MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan OperasionalSekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturanperundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan RetribusiDaerah yang berimplikasi terhadap perubahan strukturpendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuatkomitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturanpendanaan tanggap darurat bencana, perlu dilakukanpenyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang BantuanKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4972);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34, angka 61 dan angka 62 diubah,diantara angka 62 dan angka 63 disisipkan angka baru yaitu angka62a, ditambahkan angka baru yaitu angka 79 dan angka 80,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilanrakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutdesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerahdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah tersebut.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yangdibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepaladaerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi NanggroeAceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)yang berlaku di Provinsi Papua.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatanyang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangandaerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerahselaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahdaerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dariDPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerjaperangkat daerah.

13. Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi ataubupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalahkepala daerah yang karena jabatannya mempunyaikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaankeuangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolakeuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepalaSKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanAPBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUDadalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagaibendahara umum daerah.

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok danfungsi SKPD yang dipimpinnya.

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik daerah.

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkatKuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian tugas BUD.

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasauntuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaanggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsiSKPD.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnyadisingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsitata usaha keuangan pada SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkatPPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yangmelaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatuprogram sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yangditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uangpendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD padaSKPD.

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yangditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.

6

25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atassatu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajibmenyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporankeuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satuatau beberapa program.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaandaerah untuk periode 5 (lima) tahun.

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumenperencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatTAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepaladaerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyaitugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepaladaerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanyaterdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabatIainnya sesuai dengan kebutuhan.

31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinyauntuk periode 1 (satu) tahun.

32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnyadisingkat PPAS adalah rancangan program prioritas danpatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepadaSKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

33. Dihapus.

34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatRKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaranyang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja programdan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

34a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencanakerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagiankeuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatanpenganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilankeputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalamperspektif lebih dari satu tahun anggaran, denganmempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yangbersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalamprakiraan maju.

36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungankebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahunyang direncanakan guna memastikan kesinambungan

7

program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasarpenyusunan anggaran tahun berikutnya.

37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yangakan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaananggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunanrencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasiuntuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatanpemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaianefisiensi alokasi dana.

39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidangtertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuanpembangunan nasional.

40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yangmenjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ataususunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangkamelindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakanmasyarakat.

41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentukupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan denganmenggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapaihasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian daripencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiridari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yangberupa personil (sumber daya manusia), barang modaltermasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi daribeberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalambentuk barang/jasa.

43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatuprogram atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkanoleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukungpencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakar.

45. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satuprogram.

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayarseluruh pengeluaran daerah.

47. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepaladaerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dandigunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah padabank yang ditetapkan.

48. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

49. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

50. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang

8

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

51. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yangdiakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antarapendapatan daerah dan belanja daerah.

53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antarapendapatan daerah dan belanja daerah.

54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkatSiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan danpengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yangmengakibatkan daerah menerima sejumlah uang ataumenerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehinggadaerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerahyang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atauakibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undanganatau akibat lainnya yang sah.

58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarpemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerahyang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturanperundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebablainnya yang sah.

59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanaikegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapatdipenuhi dalam satu tahun anggaran.

60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaatekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosialdan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkankemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepadamasyarakat.

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnyadisingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuatpendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

61a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumenpelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagiankeuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yangselanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yangmemuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakansebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran olehpengguna anggaran.

62a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnyadisingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja

9

tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahunberikutnya.

63. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masukyang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kaskeluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gunamendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalahdokumen yang menyatakan tersedianya dana untukmelaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPPadalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaharapengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UPadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranuntuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisiankembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan denganpembayaran langsung.

67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUadalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaranuntuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapatdilakukan dengan pembayaran Iangsung.

68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkatSPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharapengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaanguna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesakdan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung danuang persediaan.

69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalahdokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untukpermintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atasdasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerjaIainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yangdokumennya disiapkan oleh PPTK.

70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD.

71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untukpenerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPDyang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanaikegiatan.

72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yangselanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uangpersediaan yang telah dibelanjakan.

73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang

10

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlahbatas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuaidengan ketentuan.

74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkatSPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

75. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkatSP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasarpencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehanIainnya yang sah.

77. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkunganpemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas.

79. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dandilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaranyang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

80. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOSmerupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaanprogram wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaituPasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaranbertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturanperundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5),sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalammelaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagiankewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPDselaku kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunabarang.

11

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, bebankerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/ataupertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usulkepala SKPD.

(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yangdipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaranlainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehpejabat pengguna anggaran.

(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawabatas pelaksanaan tugasnya kepada penggunaanggaran/pengguna barang.

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindaksebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehinggaPasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberianbantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentukuang dan/atau barang kepada kelompok/anggotamasyarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki kejelasan peruntukanpenggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuankeuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepaladaerah.

(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terusmenerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberianbantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiaptahun anggaran.

(3) Dihapus.

12

(4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyisebagai berikut:

Pasal 47

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuanganyang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepadakabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintahdaerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepadapemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalamrangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuankeuangan dan kepada partai politik.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannyadiserahkan sepenuhnya kepada pemerintahdaerah/pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannyadiarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberibantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan danapendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan danbelanja desa penerima bantuan.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 52

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barangdan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)bulan dalam melaksanakan program dan kegiatanpemerintahan daerah, termasuk barang yang akandiserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasakantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapandan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinasdan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-haritertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas danpemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenisserta pengadaan barang yang dimaksudkan untukdiserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

7. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaituPasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapatmengikat dana anggaran:

13

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatantahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yangsecara teknis merupakan satu kesatuan untukmenghasilkan satu output yang memerlukan waktupenyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurutsifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahunanggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat dirumah sakit, layanan pembuangan sampah danpengadaan jasa cleaning service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yangdituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara KepalaDaerah dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganannota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertamarencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamaksebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhirtahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

8. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lainuntuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milikdaerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintahdaerah.

9. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan ayat (8) dan ayat (9), sehinggaPasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapatsegera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangkamanajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selamakurang dari 12 (duabelas) bulan.

14

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulansampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjangsecara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN),Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat PerbendaharaanNegara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampungpenganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimilikilebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasipermanen dan non-permanen.

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerahdalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnyapembelian surat berharga untuk menambah kepemilikanmodal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yangdibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubunganbaik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidakdimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhankas jangka pendek.

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niatuntuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, sepertikerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentukpenggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaanmodal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnyadan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintahdaerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkanpelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atauada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, sepertipembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuhtempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalamrangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulirkepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitaspendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapatdianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalamtahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturandaerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman padaketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yangtelah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modalpada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturandaerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaanmodal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modalyang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentangpenyertaan modal.

(9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlahpenyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

15

modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentangpenyertaan modal yang berkenaan.

10. Ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (10)diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah danorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)tercantum dalam Lampiran A.I.a peraturan menteri ini.

(2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akunpembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3)merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerahyang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Menteri ini.

(3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam LampiranA.III.a Peraturan Menteri ini.

(4) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalamLampiran A.IV.a Peraturan Menteri ini.

(5) Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.VPeraturan Menteri ini.

(6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untukkeselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalamLampiran A.VI.a Peraturan Menteri ini.

(7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusanpemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII.aPeraturan Menteri ini.

(8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII.a.1Peraturan Menteri ini.

(9) Dihapus.

(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a.1Peraturan Menteri ini.

(11) Dihapus.

(12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftarnama rekening dan kode rekening yang tidak merupakanacuan baku dalam penyusunan kode rekening yangpemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dannyata sesuai karakteristik daerah.

11. Ketentuan Pasal 86 huruf b diubah, sehingga Pasal 86 berbunyisebagai berikut:

Pasal 86

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

16

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusanyang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasionalyang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiaptahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masingprogram/kegiatan.

12. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyisebagai berikut:

Pasal 87

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepaladaerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Junitahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahassebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakatimenjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahunanggaran berjalan.

(4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a danA.XI.a Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyisebagai berikut:

Pasal 98

(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatprogram/kegiatan.

(3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan danpendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanjabantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuankeuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaandaerah.

14. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 102berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD; dan

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

17

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD memuat penjelasan sebagai berikut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanjayang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkanpenggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkandalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumberpenerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaanpembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untukkelompok pengeluaran pembiayaan.

(3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran A.XVI Peraturan Menteri ini.

15. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah,sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuanbersama dengan kepala daerah terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD, kepala daerahmelaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angkaAPBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat danbelanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerahdengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahunanggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai,belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnyakelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasarmasyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ataumelaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

16. Ketentuan Pasal 123A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 123Aberbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatprogram/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan danpendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanjabantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuankeuangan dan belanja tidak terduga; dan

18

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaandaerah.

(4) Format DPA PPKD tercantum dalam lampiran B.I.b PeraturanMenteri ini.

17. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 161berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisalebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf cdapat berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasidaerah yang melampaui anggaran yang tersediamendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 145 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibatadanya kebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telahditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untukselanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteriaharus diselesaikan sampai dengan batas akhirpenyelesaian pembayaran dalam tahun anggaranberjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian targetkinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkansemula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yangdapat diselesaikan sampai dengan batas akhirpenyelesaian pembayaran dalam tahun anggaranberjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untukpendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikanterlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untukmendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untukmendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

19

18. Ketentuan Pasal 162 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) danayat (9) disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b), dan ayat(8c), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteriasebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitaspemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikansebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarandalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaandarurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapatmelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahanAPBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersediaanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapatdilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangcapaian target kinerja program dan kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasukbelanja untuk keperluan mendesak yang kriterianyaditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimanadimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yanganggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranberjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintahdaerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dankegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalansebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikanterlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahuludalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap daruratbencana.

20

(8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebananlangsung pada belanja tidak terduga.

(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencariandan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi,pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampunganserta tempat hunian sementara.

(8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, danpertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap daruratbencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukandengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepaladaerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana mengajukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencanakepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap daruratbencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakanfungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu)hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukandengan mekanisme TU dan diserahkan kepadabendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat padaBuku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaranpada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana;

e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisikdan keuangan terhadap penggunaan dana tanggapdarurat bencana yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggapdarurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yangmelaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepadaPPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yangsah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawabbelanja.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannyaperubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya, danpengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasianggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahuludalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretarisdaerah.

21

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalamkeadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepaladaerah.

19. Ketentuan Pasal 293 ayat (1) diubah, sehingga pasal 293 berbunyisebagai berikut:

Pasal 293

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisuntuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 292 disampaikan kepada DPRD dan MenteriDalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaranberkenaan.

(2) Format laporan realisasi semester pertama APBD danprognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXIPeraturan Menteri ini.

20. Diantara Pasal 296 dan Pasal 297 disisipkan 1 (satu) pasal baruyaitu Pasal 296A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal296 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh kepala daerah kepadaMenteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahunanggaran berakhir.

21. Ketentuan Pasal 324 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3)dihapus, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

(1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja padaSKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkanPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

22. Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVAsehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 329B

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolahnegeri sebagai berikut:

a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaranatas usul kepala SKPD Pendidikan selaku PenggunaAnggaran; dan

b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

22

(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendaharapengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 329C

(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentukprogram dan kegiatan.

(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenisbelanja hibah.

(3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.

(5) Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsungyang bersumber dari dana BOS, untuk uraian obyek belanjadan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum padalampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri ini.

Pasal 329D

(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan denganmekanisme TU.

(2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan denganmekanisme LS.

Pasal 329E

(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiaptriwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPDPendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.

(2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiaptriwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

(3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpamenunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOStriwulan sebelumnya.

Pasal 329F

(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal329E ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibahdaerah.

(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengankepala sekolah swasta.

(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepalaSKPD Pendidikan atas nama kepala daerah dapatmenandatangani Naskah perjanjian hibah.

(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahunanggaran.

(5) Format Naskah perjanjian hibah sebagaimana tercantumdalam lampiran F.I Peraturan Menteri ini.

23

Pasal 329G

(1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaandana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV palinglambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepadabendahara pengeluaran pembantu.

(2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah danlengkap.

(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaransetelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuanganSKPD Pendidikan.

(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterimasetiap triwulan.

Pasal 329H

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima olehsekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal II

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri inidiundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZIDiundangkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 310

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOHPEMBINA (IV/a)

NIP.19690824 199903 1 001