Mencermati Isi dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Badriyah Rifai. Mencermati Isi dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...

Mencermati Isi dan Visi Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli

Badriyah Rifai

Abstract

Monopoly is a problem of business and trade in the world. The effect of monopolycauses: the price determination with an inclination to produce ineffecien source allocation and to make the higherpace than the normal one. How to manage arrangement andbehaviour for market players orderly, justice and profitable in order that continous business activities can develop. This article is going to accurafe vision and mission ofanti-monopoly rules number 5 in the year of1999. .

Pendahuluan

Persaingan antar pengusaha dalammerebut pasar dan konsumen, adaiah hal yangwajar dan bukan merupakan hal yang bam.Persaingan dan saingan akan selalu ada padasetiap bidang usaha yang mengandung nilaikomersial.

Praktik bisnis yang tumbuh sangat pesatpada tiga dekade terakhir ini di tengarai penuhdengan praktik monopoli dan persaingan t'daksehat. Di masa pemerintahan Orde Baru yangberlangsung selama kurang lebih tiga puiuhtahunan, perbincangan yang mempersoaikantentang praktik praktik monopoli dari sisinegatifnya sudah lama muncul. Tetapi gaungnyatidak bersambut, dan seolah-oiah disia-siakan.Ketika itu para elit kekuasaan dan parakonglomerat terkesan acuh tak acuh, karenadiuntungkan dengan praktik-praktik bisnis yangsangat berbau kolusi dan nepotisme tersebut.

Ketiadaan institusi hukum yang mengatur

dunia usaha berdampak pada masalah keadilanpublik secara umum. Pasar.tidak berjalan, dengansendirinya menjadi tidak adil karena di dalam tidaksecara inheren melekat u.nsur dan etika. Oiehkarena itu, dlperiukan institusi non pasar yangdilengkapi dengan undang-undang yangmengatur persaingan, agar dampaknya tidakterkena langsung kepada peiaku usaha (temtamakecil dan menengah), maupun masyarakat padaumumnya.

Kerusakan sosial ekonomi yang ditimbulkanoieh budaya bisnis yang diskriminatif dan tidakbertanggung jawab di masa lalu, kini sangatdirasakan akibatnya, di saat bangsa dannegaramengalami kirisi ekpnomi. Sistem privafsasi tidakberjalan, kemampuan kompetisi tidakberkembang akibat monopoli, ketidakpastianberinteraksi dengan lingkungan bisnis regionaldan global sebagai akibat lemahnya kemampuanberkompetisi, di samping keterasingan dari

73

penerapan penerapan standar baku bisnis yangberlaku di dunia internasional dan diakuinegara-negara maju. Kebiasaan untuk tidaktaat kepada etika bisnis pada masa lalu, jugamemperparah kondisi bisnis saat ini.^

Belum tumbuhnya sistem persaingan yangsehat juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakanpemerintah selama ini justru menghambatadanya persaingan. Ketika menetapkan adanyakebijakan yang memberikan fasilltas khususatau perlindungan tertentu kepada kelompokusaha tertentu, maka pada saat itu pemerintahtelah menciptakan kondisi yang tidakmendukung kompetisi.^ Dengan demikian,sebenamya tindakan ant! kompetisi itu tidaksaja dilakukan oleh kelompok usaha tertentu,tetapi justru oleh pemerintah sendiri, yangmestinya menjadi lembaga pengawas agarkompetisi yang sehat dapat terwujud.

Peraturan-peraturan yang MelarangPersaingan Curang

Di Indonesia, semangat anti praktikmonopoli dan anti bisnis yang tidak sehatsebenamya sudah tumbuh lebih tua dari umurRepublik ini. Usaha-usaha perdagangan danindustri sudah tumbuh membesar sejak lama.Praktik-praktik bisnis tidak sehat sudah mulaitercium, sehingga menimbulkan keinginanuntuk mengatumya. Semangat itu terlihat darisubstansi Undang-undang Industri Tahun 1984,yang mencantumkan larangan terhadappraktik monopoli, meskipun bersifat sangat

umum. Selain itu juga terdapat dalam Pasal382 bis KUHPidana yang menyebutkan bahwapersaingan tidak jujur merupakan perbuatanpidana. Isi lengkapnya berbunyi sebagaiberikut:

Barang siapa untuk mendapatkan,melangsungkan atau memperluas has!!perdagangan atauperusahaan milik sendiriatau orang lain, atau melakukan perbuatancurang untuk menyesatkan khalayak umumatau orang tertentu, diancam karenapersaingan curang, dengan pidana penjarapaling lama satu tahun empat bulan ataupidana denda sebanyak tigabeias ribulimaratus rupiah, bila perbuatan itu dapatmenimbulkan kerugian bagi kongkureiikongkuren oran lain itu.

Di samping instrumen hukum pidanapersaingan curang juga diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata, yang menyebutkan: Bahwasetiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya untuk menggantlkerugian.

Pasal 81 dan 82 Undang-undang No.19Tahun 1992 tentang Merek, yang telah diubahdengan Undang-undang No.14 Tahun 1997juga dapat ditafsirkan sebagai peraturan yangmelarang perbuatan curang, khususnya dibidang merek. Pasal 81, 82 intinya melarangsetiap orang yang dengan sengaja dan tanpahak menggunakan merek yang sama dengan

^Muladi. 1995.Sem/nar(;i/4nf/Monopo//,keriasamaUniversllasDlponegorodenganPusatPengkajianHuku. Tidak diterbilkan.

^Misalnya Kepress 93/1996, Keppres No.20/1992. Inpres No.02/1996, SK Gubernur Kabar No.OSSA/1988, SK Memperindag No.521/1994 dan SK Gubemur Ball tentang Peredaran Miras di Bali, yang memberikanfasilltas kepada perusahaan perusahaan tertentu.

74 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8. JUNI2001: 73-86


merek yang terdaftar milik orang lain, atau badanhukum lain, untuk barang danjasa sejenis yangdiproduksi dan atau diperdagangkan. MenunitPasal 83 Undang-undang No. 19 Tahun 1992perbuatan tersebut merupakan perbuatanpidana.

Larangan terhadap persaingan curang jugaterdapat dalam dalam Undang-undang No. 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Pasal102-109) yang mengatur tentangpenggabungan (merger), peleburan (konsolidasi)dan pengambilaiihan (akuisisi), untuk selanjutnyaakan disingkat dengan MKA. Dalam ketentuan inimenyebutkan bahwa MKA harus mempertiatikan(a) kepentingan perseroan, pemegang sahamminoritas dan karyawan perseroan dan (b)kepentingan masyarakat dan persaingan sehatdalam melakukan usaha. Ketentuan dalam pasalini menegaskan bahwa bahwa MKA tidak dapat•dilakukan kalau akan merugikan kepentinganpihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam MKAharus pula dicegah kemungkinan terjadinyamonopoli, monopsoni dalam berbagai bentukyang merugikan masyarakat.^

Semangat itu tidak berlanjut, karena tigahal pokok: ^1. Lingkungan ekonomi politik yang tidak

mendukung, karena pada waktu itubemuansapekat dengan praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) antarapengusaha dengan penguasa, terutamapraktik monopoli dalam perburuan renteekonomi (economic rentseeking). Faktorpertama inilah yang menjadi penyebab

utama dari suiitnya menerobos bentengkolusi melalui sistem legal yang ada.

2. Semangat yang sudah formal masukdaiam undang-undang tersebut, tidakberjalan karena tidak ada aturan yanglebih detil dan menjelaskan bagaimanalarangan praktik monopoli tersebut dijalankan.Ketiadaan peraturan pemerintah danpetunjukpelaksanaannya teiah menyebabkansemangat normatif tidak terinstitusikan dantidak dapat diimplementasikan. Hal tersebuterat hubungannya dengan kepentinganpenguasa yang akan terusikapabila peraturantersebut dilaksanakan.

3. Meskipun larangan praktik monopolitersebut sudah tercantum dalam undang-undang, tetapi tidak ada badan atauinstitusiyang berwenang melaksanakannya.

Ha! tersebut di atas, mengakibatkan bisnisdansistem ekonomi politik secara keseluruhansaratdengan praktik monopoli, persaingan tidaksehat, sekaligus perburuan rente ekonomi.

Pengeritan Monopoli dan PersainganCurang

Kata monopoli berasal dari kata Yunaniyang berarti 'penjual tunggal'̂ di sampingistilah monopoli, di USAsering digunakan katatrust untuk pengertian anti monopoli.

Undang-undang Anti Monopoli No. 5 Tahun1999 memberikan definisi monopoli sebagaisuatu penguasaan atas produksl dan ataupemasaran barang dan atau penggunaan jasa

^Abdul Hakim G.Nusantara& Benny k. Herman. 1999.Ana//sadan Perbandlngan Undang-undangAntimonopoli. PTElex Media Komputindo. Him. 33-38

'Didik Ractibini. Harian Bisnis Indonesia. 5 Septennber-2000Tishwick, Frank. 1993. Strategi Persaingan. (Terjemahan) Moh Kurdi Djunaidi. PT Alex Media

Kumputindo. Jakarta, Him. 21

75

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.^Sedang yangdimaksud dengan praktik monopoli adalahpemusatan kekuatan ekonomi oleh satu ataulebih pelaku usaha yang mengakibatkandikuasainya produksi dan atau pemasaranatas barang dan atau jasa tertentu sehlnggamenimbulkan suatu persaingan usaha secaratidaksehat dan dapat menimbulkan kerugiankepentingan umum/

Indonesia termasuk salah satu negarayang mempunyai Undang-undang tentangmonopoli dan persaingan {competition law).Pengaturan tentang persaingan itu sendirimemiliki dua sifat, per se illegal, dan bersifatrule of reason. Apabila suatu ketetentuanbersifat perse illegal, tidak diperlukan lagipembuktian, sehingga kalauada pelakuusahayang melakukan sesuatu yang dinyatakansecara ekspiisit dilarang undang-undang,maka dia langung dinyatakan melanggardantidakperlumembuktikan hasil atau akibat darltindakan yang dilakukannya. Sebaliknya, untukketentuan yang bersifat rule of reason harusdibuktikan lebih dulu apakah tindakan yangmengakibatkan ant! persaingan atau merugikanmasyarakat. Dalam Undang-undang No. 5Tahun 1999terdapatpasal-pasal yang bersifatper se illegal.^

Sebagaimana biasanya suatu kaedahhukum bisnis, setiap ada ketentuan yangberlaku umum, terdapatjugaperkecualiannya.Dalam hal ini Undang-undang Anti Monopoli

walaupun belum lengkap benartetapi secaraterperinci telah mengatur perkecualianterhadappeijanjian atau halhal yang dilarang.Artinya, walaupun keiihatannya ada beberapaperbuatan atau perjanjian yang dapatmengakibatkan terjadi praktik monopoli danatau persaingan curang, akan tetapi denganberbagai pertimbangan undang-undangmemberikan perkecualiannya misalnya, bisnisantara lain franchise (waralaba), dan hak milikintelektual.^

Lazimnya, dalam Undang-undang tentangpersaingan dikenal dua instrumen kebijakan,yaitu instrumen kebijakan struktural {marketstructure) dan instrumen kebijakan perilaku{behavioral). Saat ini. instrumen kebijakanyang kedua cenderung digunakan diberbagainegara,karena dianggap lebih efektifdan tidakkontra produktif terhadap upaya meningkatkanefisiensi ekonomi dan kepentingan masyarakatluas.^°

Karena Undang-undang No. 5 Tahun 1999tidak menggunakan sepenuhnya instrumenkebijakan struktur pasar,. maka ia tidakmembatasi atau mengatur jumlah pangsapasar tertentu yang boleh dikuasai pelakuusaha. Dengan demikian, undang-undang initidak anti pelaku usaha yang besar. Undang-undang ini memang melarang tindakanmonopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni,di mana konotasinya hanya dapat dilakukanoleh pelaku usahabesar. Perbuatan yangdilarangadalah apabila kemudlan mengakibatkan

^Pasal 1ayat(1) Undang-undang Anti Monopoli.^Pasal 1ayat(2) Undang-undang Anti Monopoli.®Pasal tersebut: Pasal5-8,15.22 •24Undang-undang Anti Monopoli.®Pasal 50Undang-undang Anti Monopoli."Muchtar. 1999. "Pemikiran, Filosofi, Prinsip Dasar dan Visi Undang-undang.No. 5Tahun 1999." Semi-

naryangdiadakan PusalPengkajian Hukum.


Badriyah R'ifai. Mencermafi Isi dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999...

terjadinya praktik monopoli dan persainganusaha tidak sehat. Adanya penentuan bagi pelakuusaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari50% danduaatau tiga pelaku usaha menguasaipangsa pasar lebih dari 75%, bukanlahmerupakan putusan akhir telah melakukanpraktik monopoli dan persaingan tidak sehat,sebab angka-angka tersebut baru mempakandugaan atau presumsi monopoli. Yaitu, olehhukum dianggap telah terjadi suatu monopolidan atau persaingan curang, kecuali dapatdibuktikan sebaliknya,'̂ yaitu apabila memenuhlkriteria:

1. Produk yang bersangkutan belum adasubstitusinya;

2. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persiangan usaha terhadap produkyang sama;

3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelakuusaha yang mempunyai kemampuanbersaing yang signifikan dalam pasaryangbersangkutan;^^

4. Salah satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha telah menguasailebih dari 50% pangsa pasardari satu jenisproduk tertentu. Atau duaatau tiga pelakuusaha menguasai 75% pangsa pasar.

Sebetulnya pelaku usaha yang memilikiposisi demiklan tidak dilarang. Yang diiarangiaiah, jika penggunaan posisi tersebut dilakukanuntuk tindakan yang anti persaingan.

Dalam setiap persaingan usaha, biasanyaada empat pilar pokok yang diatur.^^Pertama,

pengaturan tentang substansi yaitu berupaketentuan atau larangan terhadap praktik bisnisatau perbuatan pelaku usaha. Kedua, perlunyabadan atau lembaga yang diberi wewenanguntuk melakukan pengawasan. Ketlga, sistemperadilan yang mengatur tentang proseshukum dan penanganan perkara. Keempat,sanksl yang dikenakan kepada para pelanggar.

Perlunya Kompetisi dalam EkonomiPasar

Ekonomi kapitalis yang tidak terkontrolcenderung melahirkan monopoli melalui kartel,diskrimasi harga, dan pembagian pasar.Tehnik-teknik ini mengurangi persaingan di dalamindustrl dan mungkin, akan menghambatpelaku ekonomi lainnya memasuki bidangtersebut. Tiadanya persaingan, memungklnkanperusahaan menaikkan harga di atas tingkatbersaing, karena tidak ada produk altematifuntuk dipilih oleh konsumen.

Di samping itu, tindakan mendorongperusahaan untuk mencari penemuan metodebaru dalam berbisnis, apakah denganmengurangi atau menerapakan ongkosproduksi yang rendah untuk barang-barangnyaatau raemperbaiki teknologi produksi.Penemuan-penemuan tersebut adalah pentinguntuk meningkatkan efisiensi terhadap sumbersumber alam yang langka atau tidak dapatdiperbarui."

Berbagai analis menunjukkan bahwapersaingan yang sehat menghasilkan dampak

"Fuady Munlr. 1999. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat PT Cilra AdityaBakti. Bandung. Him. 77.

"memori pejeiasan atas Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Anti Monopoli."Muchtar. Op. Cit Him. 22'*Rajaguguk. Erman. "Pemikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia." Newsletter

No.26/Vll/September1996.

77

positif, antara lain:1. Suatu pasar yang kompetitif akan

menghasiikan mekanisme harga yangmencerminkan permintaan dan biayayangsebenarnya, yang akan memaksimalkanefisiensi penggunaan dana dan sumberdaya lalnnya.

2. Suatu pasaryang kompetitif akan memacupembaharuan produk.

3. Suatu pasar yang kompetitif akanmenciptakan penyebaran pendapatan yanglebih merata.^®

Perjanjian yang Dilarang oleh HukumAnti Monopoli

Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Anti Monopoli adalah dilarangnyaperjanjian-perjanjian tertentu yang dianggapdapat menimbulkan monopoli dan ataupersaingan tidak sehat. Mengenal definisiperjanjian itu sendiri, lebiti b'aik mengacu kePasal 1313 KUHPerdata:

Perjanjian adalah suatu perbuatandenganmana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih yanglain.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang AntiMonopoli mempertegas dengan memasukanperjanjian balk yangdibuat secara lisan maupuntertulis:

Yang dimaksud dengan suatu perjanjianadalah suatu perbuatan dari satu atau lebihpelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadapsatu lebih pelaku usaha yang lain dengannama apapun, baik tertulis ataupun tidak

tertulis.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang olehundang-undang anti monopoli iaiah :1. Oiigopoli2. Penetapan harga3. Pembagian wilayah4. Pemboikotan

5. Kartel

6. Trusf

7. Oligopsoni8. Integrasi vertikai9. Perjanjian tertutup10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Perjanjian yang bersifat oiigopoli disebutjuga sebagai share monopoly dilarang olehPasal 4 Undang-undang Ariti Monopoli. Pasaroligopolis adalah pasar yang dikuasai olehbeberapa produsen saja (untuk produksi satujents barang) Bag! pihak yang melakukanbisnis secara oligopolis berlaku rumus bahwaaksi aksi yang bersifat interdependensi, jauhlebih baik dari tindakan yang bersifatindependensi. Dalam hal ini, semakin besarinterdependensi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam bentuk oligopolis, makasemakin besar pula kemungkinan pasarmembentuk sikap tindakan dan akibat yangserupadengan monopoli. Jadi, pihak pengusahabarang sejenis akanbersatu satusama lain, untukmembentuk pasar yang oligopolis ini.'®

Pelaku-pelaku monopoli dapat mempunyaikekuasaan dan insentif untuk melakukan

diskrimasi harga, melalui cara memisahmisahkan pembeli dalam kelas yang berlainandan menetapkan harga dengan ongkos yang

^®Thomas W. Dunfee& Frank F.Gibson. 1984. legalAspect of Government Regulation ofBusiness,3ed, New York: John Willey &Son. Him. 9

'®Munir fuady. Op.Cit.Him. 54


Badriyah Rifai. Mencermati Isidan Visi Undang-undang Nomor5 Tahun 1999...

lebih besar kepada pihak yang satu dari pihakyang lainnya. Pelaku dapat melakukan inidengan secara terbuka, misalnya denganmenawarkan hargayang relatif rendah kepadakaum muda, pensiunan, mahasiswa, pegawaipemerintah denganmenjual produk yang samadenganmerekyang beriainan ataumodel biasaatau luks. Diskriminasi harga juga dapatdilakukan secara rahasia, dengan menawarkanhargadiskon yang lebih besardari ongkos yangdapatdihemat kepada pembeli besar, sebagaihasil dari jumlah penjualan."

Kontrak Penetapan Harga atau lebihsering disebut sebagai kartel harga (Pasal 5Undang-undang Anti Monopoli) terjadibliamana produsen produk sejenls atauidentik, saiing sepakat untuk menetapkanharga jual produk yang bersangkutan danataudisertai dengan penetapan jumlah atau volume maksimum, atau minimum produk (Pasal11 Undang-undang Anti Monopoli) yang akandihasilkan oleh mereka.

Tujuan yang hendak dicapai produsendengan cara kartel harga ini, tidak lain adalahuntuk menguasai atau mendominasi pasarsecara bersama sambii memakslmalisasi

keuntungan. Sebab dengan kartel harga ini,mereka sadar betui bahwa produk merekadibutuhkan oleh konsumen dan kebutuhan ini

sedemikian besar, sehingga praktis tidak adapesaing baru yang akan memproduksi produktersebut dalam waktu dekat.'®

Perjanjian untuk Pembagian Wilayah jugadilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli(Pasal 9). Pada hakekatnya, para produsen

sangat berkepentingan agar produknyamemenangkan persaingan dalam pasarmelawan produk sejenls yang dihasilkan olehprodusen pesalnganya. Dalam rangkamemenangkan persaingan ini terkadangditempuh praktik bisnis yang curang, yaitudengan cara menghilangkan semaksimaimungkin persaingan usahaitu sendiri. Sehinggaefeknya adalah terciptanya monopoli pasar diwilayah-wilayah tertentu. Praktek curang iniditempuh misalnya dengan cara membuatperjanjian diantara sesama produsen produksejenis untuk membagi wilayah pasar ataudevision of market atau allocation of market.

Perjanjian untuk melakukan Pemboikotandilarang oleh Pasal 10 Undang-undang AntiMonopoli. Ada dua macam perjanjian yangdilarang Pasal 10Undang-undang Anti Monopolisehubungan dengan perjanjian pemboikotanyaitu:1. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku

usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukanusaha yang sama; dan

2. Perjanjian untuk menolak menjual setiapbarang dan atau jasa dari pelaku usahaIain (pihak ketiga) jika:(1) merugikan atau dapat diduga akan

merugikan pelaku usaha laintersebut: atau

(2) membatasi pelaku usaha laindalam menjual atau membeli setiapbarang dan ataujasa dari pasaryangbersangkutan.

Perjanjian Kartel adalah suatu kerja sama

'̂ Rajagukguk, Erman. Op.Cit. Him. 44"Elly Erawaty. 1999. "Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha

Sehat DeskripsiTerhadap Isi UU No.5/1999." Sem/naryang diselenggrakan Law Firm and Legal ReasearchInstitue. Sidharta, Pohan, PrastowoAssociates. Jakarta.

79

dari produsen produsen produk teitentu yangbertujuan untuk mengawasi produksi,penjualan dan harga dan untuk melakukanmonopoli terhadap komoditas tertentuJ®Biasanya melalui kartel ini dapat menetapkanharga atau syarat-syarat perdagangan lainnyauntuk mengekang suatu persaingan, sehinggahal ini dapat menguntungkan para anggotakartel yang bersangkutan. Aspek destruktif darikartel ini iaiah dapat mengontrol ataumengekang masuknya pesaing baru dalambisnis yang bersamaan.

Trust dalam bahasa Inggris mengandungbanyak arti. Tetapi dalam hal ini Trust diartikansebagai suatu kombinasi dari beberapaperusahaan atau industri untuk mencipatkansuatu monopoli dengan jalan menetapkanpatokan harga, dan memiliki controlling stock.'̂ ^Dalam hal ini trust disamakan dengan kartel.Sedangkan pengertian trust, dalam Undang-undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999, adalahsatu kerja sama denganmembentuk gabunganperusahaan atau perseroan yang lebih besar,dengan tetap menjaga dan mempertahankankelangsungan hidup masing-masingperusahaan atau perseroan anggotanya,yangbertujuan untuk mengontrol produksi dan ataupemasaran atas barang dan jasa, sehinggadapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat.2^

Peijanjian yang berslfatoligopsoni ditujukanterhadapkeadaan pasardi manahanyaada dua

atau tiga perusahaan sajayang menjadi penjualterhadap produk terlentu, dansebaliknya denganpengertian oligopsoni di pasar, hanya ada duaatau tiga pembeli yang membeli produk tertentu.Di dalam praktek kedudukan oligopolis seringdiwujudkan dengan membuat asosiasi-asosiasi.Melalui asosiasi ini merekadapat mengadakankesepakatan bersama mengenai tingkatproduksi, tingkat hargawilayah pemasaran.

Maksud dari Integrasi Vertikal iaiahpenguasaan pasar darihulu ke hilir. Meskipundapat menghasilkan produk dengan hargamurah, tetapi hal tersebut dapat menimbuikanpersaingan curang yang merusak sendi-sendiperekonomian masyarakat (Pasal 14 Undang-undang Anti Monopoli). Dari ketentuan Pasal14 Undang-undang Anti Monopoli tersebutdapat disimpulkan bahwa perjanjian integrasivertikal dapat dilarang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:1. adanya perjanjian;2. perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku

lain;3. tujuannya untuk menguasai produk;4. produk tersebut termasuk serangkaian

produksi hasil pengolahan atau proseslanjutan;

5. termasuk produk dalam rangkaiantersebut, balk secara langsung maupuntidak langsung;

6. pembuatan perjanjian tersebut dapatmengakibatkan terjadinya persaingancurang;

7. dan atau merugikan kepentingan

'®Black, Henry Campbel. 1968. Black's LawDictionary. St. Paul, Minnesota. USA: South WesternPublising Co. Him. 270.

"Webter, Noah. 1979. Webster's New Universal Unabridged Dictionary. New York. USA: Simon andSchuster.

'̂Pasal 12Undang-undang Anti Monopoli No. 5Tahun 1999.

80 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNI2001: 73-86

Badriyah Rifai. MencermatUsi dan Visi Undang-undang Nomor5 Tahun 1999...

masyarakat."

Integrasi vertikal ini jugasering dinamakanvertikalmerger, meskipun hal ini tidak membawapengaruh secara langsung kepada persainganpasar, tetapi dapat membawa akibat tidak baik,karena pemsahaan dapat menguasal produksidari hulu ke hiiir, halangan bagi pendatang barudalam bisnls yang bersangkutan [entry barrier).Meskipun tidak menutupi kemungkinan, bahwamerger vertikal in! mempunyai dampak positifmisalnya, peningkatan efisiensi, baik dalampenggunaan teknologi maupun efisiensi dalampendistribusian produk.^^

Sebagai perbandingan di USA, adabeberapaprinsip hukum tentang merger vertikalyang berhubungan dengan Undang undangAnti Monopoli ,^*yang padaintinya berisi sebagaiberikut; diutamakan perluasan bisnls dilakukandengan pertumfauhan intemal. Pemerintah danatau pengadilan dapat mencegah ataumembatalkan merger yang berupa perluasanproduk jika dilakukan oleh perusahaan besaryang telah menguasai secara dominan dalampenjualan produk tertentu terhadap perusahaanyang menjual produk yang komplementerterhadap produk perusahaan pengambiialih.Akan menjadi serius, jlka perusahaan targettersebut merupakan satu dari perusahaandominan terhadap bisnis yang telahberkonsentrasi.

Perjanjian Tertutup yang dilarang menurutundang undang anti monopoli adalah:"

1. penerima produk hanya akan memasokkemball produk tersebut kepada pihaktertentu

2. penerima produk tidak akan memasokkemball prodok tersebut kepada pihaktertentu.

3. Penerima produk hanya akan memasokproduk tersebut ke tempat tertentu saja.

4. Penerima produk harus bersedia membeliproduk lain dari pemasoktersebut.=e TieIns Contract

5. Penerima produk diberikan potonganharga jika bersedia membeli produk laindari pelaku pemasok

6. Penerima produk di berikan potonganharga jika tidak membeli produk daripelaku pesaing (pemasok).

Perjanjian Tie-Ins iaiah suatu perjanjiandimana pihak pertama (penjual) menjualproduk kepada pihak kedua (pembeli) dengansyarat pembeli tersebut, harus pula membeliproduk lainnya, dari penjual yang sama ataupihak lain yang ditunjuk. Perjanjian ini jugamelarang pembeli membeli tiedproduct daripenjual lain.^®

Larangan membuat perjanjian dengan pihakluarnegeri diatur dalam Pasal 16Undang-undangAnti Monopoli. Pelaku usaha dilarang membuatPerjanjian dengan Pihak Luar Negeri yangmemuat ketentuan yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.

"MunirFuady. Op.Cit Him. 68."Munir Fuady. 1999. Hukum Tentang Merger. Bandung: PTCitra Adilya Bakti. Him. 147.^^Harvey, John L. dan Newgarden, Albert. 1969. Management Giudes to Merged &Acquisitions.

New York. USA: Wiley Interscience. Him. 60.^®Pasal 15Undang-undang Anti Mcnopoll^Elly Erawaty.Op.Cft. Him. 40.

81

Kegiatan-kegjatan yang DilarangKegiatan-kegiatan yang dilarang dalam

Undang-undang Anti Monopoli yaitu;1. monopoli;2. monopsoni;3. penguasaan pangsa pasar; dan4. persekongkbian

Monopoli merupakan salah satu pokokpermasaiahan dalam undang-undang antipersaingan. Hai ini disebabkan karena monopolimerupakan kekuatan besar yang dapatdigunakan untuk mengatur harga pasar.Monopoli dikecam karena menyebabkanterjadinya penentuan hargadan kecenderunganuntuk menghasilkan pengalokasian sumberdaya yang tidak efisien, monopoli biasanyamenciptakan hargayang lebih tinggi dari hargayang semestinya. Hal Ini akan membebanimasyarakat untuk mengeluarkan biaya tinggi.^^Pemahaman monopoli dapat dllakukandengan pendekatan berbagai teori yaituelastisitas, opportunity cost, pendekatanefisiensi.

Dalam teori elastisitas, dapat dilihat darihubungan antara perubahanpemintaan barangdengan perubahan harga. Secara sederhanatingkat elastisitas suatu barang dapatdirumuskan denganE=delta d'deltaDengandemikian, suatu barang dinyatakan memilikitingkat elastisitas yang tinggi bilamanapermintaan barangtersebutsangat dipengaruhioleh perubahan tingkat harga. Bilamana harganaik, maka sebagian orang akan mencaribarang subtitusi yang lebih murah. Kenaikan

harga akan membawa akibat yaitu barangpengganti akan lebih menarik, dan nilai riilpendapatan konsumen akan mengalamipenurunan relatif terhadap harga barangtersebut. Kaitan elastisitas barang denganmonopoli iaiah, bahwa barang-barang monopolibiasanya merupakan barang yang mempunyaitingkat elastisitas yang rendah, sehinggakenaikan harga barang tersebut tidak akanterlalu mempengaruhi permintaan, sementarauntuk barang itu tidak tersedia penggantinyayang memadai.

Di samping menggunakan teori elastisitas,pemahaman ekonomi juga dapat didekatidengan teori oppodunity cost (OC). Opportunity Cost merupakan harga terendah dari suatubarang. Produsen tidak akan bersediamelepaskan barangnya sampai jumlah yangsama derigan OC, karena harga yang lebihrendah akan berarti suatu kerugian. Tingkatharga jual suatu barang tertentu yang beradadi atas OC akan merangsang produksi ataupenawaran barang tersebut sampai akhimyaharga barang itu akan turun menjadi samadengan OC perbedaan antaratotal pendapatandengan total opportunitycost suatuperusahaandisebut rente ekonomi. Persaingan akanmenyebabkan hilangnya rente ekonomi,sehingga akhimya hanya pemilik sumberdayayang paling kuat yang akan menikmati renteekonomi tersebut.^

Pemahaman monopoli juga dapat dilakukandengan menggunakan pendekatan efisiensi.Artinya, penggunaan suatu sumber dayaekonomis sedemikian rupa dengan cara yang

"Agus Sardjono. "Pentingnya SistemPersaingan UsahayangSehatdalamUpaya Memperbaiki SistemPerekonomian." Newsletters No.34/IX/September/1998. Him. 25. _.

^®E=tingkat elastisitas. delta=prosentase perubahan permintaan, delta p=prosenstaseperubahan harga."Agus Sardjono. Op.Cit. Him. 26.



bernilai. Pada dasamya dalam pasar bebas,sumberdaya akancendemng bergerak kearahkegunaan yang paling optimal. Seorangprodusen beranimembayarharga lebihmahaluntuk suatu bahan bakudibandingkan produsenlain, karena ia telah memperhitungkan akanmampu membuat barang.lebih bergunadengan dijual lebih mahal dibanding produsenlain.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun1999, agar monopoli dapat dilarang olehundang-undang, harus memenuhi unsursebagai berikut:1. Melakukan penguasaan atas produksi

atas suatu produk; dan atau2. Melakukan penguasaan atas pemasaran

suatu produk.3. Penguasaantersebutdapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli; dan atau4. Penguasaan tersebut dapatmengakibatkan

terjadinya praktek persaingan tidak sehat.^

Penguasaan atas produk dan pemasaranyang dapat mengakibatkan monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat dapat terjadiantara lain dengan cara yang disebut sebagaipresumsi monopoli.

Dalam praktek, untuk menentukan apakahsuatu perusahaan atau orang mempunyaikekuatan monopoli tidak begitu mudah. Kesulitantimbul waktu harus mendefiniskan apa yangdinamakan pasar produk dan pasar yangberdasarkan geografis yang relevan dan berapapersen penguasaan pasar dapat dianggapsebagai memiliki kekuatan monopolls.^^

Menurut Bambang Sugiharto^^ persainganbebas di pasar akhirnya akan menuntutpertimbangan pertimbangan etis bila hendaksurvive. Bisnis akan selalu merupakan perkaraantara manusia (ke dalam dan ke luar); Nilai-nilai manusiawi kepantasan moral akanmenentukan sukses tidaknya kinerja bisnistersebut, bisnis bukanlah perkara sumberdaya,manajemen, dan marketing belaka. Bisnisakhlmya menuju kesoal trust. T/i/sfakan banyakbergantung ke etis keija. Hal ini merupakanmoral accountablility.

Kegiatan MonopsonIKegiatan ini dimaksudkan sebagaiseorang

atau suatu kelompok usaha yang menguasaipangsapasar yagn besar untuk membeli suatuproduk.^^

Dari ketentuan tersebut(Pasal 18Undang-undang Anti Monopoli) kegiatan monopsoniharus mengandung unsur-unsur sebagaiberikut;

1. pelaku usaha menguasai penerimaanpasokan, atau -

2. menjadi pombeli tunggal atas suatuproduk di pasar;

3. perbuatan tersebut dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli; dan atau

4. perbuatan tersebut dapat mengakibatkanterjadinya praktek persaingan usaha tidaksehat.

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang AntiMonopoli menyatakan, bahwa penguasaanpasar dapat terjadi dengan dengan cara

^Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999^'Thomas W. Dunfee&FrankF. Gibson. Op.Cit Him. 153^^Bambang Sugiarto. 1999. "Anti Monopoli danPersaingan yang Sehat; Persepektif Etika." Se/n/naryang

diselnggarakan oleh Law Firm andLegal Reasearch institut Slharta, Pohan. Pratowo Accoiciates.^Pasal 18 Undang-undang Anti Monopoli

83

presumsi monopsoni. Artinya seorang pelakuusaha oleh hukum dianggapatau patutdiduga(kecuali dapat dibuktikan sebaliknya), telahmelakukan kegiatan monopsoni, jika:

1.. satu pelaku usaha, atau2. satu kelompok pelaku usaha;3. telah menguasai lebih dari 50%

(lima puluh persen) pangsa pasarsatu jenis produk tertentu.

Penguasaan Pangsa Pasar

Salah satu unsur yang diperlukan untukmembuktikan terjadinya monopolisasi iaiahadanya kekuatan monopoli, yaitu penguasaanpangsa pasar. Jalan untuk memperolehkekuatan monopoli biasanya dilakukandengan Merger, Konsolidasi dan Akulsisi(MKA) untuk menentukan apakah MKA dapatberakibatmonopoli atau tidak, dilihat dari duafaktor yaitu dimensi geografis dan produk.^^DImensi geografis ditentukan oleh lingkup/wilayah di mana produk bersaing. Sedangkandimensi produk ditentukan oleh elastlsitaspermintaan dan penwaran serta kemudahanuntuk memasuki kancah persaingan atasproduk yang bersangkutan.

Perusahaan yang mendominasi pasar, balksecara geografismaupundarisegi produk akanberkecenderungan untuk melakukan tindakanmonopolisasi. Cara lain yang dapat ditempuhuntuk menguasai pasar iaIah denganpenetapanharga yang mematlkan {predatory pricing).Maksud dari predatory pricing iaIah suatutindakan bisnis dari suatu perusahaan yangsudah mapan di bidangnya dengan

menetapkan tingkat harga yang sedemikianrendah di bawah biaya produksi, sehinggapesaingnya tersisih dari persaingan dan pesaingpotenslal takutuntuk masuk ke bidang tersebut.Setelah pesaing tersisih, maka perusahaantersebut dapat mendominasi pasar. Dalamsistem perdagangan tindakan tersebutdinamakan dumping.^^

Dalam Undang-undang Ant! Monopolikegiatan penguasaan pangsa pasar yangdilarang dapat dilihat dalam Pasal 19, 20, 21yaitu:1. penolakan pesaing;2. menghalangi konsumen untuk berhubungan

dengan usaha dengan pelaku usahapesaingnya;

3. pembatasan peredaran produk;4. Diskriminasi yaitu tindakan diskriminasi

terhadap pelaku usaha tertentu (pesaing),tindakan ini tidak etis dan berbahaya bagipersaingan dan pasar yang sehat;

5. Melakukan jual rugi;6. Penetapan biaya produksi danbiaya lainnya

yang merupakan komponen produk,sehingga haltersebut dapat mengakibatkanterjadinya suatu persaingan curang.

Persekongkolan

Di dalam Undang-undang Anti Monopolipengaturan tentang persekongkolan diaturdalam Pasal 22, 23 dan 24. Dari pasal-pasaltersebut terlihat bahwa jenis persekongkolanyang dilarang oleh undang-undang iaIah:1. persaingan untuk mengatur pemenang ten

der;

^*Terry Calvany& John Siegfried." Measure of Economic Power." Dalam Economic Analysis andAntitrust Law. Him. 77

^®Agus Sardjono. Op.Cit Him. 27

84 JURNAL HUKUM. NO. 17 VOL 8. JUNi 2001: 73-86


2. persekongkolan untuk memperoleh rahasiapemsahaan dari pelaku usaha pesaingnya;

3. persekongkolan untuk menghambatpasokan produk. Maksud dari ketentuan iniiaiah, agar pesaingnya dapat penilaianmasyarakat menjadi tidak balk, dalam segimutu, jumlah, atau ketepatan waktuketersediaan produk.

Keberhasilan pelaksanaan undang-undangpersaingan usaha Ini, banyak ditentukan olehlembaga yang diberi wewenang untukmengawasi pelaksanaan undang-undang ini.Oleh karena itu, badan ini harus mempunyaiatau terdiri dari anggota-anggota yang terpilihdan terpercaya, yang dibantu oleh tenaga-tenaga profesional. Badan ini harusmerupakanlembaga yang independen yang bertugasmengawasi pelaksanaan undang undang.Badan ini dalam Undang-undang No. 5 Tahun1999 dinamakan Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) yang terdiri dari ketua, wakil ketuaserta minimal tujuh orang anggota.

Komisi bertanggung jawab kepadapreslden dan anggota komisi diangkat dandiberhentikan oleh preslden atas persetujuanOPR. Tugas komisi melakukan penilaianterhadap perjanjian dan kegiatan pelaku usahayang melanggar undang-undang pemerintah,memberikan saran dan pertimbangan kepadapemrintah, menyusun pedoman dan publikasi,memberikan laporan kepada preslden danDPR. Sedangkan wewenangnya, menerimalaporan masyarakat, melakukan penelitian danpenyelidikan, menyimpulkan hasil penyidikan,memanggil dan meminta keterangan parapihak, memutuskan ganti rugi, danmenjatuhkansanksi administratif (Pasal 30 s/d 47 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999)

SimpulanRintangan dalam persaingan domestik

dapat berupa alamiah atau disebabkan olehkebijakan pemerintah. Rintangan alamiah yangpenting iaIah dari skala ekonomi dan pasarkeuangan serta modal yang kurang sempuma.Rintangan dari negara sedang berkembangtermasuk Indonesia, tercermin dari tingkatkonsentrasi pasaryang tinggi, telah membukapeluang yang lebih besar bagi tindakan kolusidan perilaku kompetitif. Akibatnya harga lebihtinggi ketimbang yang berlaku di pasarkompetitif, sehingga merugikan konsumen.^®Namun demikian, tingkat konsentrasi industriyang tinggi tidak selalu berarti pasartersebutnon kompetitif, karena tingkat persaingan dalamindustri tersebut dapat cukup tinggi, yangtercemiin dari pergeseran yang cukup berartidalam pangsa pasar perusahaan besar dalamindustri tersebut.

Masalah utama yang dihadapi berkaitandengan persaingan domestik iaIah bukan padatingkat konsentrasi pasaryang tinggi, akan tetapirintangan artifisial terhadap persaingan pasaryang dibuat dengan kebijakan pemerintah.Rintangan artifisial yang diberikan olehpemerintah ini memberikan proteksi yang tinggibagi perusahaan-perusahaan yangmapan. Halini mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggibagi masyarakat berupa rente ekonomi, yaituiaba monopolis yang diperoleh perusahaan-perusahaan mapan, berkat proteksi terhadapancaman persaingan dari pesaing-pesaingpotensial yang mereka nikmati, balk dariperusahaan-perusahaan baru maupun dari

^Frischtak. 1989. Dikutip dari News/efferNo.37/X/Juni/1999. Him. 25.

85

barang impor yang tidak dapat memasukipasar.Q

DaftarPustaka

Black, Henry Campbel. 1968. Black's LawDictionary. St.Paul, Minnesota. USA: SouthWestern Publising Co.

Dunfee, Thomas W. & Ft^nk F.Gibson. 1984.

Legal Aspect of Government Regulation of Business. 3ed. New York: John

Willey &Son.

Erawaty, Elly. "Mengatur Perilaku Para PelakuUsaha dalam Kerangka PersainganUsaha Sehat: Deskripsi Terhadap Is!Undang-undang No. 5 Tahun 1999."Sem/nar yangdiselenggrakan Law Firmand Legal Reasearch Institue. Sidharta,Pohan, Pr^stowo Associates. Jakarta.

Fishwick, Frank. 1993. Strategi Persaingan.Terjemahan Moh Kurd! Djunaidi. PI AlexMedia Kumputindo.'Jakarta.

Frischtak. Newsletter No. 37/X/Juni/1999

Fuady, Munir. 1999. Hukum Anti MonopoliMenyongsong Era Persaingan Sehat.Bandung: PTCitraAditya Bakti.

. 1999. Hukum Tentang Merger.Bandung: PI Citr^ Aditya Bakti.

Harvey, JohnL. &Newgarden, Albert. 1969. Management Giudes to Mergers &Acquisitions. New York, USA: ,Wileyinterscience,

Muchtar. 1999. "Pemikiran, Filosofi, Prinsip Dasardan Vis! UU No.5/1999." Sem/naryangdiadakan Pusat Pengkajian Hukum.

Muladi. 1995. SeminarUUAntiMonopoH.ke\iasama Universitas Diponegoro denganPusat Pengkajian Hukum. tidakditerbitkan.

Nusantara, Abdul Hakim G.& Benny k. Herman.1999. Analisa dan PerbandinganUndang Undang AntimonopoH. PTElex Media Komputindo.

Webter, Noah. 1979. Webster's New Universal Unabridged Dictionary. New York,USA; Simon and Schuster.

Rajagugguk, Erman. "Pemikiran MengenaiPengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia." NewsletterNoi26A/ll/September

• 1996.

Sardjono, Agus. "Pentingnya Sistem PersainganUsaha Yang Sehat Dalam UpayaMemperbalkl Sistem Perekonomian."Newsletters No.34/IX/September/1998.

Sugiarto, Bambang. 1999. "Anti MonopolidanPersaingan yang Sehat: PersepektifEtika." Seminar yang diselenggarakanoleh Law Firm and Legal ReasearchInstltut Siharta, Pohan, PratowoAccoiciates.

Terry Calvany &JohnSiegfried. "Measure ofEconomic Power." dalam Economic

Analysis and Antitrust Law.

Kepress 93/1996, Keppres No.20/1992. InpresNo.02/1996, SK Gubernur KabarNO.088A/1988, SK MemperindagNo.521/1994 dan SK, Gubernur Bali

tentang Peredaran Miras di Bali.

Harian Bisnis Indonesia, 5 Septermber-2000.

86 JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8. JUNl 2001: 73-86

Documents

Mencermati Isi dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999