Menagih Janji Pemerintah: Layanan Kualitas Seksualitasdan Kesehatan Reproduksi

Maju Perempuan Indonesia

untuk Penanggulangan Kemiskinan

Seminar Nasional, 11 Mei 2016

Pleno 2: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Aisyiyah

OUTLINE PRESENTASI

CAPAIAN TARGET YANG DIJANGKAU

STRATEGI MAMPU : Penguatan kelembagaan, penguatan kepemimpinan, advokasi dan pengorganisasian

INISIATIF TANTANGAN DAN KENDALA

PEMBELAJARAN REKOMENDASI

ANALISIS PROBLEM

Minimnya alokasi anggaranuntuk kespro di tingkat

derah hingga Desa karena isukespro belum menjadi isu

prioritas

Kesenjangan antarakebijakan dan implementasi

terkait layanan kesehatanreproduksi

Layanan kespro belummenggunakan pendekatan

hak perempuan karenapendekatan biologis masihmenjadi mainstream dalam

isu kespro

Nilai budaya dan tafsiragama yang tidak ramah

pada kebutuhan hakreproduksi perempuan

Capaian Target Yang Dijangkau• Jumlah perempuan yang mengikuti edukasi dan

pemberdayaan kesehatan reproduksi di BalaiSakinah Aisyiyah sebanyak 7983 di 84 desa di 42 kecamatan, 14 kabupaten

Strategi MAMPU dalam MendorongKualitas Layanan Kesehatan Reproduksi

PengorganisasianKomunitas

Penguatan Kelembagaan

PenguatanKepemimpinan

Advokasi

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Melakukan scaling up program di 43 desa, 14 kabupaten (11 kab. Program, dan 6 di luar Kab. Program)

Model pengorganisasian Balai Sakinah‘Aisyiyah menjadi model nasional di ‘Aisyiyah dalam program pengembangan komunitas

Pengembangan sistem informasi‘Aisyiyah sebagai bagian dari praktikknowledge management

Adanya “cross learning”/saling belajar antar anggota PERMAMPU/Mitra Mampu mengenai penguatan ekonomi perempuan dan pengembangan keorgansiasian

PENGUATAN KEPEMIMPINAN• Local leader mendapatkan pelatihan tentang

kesadaran hak kespro di 14 kabupaten/kota

• Local leader mendapatkan pelatihan kepemimpinanperempuan di desa dalam mengawal UU Desa di 14 kabupaten/kota

• Local leader mendapatkan pelatihan advokasi

• Pendidikan kritis perempuan melaluipertemuan/diskusi bulanan, pelatihan, workshop, dialog, semiloka, cross learning.

PENGUATAN KEPEMIMPINAN• Local leader dilibatkan dalam pelaksanaan

musrenbang baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota

• Local leader memiliki kemampuan mengorganisirBalai Sakinah ‘Aisyiyah, dan keberanian menjadinarasumber di kelompok lain

Kader BSA• Kader sebanyak 910 orang di 14 kabupaten.

• Kader sebanyak 196 kader di 14 daerah scaling up yang sudah dilatih kepemimpinan lokal

Penguatan Leadership (Kader ‘Aisyiyah)

Dialog bersama PimpinanMuhammadiyah maupun Tokoh Agama dan Masyarakat untuk mendapatkandukungan dalam mendorongpeningkatan kualitas kesehatanreproduksi perempuan

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG

Cirebon Cianjur Pangkep Takalar Bantaeng Blitar Ngawi Lamongan Demak Cilacap Tegal

6 3 6 6 6 3 2 3 3 4 614

9

4839

54

125 8

20

10 1314

1

26 24

200

2

14 1117

6

18

3 18 5 5

12

JML DESA/KEL YANG MELIBATKAN LOCAL LEADER JML KADER YANG HADIR

JML ANGGOTA BSA YANG HADIR JML USULAN MASUK DALAM MUSRENBANGDES/KEL

Penguatan Kepemimpinan di Desa

Berkoordinasi dengan Perangkat Desasebelum Musrenbang

1. Sosialisasi dan diskusi kritis terkait PP 61, SPM Kesehatan dan UU Desadengan Dinas Kesehatan & KB , lembaga layanan kesehatan, dan denganpara Kepala Desa.

2. Membangun kekuatan kolektif perempuan akar rumput (pedesaan, miskinkota dan perempuan muda) melalui:

• Membangun dan mengembangkan kelompok penguatan ekonomi di pedesaan/kota

• Membangun kekuatan kolektif perempuan melalui Forum KomunitasPerempuan Akar Rumput (FKPAR)

• Penguatan Pembatra (Pemberi Pengobatan Tradisional) agar memperolehinformasi dalam layanan HKSR yang higienis melalui pendidikan kritis periodik

• Menghubungkan institusi layanan kesehatan/Pemerintah dengan Tokoh Adatdan Agama dalam diskusi2 kritis Forum Multi Stakeholder (FMS) untukmemperoleh perspektif yang sama dalam memenuhi HKSR Perempuan.

• Membuat pertanggungjawaban publik tahunan yang memuat capaian program dan realisasi anggaran kepada setakeholder terkait terutama PEMDA.

ADVOKASI

• Menerbitkan newsletter per 6 bulan untuk informasidan pendidikan ke kelompok perempuan dan parapihak yang terlibat (stakeholder).

• Memberikan pemahaman dan pencerahan kepadapara remaja, guru, orang tua, Toga dan Tomas tentangdampak negatif pernikahan anak terhadap kespro .

• Mendorong Kemenkes unt segeramengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan ( PMK ) No 3 Tahun 2016 sebagai kelengkapan PP No 61 th 2014 agar para perempuan mendapatkan pelayananKespro yg optimal termasuk aborsi aman untuk korbanpemerkosaan.

ADVOKASI

ADVOKASI • Advokasi dengan Dinsos

dan Dinkes di kabupatenuntuk memasukkan JKN PBI sejumlah 815 wargamiskin (Ngawi).

• Memfasilitasi perempuan peserta JKN untuk dapat melakukan pemeriksaan IVA maupun Pap Smear secara gratis

• Surat Edaran Bupati Takalar tentang Layanan IVA danSadarnis (Maret Tahun 2016)

• Alokasi anggaran pelatihan pemeriksaan IVA bagitenakes di Demak oleh BPJS

• Alokasi anggaran kespro di APBDes• Alokasi anggaran Kespro di APBD kabupaten (Bantaeng,

Cirebon)• Alokasi anggaran penguatan ekonomi perempuan

melalui APBdes dan APBD • Advokasi partisipasi perempuan dalam

Musrebangdes/Cam/Da

ADVOKASI

ADVOKASIAdanya MoU antara Pimpinan ‘Aisyiyah Propinsi Jawa Timur dengan Dinas Kesehatan untuk pencegahan CA cervix dan CA payudara

Adanya MoU antara Pimpinan ‘Aisyiyah KabupatenCirebon dengan Dinkes Pemkab Cirebon

Adanya MoU antara Pimpinan Aisyiyah kabupatenPangkep dengan bupati untuk Pelayanan pemeriksaaanIVA di pusat layanan kesehatan dasar

MoU ‘Aisyiyah Jatim dengan DinkesJatim

MoU Aisyiyah-Bupati Pangkep

ADVOKASI • Mendesakkan model layanan kesehatan reproduksi

dengan pendekatan hak perempuan yaitu pojoklaktasi, cafetaria KB dan layanan IVA/Papsmear, danSadarnis.

Tenakes yang mengikuti PelatihanIVA/Pap Smear

Bantaeng Pangkep Takalar Cianjur Cirebon Kota Tegal Demak Cilacap Ngawi Lamongan Blitar

25 25 25 25 25 25

30

28

30

35

25

Tenakes yang sudah dilatih

JML

Advokasi Model Layanan di Puskesmas

Koordinasi dengan Puskesmas untukmendorong layanan reguler IVA

Pemeriksaan IVA di klinik pratama

Pemberdayaan Komunitas• Terdapat 385 telah berhasil mengembangkan

ekonomi perempuan pedesaan, miskin kota dansebagian perempuan muda sebanyak di 8 propinsi.

• Konsorsium PERMAMPU berhasil membentuk 56 kelompok baru dengan jumlah anggotaperempuan 1.216 orang dan laki-laki 116 orang serta memperkuat dan mengembangkan 61 kelompok yang sudah ada dengan jumlah anggotaperempuan 1.958 orang dan laki-laki 7 orang.

Pemberdayaan Komunitas• Menyelenggarakan Forum Komunitas Perempuan

Akar Rumput/FKPAR Sumatera dihadiri oleh 105 perempuan akar rumput yang mewakili 37.655 perempuan akar rumput dari 960 Desa, 74 Kabupaten/Kota.

Balai Sakinah ‘Aisyiyah• Terdapat 362 BSA di 14 kabupaten, dengan 7983 anggota

perempuan BSA.

Bina Usaha Ekonomi Keluarga ‘Aisyiyah (BUEKA)

• Terdapat 69 BUEKA di 11 kabupaten program MAMPU

6

10

45

9

76 6 6

4

6

Kota Tegal Pangkep Lamongan Bantaeng Demak Ngawi Cianjur Cilacap Blitar Takalar Cirebon

BUEKA

BUEKA

IVA, Pap Smear, Sadarnis• Sebanyak 3946 perempuan melakukan IVA, 824 perempuan

melakukan pap smear, dan 425 melakukan Sadarnis.

368335

480

740

396

280

418

259

192

255223

187

16 6

164

6224 11

317

33418 6

132

70 59

140

LMG Bantaeng Cilacap Ngawi Blitar Cianjur Cirebon Demak Kota Tegal Pangkep Takalar

IVA Pap Smear Sadarnis

Kegiatan pemberdayaan perempuan di komunitas melaluiedukasi tentang kesehatan di Cirebon dan Pangkep

Kegiatan BUEKA

INISIATIF• Di Pangkep, di 1 kecamatan telah mengembangkan

Gerakan Infaq Sayang Ibu untuk membantupembiayaan 2 perempuan yang terkena kankerserviks. Di Lamongan, juga telah menggalakkanGerakan Infaq Sayang Ibu

• Aisyiyah (ngawi) berhasil mendorong pemerintahdesa untuk mengkoordinir pengurusan kepesertaanbpjs untuk kelompok miskin karena mekanismependaftaran JKN sulit dijangkau kelompok MISKIN YANG JAUH DARI KOTA

Pembelajaran• Kemampuan dan konteks setiap lembaga dan daerah sangat

bervariasi, sehingga dibutuhkan waktu untuk membangun basis yang lebih kuat dalam rangka pelaksanaan program maupunpendekatan dengan stakeholder.

• Membangun kader di semua institusi sangat mendesak (tingkatlembaga dan kelompok dampingan). Pendidikan untuk regenerasidan membangun peran multi generasi adalah fondasi yang kuatuntuk membangun kepemimpinan perempuan.

• Membangun kekuatan akar rumput sebaiknya sejalan denganadvokasi kebijakan negara, yaitu dari DESA ke KABUPATEN baru keNASIONAL.

• Sementara untuk advokasi Adat, harus betul-betul memahaminorma-norma adat dan mengenali lingkup masyarakat adat yang tidak sama dengan kewilayahan Negara.

Pembelajaran• Mendorong perubahan perilaku kesehatan

reproduksi (KB, IVA, ASI) di kelompok perempuansangat dipengaruhi oleh pendekatan persuasif daripara lokal leader (termasuk tokoh agama) di komunitas selain ketersediaan akses

• Kebijakan akses dan layanan kesehatan reproduksiternyata belum cukup dan masih harus diikutidengan proses mengawal implementasi kebijakantersebut; sedangkan ruang-ruang partisipasi masihsangat minim

Pembelajaran• Penguatan kelembagaan sebagai strategi program

yang direncanakan merupakan dasar untukmembangun keberlanjutan program terutamaterkait dengan penguatan masyarakat sipil

• Penguatan ekonomi perempuan di komunitasmenjadi salah satu point penting dalammemperkuat perempuan di komunitas dalam isuapapun termasuk isu kesehatan

REKOMENDASI• Mendesakkan peningkatan usia pernikahan bagi

perempuan dan laki-laki untuk menghindaripernikahan dini.

• Membangun sistem informasi yang tidakmemungkinkan adanya peluang bagi aparat untukmelakukan pemalsuan dokumen syarat-syaratpernikahan bagi Calon Pengantin.

• Pembelajaran kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan konseling kesehatan reproduksi di sekolah, komunitas dan Puskesmas

REKOMENDASI

REKOMENDASI• Pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi KB

dengan perspektif hak perempuan.

• Pentingnya pemerintah menyediakan alkon secaralengkap (cafetaria) di fasilitas kesehatan dasar, sertapeningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalammelakukan pemasangan alkon jangka panjang.

REKOMENDASI• Mendesakkan kepada pemerintah untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan regulasi terkait ASI, baik itu PeraturanPemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang PemberianASI Eksklusif, maupun Peraturan Menteri Kesehatanterkait pemberian ASI Eksklusif.

• Pentingnya pemerintah menyediakan ruangkonseling ASI yang terjangkau bagi para ibumaupun sumber daya manusia yang memilikikompetensi untuk menjadi konselor ASI

REKOMENDASI• Mendorong pemerintah untuk memperbarui data

kepesertaan JKN-PBI antara lain denganmenggunakan sistem pengaduan masyarakatsehingga masyarakat miskin dan rentan miskindapat tercakup sebagai peserta JKN-PBI.

• Mempermudah akses pendaftaran danpembayaran JKN agar terjangkau oleh semua wargakhususnya mereka yang terkendala aksestransportasi.

REKOMENDASI

REKOMENDASI• Mengintensifkan sistem monitoring pelaksanaan

JKN mulai dari kepesertaan sampai pelaksanaannyadi pusat-pusat layanan kesehatan antara lain melalui sistem pengaduan masyarakat.

• Memastikan implementasi layanan deteksi dinipemeriksaan IVA/Pap Smear sebagai cakupanlayanan JKN.

REKOMENDASI

• Standar Pelayanan Minimal Layanan Kesehatan di Faskes Tk. I yang mencakup layanan IVA danSadarnis sebagai layanan reguler sehinggaperempuan memiliki akses untuk melakukan IVA dan Pap Smear.

• Memasukkan persentase perempuan yang melakukan tes IVA/Pap Smear/Sadarnis dalamsasaran pelaksanaan program Indonesia Sehat

• Memasukkan strategi pendekatan keluarga dalammendorong pemenuhan hak kesehatan reproduksimerujuk pada strategi SDGs tujuan 3 poin 3.7

REKOMENDASI

REKOMENDASI

• Kebijakan yang menjadi payung hukum untukmemprioritaskan program dan alokasi anggarankespro di tingkat kabupaten (Perbup, SE/SK Bupati/Walikota, MOU, RPJMD, RKPD)

• Kebijakan yang menjadi payung hukum untukmemprioritaskan program dan alokasi anggarankespro di tingkat Desa (Perdes, RPJMDes, RKPDes)

Tantangan• Isu-isu agama, suhu politik (khususnya di masa

PILKADA) dan kebencanaan tinggi• Dukungan PEMDA untuk menggerakan FMS masih

kurang• Program-program Pemerintah (kredit murah,

pembagian bibit, dll) yang mengganggu keswadayaan• Munculnya kesan ‘arogansi’ PEMDA dengan adanya

otonomi daerah,• Adanya sikap bahwa Pemerintah merasa bahwa NGO

mengawasi pekerjaan mereka• Munculnya kecurigaan pihak-pihak tertentu terhadap

pelaksanaan program)

• Mutasi maupun pergantian pejabat pemerintahan di lingkungan Pemda/Pemcam/Pemdes

• Suhu politik paska Pilkades yang menyebabkan konflikhorisontal, sehingga pimpinan terpilih meminggirkankelompok yang bersebarangan meski pro perempuan

• Isu pencegahan kanker serviks/payudara belummenjadi isu prioritas bidang kesehatan di tingkatkabupaten yang berdampak pada kurangnya komitmenpemda dalam mengeluarkan kebijakan layananscreening di faskes maupun alokasi anggaran baikuntuk peningkatan kompetensi tenakes maupunpenyediaan sarana kesehatan.

Tantangan

HAMBATAN• Metode kreatif untuk menggerakkan perempuan

muda

• Pengorganisasian kelompok ekonomi masihmembutuhkan keterampilan untuk pengembanganpengetahuan pendamping dalam mengembangkankesadaran menabung perempuan dampingan.

• Kurangnya aktivis perempuan untuk menjadipelaksana program dan untuk kepemimpinan multi generasi di institusi