• Home

  • Documents

  • Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangfit.uii.ac.id › ... › 2018 › 10 ›...
4
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 257/M/KPT/2017 TENTANG NAM A PROGRAM STUD I PADA PERGURUAN TINGGI MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, TeknologI, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja PeriodeTahun 2014-2019; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangfit.uii.ac.id › ... › 2018 › 10 › SK-MENRISTEK-NOMOR-257-TAHUN-201… · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • SALINAN

    KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 257/M/KPT/2017

    TENTANG

    NAM A PROGRAM STUD I PADA PERGURUAN TINGGI

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

    REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan MenteriRiset, TeknologI, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun2017 tentang Penamaan Program Studi pada PerguruanTinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program

    Studi pada Perguruan Tinggi;

    Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5336);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5500);

    3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang

    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 14);

    4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

    Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

    Kabinet Kerja PeriodeTahun 2014-2019;

    5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

    Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi (Lembaran Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 889);

  • -2-

    6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

    Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

    Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2015 Nomor 1952);

    7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

    Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program

    Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

    PENDIDIKAN TINGGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI

    PADA PERGURUAN TINGGI.

    KESATU

    KEDUA

    KETIGA

    Menetapkan nama program studi pada perguruan tinggi

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

    Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan

    bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

    Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

    KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan

    ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Perguruan tinggi dapat mengusulkan penambahan

    dan/atau perubahan nama program studi sesuai dengan

    rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri.

    KEEMPAT Keputusan

    ditetapkan.

    Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

    Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 5 September 2017

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI,

    DAN PENDIDIKAN TINGGI

    REPUBLIK INDONESIA,

    TTD.

    MOHAMAD NASIR

    Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

    TTD.

    Ani Nurdiani Azizah

    NIP 195812011985032001

  • SALINAN

    LAMPIRAN I

    KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 257/M/KPT/2017TENTANG

    NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

    PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR

    NONAMA PROGRAM STUDI DALAM

    BAHASA INDONESIA

    NAMA PROGRAM STUDI DALAM

    BAHASA INGGRIS

    ProgramGelar

    S M Dr.

    RUMPUN ILMU HUMANIORA (HUMANITIES)

    1 Seni Arts

    Seni Arts - V V Sn.

    Antropologi Tari Ethnochoreology V V Sn.

    Estetika Film Film Aesthetics - V - Sn.

    Etnomusikologi Ethnomusicology V V Sn.

    Film dan Televisi Film and Television V V - Sn.

    Fotogrsifi Photography V - - Sn.

    Kajian Seni Arts Studies - V Sn.

    Konservasi Seni Arts Conservation V V - Sn.

    Kriya Craft V - - Sn.

  • -11 -

    NONAMA PROGRAM STUDI DALAM

    BAHASA INDONESIA

    NAMA PROGRAM STUDI DALAM

    BAHASA INGGRIS

    ProgramGelar

    S M Dr.

    14 Biofisika Biophysics - V V Si.

    15 Fisika Physics

    Fisika Physics V V V Si.

    Fisika Medis Medical Physics - V V Si.

    16 Astronomi Astronomy

    Astronomi Astronomy V V V Si.

    Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan Atmospheric and Planetary Science V V V Si.

    RUMPUN ILMU FORMAL (FORMAL SCIENCES)

    17 Komputer Computer

    Ilmu Komputer atau Informatika Computer Science or Informatics V V V Kom.

    Kecerdasan Buatsin Artificial Intelligence - V - Kom.

    Rekayasa Perangkat Lunak Software Engineering V V >/ Kom.

    Rekayasa Sistem Komputer Computer System Engineering V V - Kom.

    Sistem Informasi Information System V V >/ Kom.

    Sistem dan Teknologi Informasi Information System and Technology V - - Kom.

    Teknologi Informasi Information Technology V V v Kom.

    18 Logika Logic V V V Lgk.

    19 Matematika Mathematics

    Matematika Mathematics V V V Mat.

    Matematika Terapan Applied Mathematics-

    V V Mat.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN … · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ... 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN … · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ... 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Documents
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008 · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008 · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

Documents
Undang undang nomor 24 tahun 2007

Undang undang nomor 24 tahun 2007

Law
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 … filepresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 … filepresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun

Documents
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Documents
Nomor 4 Tahun 2014 Seri D Nomor 2 - jdih.kotabogor.go.id · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

Nomor 4 Tahun 2014 Seri D Nomor 2 - jdih.kotabogor.go.id · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

Documents
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 ...dprd.metrokota.go.id/uploaddata/file/59UU_2012_4.pdf · NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 ...dprd.metrokota.go.id/uploaddata/file/59UU_2012_4.pdf · NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

Documents
pekanbaru.go.id3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

pekanbaru.go.id3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN · PDF fileundang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN · PDF fileundang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

Documents
DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Documents
Undang Undang nomor 16 tahun 2004

Undang Undang nomor 16 tahun 2004

Law
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988

Documents
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Government & Nonprofit
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Documents
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang ... · Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: ... Ketentuan Pasal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang ... · Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: ... Ketentuan Pasal

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

Documents
Undang undang Nomor 05 Tahun 2014

Undang undang Nomor 05 Tahun 2014

Law
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

Documents
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang ... · Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... digunakan untuk melaporkan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang ... · Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... digunakan untuk melaporkan

Documents
LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

Documents
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Documents
PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

Documents
BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Documents
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

Documents
THE D8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

THE D8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Documents