Menimbang z a.

Mengingat : 1.

b.

c.

d.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTT]SAN GUBERNUR I{EPULA UAN RIAUNOMOR 336 TAHUN 2011

TENTANG

PEJABAT DAN PEMBANTU PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI KEPULAUAN RIAUTAHUN ANGGARAN 2011

GUBBRNUR KEPULAUAN R[AU,

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagipengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagianpenting bagi ketahanan nasional;

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam.

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan

badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik;

bahwa dalam membuat dan mengcmbangkan sistem penyediaan layananinformasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petur{uk teknisstandar layanan Informasi Publik yang berlaku seeara nasional,' perlumenunjuk Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 20L1;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan

huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan ProvinsiKepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afiT;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undarrg Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

2.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aO;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun zUA kntang PengesahanPengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M SOERYARESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur KepulauanRiau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeratuanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentarryPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan I(euzurgan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiKepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

ll.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentangStruktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);

12. Peraturan Ijaerah Provinsi Keprrlauan Riau Nomor B Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau TahunAnggaran 20l1(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8);

13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi KepulauanRiau Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun2010 Nomor 32);

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN;

Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ProvinsiKepulauan Riau tahun Anggaran 201.1 dengan susunan sebagaimana disebutkandalam Lampiran Keputusan ini.

Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU sebagai berikut :

I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh seseorang yangmemiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi;

2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehGubernur Kepulauan Riau;

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggungjawab dalam:a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan

informasi;b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;e. Pengujian Konsekuensi;f. Pengklasifikasianlnformasidzur/ataupengubahannya;g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka

Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapatdiakses;

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambiluntuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

II. Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

1. Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat olehseseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dandokumentasi;

2. Kompetensi sebagaimana diraaksud pada ayat (1) ditetapkan olehGubernur Kepulauan Riau;

3. Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugasmembantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Provinsi I( epulauan Riau.

Pejabat dan Pembaritu Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada GubernurKepulaun Riau,

I KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan

Petikan

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulaun Riau TatrunAnggaran 20T1.

Keputusan ini mrilai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabaliaterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebgaiamanamestinya.

Ditetapkandi Tanjungpinang2 Agustus 2011

UAN RIAU,

MAD SANI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;2. Inspektur Provinsi Kepulauan Rjau di Tanjungpinang;3. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;4. Kepala BKKD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan sebagaimana mestinya.

^r\15ltt{Iii(eu A$ z

\7

24 DINAS PEKERIAAN UMUM WIWID WIDONO, ST. MT HARIS FAIZAL, ST

25 DINAS PERTAMBANCAN DTs.M.DARWIN.MT CHRLES TIMBUN PARULIAN

26 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANMUHAMMAD ATHATHAARNAZIM, S.Pi

LH. ULUL ALBAB

)1 INSPEKTORAT PROVINSI DEDI SUTAMA ERWAN SYAMSURIZAL

28 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ARIS BUDI SETIAWAN. A.Md HENDRAGUNAWAN KABAN

29 SEKRETARIS DPRD M. INSAN AMIN, SERINI EKAYANTIWULANINGSIH, S, SOS

30 BIRO UMUM NILWAN S. Sos., M.Si SULARMI

3l BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DEWI MULYANI, SKM,M.Kes FATIHATULIAH, SE

32 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si MAHMUD ABDUL HAKIM, S.IP

33 BIRO PERLENGKAPAN BRAMANTYO DONNY RAHAJO, ST DERINOVERLIAN, A. Md

34 BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SANDARAWATI,S,SoS FRIDA AYU MERYANA, S.Psi

35BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYATDAN KEMASYARAKATAN

BASORUDDIN, S.H.I ZULKIFLI

36 BIRO HUKUM DAN.ORGANISASI TATA LAKSANA IBNU KHOLDUN,SH RIZA ROSALYA, SH

37 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGTJNAN MUHAMMAD ALI ARIEF, ST NERIFA GUSMAWATI,ST

38 SEI.GETARIS KOR?RI DIDI PRASETIYO, SEANDR.ES PUTRANTA SITEPU.A. Md

39 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH Hj. R. NURKUMALA ROHAYATI, S. Kom

ULAUANRIAU, I

SANI