Upload
dangdang
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pendahuluan
Bab ini memuat isu yang luas tentang
bagaimana sumber daya digunakan
dalam sektor kesehatan dan
menfokuskan pada efisiensi alokasi
(menempatkan sumber daya untuk
digunakan dalam cara yang dapat
memaksimalkan tujuan kesehatan dan
sosial yang lain).
Ada berbagai pertanyaan
penting dalam menetapkan
prioritas: Siapa yang harus dikonsultasi untuk
prioritas pelayanan?
Bagaimana menggabungkan berbagai input yang berbeda untuk menghasilkan rencana pelayanan?
Bagaimana sumber daya dan program dialokasikan antar daerah?
Dan ketika sumberdaya tidak cukup untuk membiayai pelayanan yang cost-effective, bagaimana keputusan rasional yang harus diambil?
Priority setting: siapa yang
harus diprioritaskan?
Ada berbagai kelompok : Individual dan keluarga Organisasi masyarakat Staf kesehatan Administrator kesehatan regional dan
kabupaten Pembuat kebijakan di tingkat nasional,
pada Depkes atau departemen yang lain
Setiap kelompok mempengaruhi prioritas kesehatan di berbagai cara dan masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda pada pelayanan kesehatan
Bagaimana cara melakukan
prioritas secara benar?
Penetapan prioritas terjadi di berbagai tingkat sistem dan di berbagai cara. Tidak ada cara yang paling benar untuk membuat prioritas, karena prioritas adalah subjektif dan relatif.
Penetapan prioritas melibatkankeseimbangan antara berbagai tujuan dan berbagai sudut pandang.
Perspektif Pengguna
Demand untuk pelayanan kesehatan oleh individual dan keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk:
Kebutuhan objektif mereka
Persepsi mereka akan sakit, apa penyebabnya, pengobatan apa yang sesuai
Akses terhadap pelayanan kesehatan, secara geografis
Daya jangkau pelayanan (kemampuan membayar pelayanan kesehatan)
Penerimaan terhadap pelayanan
Bagaimana para perencana
mengetahui prioritas?
Data epidemiologis tentang mortalitas dan morbiditas
Metode survei kualitatif
Akses (dalam hal fisik)
Daya Jangkau (Affordability)
Isu tentang equity yang umum juga terkait
Perspektif masyarakat
Meminta kelompok perwakilan masyarakat untuk membuat prioritas antara berbagai pelayanan. Ini dapat dikombinasi dengan informasi epidemiologi dan data cost-effectiveness untuk menghasilkan semacam rangking lokal.
Berikan kelompok tersebut pilihan tentang pelayanan mana yang harus dihentikan atau dilanjutkan dalam hambatan situasi anggaran.
Konsultasi pada kelompok user tentang pelayanan tertentu.
Perspektif staf medis
Kelompok ini meliputi dokter, perawat, bidan, dokter gigi: semua orang yang memberikan pelayanan langsung kepasien.
Mereka memainkan peran dalam penentuan prioritas karena mereka mendistribusikan pelayanan kesehatan misalnya memutuskan jenis tindakan
atau obat ; memutuskan siapa pasien yang akan dilayani dalam suatu situasi dimana demand melebihi suplai
Catatan tentang staf medik
Mereka adalah agen yang tidak sempurna
Sebagai agen pasien, mereka juga agen bagi mereka sendiri dan faktor seperti kenyamanan dan keuntungan memainkan peran. conflict of interest ; supplyinduced demand
Dapat mengabaikan tugas publiknya untuk mempengaruhi utilisasi pada klinik praktek sore adalah contoh lain dari dokter sebagai profit-maximiser.
Secara umum , dokter mempunyai sedikit kesadaran tentang biaya (daripada kesadaran tentang mereka sendiri). kurang peduli terhadap cost containment
Model Quasi Market
provider (self governing organisationsyang menyediakan pelayanan seperti rumah sakit dan dokter umum) dan
purchaser (health authorities dan dokter umum pemegang dana (dokter puskesmas) yang bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan apa yang dibeli dari provider).
Selain terintegrasi secara vertikal dalam birokrasi organisasi dengan historicbudget, provider diharapkan untuk berkompetisi mendapat kontrak dari purchaser.
Pengaturan “gate keeper”
Dan rujukan berjenjang
Alokasi sumber daya secara
geografis
Teori tentang alokasi sumber daya ( atau reccurent funds) untuk provinsi dan kabupaten mengikuti hal berikut:
Uang dan sumber daya lain seperti staf, harus dialokasikan menurut kebutuhan
Proses harus sederhana, menggunakan data yang tersedia, yang di up datesecara reguler dan terpercaya (reliabel)
Perhitungan harus objektif dan transparan sehingga tidak ada yang merasa telah diperlakukan tidak adil
Harus dihindari untuk membuat ‘insentif yang tidak baik’ penetapan indikator berbasis “keadilan”
Pada prakteknya, bagaimana
menghitung kebutuhan?
pengukuran pertama yang umumnya dipakai adalah ukuran populasi dan kemampuan daerah yang memberi indikasi tentang kebutuhan pelayanan.
Rumus-rumus yang menggunakan data populasi harus mengantisipasi perubahan dalam ukuran populasi selama periode tertentu, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.
Jika data tersedia, ini dapat
disesuaikan untuk sejumlah
faktor lain, seperti:
Profil umur dan jenis kelamin pada populasi.
morbidity
Indikator social deprivation.
Biaya untuk penyediaan pelayanan.
Infra struktur
Ada sejumlah isu lain yang dipertimbangkan
dalam menetapkan rumus alokasi sumber daya.
Bagaimana menggunakannya. Jika penggunaan sistem pengalokasian sumberdaya yang baru akan merubah pembayaran ke tiap wilayah saat ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan memberi peringatan dan adaptasi dalam sistem yang baru pada tahun-tahun ke depan.
cross boundary flows. Umumnya penduduk pada satu wilayah menggunakan pelayanan di daerah lain
Memperhitungkan sumber dana yang lain. Salah satu masalah utama untuk negara berkembang dalam usaha mencapai alokasi sumber daya yang adil dan rasional adalah bahwa banyak saluran dana yang sulit dikontrol. Satu-satunya pilihan mungkin adalah dengan menaikkan pembobotan deprivasi dalam rumus dasar untuk menghitung besarnya perbedaan status ekonomi di berbagai wilayah di suatu negara.
Perbedaan kapasitas antar
daerah.
Alokasi sumber daya merupakan salah satu alat utama dalam mencapai equity dalam penyelenggaraaan pelayanan kesehatan di berbagai daerah.
Bobot daerah DPTPK
Ketersediaan infrastruktur
Rasio pembiayaan dll
Syarat utama adalah bahwa data tersedia dan dapat dipercaya (misalnya, tidak mudah dirubah atau dipalsukan).
Rationing dan Paket esensial
Kriteria yang tidak diberi subsidi
Kriteria yang diberi subsidi.
Menggunakan konsep paket
esensial.
Kriteria yang tidak diberi
subsidi:
Program yang tidak efektif
Pelayanan bersifat private goods
Supply berlebih
Terkadang ada kondisi ekstrim dimana
para perokok tidak boleh disubsidi.
Yang diberi subsidi :
Immunisasi (UKM)
Pelayanan kesehatan sekolah
Promosi kesehatan (gizi dan KB)
Pengurangan alkohol dan merokok
Regulasi, informasi dan investasi terbatas di rumahtangga
Pencegahan AIDS.
KIA
KB
dll
Yang diberi subsidi (klinik)
Perawatan terkait dengan kehamilan
Pelayanan Keluarga Berencana
Pengendalian TB
Pengendalian penyakit menular
Penanganan penyakit anak serious seperti diare, Infeksi Saluran Pernapasan, campak, malaria dan malnutrisi.
Untuk ahli ekonomi kesehatan, ide menggeser sumber
daya dari aktivitas yang relatif rendah manfaatnya ke
suatu investasi ke aktivitas yang lebih cost effective
betul betul menarik. Namun demikian, ada berbagai
poin penting yang perlu diperhatikan:
1.Prioritas dan informasi lokal
2. Keterbatasan sumberdaya
3.Perspektif sistem kesehatan
4.Menjaga keuntungan yang ada sekarang
5.Tren penyakit ke depan
6. Kolaborasi intersektoral7. Penerimaan publik/politis
Apa yang diperlukan untuk
negara sedang berkembang?
Dengan keterbatasan sumber daya, jumlah strategi yang sesuai:
meningkatkan sumber daya, menggunakan kriteria seperti equity
meningkatkan efisiensi teknis dengan memperbaiki manajemen
melakukan alokasi
The « Five Steps » in Priority Setting
What is the burden
of disease?
Why does the
burden persist?
How cost-effective
are present
interventions?
How cost-effective
could future
interventions be?
What is the present
resource flow for that
disease/risk?
Stages in a PBMA (program budgeting marginal
analysis ) priority setting processPBMA Stages
1) Determine the aim and scope of the priority setting exercise
2) Compile a program budget (i.e. map of current activity and expenditure)
3) Form marginal analysis advisory panel
4) Determinie locally relevant decision making criteria
a. Decision maker input
b. Board of Director input
c. Public input
5) Advisory panel to identify options in terms of:
a. areas for service growth
b. areas for resource release through producing same level of output (or
outcomes) but with less resources
c. areas for resource release through scaling back or stopping some services
6) Advisory panel to make recommendations in terms of:
a. funding growth areas with new resources
b. decisions to move resources from (5b) into (5a)
c. trade-off decisions to move resources from (5c) to (5a) if relative value in (5c)
is deemed greater than that in (5a)
7) Validity checks with additional stakeholders and final decisions to inform budget
planning process
Specific points to consider when applying PBMA
Point to consider Ideal time to address
Rationale
Strategically select the first PBMA exercise in a health organization in an area where there is a confirmed champion and an 'easy-win'
Prior to specific applications being selected
Need champion for group buy-in and follow-through of recommendations; early success will aid in the organizational uptake of the approach
Use an introductory session to communicate underlying economic concepts and specifically what the application plan is
At the outset of the process
Panel members have to understand opportunity cost for buy-in; provides opportunity to adjust the plan early on
Advisory panel meetings held at 2–4 week intervals
Throughout the PBMA process
Need adequate time to review literature and do background work but do not want a drawn out process; complete in < 6 months
Consider using one-on-one meetings with advisory panel members to identify options for resource release
When discussing options for resource release
Not all members will feel comfortable presenting a view in the larger group
Put less emphasis on having all the 'data' to support a decision and more on drawing out opinions from the expert group
Particularly in the later sessions of the process
Data can only take the group so far and can be used as a crutch not to make a decision; ultimately group need to have confidence in making their own recommendations
Earmark resources (i.e. staff time) to enact the panel recommendations
Stated at the outset, carried out following the exercise
Recommendations by themselves will not see action without dedicated resources to move them forward
Reliance on 'softer' forms of evidence to support process such as expert opinions and qualitative research, particularly when 'hard' evidence is not available
Throughout PBMA process
This is the type of information decision makers are familiar with and which is often available in practice
Tap into public for development of criteria on which decisions are to be based
At the outset of the process
Public may not have technical knowledge to make specific trade-offs but certainly can offer valuable insight on values and specific criteria
Conditions of Accountability for
Reasonableness framework
Condition Description
Publicity Limit-setting decisions and their rationales must be publicly accessible.
Relevance
These rationales must rest on evidence, reasons, and principles that fair-
minded parties (managers, clinicians, patients, and consumers in general)
can agree are relevant to deciding how to meet the diverse needs of a
covered population under necessary resource constraints.
Appeals
There is a mechanism for challenge and dispute resolution regarding limit-
setting decisions, including the opportunity for revising decisions in light of
further evidence or arguments.
Enforcement There is either voluntary or public regulation of the process to ensure that
the first three conditions are met.
Barriers and facilitators for explicit
priority setting
Barriers Facilitators
- lack of trust between stakeholders - senior level managerial and clinical
champions
- physicians not on board - strong leadership
- advisory panel lacking health economic
knowledge and/ or allocation experience - culture to learn and change
- politics preventing program evaluation - integrated budgets
- discontinuity of personnel - resources earmarked for process itself and
follow-up on recommendations
- too many administrative demands leaving
priority setting as a low priority activity
- built in incentives for appropriate and
efficient spending
KESIMPULAN
Penetapan Prioritas harus dilakukan dalam
setiap implementasi program karena
“KETERBATASAN SUMBER DAYA”
Perlu komunikasi dan advocacy antar
stakeholder untuk menetapkan program
prioritas
Prioritas Program ditetapkan secara nasional,
namun harus mempertimbangkan faktor lokal
dalam implementasinya