Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 4 TAHUN2016
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN
KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi
pemenang lelang wilayah kerja panas bumi dalam
penempatan dan pencairan komitmen eksplorasi panas
bumi, perlu pengaturan mengenai bentuk dan tata cara
penempatan serta pencairan komitmen eksplorasi panas
bumi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
23E Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha
Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Bentuk dan Tata Cara
Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas
Bumi;
- 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang PanasBumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/
Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2007);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN
SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut
Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas
koordinat tertentu yang digunakan untuk pengusahaan
panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
2. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di
bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau
perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum
Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemenang Lelang Wilayah Keija adalah Badan Usaha
atau konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan Wilayah Kerja.
4. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan
pengeboran sumur eksplorasi.
5. Rekening Bersama [Escrow Account) yang selanjutnya
disebut Rekening Bersama adalah rekening yang
dipergunakan untuk menampung Komitmen Eksplorasi
yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang
berhak.
6. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah
izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk
pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji,
dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk
memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan
guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan
panas bumi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang panas bumi.
- 4
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
panas bumi.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
panas bumi.
11. Surat Instruksi Bersama adalah surat instruksi
pencairan kepada bank yang ditandatangani oleh
pemegang IPB dan Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
12. Surat Instruksi Khusus adalah surat instruksi kepada
bank yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau
pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal tanpa perlu
persetujuan dari pemegang IPB.
13. Surat Instruksi Penutupan Rekening adalah surat
instruksi pengembalian sisa komitmen eksplorasi kepada
bank yang ditandatangani oleh pemegang IPB dan
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal.
BAB II
PENEMPATAN KOMITMEN EKSPLORASI
Pasal 2
(1) Pemenang Lelang Wilayah Keija wajib menempatkan
Komitmen Eksplorasi sebesar jumlah yang tercantum
pada surat pernyataan kesanggupan penempatan
Komitmen Eksplorasi yang telah disampaikan pada saat
pelelangan Wilayah Kerja.
(2) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak penetapan
Pemenang Lelang Wilayah Kerja.
Pasal 3
(1) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk
Rekening Bersama atas nama Pemenang Lelang Wilayah
Kerja dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Rekening Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.
Pasal 4
Dalam hal Pemenang Lelang Wilayah Kerja merupakan
konsorsium dan akan membentuk Badan Usaha baru sebagai
pemegang IPB, penempatan Komitmen Eksplorasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat
dilakukan oleh konsorsium.
Pasal 5
(1) Pemenang Lelang Wilayah Kerja menyampaikan nama
bank yang berstatus badan usaha milik negara untuk
penempatan Komitmen Eksplorasi kepada Direktur
Jenderal.
(2) Sebelum. melakukan pembukaan Rekening Bersama,
Direktur Jenderal membuat peijanjian Rekening
Bersama dengan Pemenang Lelang Wilayah Keija yang
memuat antara lain mengenai teknis pengelolaam
Rekening Bersama.
(3) Tata cara pengajuan permohonan persetujuan
pembukaan Rekening Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Biaya yang timbul dari penempatan Komitmen Eksplorasi
dalam Rekening Bersama dibebankan kepada Pemenang
Lelang Wilayah Kerja.
-6-
Pasal 7
Dalam hal terdapat bunga/jasa dari Rekening Bersama selama
penempatan Komitmen Eksplorasi, maka nilai bunga/jasa dari
Rekening Bersama seluruhnya dikembalikan kepada pemegang
IPB.
BAB III
PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI
Pasal 8
(1) Pemegang IPB dapat melakukan pencairan Komitmen
Eksplorasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan
Eksplorasi dengan mengacu pada rencana keija dan
anggaran biaya tahunan yang telah dievaluasi oleh
Direktur Jenderal.
(2) Pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tahap kesatu sebesar 10% (sepuluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk kegiatan
survei, pengurusan perizinan, dan pembebasan lahan;
b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pembangunan
tapak sumur (wellpad)]
c. tahap ketiga sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran
sumur eksplorasi kesatu paling sedikit untuk
pengeboran sumur eksplorasi standard hole; dan
d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran
sumur eksplorasi kedua.
(3) Dalam hal kegiatan Eksplorasi dimulai dengan
pengeboran sumur eksplorasi slim hole, pencairan
Komitmen Eksplorasi dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tahap kesatu sebesar 10% (sepuluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk kegiatan
survei, pengurusan perizinan, dan pembebasan lahan;
- 7
b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk
pembangunan tapak sumur (wellpad);
c. tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran
sumur eksplorasi slim hole kesatu;
d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran
sumur eksplorasi slim hole kedua; dan
e. tahap kelima sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran
sumur eksplorasi ketiga.
(4) Dalam hal tahap keempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d digunakan untuk pengeboran sumur
eksplorasi standard hole, pencairan tahap keempat adalah
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Komitmen
Eksplorasi.
Pasal 9
(1) Untuk pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, pemegang IPB mengajukan
permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi kepada
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal dengan:
a. melengkapi dokumen persyaratan; dan
b. melampirkan Surat Instruksi Bersama yang telah diisi
dan ditandatangani oleh pemegang IPB.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
a. pencairan tahap kesatu, terdiri atas:
1. surat permohonan izin lokasi dari pemegang IPB
kepada instansi yang berwenang; dan/atau
2. surat permohonan izin lingkungan dari pemegang
IPB kepada instansi yang berwenang;
b. pencairan tahap kedua, terdiri atas:
1. dokumen penguasaan lahan pembuatan tapak
sumur (well pad) untuk pengeboran sumur
eksplorasi kesatu:
8
a) salinan izin pinjam pakai kawasan hutan;
b) salinan izin pemanfaatan jasa lingkungan
panas bumi;
c) salinan akta jual beli;
d) salinan sewa guna lahan; dan/atau
e) salinan dokumen penguasaan lahan lainnya;
dan
2. salinan kontrak pekerjaan infrastruktur yang
memuat pekerjaan pembuatan tapak sumur (well
pad) khususnya lembaran yang menunjukkan para
pihak yang berkontrak, lingkup pekerjaan, nilai
total kontrak, dan tanda tangan para pihak yang
berkontrak;
c. pencairan tahap ketiga dan seterusnya, terdiri atas:
1. berita acara tajak sumur (spud in); dan
2. salinan kontrak pengeboran khususnya lembaran
yang menunjukkan para pihak yang berkontrak,
lingkup pekerjaan, nilai total kontrak, dan tanda
tangan para pihak yang berkontrak.
(3) Surat Instruksi Bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
(1) Terhadap permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur
Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya surat permohonan, dokumen persyaratan,
dan Surat Instruksi Bersama secara lengkap.
(2) Sebelum pemberian persetujuan atau penolakan
pencairan Komitmen Eksplorasi oleh Direktur Jenderal
atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal melakukan evaluasi dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- 9 -
(3) Dalam hal permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi
disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan
pencairan Komitmen Eksplorasi dengan disertai lampiran
berupa Surat Instruksi Bersama.
(4) Dalam hal permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi
tidak disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat
penolakan permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi
dengan disertai alasan penolakan.
Pasal 11
Dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan pencairan
Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2), Direktorat Jenderal dapat melakukan peninjauan
lapangan.
BAB IV
SANKSI PEMOTONGAN KOMITMEN EKSPLORASI
Pasal 12
(1) Dalam hal pemegang IPB dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak terbitnya IPB tidak melakukan
pengeboran sumur eksplorasi paling sedikit 1 (satu)
sumur eksplorasi, dikenai sanksi pemotongan Komitmen
Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan
Komitmen Eksplorasi sebagai penerimaan negara bukan
pajak.
(2) Sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal
terjadi keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan
yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian
sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi.
(3) Keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang
menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10 -
(4) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan
kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi
sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh
kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal penetapan keadaan kahar (force
majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi oleh Menteri.
(5) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan
belum melakukan pengeboran sumur eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB
dikenai sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar
5% (lima persen) dari keseluruhan Komitmen Eksplorasi
sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(6) Pencairan sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5)
dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal dengan menerbitkan Surat
Instruksi Khusus sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PENGEMBALIAN SISA KOMITMEN EKSPLORASI
Pasal 13
Apabila IPB berakhir karena dikembalikan, dicabut, atau
dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi,
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal mengembalikan sisa Komitmen Eksplorasi kepada
pemegang IPB.
Pasal 14
Dalam hal studi kelayakan pemegang IPB disetujui oleh Menteri,
namun masih terdapat sisa Komitmen Eksplorasi yang belum
dicairkan oleh pemegang IPB, Direktur Jenderal atau pejabat
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal mengembalikan sisa
Komitmen Eksplorasi kepada pemegang IPB.
11 -
Pasal 15
Untuk pengembalian sisa Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Direktur Jenderal
atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
menerbitkan Surat Instruksi Penutupan Rekening sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB VI
PENUTUPAN REKENING BERSAMA
Pasal 16
(1) Penutupan Rekening Bersama dilakukan oleh pemegang
IPB bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Tata cara penutupan Rekening Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Komitmen Eksplorasi yang telah ditempatkan oleh
Pemenang Lelang Wilayah Kerja dalam bentuk selain
Rekening Bersama sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, diakui sebagai Komitmen Eksplorasi dan proses
selanjutnya disesuaikan dalam bentuk Rekening Bersama
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Menteri ini;
b. perjanjian Rekening Bersama yang telah ditandatangani
oleh Direktur Jenderal dengan Pemenang Lelang Panas
Bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dinyatakan tetap berlaku.
- 12 -
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 De sember 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2108
>alinarT^^^ai dengan aslinyaKEMEMT€;^IAN ENERGI^AN SUMBER DAYA MINERAL
u IRQ HUKUM.
'-V '^tjWCRrbn AsrofI19601^5^81031002
Kepada Yth.
PTBank
Divisi
Jalan
- 13
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR4 4TAHUN 2016
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN
KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI
FORMAT SURAT INSTRUKSI BERSAMA
.,20_
SURAT INSTRUKSI BERSAMA
Dengan hormat,
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan
serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, dan berdasarkan Perjanjian
Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk Wilayah Kerja
tertanggal , bersama ini kami menginstruksikan
pencairan Komitmen Eksplorasi sebagai berikut:
Dari Rekening Nomor
Kepada:
Rekening Nomor
a.n.
dengan nama
Bank
Sebesar: USD
Cabang
(- _terbilang)
Kami harap pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak Bank menerima Surat Instruksi Bersama ini.
- 14 -
PIHAK KESATU,
(JABATAN)
PIHAK KEDUA,
(JABATAN)
(NAMA)
Tanggal; Tanggal:
(NAMA)
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
KEME
sesuai
IAN
KERA
O
ro
NIP 01
dengan asiinyaDAN SUMBER DAYA MINERAL
BIRO HUKUM,
F Asrofi
11981031002
Kepada Yth.
PT Bank
Divisi
Jalan
- 15
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 4 TAHUN 2016
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN
KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI
FORMAT SURAT INSTRUKSI KHUSUS
-,20_
SURAT INSTRUKSI KHUSUS
Dengan hormat,
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan
serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi dan berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk
Wilayah Kerja tertanggal , bersama ini kami
menginstruksikan pencairan Komitmen Eksplorasi sebagai berikut:
Dari Rekening Nomor
Kepada:
Rekening Nomor
a.n.
dengan nama
Bank
Sebesar: USD
Cabang
(- _terbilang)
Kami harap pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak Bank menerima Surat Instruksi Khusus ini.
- 16-
PIHAK KESATU,
(JABATAN)
(NAMA)
Tanggal:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN
Salinaij^esuai dengan aslinyaKEMENTERIAN ENEI^I DAN SUMBER DAYA MINERAL
vBIRO HUKUM,KEP
NlRn
or| AsrofI1B1981031002
- 17
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 4 TAHUN 2016
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN
KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI
FORMAT SURAT PENUTUPAN REKENING
Kepada Yth. ,20
PTBank
Divisi
Jalan
SURAT INSTRUKSI PENUTUPAN REKENING
Dengan hormat,
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan
serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi dan berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk
Wilayah Keija tertanggal , bersama ini kami
menginstruksikan pengembalian sisa Komitmen Eksplorasi sebagai berikut:
Dari Rekening Nomor dengan nama " "
Seluruh dana yang tersisa dalam Rekening tersebut kami instruksikan untuk
dipindahkan Kepada:
Rekening Nomor
a.n.
Bank Cabang
Kami harap pemindahan dana dan penutupan rekening tersebut dapat
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari keija sejak Bank menerima Surat
Instruksi Penutupan Rekening ini.