Disinggung mengenai harapan masyarakat yang telah

memilih dan mendukung saat dirinya menjadi anggota DPRD,

Wahyudi menjelaskan bahwa yang terpenting dalam posisi saat ini

adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk turun

kebawah dan bertemu langsung konstituen dalam membangun

komunikasi, baik saat reses maupun saat kunjungan dengan

komisi A. Menurutnya anggota dewan harus siap menampung

aspirasi apalagi tersedia anggaran untuk reses.

MEDIA DPRD KABUPATEN PEMALANGMAP DPRD Pemalang Edisi 44/Tahun XII/2018

Membangun Komunikasi Bersama

MEDIA

TINGKATKAN LAYANAN HAJI DPRD TINGKATKAN LAYANAN HAJI DPRD BENTUK RANCANGAN PERDA BENTUK RANCANGAN PERDA (RAPERDA)(RAPERDA)

TINGKATKAN LAYANAN HAJI DPRD BENTUK RANCANGAN PERDA (RAPERDA)

DRS. H. WAHYUDI

FOKUS

HALAMAN 36-37

HALAMAN 5-12

Memberikan layanan kepada masyarakat dalam menunaikan ibadah haji memang sudah diatur dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaran Ibadah Haji. Namun dalam Undang-Undang tersebut masih ada beberapa permasalahan yang belum diatur secara mendetail, sehingga

dalam penyelenggaraan ibadah haji, masih ditemukan ada kekosongan hukum dalam

proses layanan ibadah Haji.

BINTANG

Disinggung mengenai harapan masyarakat yang telah memilih dan

mendukung saat dirinya menjadi anggota DPRD, Wahyudi menjelaskan bahwa yang terpenting dalam posisi saat ini adalah memanfaatkan waktu dengan

sebaik-baiknya untuk turun kebawah dan bertemu langsung konstituen dalam

membangun komunikasi, baik saat reses maupun saat kunjungan dengan komisi A.

Menurutnya anggota dewan harus siap menampung aspirasi apalagi tersedia

anggaran untuk reses.

Pelindung : Ketua DPRD,KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si: Penasehat : Wakil Ketua DPRD, HM. Rois Faisal, MS,S.Pd.I,MSi ; Syarkawi; H. Mukhtarudin : Penanggung jawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang : Istianto, SH, M.Si ; Pimpinan umum : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan : Edy Setyono, SH ; Redaktur : Kasubbag Humas dan Protokol : Listiyo Prasetiyo; Tri Wahyu Listiyani, SH, Dewi Setiarini, A.Md; Sekretaris : Toinah, S.Sos; Bendahara ; Dumantono ; Fotografer : Umar Sarifudin,SE; Koordinator sirkulasi : Noor Hidayati, SE,M.SE; Sirkulasi : Nurkholik, Supriyono; Lay out : Reporter : Irwanto, S.IP, Sri Risyanti, SE, Fahrudin, SE dan Sri Mendut Kusumawati.

Alamat Redaksi : DPRD KABUPATEN PEMALANGJl. Surohadikusumo No. 3 Telp. ( 0284) 321006 Pemalang 52312 ; Email : setwankabpemalang@gmail.com

Website : http//www.dprd-pemalangkab.go.id

Sajian...................................2Editorial................................3Aspirasi................................4Fokus...................................5 Sidang..................................13Lintas Batas.........................18Kamera................................20Kilas.....................................22Audiensi...............................30Renungan............................31Curah Pikir...........................33 Bintang................................36Kotak Silang........................38Intermezo............................39

SAJIAN

2

badah haji merupakan salah satu

Ibentuk ibadah yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam

bagi yang mampu. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji adalah rangkaian ibadah yang paling lengkap dari semua ritual ibadah yang ada dalam Islam. Selain itu, haji adalah ibadah yang kaya dimensi. Di dalamnya terkandung serangkaian nilai agung yang bertujuan untuk m e m b e n t u k k e i m a n a n d a n kehambaan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki kewajiban dan kewewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji.

Namun tidak semua urusan y a n g b e r k a i t a n d e n g a n penyelenggaraan ibadah haji dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap jamaah haji, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah D a e r a h y a k n i d a l a m h a l Penyelenggaraan Transportasi Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah, demikian juga dengan pengangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang menggagas R a p e r d a P r a k a r s a t e n t a n g p e n y e l e n g g a r a n h a j i g u n a memberikan dasar hukum dalam proses penyelenggaraan ibadah haji

yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Proses pembentukan Raperda Prakarsa tentang Penyelenggaran Ibadah Haji ini berangkat dari usulan Komis i D DPRD Kabupa ten Pemalang yang diakomodir oleh Bapemperda DPRD yang selanjutnya diproses untuk dibahas dalam Pembentukan Raperda Tahap I Tahun 2018.

Setelah dianggap layak oleh Bapemperda ini, Raperda Prakarsa tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut dibahas oleh DPRD dalam Rapat Paripurna Internal yang dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk lebih mengetahui proses pembahasan Pe rda t en tang Penyelenggaran Ibadah Haj i , Redaksi Majalah Media Aspirasi Pemalang mengangkat tema tersebut menjadi Fokus Utama Edisi 44/Tahun XII/2018 dengan judul “Tingkatkan Layanan Haji DPRD B e n t u k R a n c a n g a n P e r d a (Raperda)”.

D a l a m F o k u s a k a n dipaparkan proses pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Perda, mulai dari p e n g a j u a n , p e m b a h a s a n , persetujuan dan penetapan hingga menjadi Peraturan Daerah.

-Redaksi-

Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan visi dan misi majalah, untuk rubrik aspirasi , curah pikir, renungan, bintang dan intermezo. Naskah bisa ditulis tangan atau di ketik 2 spasi maksimal 3 halaman, lebih baik bila disertakan foto pendukung, dan belum pernah di

muat di media lain. Redaksi berhak menolak naskah atau menyunting naskah tanpa mengubah isi. Diperbolehkan mengutip isi majalah ini untuk kepentingan penyebarluasan informasi.

Naskah yang di terima menjadi milik redaksi

EDITORIAL

3

Mohon Pengerukan Sungai

Bapak/Ibu Dewan yang terhormat,

Mohon untuk dilakukan pengerukan

sungai-sungai di wilayah Pemalang

untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya bencana banjir. Mumpung

saat ini masih musim kemarau sehingga

proses pengerukan mudah dilakukan.

Jangan sampai Pemerintah lengah

ketika musim penghujan sungai meluap

yang merugikan masyarakat Pemalang.

Terimakasih.

Rindi – Kebondalem

Pemalang Semakin Remang-Remang

Yth. Redaksi Media Aspirasi PemalangSebagai warga Pemalang saya prihatin, setiap keluar malam hari kondisi di Jalan Protokol m a u p u n j a l a n - j a l a n d i d e s a l a m p u penerangannya gelap. Mohon pihak terkait untuk menindaklanjuti. Kondisi tersebut rawan kecelakaan maupun tindak kejahatan. Terimakasih atas perhatiannya.Muslimin – Perumnas Bojongbata

Saran Kritik dan

Pujian

ASPIRASI

4

( RAPERDA)

BENTUK

Memberikan layanan kepada m a s y a r a k a t d a l a m menunaikan ibadah haji

memang sudah diatur dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun dalam Undang-Undang tersebut masih ada beberapa permasalahan yang belum diatur secara mendetail, sehingga dalam penyelenggaraan iibadah haji, masih ditemukan ada kekosongan hukum dalam proses layanan ibadah Haji.

Mel ihat masih adanya kekosongan dalam penyeleng-garaan ibadah haji pada tingkat daerah, maka DPRD sebagai lembaga legislatif berinisiatif mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Usul Prakarsa tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk memberikan dasar hukum dalam proses penyelenggaran ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Proses pembentukan Raper-da Prakarsa tentang Penyeleng-garaan Ibadah Haji ini berangkat dari usulan Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang yang diako-modir oleh Bapemperda DPRD yang selanjutnya diproses untuk dibahas dalam Pembentukan Raperda Tahap I Tahun 2018. Setelah dianggap layak oleh Bapemperda ini, Raperda Prakarsa tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut, dibahas oleh DPRD dalam Rapat Paripurna Internal yang dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam Rapat Paripurna

tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang Endang Purwanti, SH menjelaskan dalam penyusunan Raperda ini, pihaknya mendasarkan pada tiga landasan pokok pembentukan Perundang-undangan yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Adapun dari tiga landasan tersebut pertama adalah landasan filosifis. dalam landasan ini menurut Endang, penyelenggaran ibadah haj i merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam yaitu berhaji bagi yang mampu.Rangkaian pelaksanaan ibadah haji adalah rangkaian ibadah yang paling lengkap dari semua ritual ibadah yang ada dalam Islam. Rukun-rukun Islam mulai dari mengucap-kan dua kal imat syahadat , kemudian sholat, lalu zakat dan puasa adalah tangga-tangga yang mengantarkan pada kesempur-naan ekspresi ketaatan yang terkandung dalam ibadah haji. Kelima rukun Islam ini merupakan dasar bagi bangunan keislaman seseorang. Selain itu, haji adalah ibadah yang kaya dimensi.Di dalamnya terkandung serangkaian nilai agung yang bertujuan untuk m e m b e n t u k k e i m a n a n d a n kehambaan.

Sedang dalam konteks kehi-dupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu

hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama P a n c a s i l a y a n g b e r b u n y i , “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan Undang -undang Dasar 1945 terutama ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,

Berdasarkan ketentuan ter-sebut, Pemerintah melalui Kemen-terian Agama memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keaga-maan yaitu salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji.

Namun tidak semua urusan yang berkaitan dengan penye-lenggaraan ibadah haji dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap Jamaah haji, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Peme-rintah Daerah yakni dalam hal Penyelenggaraan Transportasi Haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah, serta pengangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). Sebagai manifestasi dari Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”

DPRD

FOKUS

TINGKATKAN LAYANAN HAJI

5

segera menyusun Peraturan Daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab terhadap pelaya-nan penyelengggaraan ibadah haji di daerah. Sementara itu dari sisi landasan sosiologis, Endang mengungkapkan dari data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama RI kuota haji Kabupaten Pemalang sudah terpenuhi sampai dengan tahun 2038, dan untuk Kabupaten Pemalang jumlah pendaftar Calon Jama`ah Haji Terakhir per 14 Februa r i 2018 se lu ruhnya berjumlah 14.776 dari jumlah pendaftar jamaah haji yang ada di Provinsi Jawa Tegah sebanyak 607.344.

Besarnya jumlah jamaah haji tersebut membuktikan bahwa tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang dalam kurun 2 dasawarsa be lakang in i mengalami peningkatan. Dengan kata lain, keinginan masyarakat untuk menyempurnakan rukun Islam dengan menunaikan ibadah haji sangat tinggi sehingga

mengakibatkan terjadinya daftar tunggu pemberangkatan haji sampai tahun 2038. Kemudian guna memfasilitasi kegiatan pelayanan penyelenggaraan haji daerah Kabupaten, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Haji khususnya Pasal 6 dan Pasal 35, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban mem-breakdown undang-undang tersebut menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Penyeleng-garaan Ibadah Haji Daerah.

Penyusunan Perda pela-yanan penyelenggaraan ibadah haji daerah juga dalam rangka memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji daerah di Kabupaten Pemalang yang anggarannya bersumber dari APBD maupun dari partisipasi masyarakatnya.

Adapun dari segi landasan yuridis, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang Endang Purwant i , SH, mengatakan landasan yuridis merupakan

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertim-bangkan aturan yang te lah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan.

Secara yuridis peraturan pe rundang-undangan yang berkaitan dengan ibadah haji di Indonesia dapat ditemukan pada : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ ik , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/792 Tahun 2 0 1 2 t e n t a n g P e d o m a n Transportasi jamaah Haji dari daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah Asal.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan ibadah haji tersebut, menurut Endang, p a d a k e n y a t a n n y a j u s t r u menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Pemalang, khususnya dalam hal pelayanan penyelenggaraan ibadah haji daerah.

Permasalahan ini timbul karena pelayanan penyelengga-raan ibadah haji dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya belum diatur secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun

FOKUS

6

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji maupun Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bahkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut member ikan kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi ibadah haji dari dan ke embarkasi kepada daerah melalui mekanisme Peraturan Daerah. Oleh karena i tu berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat kekoso-ngan hukum (rechtvacuum) dalam hal pelayanan penye-lenggaraan ibadah haji daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pelayanan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah di Kabupaten Pemalang mutlak diperlukan.

Raperda ini menurut E n d a n g P u r w a n t i d a l a m penyampaiannya di Rapat Pari-purna Intern DPRD, mengung-kapkan Raperda ten tang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang kami usulkan terdiri dari 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal. Oleh karena itu pihaknya meminta dukungan Fraksi dan Pansus DPRD untuk dapat memberikan pencermatan, tanggapan yang benar-benar obyektif untuk menyempurnakan draft raperda tersebut. ( Tim – MAP )

FOKUS

7

Fraksi-fraksi Dukung Pembentukan RAPERDA

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Setelah Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan paparan mengenai alasan

dasar pembentukan Raperda Prakarsa DPRD mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dalam Rapat Paripurna Intern tersebut, Enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang yaitu Fraksi PDIP, Fraksi GIA, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PPP menyampaikan pandangan umunnya terhadap pembentukan Raperda Prakarsa tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara aklamasi enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang dalam rapat paripurna internal tersebut mendukung dan menyetujui agar Raperda Prakarsa tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dimasukan dalam pembahasan Perda tahap I Tahun 2018. Namun Enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang juga memberikan pertanyaan, masukan dan saran agar sebelum dimasukan dalam Pembahasan Perda Tahap I, untuk dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dari sisi isi, kualitas dan prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan.Terhadap dukungan, masukan dan saran dari enam DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Pemalang, Endang Purwanti, SH mengungkapkan pihaknya memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi atas Raperda P r a k a r s a D P R D t e n t a n g P e l a y a n a n Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Semua pandangan, penilaian dan dukungan yang diberikan oleh seluruh Fraksi dalam Rapat Paripurna ini sangat berharga dalam perjalanan pembahasan Raperda Usul Prakarsa Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2018 ini.

Lebih lanjut Endang mengharapkan agar fraksi-fraksi melalui anggotanya yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda ini melalui pansus, dapat terus mengkritisi Raperda ini dengan tujuan agar Raperda tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah menjadi Perda yang efektif untuk diaplikasikan.

S e t e l a h m e l a l u i p r o s e s t a h a p a n pembahasan dalam Rapat Paripurna intern DPRD Kabupaten Pemalang dan mendapat persetujuan enam Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang, maka DPRD Kabupaten Pemalang melalui keputusan DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 memberikan persetujuan atau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

(Tim-MAP )

FOKUS

8

e t e l a h m e n d a p a t

Sp e r s e t u j u a n D P R D Kabupaten Pemalang

Raperda Usul Prakarsa tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diajukan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang, dalam rapat Paripurna Intern, m a k a D P R D K a b u p a t e n Pemalang menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agelda Penyampaian Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang.

Rapat Paripurna yang di Pimpin oleh Wakil Ketua DPRD K a b u p a t e n P e m a l a n g H . Mukhtarudin yang didampingi wakil pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Bupati Pemalang serta jajaran SKPD di Kabupaten Pemalang. Pada rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD K a b u p a t e n P e m a l a n g H . Muktarudin yang mewaki l i Pimpinan DPRD mengungkapkan alasan mendasar pentingnya pembentukan Raperda Prakarsa DPRD tentang Penyelengaraan Ibadah Haj i d i Kabupaten P e m a l a n g . M e n u r u t H . Muktarudin menjelaskan salah sa tu bentuk ibadah yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam adalah berhaji bagi yang mampu sehingga Ibadah haji menjadi salah satu dari rukun Islam yang ke lima. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji adalah rangkaian ibadah yang paling lengkap dari semua ritual ibadah yang ada dalam Islam. Rukun-

r u k u n I s l a m m u l a i d a r i mengucapkan dua kal imat syahadat, kemudian sholat, lalu zakat dan puasa adalah tangga-tangga yang mengantarkan pada kesempurnaan ekspresi ketaatan yang terkandung dalam ibadah haji. Kelima rukun Islam ini merupakan dasar bagi bangunan keislaman seseorang. Selain itu, haji adalah ibadah yang kaya dimensi.

Di dalamnya terkandung serangkaian nilai agung yang bertujuan untuk membentuk keimanan dan kehambaan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Jelas H. Mukhtarudin, melaksanakan ibadah haj i merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah m e n u r u t a g a m a d a n kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama m e m i l i k i k e w a j i b a n d a n kewewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan p e m e r i n t a h a n d i b i d a n g

keagamaan salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji.

Namun tidak semua urusan y a n g b e r k a i t a n d e n g a n penyelenggaraan ibadah haji dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap jamaah haji, Pemerintah Pusat mendelega-sikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah yakni dalam hal Penyelenggaraan Transportasi Haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah, demikian juga dengan pengangkatan Tim Pemandu Haji D a e r a h ( T P H D ) d a n Ti m Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Adapun sebagai manifes-tasi dari kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, maka Pemerintah K a b u p a t e n P e m a l a n g berkewajiban untuk memberikan pe layanan seba ik -ba iknya kepada masyarakat Pemalang dalam hal Penyelenggaraan ibadah haji. Berangkat dari pemikiran itulah maka DPRD Kabupaten Pemalang berinisiatif menyusun Peraturan Daerah yang bisa memberikan kepastian h u k u m d a n k e j e l a s a n t a n g g u n g j a w a b t e r h a d a p pelayanan penyelenggaraan ibadah haj i d i Kabupaten Pemalang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Raperda Prakarsa DPRDBentuk Kepedulian DewanDalam Memberi Kepastian

Hukum Layanan Haji

FOKUS

9

Penyelenggaraan Ibadah Haji maupun Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum mengatur secara tegas dan rinci terkait dengan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dari Daerah ke embarkasi maupun sebaliknya.Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pengaturannya mencakup tiga aspek yaitu : Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji; P e l a y a n a n P e l a k s a n a a n transportasi jamaah haji; dan

pelaporan.

Wakil ketua DPRD, juga mengungkapkan pe r tama , Pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi pengaturan pembentukan dan tugas PPIH,

mekanisme pengusulan Petugas Haji Daerah, dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, lingkup pengaturan m e n g e n a i p e l a y a n a n pelaksanaan transportasi jamaah h a j i a d a l a h p e l a y a n a n penyelenggaraan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Jenis layanan t ranspor tas i j amaah ha j i , pengaturan penetapan pelaksana Transportasi Jamaah Haj i , pembiayaan dan pengelolaannya. Adapun yang ket iga yai tu Pelaporan, mengatur terkait pelaporan oleh Perangkat Daerah y a n g d i b e r i t u g a s d a n tanggungjawab dalam kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Raperda ini terkait dengan

Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Daerah berdasarkan asas: Keadilan; Profesionalitas; Akuntabilitas dengan prinsip nirlaba; Kepastian hukum; dan azas Partisipatif.

Raperda Prakarsa DPRD t e n t a n g P e l a y a n a n Penyelenggaran Ibadah Haji sendiri, jelas H. Mukhtarudin, Secara keseluruhan Raperda Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 15 (lima belas) Pasal, sehingga raperda ini merupakan raperda yang cukup simpel, namun menurut kami raperda sudah dapat mengakomodir semua kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan ibadah haji di d a e r a h s e s u a i d e n g a n kewenangannya. ( Tim-MAP ).

FOKUS

10

Da l a m p e r j a l a n a n pembentukan Raperda P r a k a r s a t e n t a n g

Penyelenggaraan Ibadah Haji, setelah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dihadapan Bupati dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Raperda ini selanjutnya mendapa t t anggapan a tau Pandangan Bupati Pemalang dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pandangan Bupat i Pemalang te rhadap Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pemalang.

Dalam Pandangan Bupati Pemalang dalam Rapat Paripurna tersebut, Bupati Pemalang HM. Junaedi, SH, MM mengatakan penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten sejauh ini telah berjalan d e n g a n b a i k d a n l a n c a r . Pemerintah Kabupaten Pemalang s e t i a p t a h u n j u g a t e l a h mengalokasikan anggaran untuk biaya penyelengaraan ibadah haji y a n g m e l i p u t i : P e r t a m a , transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kabupaten Pemalang menuju Embarkasi Donohudan dan pemulangan dari Embarkasi ke Daerah; Kedua, biaya untuk pemberangkatan TPHD dan TKHD yang disesuaikan dengan kuota yang ditentukan; Ketiga, dalam upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, mulai Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menambahkan anggaran untuk membiayai o p e r a s i o n a l k e g i a t a n pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang meliputi konsumsi bagi jamaah haji dan petugas, akomodasi bagi para petugas serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.

Namun demikian Bupati mengakui bersama bahwa selama ini belum ada regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu Junaedi atas nama Pemerintah Daerah tentu menyambut baik adanya Raperda Inisiatif DPRD tersebut. Nantinya dengan adanya Peraturan Daerah tersebut d i h a r a p k a n d a l a m penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pemalang akan lebih optimal serta semakin meningkat dalam hal pelayanan kepada jamaah haji. Selain itu diharapkan Raperda tentang Penyelenggaraan ibadah haji ini juga merupakan langkah kongri t Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang, baik dalam hal pemberangkatan sampai dengan pemulangan j amaah haji.

Meny inggung Raperda

Prakarsa ini, Bupati menyampaikan partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari s i s t e m d a n m a n a j e m e n penyelenggaraan Ibadah haji. Untuk terlaksananya partisipasi m a s y a r a k a t d e n g a n b a i k , d i p e r l u k a n p e n g a t u r a n , pengawasan, dan pengendalian da lam rangka member ikan perlindungan kepada jamaah haji, kerja sama antar intansi terkait sangat diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang adil, profesional, dan akuntabel d e n g a n m e n g e d e p a n k a n kepentingan jamaah. Selain itu patut juga menjadi perhatian kita bersama kai tannya dengan batasan kewenangan daerah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga dalam Raperda ini nantinya harus jelas apa saja yang dapat diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Haji yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dapat Mengoptimalkan

Bupati Berharap Raperda PenyelenggarAan Ibadah Haji

Layanan Haji

FOKUS

11

Berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh Bupati Pemalang terhadap

Raperda Prakarsa DRRD tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, mendapat tanggapan dan j awaban o leh DPRD Kabupaten Pemalang dalam Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan atau Jawaban DPRD Kabupaten Pemalang atas Pandangan Bupati Pemalang terhadap Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam tanggapannya, DPRD Kabupaten Pemalang melalui Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang M u h a m m a d S y a f i ' i , S . A g mengatakan respon positif yang disampaikan oleh Bupati tersebut merupakan suatu langkah positif yang sangat bermanfaat untuk p e n y e m p u r n a a n R a p e r d a Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang. Adapun mengenai saran dan masukkan dar i eksekutif, DPRD memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang mana saran dan masukan tersebut akan kita bawa dalam pembahasan Pansus.

P a d a t a n g g a p a n n y a terhadap Raperda Prakarsa, Jelas S y a f i ' i , B u p a t i P e m a l a n g m e n g a t a k a n h a r u s a d a pengaturan yang jelas terkait dengan batasan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. tanggapan Bupati Pemalang terhadap Raperda Prakarsa DPRD tentang Pelenyelenggaran Ibadah Haji, Wakil Ketua Bapemperda Moh Syafi'i dalam paripurna tersebut menjelaskan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan jelas terkait apa-apa yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tentunya tidak lepas dari peraturan perundangan yang lebih tinggi yang menjadi landasan p e n y u s u n a n p e r a t u r a n perundangan d ibawahnya . Namun demikian tentunya dalam membentuk Peraturan Daerah tidak menutup kemungkinan untuk dapat memasukkan muatan-muatan lokal sesuai dengan keadaan masing-masing daerah selama t idak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tentunya tidak memberatkan ataupun menyulitkan dalam pelaksanaannya. (Tim-MAP)

DPRD Apresiasi Pandangan Bupati DPRD Apresiasi Pandangan Bupati Terhadap Raperda PrakarsaTerhadap Raperda Prakarsa

DPRD Apresiasi Pandangan Bupati Terhadap Raperda Prakarsa

FOKUS

12

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI PEMALANG TAHUN 2017

etelah melalui pembahasan

So l e h P a n s u s D P R D K a b u p a t e n P e m a l a n g ,

Persetujuan Rekomendasi DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun 2017 akhirnya diserahkan kepada Bupati Pemalang dalam Rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 11 April 2018.

Penyerahan tersebut didahu-lui dengan Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Keputusan DPRD tentang rekomendasi per-baikan penyelenggaraan pemerin-tahan daerah. Pembacaan Ranca-ngan Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang dilakukan oleh petugas, dilanjutkan dengan pembacaan lampiran secara bergantian oleh masing-masing pelapor Pansus ya i tu M. Sya f i ' i , S .Ag , H j . Nurhidayati, Rizqi Wulan Suciviani, SE, Ak, Hj. Ely Riyanti dan Maslichah, S.Ag.

Rekomendasi DPRD terha-dap LKPJ merupakan wujud evalu-asi DPRD terhadap penyelengga-raan pemerintahan dan pemba-ngunan daerah, dilakukan dengan objekt i f dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih baik.

Dengan persetujuan dari peserta Rapat Paripurna yang hadir, Pimpinan Rapat KRT. H.M. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si selaku Ketua DPRD Kabupaten Pemalang menetapkan Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputu-san DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang mengucapkan terima-kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Pansus LKPJ yang telah melakukan pembahasan secara teliti, komprehensif dan tepat waktu. Melalui forum ini pula Pansus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka membahas LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun 2017 secara resmi dinyatakan dibubarkan.

Beberapa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya realisasi Belanja Daerah secara umum pada Tahun Anggaran 2017 yang bukan disebabkan karena adanya efisiensi, khususnya untuk urusan wajib, menunjukkan belum optimalnya upaya dari Pemerintah Daerah dan OPD terkait dengan pencapaian pembangunan Kabupaten Pemalang selama Tahun Anggaran 2017 yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ke depan upaya optimalisasi pencapaian realisasi anggaran belanja naik dan berimbas pada meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.

2. Dengan telah diakreditasinya RSUD M. Ashari dan mendapatkan nilai sempurna (paripurna/bintang lima) maka prestasi ini harus terus dibarengi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya dengan rencana pendirian 2 (dua) Rumah Sakit Pratama (tipe D) di Kabupaten Pemalang, maka perlu segera dilakukan kajian secara komprehensif agar RSUD M. Ashari ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit rujukan (tipe B).

3. Sampai dengan akhir tahun 2017 pada Urusan Pendidikan masih terdapat kekurangan Tenaga Pendidik PNS yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target pencapaian kualitas atau mutu pendidikan.

4. Diperlukan percepatan rehabilitasi jalan yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi guna melengkapi langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengatasi kerusakan jalan kabupaten terutama yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol. Selain itu perlu peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

5. Kebijakan pro investasi untuk menjaga iklim usaha yang kondusif seperti yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah saat ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investor di masa yang akan datang. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu untuk lebih proaktif menarik lebih banyak investor dan tidak sekedar menunggu. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membuat forum pertemuan investor yang di dalamnya mempresentasikan program-program Pemerintah Daerah yang memiliki nilai bisnis.

6. Sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi sebagian besar layanan KTP-elektronik sudah lama tidak dilakukan perbaikan sehingga perlu peremajaan dan penggantian peralatan serta perlunya penambahan sarana pendukung pelayanan/tempat pe layanan d i TPDK (Tempat Pelayanan Data Kependudukan) kecamatan.

SIDANG

13

7. Kebijakan pro investasi untuk menjaga iklim usaha yang kondusif seperti yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah saat ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investor di masa yang akan datang. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu untuk lebih proaktif menarik lebih banyak investor dan tidak sekedar menunggu. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membuat forum pertemuan investor yang di dalamnya mempresentasikan program-program Pemerintah Daerah yang memiliki nilai bisnis.

8. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan adanya piranti program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung realisasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dengan memberikan dukungan pendanaan dan kecukupan serta kecakapan petani dan kelembagaan petani.

Menanggapi rekomendasi LKPJ tersebut Bupati Pemalang dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pemalang, Drs. H. Martono menyampaikan menerima semua catatan-catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD baik berupa saran, masukan maupun kritikan. Hal ini akan ditindaklanjuti sebagaimana catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun lalu yang telah ditindaklanjuti. Bupati mengatakan apabila terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2017 maka hal itu merupakan kerja keras yang telah dilakukan bersama dan apabila masih terdapat beberapa kekurangan, hal itu merupakan kewajiban bagi kita bersama untuk melakukan perbaikan nyata ke depan.

SIDANG

14

engan semakin mening-

Dkatnya pertambahan pen-duduk serta perkembangan

ekonomi dan industri di Kabupaten Pemalang tak bisa dipungkiri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi tempat tinggal maupun tempat industri. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan menjadi hal yang mutlak diperlukan agar sawah lestari tetap terjaga keberadaannya.

Menyikapi hal tersebut Pansus III DPRD Kabupaten Pemalang pada awal Mei 2018 melakukan pembahasan terhadap Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam kerangka Pemba-hasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahap I Tahun 2018. Raperda ini sebenarnya sudah dibahas pada tahun 2016 yang lalu. Namun dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Ta h u n 2 0 1 8 - 2 0 3 8 m a k a pembahasan Raperda tentang Perlindungan LP2B perlu dilakukan penyesuaian Ketua Pansus III, H. Nuryani, SH, MH mengatakan Bagi

petani yang lahannya termasuk dalam LP2B sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah akan mendapatkan insensif berupa bantuan keringanan Pajak bumi dan Bangunan, pengemba-ngan infrastruktur pertanian, pembiayaan penel i t ian dan pengembangan benih dan varietas unggu l , kemudahan da lam m e n g a k s e s i n f o r m a s i d a n teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Dalam Raperda ini juga di atur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dimana P e m e r i n t a h D a e r a h w a j i b melindungi dan memberdayakan P e t a n i , K e l o m p o k P e t a n i , Perkumpulan Petani Pemakai Air, Koperasi Petani, Asosiasi Petani, H impunan Kerukunan Tan i Indonesia, Gabungan Kelompok Tani serta Kontak Petani Nelayan Indonesia.

Dengan adanya Perda Perlindungan LP2B ini diharapkan bukan hanya sawah lestari yang terlindungi tapi juga pemberdayaan petani akan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah.

Raperda Perlindungan LP2Bsebagai Upaya Perlindungan Sawah Lestari

“ Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan, di

lindungi dan di larang dialihfungsikan. Apabila terjadi pengalihfungsian

lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B

hanya untuk kepentingan umum

dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat tersebut adalah dengan dilakukannya

kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan

kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan

lahan pengganti terhadap LP2B yang

dialihfungsikan.”

SIDANG

15

16

Persetujuan Hibah Tanah

alam rangka pemba-

Dhasan permohonan

pemindahtanganan

tanah hak pakai Pemerintah

Kabupaten Pemalang maka

pada tanggal 19 Pebruari 2018,

Komisi A DPRD Kabupaten

Pemalang menggelar rapat

bersama Badan Pertanahan

Kabupaten Pemalang, BPKAD

dan Bagian Hukum Setda

Kabupaten Pemalang di ruang

rapat Komisi A. Rapat kerja

tersebut untuk menindaklanjuti

surat Bupati Pemalang tanggal

19 Januar i 2016 Nomor

5 9 1 / 8 2 / 2 0 1 6 t e n t a n g

Permohonan Persetujuan

Pemindahtanganan Tanah Milik

P e m e r i n t a h K a b u p a t e n

Pemalang. Pemindahtanganan

tanah tersebut dilaksanakan

melalui mekanisme hibah

sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

P e r m o h o n a n h i b a h

tanah milik Pemerintah daerah

seluas 339m2 yang terletak di

utara Kantor Bank Kredit Desa

Kelurahan Mulyoharjo, sebelah

selatan TK Adhyaksa dan

sebelah barat Kantor Perta-

nahan Kabupaten Pemalang ini

dimanfaatkan untuk perluasan

Kantor BPN.

Dalam rapat pembaha-

san te rsebu t d ihas i l kan

kesepakatan dan persetujuan

permohonan hibah tanah.

Wasisto, SH selaku Ketua

K o m i s i A m e n g a t a k a n

persetujuan permohonan hibah

tanah ini untuk menunjang

program pemerintah pusat yaitu

adanya program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL). Wasisto mengung-

kapkan bahwa berdasarkan

aturan yang ada permohonan

hibah tanah itu harus mendapat

persetujuan dewan sehingga

Bupati menyampaikan ke

D e w a n u n t u k m e m i n t a

p e r s e t u j u a n . D e n g a n

disetujuinya permohonan hibah

tanah tersebut oleh dewan

maka persetujuan ini akan

disampaikan dalam rapat

Paripurna tanggal 20 Pebruari

2018.

SIDANG

ntuk memenuhi amanat Undang-Undang

UNomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pembentukan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang telah melalui proses panjang akhirnya mencapai puncaknya. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 digelar dalam rangka Persetujuan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, H.M. Rois Faisal MS., S.Pd.I, M.Si dimulai dengan pembacaan laporan hasil rapat kerja gabungan Badan Pembentukan Perda dan Pansus RTRW dalam rangka pembahasan hasil evaluasi Gubernur Raperda tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

Proses pembentukan Perda diawali dengan dilakukannya pembahasan materi bersama DPRD Kabupaten Pemalang yang dilanjutkan dengan pembahasan materi di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah hingga menghasilkan Rekomendasi Persetujuan Substansi dari Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian proses dilanjutkan dengan supervisi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sampai pada forum pembahasan bersama dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Selanjutnya diadakan Forum Clearance House untuk memastikan materi Raperda RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta agenda Proyek Strategis Nasional yang ada di daerah. Hingga pada akhirnya, Raperda tersebut mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

“Dengan penetapan Perda tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang dalam berbagai aspek, khususnya dalam mencapai kondisi ideal ruang wilayah Kabupaten Pemalang”. tegas Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH, MM dalam sambutan pada Rapat Paripurna tersebut.

Di penghujung Rapat Paripurna, Rois Faisal menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Pansus RTRW bersama eksekutif terkait yang telah melakukan pembahasan secara intensif sehingga Raperda tentang RTRW tersebut dapat ditetapkan.

Perda RTRW DitetapkanPerda RTRW DitetapkanPerda RTRW Ditetapkan

SIDANG

17

Suatu waktu saya berkumpul bersama teman-teman saya di salah satu cafe. Ada

satu fenomena menarik yang saya temukan ketika kami sedang ngumpul. Di dekat tempat kami duduk ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya yang berumur kurang dari 10 tahun. Meskipun

sedang kumpul bersama, tetapi t a m p a k n y a t i d a k t e r j a d i komunikasi di antara mereka. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mereka tertawa, tersenyum, dan menampilkan b e r a g a m e k s p r e s i k e t i k a memainkan gadgetnya, tetapi sama seka l i t i dak te r jad i komunikasi di antara mereka.

Saya jadi bertanya-tanya di dalam diri saya, apakah dalam pertemuan face to face itu mereka masih memerlukan gadget untuk berkomunikasi satu sama lain?

Apakah orang tua kedua anak itu menyadari kehadiran dan keadaan anak-anaknya, atau sebaliknya sang anak menyadari

kehadiran orang tuanya?

Ataukah mungkin sang istri tidak tahu kalau suaminya sedang b e r k o m u n i k a s i d e n g a n selingkuhannya?

Itulah kira-kira beragam pertanyaan yang muncul di dalam diri saya ketika melihat keadaan keluarga itu, yang tampaknya

bersama tetapi sebenarnya berada dalam kesendirian.

F e n o m e n a i n i t e n t u bukanlah sebuah hal baru di dalam keluarga-keluarga zaman ini. Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, sudah tentu membawa dampak bagi relasi manusia dengan sesamanya, termasuk komunikasi di dalam keluarga. Perkembangan ini bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, jika digunakan secara bijak maka a k a n s a n g a t m e m b a n t u kehidupan manusia, terutama dalam hal relasi, komunikasi, akses informasi dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain, jika tidak

digunakan secara bijak maka sudah tentu penggunaan alat-alat komunikasi ini justru membawa kita kepada kebinasaan.

C o n t o h p o s i t i f d a r i p e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i komun ikas i dan in fo rmas i misalnya dalam hal pengiriman p e s a n . J i k a d u l u u n t u k menyampaikan pesan kepada kerabat kita yang tinggal jauh kita harus menggunakan surat yang memakan waktu berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu, kini dengan adanya telepon seluler pengiriman pesan bisa dilakukan secara cepat. Sedangkan contoh negatifnya adalah timbulnya kecanduan dalam penggunaan m e d i a - m e d i a k o m u n i k a s i tersebut, seperti kecanduan dalam menggunakan facebook, twitter, Whatsapp dan sebagainya.

Kepemi l i kan a la t -a la t komunikasi pada setiap anggota keluarga tidak dapat dipungkiri menjadi pendukung terciptanya sikap individualitas di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan alat komunikasinya, menghabiskan w a k t u b e r j a m - j a m u n t u k berkomunikasi dengan teman-temannya d i dunia maya, berbisnis melalui dunia maya, mencari hiburan dengan bermain gameonlineatau juga melakukan beragam aktivitas lainnya lewat alat-alat komunikasi tersebut. Namun satu yang mereka lupakan, yaitu kehadiran sesama di dunia nyata. Ada benarnya pernyataan ini

Seorang anak dapat saja mengetahui apa yang sekarang sedang dilakukan artis idolanya yang berada di belahan dunia lain, tetapi dia tidak tahu kalau pada

GADGET DAN PROBLEM KOMUNIKASI DALAM KELUARGA

Oleh : Nino Almahyno

LINTAS BATAS

18

saat yang sama ibunya sedang bingung memikirkan uang sekolahnya.

Setiap anggota keluarga tentu tidak ingin komunikasi di antara mereka menjadi rusak karena kesalahan penggunaan alat-alat komunikasi yang semestinya menjadi perekat hubungan mereka. Misalnya saja sebagai penghubung antara anggota keluarga yang tinggal berjauhan. Namun sayangnya ketika disalahgunakan alat-alat ini justru hadir sebagai perusak komunikasi di dalam keluarga. Untuk itu perlu dibangun kembali kesadaran pada diri setiap anggota keluarga dalam menjaga kehidupan komunikasi di antara mereka.

Siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini? Lantas bagaimana mengatasi problem komunikasi di dalam keluarga yang renggang akibat kesalahan penggunaan gadget? Sudah pasti setiap anggota keluargalah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini dan untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan.

Pertama, hal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana di dalam keluarga disediakan waktu bersama. Dalam kesempatan berkumpul setiap anggota keluarga hadir d a n s e d a p a t m u n g k i n penggunaan gadget dihindari. Wa k t u b e r s a m a i n i b i s a digunakan untuk bermain, sharing dan rekreasi. Melalui waktu bersama ini bisa dipastikan komunikasi dapat terjalin secara lebih intensif. Orang tua dapat mengetahui kebutuhan sang anak secara lebih baik, sang istri dapat memahami kondisi sang suami di tempat kerjanya atau sebaliknya sang suami juga dapat lebih memahami kondisi sang istri dalam menjalani pekerjaannya.

Kedua, setiap anggota keluarga hendaknya bersedia untuk dengan sabar saling mendengarkan satu sama lain. Dengan sikap seperti ini bisa dipastikan bahwa setiap anggota keluarga tidak takut untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, mensharingkan pergulatan/masalah yang ia hadapi atau dengan kata lain setiap anggota keluarga dengan b e r a n i d a n t e r b u k a menyampaikan isi hatinya. Hal ini dirasa penting sebab tidak jarang dijumpai bahwa ada orang yang m e r a s a l e b i h n y a m a n mengutarakan isi hatinya melalui media sosial, entah berupa status di facebook atau dengan chatting bersama temannya di dunia maya yang keberadaannya tidak dapat dipastikan, ketimbang menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota keluarganya.

Di samping itu, dalam kaitan dengan pembentukkan karakter anak, di sini orang tua memiliki tanggung jawab yang b e s a r , o l e h k a r e n a i t u kehadirannya sangat dibutuhkan. Orang tua perlu mengawasi anak dalam menggunakan alat-alat komunikasi dan terutama dalam mengakses informasi, agar anak menggunakan media-media komunikasi tersebut secara benar, bukan hanya sebagai media permainan tetapi juga

sebagai media pembelajaran, agar segala jenis informasi yang diakses anak dapat disesuaikan dengan jenjang usianya. Selain i t u , u n t u k m e n g u r a n g i ketergantungan anak pada gadget , o rang tua dapat m e n g a j a k a n a k u n t u k memainkan permainan lain, misalnya saja permainan-permainan fisik di luar rumah. Sebab melalui permainan-permainan ini, selain mengurangi ketergantungan anak pada gadget, juga dapat meningkatkan kreativitas sang anak.

& Menjauhkan

Internet mendekatkan

yang jauh

yang dekat

LINTAS BATAS

19

unjungan Kerja Komisi B dan

KC DPRD Kab.Pemalang

mengenai Program Kartu Tani

dan regulasi pupuk bersubsidi untuk

sektor pertanian di Balai Penyuluhan

Pertanian Kecamatan Bodeh

unjungan Kerja Komisi D DPRD Kab.Pemalang

Kmengenai Pelaksanaan Ujian Nasional

Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 2 Comal

eses Anggota DPRD

RKabupaten Pemalang

masa sidang ke II

Tahun 2018

20

KAMERA

unjungan Kerja

KKomisi C DPRD Kab.

Pemalang memantau

Pendapatan Asli Daerah

dari sektor Retribusi Pasar

di Pasar Comal

apat Koordinasi

RBapemperda DPRD Kab.

Pemalang mengenai

Persiapan Pembahasan

Raperda Tahap I Propemperda

tahun 2018 dan persiapan

penetapan usulan Raperda

komulatif terbuka dan usulan

Raperda Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

KAMERA

21

erbagai permasalahan yang

Bdi hadapi Pemer intah Kabupa ten Pema lang

terkait tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS, pengelolaan APBD secara umum dari sisi belanja langsung, efektivitas kinerja pemerintah pasca SOTK tahun 2017 dan pengelolaan desa baik dari sumber daya manus ianya maupun anggaran yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan desa, m e n a j e m e n p e r l i n d u n g a n masyarakat dan kependudukan, diperlukan adanya penyelesaian. Salah satunya adalah dengan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari pelaksanaan pembangunan terkait bidang pemerintahan.

Sehubungan hal tersebut Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang melakukan anjangsana ke DPRD Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta (6/2/2018) yang nantinya dapat dijadikan acuan pembangunan bidang tersebut.

Kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten K a r a n g a n y a r B a g u s S e l o , didampingi oleh Tim BKPSDM Drs. Siswanto dan Nur Hasan, Kabag Tapem Drs. Ali Furqon dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar.

Da r i has i l kun jungan tersebut diperoleh informasi bahwa

untuk mengantisipasi rencana penerimaan CPNS Baru tahun 2018 telah dianggarkan 4,37 persen dari belanja tidak langsung APBD dengan total anggaran 2,31 T. Penerimaan CPNS baru ini d i d a s a r k a n p a d a a n a l i s i s kebutuhan PNS menurut perbup nomor 16 tahun 2014. Semenjak tahun 2014 total PNS berjumlah 13.600 orang sekarang tinggal 9500 orang, dengan analisis anjab dan ABK ada beberapa tugas dan fungsi jabatan PNS yang tidak dapat d i laksanakan karena kekurangan SDM terutama kekurangan guru SD sehingga tugas tersebut dibantu oleh tenaga kontrak dengan tanggung jawab kepala OPD masing-masing. Sedangkan Tenaga honorer

Hadapi Permasalahan Tenaga Honorer K2 dan Pelaksanaan APBD, Komisi A DPRD

Kabupaten Pemalang Gali Informasi dan Pengetahuan Ke DPRD Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta

KILAS

22

KMS.A

kategori dua yang masih tersisa 247 orang dimana tanggung jawab pengangkatannya adalah kewenangan Menpan.

Sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa SOTK baru disusun berdasarkan asas kaya fungsi minim struktur, hal ini juga dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar selama satu tahun ini. Dalam perjalanan tahun 2017 telah dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi sebagai leading sectornya dimana setiap OPD dapat melakukan revisi dengan mengusulkan melalui surat revisi kepada Bupati.

Jadi meskipun masih ada kebijakan moratorium pada tahun 2018 namun pemerintah kota Surakarta akan meminta agar moratorium segera dicabut. Dengan asumsi setiap tahun ada 300 pegawai yang pensiun maka kekurangan pegawai per lu diantisipasi.

Untuk menutup kekurangan PNS di kota Surakarta diangkat Te n a g a K o n t r a k d e n g a n Perjanjian Kerja (TKPK). Jumlah TKPK mencapai 2.000 orang.

Keberadaan TKPK tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Surakarta. Walaupun telah mengangkat ribuan TKPK tapi Pemkot Surakarta masih kekurangan pegawai sehingga pada tahun 2018 ini berencana menambah TKPK lagi.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta mulai tahun 2018 TKPK harus berasa l dar i warga S u r a k a r t a . K e b i j a k a n i n i dimaksudkan agar gaji yang diberikan bisa dinikmati oleh masyarakat Surakarta. TKPK mendapat gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta setelah menanda-tangani perjanjian diantaranya tidak akan menuntut diangkat sebagai ASN. Karena kebijakan pengangkatan ASN merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengangkatan TKPK berdasar-kan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.Selain kebijakan pengangkatan TKPK pemerintah kota Surakarta juga membuka

peluang bagi ASN dari luar kota untuk mutasi ke kota Surakarta asalkan ASN dari tenaga teknis, kesehatan dan guru.

Di kota Surakarta sendiri masih ada 509 honorer K2, sejak tahun 2015 tidak ada informasi pengangkatan honorer K2 oleh pemer in tah pusa t . Jus t ru Pemerintah Pusat membuka l o w o n g a n u n t u k C P N S . Penerimaan calon ASN melalui pemerintah pusat merugikan keberadaan tenaga honorer di pemerintah daerah, mengingat masih banyak tenaga honorer di berbagai daerah yang belum d i a n g k a t m e n j a d i A S N . Keberadaan tenaga honorer yang sudah mengabdi pada negara p u l u h a n t a h u n b e l u m mendapatkan apresiasi yang baik daripemerintah. Pemerintah Kota Solo menawarkan pilihan bagi tenaga honorer K2 beralih menjadi tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK). (Tim MAP 18)

KILAS

23

KMS.B

emer in tah Kabupa ten

PPemalang mela lu i t im m o n i t o r i n g e v a l u a s i

bersama yang sudah terbentuk d i h a r a p k a n d a p a t a k t i f berkomunikasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam upaya pengawasan monitoring dan evaluasi petunjuk BPJT kepada para maincont untuk pelaksanaan MoU yang telah disepakati.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka mendapatkan in fo rmas i dan member ikan masukan tentang pembangunan jalan tol di Kabupaten Pemalang serta isi substansi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pimpinan DPRD dan Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang melakukan konsultasi

dan koordinasi ke Badan Pengatur J a l a n To l ( B P J T ) y a n g dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2018.

Dari hasil koordinasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku pengelola jalan tol tingkat nasional sebaga i pemi l i k peker jaan pembangunan tol trans jawa khususnya yang terdapat di Kabupaten Pemalang dengan maincont Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) dan Pemalang Batang Tol Road (PBTR) akan menginstruksikan kepada para maincont sesuai saran dan masukan dari Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang untuk patuh pada MoU yang telah disepakti antara maincont dan Kepala

Daerah berupa pemeli-haraan untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan terpenuhi.

Selanjutnya BPJT sesuai dengan surat usulan Bupati Pemalang tanggal 28 Nopember 2017 terhadap usulan Boxtol di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading dan sesuai usulan masyarakat setempat, akan melaksanakan kaj ian teknis langsung dilapangan. Untuk itu Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui tim monitoring evaluasi jalan tol untuk aktif didalam upaya pendampingan BPJT di lapangan. (Tim MAP)

PIMPINAN DPRD DAN KOMISI B DPRD

KABUPATEN PEMALANG KUNJUNGI

BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)

KEMENTERIAN PUPR RI

DI JAKARTA

KILAS

24

Pacu PAD Komisi C Kabupaten Pemalang

adakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Salatiga dan

Kabupaten Pemalang

KMS.C

KILAS

25

ntuk memacu penerimaan

UPendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih maksimal,

Komisi C Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 - 7 Pebruari 2018 mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Salatiga dan P e m e r i n t a h K a b u p a t e n Semarang. Budidaya ikan air tawar, pengelo laan pasar, pariwisata dan BLUD Puskesmas, serta retribusi parkir menjadi materi untuk disharingkan.

Kunjungan kerja ke Peme-rintah Kota Salatiga diterima oleh Asisten II Setda Salatiga, Daryani, SH didampingi oleh jajaran OPD di Ruang Kalitaman. Dijelaskan oleh Daryani, kontribusi dari hasil Balai Benih Ikan Kota Salatiga yang dikhususkan untuk pembenihan ikan nila bisa diperoleh PAD sekitar Rp. 80.000.000 pada tahun

20l7. Pengembangan budidaya air tawar di Kota Salatiga dipriori-taskan untuk pengembangan budidaya lele yaitu pembenihan dan pembesaran.

Pasar benih lele dan ikan lele konsumsi Kota Salatiga terserap semuanya oleh masya-rakat Kota Salatiga dan Produksi lele Kota Salatiga sekitar 600 ton/tahun dan benih sekitar 15.000.000 ekor pada tahun 2017. Sedangkan untuk pendapatan dari retribusi parkir pada tahun 2017 Pemerintah Kota Salatiga a d a l a h s e b e s a r R p . 1.136.036.000,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000,- .

Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada jumlah roda, lama parkir dan

tarif dasar.

Untuk tempat parkir tepi jalan banyak yang mengatas-namakan kampung, karang taruna sehingga penarikan retribusinya tidak bisa maksimal.

Menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan pasar oleh salah satu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dijelaskan bahwa pengelolaan pasar telah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional.

Perda ini dibuat untuk men jaga eks is tens i pasar tradisional agar tetap bisa berjalan walaupun saat ini toko retail modern berkembang sangat pesat.

P e m e r i n t a h d a e r a h mempunyai kewaj iban dan wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional yang terencana dan terarah.Tujuannya adalah agar pasar tradisional menjadi penggerak roda perekonomian daerah serta menjadikan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Setiap pendirian Pasar Daerah dan pasar Swasta harus didahului dengan analisis k o n d i s i s o s i a l , e k o n o m i masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

Kunjungan kerja selanjutnya dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Semarang dan diterima oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Abdullah Maskur, SE, M.Si beserta perwaki lan beberapa OPD. Kepada Komisi C dijelaskan anggaran PPK-BLUD disusun sesua i dengan kebu tuhan penyelenggaraan kegiatan dan

kemampuan pendapatan Unit Kerja BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Semua penerimaan dan pengeluaran PPK-BLUD baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam RBA Unit Kerja BLUD Puskesmas dan jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam PPK- BLUD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pejabat pengelola Unit Kerja BLUD Puskesmas diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS dan untuk pegawainya juga dapat berasal dari PNS dan non PNS.

Sedangkan men jawab pertanyaan tentang pengelolaan pariwisata dijelaskan Kabupaten Semarang memiliki potensi yang m e n d u k u n g p e n i n g k a t a n pariwisata antara lain wisata alam, budaya dan buatan, salah satunya wisata buatan yaitu Desa Wisata. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan 2 konsep yaitu

dengan terjun ke desa untuk melakukan identifikasi/mapping potensi desa baik alam, budaya dan buatan serta dengan adanya kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata di daerahnya masing-masing.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kepariwisataan adalah dengan berbagai event nyengkuyung Hari Jadi Kabupaten Semarang set iap tahunnya (pameran, atraksi seni dan budaya, workshop dan lain-lain) dan pengembagan infrastruktur kawasan Candi Gedongsongo, Bukit Cinta dan Pemandian Muncul menjadi Waterpark oleh Pemkab melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN (DAK). Peran ser ta masyarakat serta stakeholder terkait dalam ikut memajukan pariwisata Kabupaten Semarang adalah dengan pembinaan, pelatihan dan monitoring perijinan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) untuk bidang destinasi dan bidang industri pariwisata.

KMS.C26

KILAS

Gali Ekonomi Kreatif

Kab. Pemalang

DPRD Kunjungi

Kab.Gunungkidul

KMS.D

elayanan kesehatan yang

Pberpihak bagi masyarakat merupakan hal yang mutlak

dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah. Masya-rakat yang terjamin kesehatannya akan mendukung kemajuan dan pengembangan potensi daerah masing-masing. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 30 Januari – 2 Pebruari 2018 Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang melaksa-nakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan DPRD Kabu-paten Bantul untuk menggali informasi mengenai kesehatan, ekonomi kerakyatan ser ta permasalahan-permasalahan lain menyangkut bidang tugas Komisi D.

D i n a s K e s e h a t a n Kabupaten Gunung Kidul melalui Sekretaris Dinas, Priyanta Madya S a t m a k a , S K M , M . K e s m e n g u n g k a p k a n j u m l a h kepesertaan BPJS di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 85,17% dari jumlah penduduk sekitar 755.977 jiwa per 1 Desember 2 0 1 7 . A P B D K a b u p a t e n Gunungkidul semenjak tahun 2 0 1 6 m e n g i n t e g r a s i k a n kepeser taan BPJS secara bertahap.Untuk Perangkat Desa beserta keluarganya dengan jumlah sekitar 12.000an tahun 2016 dipotong sebesar 2 % dari peserta dan 3 % dari APBD.

Semenjak dievaluasi Gubernur pada tahun 2016 yang 3 % ditanggung oleh APBDes, Dinas Kesehatan hanya menanggung di luar Perangkat Desa.

Pada tahun 2016 pula setiap desa sudah memiliki web Sistem Informasi Desa, terkait dengan kemudahan un tuk mengetahui tentang BPJS secara luas. Fungsi dibentuknya Sistem Informasi Desa antara lain adalah adanya akreditasi informasi (masyarakat desa bisa dengan mudah melihat data tentang BPJS dan informasi mengenai desa), peningkatan layanan publik (membantu kegiatan surat – m e n y u r a t d i d e s a ) s e r t a membantu pengolahan data (sebagai terobosan Kabupaten Gunungkidul). Menyinggung masalah pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dijelaskan bahwa pelayanan rawat inap terhadap pasien BPJS di Rumah Sakit tidak ada batasan waktunya, sementara untuk rawat inap di Puskesmas maksimal 5 hari. Sementara itu ketika mengunjungi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Anggota Komis i D mendapat penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui praktek ekonomi kreatif yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kulon Progo, dr. H. Has to Wardoyo, SPOG(K) didampingi sejumlah OPD di

jajaran Pemerintah Daerah. Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dimana kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih perlu untuk diatasi membuat Pemerintah D a e r a h i n g i n m e l a k u k a n perubahan terhadap perilaku warga masyarakat yaitu dengan diadakannya launching gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo”. Gerakan ini untuk lebih mencintai dan membeli produk lokal yang diproduksi masyarakat Kulon Progo, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan multiple effect ekonomi wilayah. Inovasi solusi “Bela dan Beli Kulon Progo” disikapi dan dihadapi dengan sebuah ideologi kuat “membela produk lokal dengan membeli produk lokal” sehingga produk lokal menjadi tuan rumah di pasar domestik.Jadi meskipun tanpa investasi asing (luar daerah) apabila pelaku ekonomi adalah w a r g a m a s y a r a k a t m a k a Pemer in tah Dae rah yak in pertumbuhan ekonomi tetap akan terjadi dan bahkan terwujud ekonomi yang kokoh. Sebab tujuan digulirnya slogan “ Bela Beli Kulon Progo” adalah membangun kepercayaan publik tentang po tens i Ku lon Progo dan memberikaan nilai tambah bagi warga di desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

KILAS

27

KMS.D

S e l a i n i t u k e b i j a k a n Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam praktek ekonomi k r e a t i f b e r b a s i s e k o n o m i kerakyatanlainnya antara lain dengan membangun Koperasi dan kelompok usaha bagi masyarakat miskin, sebanyak mungkin rakyat sebagai pelaku dan menguasai produksi. Salah satu bentuk n y a t a n y a a d a l a h d e n g a n mengakuisisi toko modern ( Alfamart dan Indomart) dengan TOMIRA (Toko Milik Rakyat) supaya dikelola oleh rakyat, yang telah dibuktikan dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Direktur PT. Sumber Alfaria Trijaya, T b k . N o m o r : 2 8 / M O U . K P / H K M / 2 0 1 4 d a n N o m o r : SAT/LCS/KTN/IX/14 tanggal 1 September 2014.Semua produk UMKM dapat diperjual belikan di TOMIRA.

Untuk mendukung kelompok tan i dan pengusaha kec i l , Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencanangkan Gerakan Pro Beras dengan mengeluarkan kebijakan agar PNS membeli beras petani lokal (kemasan 5 kg) dan

mengganti Raskin dengan beras daerah (Rasda) berdasarkan MOU d e n g a n B U L O G . H a l i n i dikarenakan adanya analisa bahwa kondisi beras yang diterima keluarga miskin sering dijumpai berwarna kusam, remuk, berbau apek, dan berkutu. Untuk itu juga dijalin kerjasama dengan Gapoktan dan KUD.

Pada kunjungan kerja hari terakhir ke DPRD Kabupaten Bantul, Anggota Komisi D diterima oleh Sumarno selaku kasubbag Humas beserta OPD terkait dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Menjawab pertanyaan tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten B a n t u l , d i j e l a s k a n b a h w a berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat bagi seluruh warga Indonesia per tanggal 1 Januari 2019 seluruh warga Indonesia wajib mengikuti program pemer intah terkai t program Jaminan Kesehatan Nas iona l ( JKN) . Un tuk i tu Pemerintah Kabupaten Bantul s a m p a i s a a t i n i t e r u s mengupayakan hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul s e n d i r i m a s i h m e m p u n y a i Jamkesda.

Sebanyak 23.500 j iwa diintegrasikan dengan biaya sebesar 6,5 Milyar. Sedangkan yang d ike lo la send i r i o leh J a m k e s d a s e b e s a r 1 0 , 5 Milyar.Adapun strategi lain adalah dengan cara mengupayakan lewat regulasi lain misalnya untuk Perangkat Desa yang dibiayai dari A P B D e s . Te r k a i t d e n g a n kepesertaan JKN , dihimbau kepada pengusaha pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya m e n j a d i a n g g o t a J K N . D i K a b u p a t e n B a n t u l s e m u a Puskesmas tahun ini sudah terakreditasi BLUD. Terdapat 27 Puskesmas dan di tiap Kecamatan sudah ada Puskesmas Rawat Inap, kecuali di Kecamatan Bantul dikarenakan sudah ada Rumah Sakit .Dengan adanya BLUD keberadaan Puskesmas bisa berkembang, sebab kalau tidak d e n g a n s i s t e m B L U D pengelolaannya akan sulit, karena tidak dikelola secara mandiri. Terkait dengan pengadaan SDM K e s e h a t a n y a n g t e r k e n a moratorium, dengan adanya BLUD diharapkan bagi tenaga kontrak yang ada bisa menjadi PNS.

KILAS

28

29

KILAS

Dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, DPRD

K a b u p a t e n P e m a l a n g bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) d e n g a n t e m a M e n g a w a l Pelaksanaan Perencanaan P e m b a n g u n a n , y a n g berlangsung pada tanggal 18 sampai 21 Maret 2018 bertempat di hotel Gets Semarang.

Kegiatan Bimbingan Teknis diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Pimpinan dan anggota DPRD, didampingi Sekretaris DPRD beserta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD K a b u p a t e n P e m a l a n g H . Muktarudin. Pada sambutan p e m b u k a a n B i m t e k , H . Mukhtarudin berharap agar kegiatan Bimtek ini dapat dijadikan wujud pendalaman tugas DPRD dalam kinerja representasi rakyat di daerah, sehingga bisa menjalankan amanah yang telah diembankan melalui lembaga legislatif.

Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof.Dr.Totok Sumaryanto F, M.Pd melalui kesempatan ini juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah b e r p e r a n a k t i f d a l a m penyelenggaraan kegiatan

Bimtek ini. Ia berharap, upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan pada kegiatan Bimtek ini dapat bermanfaat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia.

P a d a s e s i p e r t a m a disampaikan materi mengenai RPJMD dalam Pencapaian Visi Misi, oleh Dr, Teguh Yuwono, M.Pol, Admin akademisi dari FISIP Universitas Diponegoro S e m a r a n g . M a t e r i k e d u a mengenai Pokok-pokok Pikiran D P R D , I m p l e m e n t a s i Permendagri Nomor 88 Tahun 2017 tentang tatacara Perubahan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (RPJMD, RPJTD dan Renstra) disampaikan oleh Dr. Joko Triwiyatno, M.Si dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Pada sesi ini disampaikan

bagaimana kedudukan dan kewenangan DPRD berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kajian mengenai lembaga legislatif tidak terlepas dari teori pembagian kekuasan (TeoriTrias Politica).

Sedangkan pada sesi berikutnya yang diangkat adalah mengenai Metodologi, Teknis dan Strategi Evaluasi Perencanaan P e m b a n g u n a n D a e r a h , disampaikan oleh Bayu Lestantyo dari Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah. Sementara diakhir pelaksanan kegiatan Bimbingan Teknis diisi materi ESQ / Achievement Motivation Training oleh Dr. Muntoha, SH, M.Hum akademisi yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Ikuti Kegiatan Bimbingan

Teknis Peningkatan Kapasitas di Semarang

AKSI DAMAI

ANGKUTAN KOTA

Al i a n s i M a s y a r a k a t Transportasi Kabupaten Pemalang pada tanggal 9

Pebruari 2018 mendatangi DPRD Kabupaten Pemalang untuk menyatakan tuntutannya terkait ijin operasional angkutan berbasis online. Maraknya angkutan berbasis online akhir-akhir ini mau tak mau memberi dampak terhadap pendapatan mereka yang semakin berkurang dari hari ke hari. Pengunjuk rasa b e r a s a l d a r i p e r w a k i l a n

angkutan kota, pengojek dan bus ¾ yang beroperasi di

wilayah Pemalang.

“Keberadaan angkutan berbasis

o n l i n e p e r l u d i t e r t i b k a n

karena selama ini penega-

kan aturan p e m e -

rintah t i d a k

pernah t u n t a s

t e r ka i t i j i n o p e r a s i d a n

p e n g a w a s a n angkutan online dari

pihak berwenang. Jika hal ini tidak segera ditindak-

lan ju t i maka kami akan melakukan mogok tanpa ada pemberitahuan” tegas Andi Rustono selaku koordinator aksi.

Setelah menggelar orasi d i depan gedung DPRD, p e r w a k i l a n d a r i A l i a n s i Masya raka t Transpo r tas i Kabupaten Pemalang diterima oleh Ketua Komisi A Wasisto, SH didampingi Ketua Komisi C Ujianto MR, SH dan beberapa

anggota DPRD Kabupaten Pemalang serta sejumlah pejabat dari OPD terkait. Salah satu pengunjuk rasa dari p e n g o j e k o n l i n e mengungkapkan keresahannya karena mengalami penurunan pendapatan semenjak adanya ojek online. Perwakilan dari angkutan kota, angkutan bus maupun bus ¾ mengeluhkan hal yang sama. Untuk itu mereka meminta agar ada penertiban terhadap angkutan berbasis online terkait ijin operasional.

Menanggapi tuntutan t e r s e b u t K e p a l a D i n a s P e r h u b u n g a n K a b u p a t e n Pemalang, Drs. Tutuko Raharjo, M.Si mengatakan Dishub Pema lang be lum pernah mengeluarkan rekomendasi mengenai angkutan berbasis online karena kewenangan perijinan angkutan ada pada Dishub Provinsi. Kewenangan daerah adalah dalam hal peri j inan berkala. Adanya pembatasan wilayah operasi berdasarkan tempat masing-masing, pemasangan stiker serta larangan ojek online masuk pangkalan ojek konvensioal menurutnya juga bisa menjadi solusi. Tanggapan dari pihak kepolisian berupa imbauan untuk t idak menggunakan kekerasan da lam kondis i apapun. Sedangkan Fahmi Hakim, SH dari Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang meminta k e p a d a D i s h u b u n t u k mengidentifikasi jenis dan jumlah angkutan berbasis online a g a r b i s a d i t e n t u k a n p e m b a t a s a n k u o t a b a g i angkutan berbasis online.

30

AUDIENSI

Pekerjaanku Memang Sederhana Namun Aku Bahagia Menjalaninya

"Pekerjaanku memang sederhana, namun aku bahagia menjalaninya. Aku bersyukur dengan

segala hasilnya."

31

Dalam menjalani kehidupan ini, untuk dapat bertahan maka kita akan bekerja. Bekerja untuk mengusahakan rejeki

yang telah ditentukan oleh Sang Pemberi Rejeki. Kita sebagai manusia sadar bahwa kita wajib bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan, tak hanya cukup berpangku tangan atau hanya cukup dengan berdoa saja.

Setiap dari kita mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerjanya di lapangan, ada pula yang berada di dalam gedung atau kantoran. Ada yang bersepatu dan berdasi, adapula yang bercangkul dan berbekal palu besi. Ada yang berpakaian serba rapi, serta ada pula yang dengan pakaian lapangan yang sering kotor terkena debu. Pekerjaan yang berbeda-beda itu adalah sebuah pilihan yang memang sudah kita pilih sendiri. Sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa diri kita mengerjakan pekerjaan orang lain, atau memaksa orang lain menjadi diri kita. Andaikan dipaksa, kemungkinan diri kita akan kesulitan menjalaninya.

Jangan berpikir yang buruk dengan pekerjaan kita, merasa bahwa pekerjaan orang lain itu terasa jauh lebih enak dari pekerjaan kita. Tidak semua yang terlihat, itu yang terasakan. Tidak semua yang terdengar, itu yang nyata dirasakan oleh hati.

Tingkat kebahagiaan itu memang berbanding lurus dengan seberapa besar diri kita merasa menikmati pekerjaan kita. Mungkin terkadang kita membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan teman-teman kita yang lain. Kita mungkin terlalu menilai hasilnya daripada apa yang dijalaninya.

B i s a j a d i d i r i k i t a y a n g berpenghasilan biasa, lebih bahagia dari mereka. Ketika mereka begitu tersita waktunya untuk bekerja, berangkat pagi

pulang malam. Tak punya banyak waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk keluarganya. Sedangkan kita mampu memberi waktu yang banyak untuk keluarga kita.

Pekerjaan yang telah kita pilih dan kita tekuni, bisa pula menjadi bahan omongan orang lain. Dikomentari dengan berbagai macam sindiran dan kata-kata yang tidak enak didengar oleh hati. Bisa dikomentari karena hasilnya yang tak seberapa, dikomentari karena dirasa sebagai pekerjaan yang tidak keren, atau dikomentari karena pekerjaan kita dipandang remeh beginilah hidup di dunia, semua hal memang tidak lepas dari komentar teman-teman dan juga para tetangga. Ini memang bagian dari ujian dari pekerjaan kita, ujian berupa kesabaran.

Mungkin di suatu hari, diri kita pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pencapaian yang telah kita usahakan dibandingkan dengan kesuksesan orang lain. Berbagai perbandingan mereka utarakan kepada kita, entah itu secara langsung ataupun melalui sindiran-sindiran.

Memang hal seperti itu seolah ada-ada saja, maka k i ta t idak per lu ter la lu memasukkannya ke dalam hati. Jika terlalu dipikirkan malah akan menjadi beban di hati.

Oleh : Chacamarica

RENUNGAN

Jika terlalu dipikirkan malah bisa-bisa menjadi penyakit bagi diri kita. Semua orang memang bisa berkomentar apapun, mereka bisa memberikan tanggapan apapun.

Namun, tetap saja yang merasakan betapa enaknya pekerjaan kita itu memang adalah kita sendiri. Suka dan dukanya yang merasakannya adalah diri kita sendiri. Pekerjaan yang kita punya, layaknya memang harus kita syukuri. Bahagia bukan karena perkataan dan pujian orang lain, bahagia itu karena rasa syukur atas perjuangan kita sendiri.

Bukankah yang lebih utama adalah memikirkan kehalalan dan

be rha rap keberkahan da r i pekerjaan kita. Tidak semua orang pula bisa memiliki pekerjaan, sehingga sungguh beruntung diri k i ta yang masih d iber ikan kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Serta dalam hidup ini, tidak salahnya bagi diri kita untuk senantiasa menikmati pekerjaan yang ada. Kita perlu melakukan perbaikan dalam usaha dan pekerjaan kita.

Menjadi lebih baik itu tentu bukan sesuatu yang salah. Asalkan itu bukan karena termakan gengsi atau rasa malu dengan semua komentar orang lain.

“Membandingkan pekerjaan kita dengan teman yang lebih terlihat sukses

memang bisa menjadikan motivasi namun jika terlalu membandingkannya

bisa membuat kita menjadi kurang mensyukuri pekerjaan yang kita punya,

kemudian membandingkan

pekerjaan kita dengan teman yang terlihat tidak lebih sukses dari kita

memang bisa menumbuhkan rasa peduli, namun jika terlalu membandingkannya

bisa membuat kita menjadi merasa sombong karena pencapaian kita lebih dari mereka”

32

RENUNGAN

PERSPEKTIF HUKUM

DALAM

ANTARA

HARAPAN REALITAS&

PENDIDIKAN

33

Part I

CURAH PIKIR

OLeh : Dr. Muntoha, SH,M.Hum

alam pembukaan Undang-

DUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, menyebutkan Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, m e n c e r d a s k a n k e h i d u p a n bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar-kan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari kalimat tersebut di atas jelas ada kewajiban bagi negara bagaimana caranya mengusaha-kan agar semua rakyat harus dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar pengaturan da lam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Dalam UUD tahun 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menye-lenggarakan satu sistem pendidi-kan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendi-d i k a n , p e n i n g k a t a n m u t u menejemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkem-bangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Maka sesuai dengan perkemba-ngan waktu dan dunia pendidikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempur-nakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor l4 Tahun

2005 tentang guru dan dosen, di dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU No:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut ;

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar d a n p e m e r i n t a h w a j i b membiayai.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak m u l i a d a l a m r a n g k a mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprior i taskan a n g g a r a n p e n d i d i k a n sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi n i l a i - n i l a i a g a m a d a n persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara konstitusi jelas semua urusan pend id ikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tapi bukan berarti masyarakat tidak boleh berperan serta dan lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat s a n g a t d i b u t u h k a n o l e h pemerintah dalam mengadakan perubahan dan mengembangkan

serta menyeleggarakan pendi-dikan. Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermar-tabat dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peseta didik agar menjadi manu-sia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi kita, akan tetapi dalam imple-mentasinya belum sesuai secara penuh, apalagi dalam perkemba-ngannya selalu sangat dipenga-ruhi oleh perkembangan politik kekuasaan dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika ganti kekuasaan ganti rule sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal la in yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum sesuai yang diharapkan dan yang dicita-citakan di tujuan pendidikan belum bisa dicapai sehingga maksimal.

Bagaimana pendidikan di Indonesia dalam perspektif hukum?. Didalam ilmu hukum ada beberapa teori yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya manusia termasuk didalamnya tentang bagaimana mengubah perilaku manusia melalui konsep hukum, kaidah hukum, asas hukum yang tercermin dalam norma hukum.

Mokhtar Kusumaatmaja

Mokhtar Kusumaatmaja pada tahun 1969 menyampaikan sebuah teori dalam ilmu hukum yang dikenal dengan Teori Hukum P e m b a n g u n a n . M o k h t a r Kusumaatmaja mengembangkan 3 hal baru dalam dunia ilmu hukum yaitu konsep hukum baru, h u k u m s e b a g a i s a r a n a pembaharuan, dan dana hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral.

Konsepsi hukum baru ini menyatakan bahwa hukum bukan semata- mata kaidah atau norma dan asas melainkan juga merupakan suatu gejala sosial budaya. Konsepsi ini didasarkan atas temuan- temuan para an t ropo log i dan sos io log i terutama di Amerika yang mengambil hukum sebagai obyek kajiannya. Hal ini dipandang baru karena selama ini konsep hukum di Indonesia dikuasai oleh ajaran hukum normatif.

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berasal dari pakar dan pemikir yang tergabung dalam suatu mazhab yang berkembang juga di Amerika yaitu; anthro-sociological jurisprudence yang diprakasai oleh Roscoe Pound, d i m a n a R o s c o u P o u n d menyampaikan teorinya yaitu ; law is a tool of social engineering, yang diterjemahkan bukan sebagai “alat” yang memiliki konotasi mekanistik,tetapi olehnya diterjemahkan dengan kata “sarana” .

Hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali d e n g a n f a k t o r - f a k t o r kepercayaan, keyakinan, dan budaya suatu masyarakat. Artinya, hukum yang bersifat netral dapat dibentuk kapanpun

diperlukan. Hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat tidak netral, seperti hukum waris ,hukum keluarga dan lain- lain.

S e r i n g b e r g a n t i n y a k e b i j a k a n d i b i d a n g pendidikan,sistem, kurikulum dan lainnya merupakan cerminan konsep hukum beliau, di mana cita- cita bangsa kita yang ada di pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibuat aturan di bidang pendidikan. Karena untuk bisa merubah masyarakat atau bangsa Indonesia menjadi manusia yang cerdas harus diubah melalui hukum yaitu norma- norma hukum yang ada di peraturan perundang- undangan.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem harus terbentuk secara holistik, komprehensif, dan diperkaya dengan nilai- nilai kehidupan masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang sudah maju. Pembentukan sistem Pendidikan Nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut di pertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi . Pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh luar dan hasi l kompromi politik, sehingga sudah m e n j a d i t r a d i s i g a n t i pemerintahan ganti sistem , ganti menteri ganti kebijakan, sehingga h a s i l n y a p u n h a n y a menghasilkan manusia tidak cerdas moril dan material.

Sesungguhnya Teor i Hukum Pembangunan Mokhtar K u s u m a a t m a j a k a l a u diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh diterapkan di dunia pendidikan terutama di Indonesia bahwa

setiap peraturan perundang – undangan dan kebijakan- kebijakan yang mengenai pendidikan akan tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan

Teori Hukum Pembangunan j u s t r u d a l a m p r a k t e k pembentukan hukum terutama di bidang pendidikan sering mengalami hambatan-hambatan, antara lain kebiasaan kurang terpuji , yaitu pengambil kebijakan sering memfaatkan celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Hambatan lain adalah sukarnya m e n e n t u k a n t u j u a n d a r i perkembangan hukum dibidang pendidikan, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriftif, sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil tidaknya usaha pembaharuan hukum, terutama dibidang pendidikan.

Satjipto Rahardjo

Teor i Hukum Sa t j i p to Rahardjo Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dikenal dengan Teori Hukum Progresif. Dan untuk memahami teori ini tidaklah semudah namanya ,karena memerlukan bacaan yang lebih dalam mengenal latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut,akan tetapi kita mencoba untuk mengkaitkan apa hubungan teori tersebut dengan pendidikan.

P a n d a n g a n S a t j i p t o Rahardjo mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan oleh beliau dibedakan dalam dua hal,

34

CURAH PIKIR

(Bersambung)

p e r t a m a h u k u m s e l a l u ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum d a n d a s a r p e r a t u r a n . Karakteristik kedua, hukum dalam pembangunan adalah si fat instrumental yang dipandang oleh beliau mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau hukum sebagai perekayasa sosial.

Sesungguhnya apa yang d isampaikan o leh Sat j ip to Rahardjo, tampak persamaan d a n p e r b e d a a n n y a . T i t i k persamaannya yaitu; keduanya menghendak i agar hukum memiliki peranan jauh kedepan yaitu memberikan arah dan d o r o n g a n p e r k e m b a n g a n masyarakat agar te rcapa i masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Peranan hukum bagi kedua ahli hukum tersebut bukan sekedar sebagai alat (tools) melainkan harus dipahami sebagai sarana (dinamis) untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat. Pandangan kedua ahli hukum mengenai teori hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma (system of norms) yang hanya bersandar pada “rules and logic”

saja melainkan juga hukum sebagai sistem prilaku behavior system.

Kesamaan pandangan keduanya terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum dihubungkan dengan pendidikan terutama pendidikan dibidang ilmu hukum. Perbedaan kedua teori hukum tersebut pada tolak pangkal pemikirannya.

P e r b e d a a n P e r t a m a Mokh ta r Kusumaa tma ja , beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional. Sedangkan Satjipto Rahardjo ,beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku.

Perbedaan kedua, Mokhtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dem i kepen t i ngan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban kepada manusia, sebaliknya hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya serta hukum dijalankan dengan

nurani.

Perbedaan ketiga, bagi Mokhtar Kusumaatmadja hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana (bukan alat) pemba-haruan masyarakat law as a tool of social enginering, akan tetapi Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa model pemeranan hukum sedemik ian d i khawat i r kan menghasilkan ”dark engineering” jika tidak disertai dengan hati

nurani penegak hukumnya.

P a n d a n g a n S a t j i p t o Rahardjo memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh f i l sa fa t kemanus iaan dan pandangan ini hanya mendapat tempat nya di dalam bekerjanya hukum (undang-undang) yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan k e h a k i m a n y a n g d i a n u t mendukung kearah adagium hukum Satjipto Rahardjo. “Hukum dibuat untuk manusia,bukan sebaliknya”. Jadi dari teori tersebut diatas menurut kami dunia hukum dan dunia p e n d i d i k a n a k a n s a n g a t dipengaruhi oleh teori hukum Satjipto Rahardjo.

35

CURAH PIKIR

DRS. H. WAHYUDISekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang

Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang

Mengenal dari dekat profil anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang satu ini

memang terlihat santai dan tenang dalam berpenampilan. Barangkali itu yang menjadi ciri khas Drs. H. Wahyudi yang lahir di Pemalang tanggal 14 Desember 1964 dari pasangan ayah Rasmadi (alm) dan Ibu Khotijah (almh). Wahyudi dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis dimana kedua orangtuanya sangat mendidik kedisiplinan dalam membimbing anak-anaknya untuk

t a a t d a l a m m e n j a l a n k a n ibadah. Jenjang pendidikan dari SD hingga SMA dilalui di Randudongkal. Diawali dari SDN 07 Randudongkal (1979), SMPN 1 R a n d u d o n g k a l (1982), dan SMAN R a n d u d o n g k a l (1985). Tamat SMA W a h y u d i m e l a n j u t k a n pendidikan sarjana d i U n i v e r s i t a s Muhammad iyah Surakarta (UMS) mengambil jurusan Fakultas Kejuruan d a n I l m u

Pendidikan (FKIP) lulus tahun 1990.

Semasa kuliah Wahyudi aktif dalam berbagai organisasi baik di Senat mahasiswa UMS maupun organisasi lainnya. Berawal dari sini Wahyudi mulai tertarik dalam berorganisasi, hingga akhirnya setelah lulus kuliah Wahyudi bergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah Randudongkal, Maje l is Kesehatan, Maje l is Ekonomi hingga menjadi pengurus Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kabupaten Pemalang

selama dua periode berturut-turut (periode pertama tahun 2007 s/d 2012) dan periode dua (tahun 2012 s/d 2018)

Sebelum aktif dalam dunia politik, Wahyudi yang merupakan putra kelima dari tujuh bersaudara pernah bekerja sebagai salah satu seorang karyawan di Asuransi Bumi Putera 1912 selama 11 tahun dari tahun 1992 s/d 2003. Selanjutnya menjelang Pemilu 2009 Wahyudi memutuskan untuk mencalonkan diri maju pada Pemilu Legislatif dari Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Pemalang 6 yang meliputi wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Warungpring hingga berhasil terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada periode 2009 – 2014 yang lalu

B e r b e k a l p e n g a l a m a n menjadi Anggota DPRD tersebut, maka ketika Pemilu Legislatif berikutnya yaitu pada tahun 2014, Wahyudi kembali mencalonkan diri melalui daerah pemilihan yang sama yaitu Dapil 6. dengan perolehan suara pribadi sebanyak 3.198 suara dan perolehan total dari partai di Dapil 6 maka terkantongi sejumlah 7.906 suara. Sehingga Wahyudi terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pemalang masa keanggotaan tahun 2014 – 2019.

“Dapat mengawasi dan mengawal hasil Perda

agar sesuai dengan implementasi di lapangan”.

36

BINTANG

37

BINTANG

Banyak harapan ketika dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pemalang, diantaranya ia berharap dapat bekerja sebaik-baiknya tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang diwakilinya. Wahyudi berharap agar lembaga DPRD Kabupaten Pemalang dihormati dan dihargai baik oleh elemen masyarakat maupun eksekutif dan lembaga yang lain. Menurutnya untuk membangun kehidupan masyarakat Pemalang yang lebih baik harus didukung berbagai pihak. Hal ini pula yang merupakan salah satu alasan mengapa Wahyudi kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019.

Dalam jabatannya saat ini Wahyudi dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan. Komisi yang sama ketika dirinya menjadi anggota DPRD periode tahun sebelumnya, sehingga bagi Wahyudi Komisi A sangat menyatu dan sudah familier dengan dirinya. Dimana di komisi A ia merasa lebih leluasa dalam memberikan gagasan atau ide yang konstruktif yang berkaitan dengan bidang pemerintahan sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD. Apalagi kedudukannya sebagai anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dirasa sangat mendukung dalam mengapresiasikan misinya untuk mengawasi dan mengawal hasil Perda agar sesuai implementasi dilapangan.

Disinggung mengenai harapan masyarakat yang telah memilih dan mendukung saat dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Wahyudi menjelaskan bahwa yang terpenting dalam posisi saat ini adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk turun kebawah dan bertemu langsung konstituen dalam membangun komunikasi, baik saat reses maupun saat kunjungan dengan Komisi A. Menurutnya anggota dewan harus siap menampung aspirasi apalagi tersedia anggaran untuk reses.

Seiring perjalanan hidupnya pada tahun 1992 Wahyudi menikahi Hj. Uci Winarni, A.Md.Keb yang berprofesi sebagai bidan. Dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Rizki Fajar Ismatika (Mahasiswi Fakultas Ekonomi UMY) Firda Stani Aulia R (Mahasiswi Fakultas Kedokteran UMY), Naufal Abdan (kelas XII SMA) dan Haedar Habibi (kelas 6 SD). Peran keluarga sangat mensupport Wahyudi dalam meniti karir sebagai anggota legislatif maupun dalam kepartaian.

Disela kesibukannya sebagai anggota DPRD, Wahyudi selalu menyempatkan diri untuk membaca, karena membaca merupakan salah satu hobinya. Dengan membaca menurutnya dapat membuka cakrawala dunia lain. Buku adalah sumber ilmu jendela dunia. Filsafat hidupnya cukup simpel “berbuat haik dan mensyukuri apa yang ada”.

38

KSMap44

Bank Kepercayaan Anda

KU

PO

N

nomor 44

KS MAP

www.dprd-pemalangkab.go.id

1. Jawaban di tulis pada kartu pos

2. Tempelkan kupon KS Map

3. Kirimkan jawaban ke Redaksi MAP d.a. Jl.Surohadikusumo No.3 DPRD Kabupa ten Pemalang paling lambat satu bulan setelah penerbitan.

4. Pemenang akan di umumkan pada edisi MAP berikutnya.

5. Disediakan hadiah menarik u n t u k 3 ( t i g a ) o r a n g pemenang.

Ketentuan Menebak :

MENDATAR 1. Karya Sajak4. Laporan Pertanggungjawaban

(disingkat) 6. Bimbingan Teknis8. Motto Pemalang 12. Tempat Musyawarah Di

Kabupaten 14. Kunjungan Kerja 15. Hubungan Masyarakat dan

Protokol 16. Anggaran Dana Desa 17. Aparatur Sipil Negara 18. Tanpa Gangguan

MENURUN 1. Peraturan Bupati 2. Transaksi Non Tunai 3. Kunjungan Lokal 5. Peraturan Daerah7. Musyawarah Rencana

Pembangunan 9. Rancangan Peraturan Daerah10. Makhluk Ghaib 11. Satuan Petugas Keamanan 13. Salah Satu Bagian Pada Pohon 14. Buah Yang Diambil Santannya

Pertanyaan

MENDATAR

1.PURNAMA 5. AN 6. MADU 8. ANJURAN 9. UMAT

10. BUANA 13. AMIN 15. DUA 16. AMANAT 17. INDAH

MENURUN

1. PRIA 2. RANJAU 3. ALIRAN 4. AMAN

5. AU 10. BIMA 11. ANTAR 12. AA 14. MATI

Jawaban KSMap 43 :

Pemenang KS MAP Edisi 43/Tahun XI/2017

1. H PUDJIANTO J

Jl. Nusa Indah, No 29 Plondongan, Losari

Rt. 01/Rw. 03. Ampel Gading PEMALANG

2. NAOMI KRIZA CALISTA

Jl.Kh Samanhudi, Pelutan, PEMALANG

3. JATI LEKSO SADEWA

Jl.Ternate B II, No. 3 Perum Transquality I.

Bojongbata PEMALANG

KOTAK SILANG

1

6

8

2

4

7

16

17

14

18

9 10

13

15

5

11

12

3

Di hari raya Idul Adha tahun ini seperti kebanyakan orang muslim lainnya, Loni dan teman-temannya berniat melakukan perayaan dengan berkurban ayam jago untuk di bakar. Pada hari itu Loni

membawa ayam jago yang telah di belinya dari uang iuran bersama teman-temannya ke tempat pak Ustad untuk di sembelih. Selang beberapa menit saja Loni sudah sampai di rumah pak Ustad karena jarak rumah Loni dan pak Ustad yang tidak terlalu jauh.

Loni : “Assalamualaikum pak Ustad”

Pak Ustad : “Waalaikum salam,, eh Loni, ada apa Lon?”

Loni : “Ini pak saya ingin menyembelih ayam, pak Ustad bisa bantu?”

Pak Ustad : “Bisa Lon, berapa ayam?”

Loni : “Hanya satu pak....”

Pak Ustad : Baiklah tunggu sebentar pak Ustad mau menyiapkan alatnya dulu”

(Sembari pak Ustad mengasah pisau yang akan di gunakan untuk menyembelih ayam jago yang

dibawa Loni, pak Ustad menyuruhnya untuk memegangi kaki ayam tersebut)

Pak Ustad : “Ya sudah kalau begitu, kamu pegangin kakinya Lon!!”

Loni : “Baik pak Ustad”

(Setelah pak Ustad selesai mengasah pisau)

Pak Ustad : “Loh looh, ayamnya kemana Lon, kok malah kamu lepasin”

Loni : “Bukannya tadi pak Ustad menyuruh saya buat megangin kaki saya, jadi ayamnya saya

lepas pak....”

Pak Ustad : “Astagfirullah Loni....@#$%^&*()_+!...

LEPASNYLEPASNYLEPASNY

AYAMYAMYAM

LLLONIONIONI

oleh : Lintang Sekar

39

INTERMEZO

ilop nia aM ilop nia aM ilop nia aM

Kunjungan Kerja Komisi C DPRD

Kabupaten Pemalang mengenai

Retribusi Parkir, Pariwisata &

BLUD Puskesmas di Pemkab

Semarang. Diterima oleh Kepala

Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Semarang Abdullah Maskur, SE,

M.Si beserta OPD terkait di Ruang

Rapat Sekda Rabu 7 Pebuari 2018

Kunjungan Kerja Komisi

C DPRD Kabupaten

Pemalang Memantau

Pendapatan Asli Daerah

dari Sektor retribusi

pasar di Pasar Petarukan

Rapat Kerja Pimpinan dan

Anggota komisi A

bersama OPD terkait

membahas tindak lanjut

status tenaga honorer

K2 Kabupaten Pemalang