MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu adanya pedoman pengawasan atas urusan wajib dan pilihan yang dibagi berdasarkan sub-sub bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran I Daftar Materi Pemeriksaan bagian II Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009

1

A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN a. KEBIJAKAN 1) KEBIJAKAN DAN STANDAR

Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan

1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan.

Peraturan daerah tentang kebijakan operasional pendidikan yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.

Periksa apakah kebijakan operasional yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional.

1.b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.

1.b.

Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan operasional dan program pendidikan.

Kesesuaian program pendidikan dan operasional antar daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Periksa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan di daerah

Teliti apakah ada kebijakan yang masih bertentangan dengan kebijakan program pendidikan nasional.

1.c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.

1.c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.

Disusunnya rencana pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan renstra.

Dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan.

Periksa dokumentasi dan administrasi kegiatan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan renstra.

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di

Pemahaman tentang standar nasional pendidikan di tingkat

Kesesuaian pemahaman terhadap standar nasional pendidikan yang

Periksa apakah telah dilaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota terkait

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009

2

Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan

tingkat provinsi.

tingkat kabupaten/kota.

kabupaten/kota. komprehensif di tingkat kabupaten/kota dengan kebijakan program pendidikan.

pelaksanaan standar nasional pendidikan.

Periksa apakah pemahaman tentang standar nasional pendidikan telah sesuai kebijakan daerah.

3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Adanya pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non nformal.

Kesesuaian antara pengelolaan penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota.

Jumlah pemantauan lapangan terhadap satuan/penyelenggara pendidikan dalam kurun waktu satu tahun.

Periksa apakah telah dilaksanakan koordinasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.

4.a.

4.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.

Adanya peraturan tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan/penyelenggara pendidikan.

Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal telah memenuhi syarat-syarat pendirian sesuai perundang-undangan

4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau

4.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah

Adanya peraturan tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan

Peraturan dan dokumen tentang penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan

Periksa kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penyelenggaraan dan/atau

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TANGGAL 28 JANUARI 2009

3

Wewenang Provinsi Wewenang Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Alat Bukti/ Verifikasi Indikator Tatacara Pengawasan

program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

bertaraf internasional. sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.

pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional.

pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah bertaraf internasional

4.c.

4.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

Adanya peraturan tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

Peraturan dan dokumen tentang izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

Periksa apakah pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan