MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:

7/23/2019 MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan:

1/48

Menghadapi Kenaikan

APBN menjadi 5% untuksektor kesehatan:

Bagaimana Prospek Sistem

Kontrak?

Laksono Trisnantoro,

Deni Harbianto, Dwi HandonoPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

FK UGM


2/48

Daftar IsiLatar Belakang: Kenaikan 5%

Bagian 1 Tanggapan Kritis: Siapkah sektor kesehatan?

Fakta-fakta Anggaran Kesehatan Gambaran Anggaran Kesehatan Nasional 2011-2015.

Gambaran Anggaran Kesehatan Kementerian Kesehatan 2012-2014.

Serapan Anggaran Kementerian Kesehatan

Bagian 2:

Perkiraan Anggaran Kesehatan Pasca 2015 Perkiraan Anggaran Fungsi Kesehatan Nasional 2016

Perkiraan Anggaran Kementerian Kesehatan 2016

Perkiraan Anggaran Kesehatan Daerah 2016

Bagian 3.

Opsi Kerjasama Kontrak dengan Swasta dan Masyarakat


3/48

Latar Belakang

Pemerintah akan menambah anggarankesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tahun depan.

Penambahan ini untuk memenuhi ketentuanUndang-Undang Kesehatan, yang menyebut

belanja kesehatan setidaknya mencapai 5

persen dari total belanja negara.


4/48

Menteri Keuangan:

Sesuatu yang baru dalam APBN 2016 yaitu

pertama, (peningkatan) kualitas belanja

melalui infrastruktur yang ditambah, dan

pertama kalinya kami ingin memenuhi amanat

Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran

untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,


5/48

Pemerintah memang belum menyebutkan

berapa total belanja yang akan dianggarkan

tahun depan.

Perhitungannya, jika total anggaran

belanja tahun depan sekitar Rp

2.000 triliun saja, maka alokasi

anggaran kesehatan mencapai

sekitar Rp 100 triliun. Sumber kutipan http://kompas.com/berita/2015/06/04/anggaran-kesehatan-2016-bisa-lebih-dari-rp-100-triliun


6/48

Bagian 1: Tanggapan Kritis

Apakah sektorkesehatan siap

dengankenaikan ini?

Dengan anggaran APBDyang 10% untuk sektorkesehatan:

Apakah dana yang ada

dapat efektif untukmeningkatkan statuskesehatan masyarakat?

Apakah Pemda akanmengalokasikan

anggaran? Apakah dana akan

terserap dengan baik?


7/48

Fakta-fakta dalam anggaran kesehatan

Dana untuk Sektor Kesehatan

(tidak hanya untuk Kemenkes)

dalam trend meningkat

Situasi Anggaran Kemenkes: Dana

yang tidak teserat masih banyak

Dana sektor kesehatan : Masih

banyak untuk BPJS (PBI)


8/48

Gambaran Anggaran Kesehatan

Nasional (2011-2015), sumber: Kementerian Keuangan, 2015


9/48

Pendanaan Pemerintah Pusat melalui APBN

selalu meningkat

Sejak tahun 2014, peningkatan alokasi

pendanaan kesehatan disebabkan adanya

alokasi Bantuan Iuran bagi Jaminan Kesehatan

Nasional (19.9Triliun)

Setiap tahun selalu ada dana yang tidak

terpakai


10/48

Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun

2012-2014 Isu penyerapan anggaran.

Sumber; Kementerian Kesehatan RI, 2015

Setjen Irjen BGKIA BUK PPdanPLBinaFarmasi

dan AlkesLibangkes PPSDM

2012 95.05 81.68 89.22 93.47 86.28 90.45 81.61 84.59

2013 93.42 79.66 93.22 92.16 93.83 92.36 95.01 82.62

2014 98.24 77.73 87.99 90.51 100.33 83.37 83.2 85.91

0

20

40

60

80

100

120

Serapandala

m

%


11/48

Anggaran Kementerian Kesehatan yanga tidak

terserap 2012-2014

(dalam Triliun)

3.02

3.22

2.77

2012 2013 2014

.

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015

Sisa Anggaran Kemkes


12/48

Program mana yang sulit menyerap?

Kegiatan yang bersifatlayanan kuratif (obat danpengobatan personal)mampu untuk menyerap

tinggi >90% Kegiatan yang bersifat

Preventif, Promotif, danSumber Daya Manusia

masih relatif rendah


13/48

Situasi Dana JKN


14/48

Ada kekurangan dana BPJS

Pardede, 2015 14

Sumber: Data klaim Bulan Pelayanan Jan s/d Des 2014 (Bulan Pembebanan s/d Jan 2015) dari BPJS, Maret 2015.


15/48

Alur Anggaran:

APBN

BPJS

Tax

Income

Non-tax

Income

Non-PBI Mandiri

Primary

Care

Referral Care

Non-PBI ex

PT Askes

MoH

Out pof pocket

Other

Ministries

PBI

Pemda

15Local Gov

Private

Insuran

ce

(19.93 T)

NHA 2009 : (18 T)

489 (

72.9 T)

l.K

20 T

4 T

(67,5 T)


16/48

Penyerapan JKN:

Peserta PBI menyerap

dana rendah, terutama

di daerah sulit

Penyerapan lebihbanyak oleh Non-PBI

Mandiri dengan Rasio

Klaim sangat tinggi.

November 2014, diatas1300%.

Ada Gotong Royong

yang terbalik. Ada dana

sisa Dana BPJS di NTT Dana Sisa dari NTT

mungkin dipergunakan

di Jawa Tengah yang

kurang


17/48

Bagian 2:

Perkiraan Anggaran

pasca 2015 Anggaran Pusat (APBN)

Anggaran Daerah (APBD)


18/48

Analisis Anggaran sektor Kesehatan

Pemerintah Pusat

Asumsi APBN 2016: lebih kurang 2100 Triliun

Pertumbuhan Anggaran: 7,7% dr APBNP2015

Fungsi Kesehatan 5 % APBN: 105 Triliun

Komparasi dengan Anggaran Fungsi KesehatanAPBNP2015: 74,2 Triliun (3,7% APBN) ada

Kenaikan 30 Triliun untuk sektor Kesehatanjika anggaran kesehatan naik menjadi 5%APBN


19/48

Anggaran Kemenkes merupakan bagian

dari anggaran sektor Kesehatan

Ada kemungkinan: Anggaran Kemenkes naikantara 18,7 20 Triliun.

Merupakan potensi pembiayaan yang perludipikirkan untuk alokasi kegiatan di lingkungankementerian kesehatan

Catatan: Penyerapan Kemenkes 3 tahun terakhir masih

belum maksimal


20/48

Estimasi Anggaran Kesehatan Daerah 2016(Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2015)

APBD Total Tahun 2015 adalah 735 Triliun denganKenaikan anggaran belanja daerah rata-rata tahunan7,7%, maka estimasi APBD Total Tahun 2016 adalahkurang lebih 800 Triliun

Belanja Sektor Kesehatan menurut rekapitulasi RAPBD2015 sebesar 69 Triliun (rata-rata 9,2% APBD).

Dengan Asumsi 10% Anggaran Kesehatan menurutamanat UU, maka pada 2016 Anggaran Daerah untuk

kesehatan diestimasikan menjadi sekitar 80 Triliun

Ada sekitar 8-10 Triliun potensi target pembiayaanyang perlu dipikirkan untuk alokasi kegiatan kesehatandi daerah


21/48

Catatan:

Ada kemungkinan

dana APBD diturunkan

untuk sektorkesehatan kalau dana

APBN sulit diserap


22/48

BAGAIMANA MEMANFAATKANANGGARAN DENGAN TEPAT?


23/48

Amanat Undang-Undang

UU Kesehatan

Pendanaan Kesehatan 5% APBN dan 10% APBD

UU no 23 Tahun 2014

Kesehatan merupakan tanggung jawab wajib

pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota

Tugas dan Kewenangan Pemerintah (Pusat,

Propinsi dan Kabupaten Kota)


24/48

Tantangan mendatang:

Sumber Pendanaan sudahada, bahkan berlebih

Apakah program Preventifdan Promosi Kesehatan

dapat menyerapanggaran?

Apakah sebagian besaranggaran akan terdorong

untuk Kuratif (Medisklinis, obat, danpengobatan) JKN

Bagaimana pelaksanaanprogramnya?

Bagaimana sumber dayamanusianya?


25/48

Pengamatan:

Faktor utama yang berpengaruh terhadap daya serap

anggaran

Terbatasnya SDM (kuantitas dan kualitas);

sedangkan beban kerja sangat berat

Untuk Indonesia bagian Timur: karena luasnya

wilayah membutuhkan banyak tenaga;

Tidak berjalannya sistem kontrak di

Kementerian Kesehatan dan di Dinas

Kesehatan


26/48

Analisis

Bagaimanamemanfaatkan anggarandengan keterbatasanSDM dan luasnyawilayah?

Apakah akan mengangkatPNS?

Di lain pihak, LSM,organisasi profit, dan swasta

yang memiliki SDM danmemiliki potensi untukmembantu:

belum diberdayakan

Solusi yang perlu dibahasmendalam:

Perlu

memberdayakanpihak nonpemerintahmelalui sistemKontrak


27/48

Bagian 3.

Kerjasama dengan pihak Swasta-Masyarakat

Sistem Kontrak


28/48

Definsi Contracting-out oleh Harding dan Preker

(2003)mekanisme pembelian yang digunakan untuk

mendapatkan pelayanan tertentu, dalam jumlahyang telah ditetapkan, mutu dan harga yangdisepakati dari penyedia jasa untuk periode waktu

tertentu

(a purchasing mechanism used to acquire a specifiedservice, of a defined quantity, quality, at an agreed-on price, from a specific provider, for a specified

period)

28


29/48

Skema contracting-out

Pemerintah Swasta

Pemerintah 1 2

Swasta 3 4

29

Pelaksana Program

Sum

berAngga

ran


30/48

30

NGO/Lembaga Swasta

Penerima pelayanan(Beneficiary)

Kontrak Monitoring dan

Evaluasi

Pembayaran

Pelayanan

Mengelola &membayar

Mengelola &membayar

M&E

DepKes/Pemerintah

Gambar 1. Contractingpelayanan


31/48

Pemikiran Konsep Kontrak di sektor

kesehatan:

Kemampuan dan Staf yang terbatas di kantor2pemerintah menimbulkan Problem Penyerapan danPertanyaan akan Mutu Program;

Dianalogikan dengan pekerjaan di Dinas PU yang

seluruhnya dilandasi konsep contracting-out;

Kemungkinan pihak swasta/NGO mampu untukmenyediakan pelayanan lebih baik;

Meletakkan pemerintah sebagai peran pemberi dana

dan mempunyai peran kontrol yang lebih besaruntuk pelayanan tersebut.

31


32/48

32

Kasus di negara-negara lain:

Jenis pelayanan yang dikontrakkan pada masing-masing proyek di Senegal danMadagascar

Jenis pelayanan yangdikontrakkan

Senegal Madagascar

Pemberian pelayanan GIE CNW

Pelatihan Konsultan lokal,

lembaga pelatihanlokal

-

Supervisi GIE atau NGO NGO

Riset operasional Konsultan lokal,lembaga penelitian

lokal

Konsultan lokal,lembaga penelitian

lokal, universitasManajemen proyekkeseluruhan

Agetip Secaline (ProjectsUnit)

GIE= Groupement dInteret Economique; CNW= Community NutritionWorker; NGO= Non-government organization (Sumber: Marek et al., 1999)


33/48

Di Asia Tenggarapada tahun 1999

Departemen Kesehatan di Kambojamelakukan contracting out dancontracting in

Kerjasama dengan NGO dan perusahaanswasta nirlaba untuk memberikan paketpelayanan kesehatan esensial di 12rumahsakit distrik,

menggunakan desain eksperimenrandom

(Loevinsohn, 2000, seperti dikutip Waters et al., 2003 dan Marek et al.,

2003; Soeters dan Griffiths, 2003).

33


34/48

Di Amerika Tengah,

pemerintah El Salvador dan Guatemala

melakukan eksperimen:

menandatangani kontrak dengan NGO dan

organisasi swasta sukarela (Private VoluntaryOrganizaion, PVO) untuk

penyediaan pelayanan kesehatan primer di

daerah dengan cakupan pelayanan kesehatan

formal rendah (Rosenthal, 2000, seperti

dikutip Waters et al., 2003).

34


35/48

Apa yang sudah dan dapat dikontrakkan

di Indonesia, antara lain:

Pelayanan Preventif dan Primitif: Imunisasi,Promkes, Penyemprotan, Pemeriksaanmakanan, dan berbagai kegiatan lainnya;

Pelayanan Kuratif: Dalam JKN, RS Swastadikontrak pemerintah, RS Swasta dikontrakoleh Pemprop NTT dalam Sister Hospital

Pelayanan Gizi Masyarakat;

Monitoring dan Evaluasi Program secaraindependen.

35


36/48

Tantangan dalam sistem

Kontrak

Tidak ada tradisi contracting kelompok di sektor

kesehatan di Indonesia;

Belum adanya informasi untuk paket esensial dan

unit cost; Pihak Swasta dan NGO yang kompeten sebagai

kontraktor sangat terbatas jumlahnya;

Problem hubungan antar manusia dalam tim dan

kerjasama dengan pelaku pelayanan setempat.

36


37/48

Tantangan tentang Spesifikasi

Pemberi kontrak tidak

memiliki informasi yang

cukup tentang unit cost,

volume kerja, dan biaya

total pelayanan yang akandikontrakkan (Waters dan

Hussey, 2004).

Bagaimana menerapkan

margin keuntungan bagikontraktor

+ Tujuan Kegiatan tidak dapat

dikuantifikasi

Masalah klasik dalam jasa

yang non-fisik untuk

indikator kinerja.

37


38/48

Tantangan kesiapan kontraktor

Siapa Kontraktor

yang siap?

LSM (khususnya kemanusiaan dan

keagamaan), ataukah

PT (for profit)

Universitas

...

38


39/48

Sudah siapkah kontraktor?

Apakah mempunyai SDM yang lengkap?

Apakah mempunyai SDM yang siap berada di daerah

terpencil

Apakah sudah mempunyai Unit-cost yang rinci?

Apakah mampu melakukan kontrak?

Apakah akan bergabung dalam bentuk consortium?

39


40/48

Tantangan Pembinaan kontraktor?

Oleh siapa?

Pihak mana yang mengawasi mutu

kontraktor?

Apakah akan ada kegiatanpendampingan/pelatihan khusus bagi

kontraktor?

Apakah ada sertifikasi kontraktor?

40


41/48

Tantangan Hukum

Dasar Hukum

41

Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun2006 dengan seluruh amandemennya

Merupakan dasar hukum kuat untuk contracting-

out

Kepres ini memberikan kemungkinan untuk adanya

untung dalam persentase yang wajar

Bagaimana kontrak untuk NGO/LSM. Mungkinkah?


42/48

Tantangan: Dari mana

Pembiayaan Sistem Kontrak?

Sumber Dana:

Pemerintah: Pusat,

Propinsi, Kabupaten

Donor agencies:GTZ,USAID, DFAT dll

Pengalaman saat ini di

Indonesia:

Lebih banyak berasal dari

donor.

APBN dan APBD masih

jarang dipergunakan.

42


43/48

Daerah mana yang harus segera

melakukan sistem kontrak?


44/48

Daerah yang berpotensi untuk melakukan

Sistem Kontrak dengan Dana APBD

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

rendah

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

tinggi

Kekuatan

Ekonomi

PemDa Tinggi1 2

KekuatanEkonomi

Pemda Rendah3 4

44


45/48

Pemerintah pusat lebih bertanggung-jawab.

Dana kontrak berasal dari APBN

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

rendah

Kekuatan

Ekonomi Rakyat

tinggi

Kekuatan

Ekonomi

PemDa Tinggi1 2

KekuatanEkonomi

Pemda Rendah3 4

45


46/48

Implikasi:

Dalam perencanaan,Kemenkes perlumemperhatikan aspekhukum, unit-cost, danprosedur untuk sistem

kontrak Bagaimana mekanisme

Dana Dekonsentrasi,DAK, TP dan berbagai caralain dapat dipakai untukkontrak;

Merupakan hal baru

Perlu belajar dariKementerian PekerjaanUmum


47/48

Yang diharapkan:

Ada regulasi untuk

sistem kontrak

Ada pelatihan

kontraktor Ada pelatihan

menghitung unit-cost

untuk sistem kontrakMari kita pikirkan

dan coba secaraserius


48/48

Terimakasih

Documents

MenghadapiKenaikanAPBN menjadi5% untuk sektor kesehatan: