BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWASNOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang:a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Retribusi PengendalianMenara Telekomunikasi ditetapkan sebagai salah satu jenisretribusi daerah kabupaten/kota;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, retribusi daerah ditetapkan dengan PeraturanDaerah;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentukPeraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di SumateraSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209);

Page 1 of 16

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Page 2 of 16

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWASdan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Keria Perangkat Daerah yangbertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadapRetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusidaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page3ofl6

6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnj'a disebut menara, adalahbangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atastanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksidengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umumyang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat olehberbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimanafungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjangmenempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secarabersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.

8. Peyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Badan Usaha MilikDaerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, InstansiPemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ataupenerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,atau sistem elektromagnetik lainnya.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah hargarata-rata yang diperolah dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajardan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukanmelalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilaiperolehan baru atau NJOP pengganti.

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkansecara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil perkerjaan konstruksi yangmenyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnyaberada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsisebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atautempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya maupun kegiatan khusus.

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atasjasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh PemerintahKabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Page4 of 16

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnyadisebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untukmenara telekomunikasi.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha danpelayanan yang menyebabkan barang, fasUitas, atau kemanfaatanlainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahKabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sertadapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usahamilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

lS.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurutperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong RetribusiJasa Umum.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusiserta pengawasan penyetorannya.

22.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telahdilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.

Page5ofl6

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnyadisingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusilebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksiadministratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganretribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pengendalianmenara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dankepentingan umum.

Pasal3

Obyek Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi adalah pemanfaatanruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tataruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Page6 of 16

Pasal4

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orangpribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasapengendalian menara telekomunikasi.

BAB in

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antaratingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukurberdasarkan nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasarpenghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BABV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PengendalianMenara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Page 7 of 16

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2%(dua persen) dari nilai jual objek

pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi danBangunan menara telekomunikasi, yang besar retribusinya dikaitkandengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasitersebut.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraanmenara telekomunikasi.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1(satu) tahun.

BAB DC

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Page 8 of 16

BABX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DANPENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lainyang ditunjuk.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaanpembayaran retribusi ditetapakan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awaltindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7(tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harusmelunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehBupati atau pejabat yang ditunjuk.

Page 9 of 16

BABXni

KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalSurat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatanyang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untukmemberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatanyang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yangterutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.

Page 10 of 16

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12(dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBD3AN PEMBAYARAN

Pasal 18

(l)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahdilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusitersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranRetribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Page II of 16

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGMAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsungmaupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyakepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuranatau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibRetribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang RetribusiKabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Page 12of 16

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASANRETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuanwajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yangberhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap periu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diaturdengan Peraturan Bupati.

Page 13 of 16

BABXTX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikaninsentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatiberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahKabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkatoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang retribusi;

Page 14 of 16

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yangdibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undangHukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusiterutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaannegara.

Page 15 of!6

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenMusi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. RAIDUSYAHRI, S.H., M.M.Pembina Utama Muda.NIP. 19570704 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Bagian Hukum,

MUKHLlfelN. S.H..M.H.Penata Tingkat INIP. 19700623 199202 1 003

Page 16 of 16