAS YANG MEMBINGUNGKAN
ISTILAH KEAMANAN NASIONAL TANGGUNG JAWAB POLRI DAN PERTAHANAN NASIONALTANGGUNG JAWAB TNI. INI JUGA MENJADI PERDEBATAN BERTAHUN-TAHUN DI KALANGANAKADEMISI.
KARENA PADA HAKIKATNYA, KEAMANAN NASIONAL ADALAH SEBUAH MISI YANG TERLALUBERAT UNTUK DIPIKUL OLEH SEBUAH INSTITUSI NEGARA, YANG BIASANYA MERUPAKANTANGGUNG JAWAB KOLEKTIF ANTARA BEBERAPA INSTITUSI DAN BADAN NEGARA.
Conceptual Framework National Security
NEW PRINCIPLES – RI NATIONAL SECURITY ARRANGEMENTS
J u r i s d i k s i
Tin
gkat
An
cam
an
Awas I - Full Deployment/Mobilization
Awas II - Limited Deployment/Mobilization
Deklarasi Kepala Negara – Darurat Militer
Awas III - National Police Deployment + Military Observer
Jaga - Local Police + National Police Observer
Provinsi Nasional Internasional
Cri
me
Extr
eme
Cri
me
Low
Inte
nsi
ty
Hig
h In
ten
sity
Conceptual Framework National Security
NEW PRINCIPLES – RI NATIONAL SECURITY ARRANGEMENTS
• PENENTUAN DEFENCE CONDITION (AWAS III HINGGA I) ADALAH FUNGSI DARI SEBUAH NATIONAL SECURITY COUNCIL SEBAGAI STRATEGIC ADVISOR PADA PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA
• DEKLARASI DARURAT MILITER ADALAH FUNGSI PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA
• DEKLARASI DARURAT MILITER MEMERLUKAN PAYUNG HUKUM UU KEAMANAN NASIONAL YANG LEBIH KOMPATIBEL DENGAN RI YANG DEMOKRATIS DAN MENJUNJUNG HAM → FUNGSI DPR DAN KEMENTERIAN TERKAIT
Strategy
Threats
Plan
Operation Security
Condition
Potential threats
Principles
Intended Institution
Capacity
Allocated Resources
Required Resources-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
B1
B2
R1
B3
-
B4
B5-
Vision
Comparativeness Advantage
InvestmentInternational
Campaign
Foreign Policy
Security Policy
Integrated Development Program
Relevant Education Program
Business ClimateEconomic Activities
Educated Human Resources
National Resources
International Cooperation
Security Assurance+
+ + +
+
+
+
+
+
+
-
+
++
++
+
+
+ ++
+
Security Cooperation+
+
International Resources
+
+
RestrukturisasiSistemKeamananNasional Bervisi Negara Maritim
Restrukturisasi Sistem Kamnas Bervisi Negara Maritim
• DI SINI DAPAT DILIHAT PEMAHAMAN UNTUK SOLUSI SECARA SISTEMIS BERAWAL DARI KEBUTUHAN VISI UNTUK STRATEGI.
• VISI AKAN MELAHIRKAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI, YANG LALU MELAHIRKAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL. DAN KEMUDIAN MELAHIRKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU.
• KAMPANYE INTERNASIONAL UNTUK MENDAPATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG DIINGINKAN AKAN MEMPERKUAT INVESTASI DAN MENAMBAH AKTIFITAS EKONOMI YANG UJUNGNYA MEMPERKUAT SUMBERDAYA NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT KEBUTUHAN SUMBER DAYA UNTUK KEPERLUAN KEAMANAN NASIONAL.
• MEMPERKUAT KEUNGGULAN KOMPARATIF YAITU POSISI STRATEGIS INDONESIA DAN POTENSI KELAUTAN INDONESIA KEDALAM SEBUAH PENYIAPAN IKLIM BISNIS YANG SESUAI DAN BERUJUNG PADA LAHIRNYA INVESTASI REGIONAL DAN GLOBAL.
• TERDAPAT KELINDAN PADA ALUR DIPLOMATIK YAITU KAMPANYE INTERNASIONAL AKAN SALING BERMANFAAT DENGAN PENGUATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF.
• IKLIM BISNIS YANG MENARIK AKAN MENAMBAH KERJASAMA INTERNASIONAL. KEAMANAN AKAN MEMUNCULKAN JAMINAN KEAMANAN YANG AKAN MENAMBAH KEYAKINAN INVESTASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
• KERJA SAMA INTERNASIONAL BISA MENGHASILKAN KERJA SAMA PERTAHANAN DAN AKAN MENGUNTUNGKAN BAGI STRATEGI PERTAHANAN KITA KARENA AKAN BERIMPLIKASI DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA PENAMBAHAN SUMBER DAYA
• CONTOH ; BANTUAN PESAWAT TEMPUR DARI AUSTRALIA YAITU 23 CAC SABRE ANTARA 1973 DAN 1975 DIOPERASIKAN OLEH SKUADRON 14 SQUADRON TNI-AU . LAINNYA, SEPERTI TSUNAMI 2005, MILITER DARI BERBAGAI NEGARA BANYAK MEMBERIKAN BANTUAN MATERIAL DAN LOGISTIK UNTUK MEMBANTU OPERASI MILITER SELAIN PERANG SAAT ITU.
Restrukturisasi Sistem Kamnas Bervisi Negara MaritimImplikasi Paradigma
ASPEK LAMA BARU
INTEGRASI BISA MELAKUKAN OPERASI BERSAMAINTEGRASI DENGAN PARAMETER OPERASI
YANG BERBEDA
PERAN INTI
TNI – PERTAHANAN NASIONAL
POLRI – KEAMANAN NASIONAL –
KEAMANAN DALAM NEGERI
KONDISI SIPIL BERDAYA – POLRI
KONDISI SIPIL LUMPUH - TNI
FUNGSI INTIBEREBUT FUNGSI PADA KEAMANAN
DALAM NEGERI
POLRI – PELAYANAN DAN PEMBINAAN
KEAMANAN / GAKKUM
TNI – FUNGSI PENGHANCUR MUSUH DAN
PENOLONG DARURAT NEGARA
ORIENTASI KEAMANAN
TNI – LUAR NEGERI
POLRI - DALAM NEGERI
KEDUANYA TOP-DOWN
TNI – LUAR DAN DALAM NEGERI
(TERGANTUNG KONTEKS KEDARURATAN)
TOP-DOWN
POLRI – DALAM NEGERI BOTTOM UP
RestrukturisasiSistem KeamananNasional BervisiNegara Maritim
Implikasi Organisasi
→BENTURAN TERKAIT BKO MILITER DIBAWAH KEPOLISIAN : →POLISI HARUS TUNDUK HUKUM SEMENTARA MILITER HARUS TUNDUK KOMANDO DAN HUKUM MILITER SERTA INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW.
Manajemen Kebencanaan
16
BENCANA PADA TINGKAT LOKAL?
REGIONAL? NASIONAL?
KORBAN JIWA KECIL?
MENENGAH? BESAR?
ADA POTENSI MENYEBAR?
KONDISI PEMERINTAHAN SIPIL NORMAL?
KONDISI PEMERINTAHAN SIPIL LUMPUH?
Manajemen Kebencanaan
J u r i s d i k s i
Tin
gkat
An
cam
an
Provinsi Nasional Internasional
Cri
me
Extr
eme
Cri
me
Low
Inte
nsi
ty
Hig
h In
ten
sity
BNPB
TNI
Manajemen Kebencanaan
DARURAT MILITER - TEMPUR DARURAT MILITER -KEBENCANAAN
SISTEM SENJATA SISTEM SENJATA (JIKA PERLU)
SISTEM LOGISTIK SISTEM LOGISTIK
SISTEM TELEKOMUNIKASI SISTEM TELEKOMUNIKASI
SISTEM TRANSPORTASI SISTEM TRANSPORTASI
SISTEM MEDIK SISTEM MEDIK
SISTEM TNI
Manajemen Kebencanaan
KEUNGGULAN CATATAN
KECEPATAN GELAR BANTUAN KETIDAK MENGERTIAN PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN SIPIL DITAMBAH PARANOIA BERLEBIHAN
MEMOTONG BIROKRASI
SISTEM SUDAH ADA TINGGAL DIPAKAI
SDM BESAR SIAP SIAGA
MEMBERIKAN SIPIL WAKTU DAN KESEMPATAN UNTUK KEMBALI NORMAL
Keunggulan TNI dalam Kebencanaan
WAHANA PENYESUAIAN ATAS AGHTRiskPERKEMBANGAN LINGKUNGAN IKN DALAM PENINGKATAN KEMAHIRAN, PENGETAHUAN, TEKNOLOGI & PROFESIONALITAS TNI POLRI
IKN DIBANGUN SEBAGAI:1. NTERNATIONAL HUB2. REGIONAL HUB3. NATIONAL HUB4. GATEWAY5. ?
Analisis – System Thinking
Strategic In Depth & Geo Stability Strategy
National Threats
Strategic ConditionPlanning
Implementation National Security
Potential Threats Strategic Gap
Gap Exploitation
Threats Capacity
Threats Preparation
Conflict Agraria
Cultural Shock
Food & Energy SustainabilityInvestment ProblemInarisk (un prepared)
Distance Problem
DIMULAI DARI DITETAPKAN STRATEGI SiD & GSSs MAKA AKAN MUNCUL SEBUAH PERENCANAAN KOMPEHENSIF DIIKUTI DENGAN IMPLEMENTASI.HAL INI AKAN MEMITIGASI (SERANGKAIAN UPAYA UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA) ANCAMAN NASIONAL (BERSIFAT MILITER MAUPUN NON MILITER) YANG AKAN MENGURANGI ASPEK POTENSI DALAM KEAMANAN NASIONAL YANG AKAN BERPENGARUH PADA KONDISI NASIONAL. NAMUN ANCAMAN PASTI AKAN MENCARI CELAH STRATEGIS (GAP)
GAP DAPAT AKAN DIEKSPLOITASI OLEH MUSUH/LAWAN YANG AKAN MENGISI KAPASITAS PERSIAPANNYA DAN HAL INI AKAN MERUBAH POTENSI ANCAMAN MENJADI ANCAMAN AKTUAL NASIONAL.
+
+
+
+
+
+
-
-
--
+
+
+
+++
+
National Resources
-
+
Negara PMD Berbasis:Pertahanan Strategic In Depth & Geo Condition
PERTAHANAN STRATEGIC IN DEPTH – ADALAH ISTILAH DALAM LITERATUR MILITER YANG SECARA LUAS MENGACU PADA JARAK ANTARA GARIS DEPAN ATAU SEKTOR PERTEMPURAN DENGAN DAERAH INTI YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS TINGGI (IBU KOTA, MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX, MABES MILITER DAN INTELIJEN DSB).
22
NEGARA PMD
NEGARA PDD
NEGARA PPD
Alan F. Benjamin. "Natural Geography — Modern Israel". Penn State University
• DIPERLUKANNYA KEGIATAN MELIPUTI; PENGAMBILAN DATA KEDALAMAN, PENCITRAAN DASAR LAUT, VERIFIKASI SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN(SBNP), PEMASANGAN STASION PASANG SURUT, PENGUKURAN ARUS, PENGUKURAN KETEBALAN SEDIMENTASI, PENGAMBILAN CONTOH DASAR LAUT, PENGAMATAN METEOROLOGI, VERIFIKASI TOPONIMI SERTA PENGUMPULAN DATA GEOGRAFI MARITIME DALAM MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS DAN TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR IKN UNTUK MENDUKUNG VISI POROS MARITIM DUNIA (PMD), POROS DIRGANTARA DUNIA (PDD) DAN POROS PERMUKAAN DUNIA (PPD).
• DIPERLUKANNYA INOVASI MELIPUTI PENGANGKUTAN UDARA (KEMAMPUAN MEMINDAHKAN SUPLAI, PERLENGKAPAN, DAN PERSONEL BERPRIORITAS TINGGI DAN TERBATAS DALAM WAKTU SINGKAT)
ALUTSISTA
g
INARISK
• InaRISK ADALAH PORTAL BNPB BERISI HASIL
KAJIAN RISIKO BERUPA DATA SERVICES YANG MENGGAMBARKAN CAKUPAN WILAYAH ANCAMAN BENCANA, POPULASI TERDAMPAK, POTENSI KERUGIAN FISIK (RP.), POTENSI KERUGIAN EKONOMI (RP.) DAN POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (HA)
• TERINTEGRASI DENGAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI TOOL MONITORING PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA.
25
26
KESADARAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP
RISIKO BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN DALAM
MENGHADAPI BENCANA;
SISTEM PERINGATAN DINI DI TINGKAT HULU DAN HILIR;
PENGARUSUTAMAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PUPRB) DI
SELURUH SEKTOR PEMBANGUNAN;
STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
PENANGGULANGAN BENCANA;
KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN DARURAT DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA,
TERMASUK PERENCANAAN, PENGANGGARAAN DAN
MONITORING;
PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO
BENCANA.
Issue Strategis Rawan Bencana
THANK YOU