Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

HUKUM PEMBUKTIAN

1. Dalam arti logis

Berdasar pada suatu axioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimana dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan

Axioma dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan yang diperoleh dari pengalaman sehingga memperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak

2. Dalam arti konvensionil

Convixtion intime

Conviction raisoninee

3. Dalam arti yuridis

1. Tidak menuju pada kebenaran mutlak → bukti lawan2. Merupakan pembuktian histories → mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara

konkreto3. Pengamatannya tidak langsung

Kepastian yg didasarkan pd perasaan belaka

Kepastian yg didasarkan pd pertimbanga akal

Teori Tentang Beban Pembuktian :

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka ( bloot affirmative )

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya, jadi bukan yang mengingkari/menyangkalnya

2. Teori hukum subyektif

Siapa yang mengemukakan/mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikannya

Peristiwa

Peristiwa Umum Tergugat

Peristiwa khusus

Yang menimbulkan hak(Rechtserzeugende Tatsachen)

Menghalang-halangi timbulnya hak (Rechtshindirnde Tatsachen)

Membatalkan hak (Rechtsvernichtende Tatsachen)

PEMBUKTIAN BERDASAR HUKUM ACARA PERDATA

1. Bersifat Mencari kebenaran formil2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian

Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW)

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

peristiwa atau hak yang mengandung sengketa dan relevan dengan pokok perkara

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan :

1. Peristiwa yang memang dianggap tidak perlu diketahui

a. Tergugat mengakui gugatan;b. Dilakukan sumpah decisoir;a. Referte

2. Hakim secara ex officio mengenal peristiwanya a. Peritiwa notoir

pertiwa yang dapat diketahui dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan memberi kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius

RI merdeka 17 Agustus 1945 hari selasa

b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan dimuka hakim yang memeriksa perkara

1) Tergugat tidak datang2) Tergugat mengakui gugatan

3. Pengetahuan tentang pengalaman

kesimpulan perdasarkan pengetahuan umum.

mobil melaju 100 km/jam tidak dapat dihentikan seketika

Macam kekuatan pembuktian

1. Bukti mengikat dan menentukan2. Bukti sempurna3. Bukti bebas4. Bukti Permulaan5. Bukti bukan bukti

sekalipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain

tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan

sumpah decisoir (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg), sumpah dilatoir (Pasal 177 HIR, Pasal 183 Rbg), Pengakuan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg)

1. Bukti mengikat dan menentukan

2. Bukti sempurna

meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara

kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya

a. akta otentik (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg), b. Pasal 1394 BW (apabila tergugat dapat menunjukkan tiga kwitansi

pembayaran tiga bulan berturut-turut, maka angsuran yang sebelumnya harus dianggap telah lunas),

c. Pasal 1965 BW (itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk pada itikad buruk diwajibkan membuktikan)

3. Bukti bebas

Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangan yang logis

a. saksi yang disumpah (Pasal 172 HIR, Pasal 307 Rbg), meskipun ada 10 orang saksi, jika hakim ragu-ragu, maka hakim tidak terikat atau wajib mempercayai saksi-saksi tersebut.

b. Saksi ahli (Pasal 154 HIR, Pasal 181 Rbg), c. Pengakuan di luar sidang (Pasal 175 HIR, Pasal 312 Rbg)

4. Bukti Permulaan

sekalipun alat bukti tersebut sah dan dapat dipercaya kebenarannya, tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup

perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain

hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti tersebut

a. saksi yang terdiri dari satu orang (Pasal 136 HIR, 306 Rbg), sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain seperti sumpah supletoir,

b. akta di bawah tangan yang dipungkiri tanda tangan dan isinya oleh yang bersangkutan (Pasal 165 HIR, Pasal 289 Rbg)

5. Bukti bukan bukti

sekalipun suatu alat bukti tampak memberi keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa, tetapi alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat

formil sebagai alat bukti yang sah

tidak mempunyai kekuatan pembuktian

saksi yang tidak disumpah (Pasal 145 (4) HIR, 172 Rbg), saksi yang belum cukup umur 15 tahun, foto-foto, rekaman kaset/ video, kesaksian tak langsung (Pasal 717 HIR, Pasal 308 Rbg)

ALAT-ALAT BUKTI

1. ALAT BUKTI TERTULIS

DASAR HUKUM :Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285-305 Rbg, S 1867 no 29 dan Pasal 1867-1894 BW, Pasal 138-147 RV

akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di

tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Pasal 1868 BW).

Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna.

bukti sempurna

baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta

tersebut, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.

akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tatapi tanpa bantuan dari seseorang.

Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 Rbg, Pasal 1874 – 1180 BW

Perbedaan antara Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan

1. Akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Jadi bagi hakim akta otentik merupakan bukti sempurna. Sedang akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut, dan bagi hakim merupakan bukti bebas.

2. Untuk akta otentik kerap terjadi grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sama dengan putusan hakim. Sedang akta di bawah tangan tidak pernah.

3. Akta otentik mesti terdaftar pada register untuk itu dan tersimpan pada pejabat yang membuatnya/dibuat dihadapannya, sehingga kemungkinan akan hilangnya akta sangat kecil. Sedangkan akta di bawah tangan tidak terdaftar, sehingga kemungkinan hilangnya lebih besar.

4. Akta otentik mempunyai tanggal pasti. Sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu demikian.

2. Saksi

orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang saksi lihat, dengar dan saksi alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Pasal 168-172 HIR(165-179 Rbg)

Syarat formil saksi :1. berumur 15 tahun ke atas;2. berakal sehat3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak

menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;4. tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak, meskipun sudah bercerai

(Pasal 145 ayat (1) HIR);5. tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal

144 ayat (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;6. menghadap di persidangan (Pasal 141 ayat(2) HIR)7. mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut (Pasal 147 HIR);8. berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau

dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR);9. dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat (1)HIR);10.memberi keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR)

Syarat materiil untuk menjadi saksi :1. menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami

sendiri (Pasal 171 HIR, Pasal 308 Rbg);2. diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya

(Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 (1) Rbg);3. bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi

sendiri (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg);4. saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR);

Setiap Orang Wajib Menjadi Saksi, Dengan Ancaman Sanksi Pidana Bagi Yang Tidak Bersedia Menjadi Saksi (Pasal 224 KUHP)

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (1) Rbg, Pasal 1910 alinea 1 BW). Dalam hal ini, keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja, berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub (2) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (3) Rbg, Pasal 1910 alinea 1 BW)

1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub (3) jo ayat (4) HIR);

2. Orang gila meskipum kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, Pasal 172 ayat (1) sub (5) Rbg, Pasal 1912 Bw)

tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal 173 Rbg)

Pasal 146 HIR (Pasal 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW)

segolongan orang yang atas permintaannya dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian.

1. saudara laki-laki dan perempuan, serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak,

2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak,

3. semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena jabatan, martabat atau hubungan kerja yang sah saja.

3. Persangkaan

Pasal 173 HIR

kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau tidak terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang ataupun kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusan, apabila persangkaan itu penting, tertentu dan ada hubungan satu sama lain.

Pasal 1915 BW membedakan persangkaan menjadi dua, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas kenyataan.

Pasal 1915 BW

Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan

Pasal 1916 BW

persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain :

1. perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang,

2. peristiwa-peristiwa menurut yang undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang,

3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim,4. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuanatau

sumpah salah satu pihak.

Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan sebagai berikut :

Dalam hal ini, hakimlah yang memutuskan berdasar kenyataan, apakah mungkin dan sampai seberapa jauhkah kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Berbeda halnya dengan persangkaan atas undang-undang, dalam persangkaan atas kenyataan hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

2. Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke, rechtsvermoedens, presumptions juris)

Pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undang yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu :

a. presumptions juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.

a. Presumtiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Pengakuan

Pengakuan di muka hakim dipersidangan (gerechterlijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubugan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang dapat mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi

Pasal 174,175, 176 HIR (Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 BW)

pengakuan murni

pengakuan dengan kualifikasi

pengakuan dengan klausul

pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan

Terg mengaku telah membeli rumah dari peng, ttp tdk Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng melainkan 3 M

Pengakuan yg disertai dg keterangan tambahan yg bersifat membebaskan

Terg mengaku telah membeli rumah dari peng Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng, tetapi sudah lunas

Terg mengaku telah membeli rumah dari peng Rp. 5 M, spt yg didalilkan Peng

pengakuan murni

pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tunutan pihak lawan

Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis)

pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan.

Baik pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausul harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari

keterangan tambahan

penggugat

menolak sama sekali pengakuan (onsplitbaar aveu) itu seluruhnya dan

memberi pembuktian sendiri

membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tersebut adalah tidak benar.

pengakuan tergugat menjadi pengakuan biasa

Pasal 1924 BW hakim tidak boleh menolak permohonan penggugat

tersebut.

Suatu pengakuan juga dapat diberikan di luar sidang

keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan

pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawannnya.

harus dibuktikan di persidangan

5. Sumpah

suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya, bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan

tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan

sumpah premissoir sumpah confirmatoir atau sumpah assertoir

sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diucapkan sebelum memberi keterangan atau melakukan

sesuatu

meneguhkan suatu peristiwa atau hak

Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg, Pasal 1929-1945 BW

HIR

sumpah pelengkap (suppletoir)

sumpah pemutus yang bersifat menentukan

(decicoir)

sumpah penaksiran (aestimtoir)

sumpah yang diperintahkan oleh

hakim karena jabatannya kepada

salah satu pihak yang bersengketa untuk

melengkapi pembuktian atas

peristiwa yang menjadi sengketa untuk

digunakan sebagai dasar putusan hakim

sumpah yang diperintahkan oleh

hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk

menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Siapa yang dibebani sumpah decicoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada deferent atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh delaat, kemudian deferent menolak untuk bersumpah, haruslah dikalahkan (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, Pasal 1932 BW)

sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.

dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan persidangan (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg, Pasal 1930 BW).

Menolak untuk mengucapkan sumpah decicoir akan mengakibatkan dikalahkannya pihak yang harus disumpah (delaat).

Sumpah Pemutus Yang Bersifat Menentukan (Decicoir)

Sumpah decicoir baru dapat dikembalikan oleh delaat apabila sumpah tersebut bagi deferent berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (Pasal 1933 BW)

Pembuktian di Luar Ketentuan Pasal 164 HIR

Pemeriksaan setempat (descente)

pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, yang ditujukan agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang disengketakan

Keterangan ahli (expertise)

atas perminataan salah satu pihak atau karena jabatan hakim, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guan menambah pengetahuan hakim

PUTUSAN HAKIMpernyataan hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara.

Putusan (dalam arti luas)

dalam arti sempit

Belum mempunyai kekuatan Hukum tetap (Vonnis)

sudah berkekuatan hukum tetap

Penetapan(beschikking)

Jenis Putusan :

1. Putusan akhir

a. Condemnatoirb. Declaratoirc. Constitutifd. Contradictoire. Verstekf. uit voerbaar bij

voorraad - SEMA No.3 tahun 2000

g. Putusan perdamaian

2. Putusan sela

a. Putusan Insidentilb. Preparatoirc. Interlocutoird. Provisionil

PUTUSAN AKHIR1. Putusan declaratoir

Putusan yg sifatnya memberikan suatu pernyataan atau menetapkan suatu keadaan hk.

Mis : Oleh hakim ditetapkan bhw seseorang anak tertentu adalah anak sah, atau bahwa sebidang tanah tertentu adalah milik Penggugat

2. Putusan constitutief

ptsn yg sifatnya menghapuskan atau menciptakan keadaan hukum baru.

Mis : Ptsn perceraian atau putusan pernyataan pailit

3. Putusan Condemnatoir

ptsn yg sifatnya menjatuhkan hukuman kepada salah satu atau kedua pihak yg berperkara

Mis : Menghukum tergt utk mengembalikan sesuatu barang kpd Penggt, atau utk membayar kpdnya sejlh uang tertentu sbg pembayaran hutang.

4. Putusan contradictoirPutusan yg diambil dlm hal terggt pernah datang menghadap di persidangan.

5. Putusan verstekPutusan yg diambil dlm hal terggt tdk pernah datang dipersidangan, meskipun telah dipanggil dg sepatutnya utk menghadap.

6. Ptsn yg dpt dilaksanakan lebih dahulu(uit voerbaar bij voorraad) SEMA No.3 tahun 2000

Di PT dan PN ada juga penetapan lebih bersifat tindakan hukum acara dan administrasi :

1. Penetapan penunjukan Majelis hakim2. Penetapan hari sidang 3. Penetapan pemanggilan pihak-pihak4. Penetapan pemeriksaan setempat/ahli5. Pengunduran sidang6. Pemanggilan saksi7. Penetapan sita (sita jaminan,revindikasi Eksekusi)dan pencabutan sita

tersebut.8. Perintah pemberitahuan putusan Verstek 9. Pengosongan

UPAYA HUKUMMerupakan suatu perbuatan hukum yg dilakukan oleh subyek hukum sebagai akibat perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau dilakukan subyek hukum lain, secara litigasi maupun non litigasi

UPAYA HUKUM

Upaya HUKUM BIASA :1. Perlawanan terhadap Putusan Verstek (Verzet)2. Banding3. Kasasi

Upaya HUKUM LUAR BIASAA. Perlawanan pihak Ketiga(derden verzet):1. Eksekuasi2. Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)3. Revindicatoir beslaagB. Peninjauan Kembali (request civil)

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek(Verzet)

Dasar hukum :Pasal 125 ayat 3 jo.Pasal 129 HIR/pasal 149 ayat 3 jo.Pasal 153 rbg

Kedudukan para pihak :

Pelawan, semula Tergugat Terlawan, semula Penggugat

Tergugat yang diadili dengan putusan Verstek dan tidak menerima putusan itu,dapat mengajukan perlawanan (verzet)terhadap

putusan tersebut

DERDEN VERZET(plwn pihak 3/bantahan pihak 3)

Perlawanan pihak ke tiga terhadap sita jaminan atau sita eksekusi

Ps.195(6) dan (7) H.I.R

1. Perlawanan thdp sita eksekutorial.

2. Yg diajkn olh yg terkena eksekusi/tersita

3. Yg diajukan oleh phk ketiga ats dsr Hak milik.

4. Plwn diajukan ke KPN yg melaksanakan eksekusi.

5. Adanya kewajiban KPN yg memeriksa/mts plw mlpr ke KPN yg memerintahkan eksekusi

Ps.207 & 208 HIR

1. Cara mengajukan plwn lisan /tertulis.

2. Kpd siapa/KPN dimana pkr plwn hrs diajkn

3. Azas perlawanan tdk tangguhkan eksekusi.

4. Kemungkinan utk ajukan permhnn banding

Putusan Peradilan Tingkat bandingMenurut persepsi pada hakekatnya putusan peradilan tingkat banding dapat berupa

a.Menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterimab.Menguatkan putusan Pengadilan Tkt.I.c.Membatalkan putusan Pengadilan Tkt. I .d.Memperbaiki putusan Pengadilan Tkt .I

UU No.14 Tahun 1985 jo.UU No.5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 3 Tahun 2009 ttg Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Alasan Kasasi (Pasal 30)

a. Tidak berwenang atau melampau batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

KASASI

Alasan Kasasi diluar pasal 30

Psl.52 UU No.14 tahun 1985 jo.UU

No.5 tahun 2004 jo jo. UU No. 3 Tahun 2009

Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain.

Motivering yg tidak cukup( onvoldoende

gemotiveerd)

Putusan tsb dapat dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu , juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ps.23(1) UU No.14 tahun 1985 jo.UU No.5 tahun 2004 jo jo. UU No. 3 Tahun

2009

Putusan MA menyangkut motivering(vormverzuim)

1. Tiap penolakan atas st petitum hrs disertai pertimbangan mengapa ditolak (MA No.698K/Sip/1969 ttgl 18 Des.1970.)

2. Ptsn PT hrs dibatalkan krn kurang cukup dipertimbangkan (niet

voldoende gemotiveerd) dan terdpt ketidak tertiban dlm beracara (MA 672 K/Sip/1972 ttgl 18 Okt 1972)

3. Pertimbangan PT yg isinya hanya menyetujui dan menjadikan sbg alasan sendiri hal-hal yg dikemukakan pembanding dlm memori bandingnya, seperti halnya kalau PT menyetujui ptsn PN , adalah tdk cukup

4. Dari pertimbangan-pertimbangan PT secara terperinci MA harus mengerti hal-hal apa dlm ptsn PN yg tdk dpt dibenarkan oleh PT (MA No.9K/Sip/1972 ttgl 19 Agustus 1972)

5. Ptsn PT dan PN kurang tepat dan tdk terperinci harus dibatalkan ( MA No. 588K/Sip/1975 ttgl 13 Juli 1976).

ISI PUTUSAN HAKIM

Pasal 184(1)HIR

“Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan , yang dimaksud pada ayat ke empat pasal 7 . Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah Agung serta Kebijaksanaan kehakiman di Indonesia akhirnya keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.”

Penjelasan Ps.184(1) HIR

Putusan Peradilan Tingkat Kasasi

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima 2. Permohonan kasasi ditolak 3. Permohonan kasasi dikabulkan

Peninjauan Kembali(Request Civil)

Alasan Peninjauan Kembali (Request Civil)

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b. Apabila setelah perkara diputus ,ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (NOVUM)

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatanya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Putusan Peninjauan Kembali

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap peninjauan kembali dapat diklasifikasi ke dalam 3 golongan yaitu :

1. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima

2. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak

3. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dikabulkan