MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PEMERINTAH DIHADAPAN RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

TANGGAL, 6 APRIL 1999

DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA JL. Taman Pejambon No. 6 Jakarta

1

J

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PEMERINTAH

MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hadirin dan Sidang Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami pertama-tama mengajak

segenap hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat, nikmat serta karuniaNYA, sehingga pada hari ini kita dapat

bertemu kembali untuk melaksanakan tugas konstitusional kita bersama.

Atas nama Pemerintah kami ingin mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas

kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Keterangan

Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar

Negeri yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dengan Amanat Presiden tertanggal 12 Februari 1999, Nomor

R.13/PU/11/19991 untuk dibahas dan disetujui oleh Sidang Dewan Perwakilan

Rakyat

..

Secara khusus kami sampaikan pula ucapan terima kaslh, bahwa di tengah­

tengah kesibukan yang amat padat, Dewan masih bersedia meluangkan waktu,.

tenaga dan pikirannya untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang

Hubungan Luar Negeri.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa salah

satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Tujuan ini pada hakekatnya merupakan amanat kepada

bangsa, negara dan Pemerintah Indonesia untuk selalu mengambil peran aktif

dalam upaya bangsa-bangsa untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian

dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Hubungan Luar

Negeri. Oleh karena itu Hubungan Luar Negeri merupakan unsur yang sangat

penting dalam kehidupan ketatanegaraan kita, karena di dalamnya terkandung

usaha penjabaran tujuan konstitusional yang mulia dalam kehidupan

bernegara dan berbangsa.

3

Di masa mendatang, dalam abad ke XXI yang tidak lama lagi akan kita masuki,

hubungan saling ketergantungan antarbangsa dan saling keterkaitan antar

masalah akan semakin besar, baik di kawasan kita sendiri maupun di dunia

pada umumnya. Hal tersebut akan merupakan kenyataan internasional yang

tidak dapat kita hindari dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri

Indonesia. Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri itu, selain harus

memperhatikan kondisi dunia tersebut, perlu tetap didasarkan pada landasan

idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Das~r 1945, serta

prinsip Politik Luar Negeri yang bebas aktif.

Landasan-landasan tersebut telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

Hubungan Luar Negeri kita. Untuk lebih memantapkan praktek-praktek dan

menjamin kepastian hukum bagi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam

penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri,

dirasakan perlu untuk membuat pengaturan-pengaturan yang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu maka perlu disusun suatu perangkat hukum yang menjabarkan

secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan

pelaksanaan Politik Luar Negeri. Dengan latar belakang inilah maka

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar

Negeri ini.

4

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri

merupakan salah satu perwujudan pengembangan hukum nasional, dengan

jalan mengkodifikasikan praktek-praktek yang telah ada dan menclptakan

kaidah-kaidah baru bagi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri. Dengan

adanya Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri diharapkan dapat

dicapal penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri yang lebih efisien, efektif,

terarah dan terkoordinasl sehlngga dapat menunjang pencapalan tujuan

nasional.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan kepada Pimpinan

dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat, pokok-pokok pikiran yang

melandasi dan yang menjadi pertimbangan penyusunan Rancangan Undang­

Undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Pertama, sebagai negara hukum maka Hubungan Luar Negeri RI harus

diselenggarakan berdasarkan aturan-aturan hukum. Agar Hubungan Luar

Negeri terselenggara secara tertib maka aturan-aturan hukum tersebut harus

5

menjadi kaidah-kaidah bagi para penyelenggara Hubungan Luar Negeri, di

mana pembagian dan pelimpahan wewenang kepada dan diantara para

penyelenggara Hubungan Luar Negeri akan diatur secara tegas.

Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri yang demikian itu diharapkan akan

dapat menunjang upaya perlindungan kepentingan bangsa dan negara serta

pencapaian tujuan nasional.

Kedua, komitmen untuk melindungi kepentingan naslonal kita termasuk

kepentingan warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri,

adalah sejalan dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam kaitan ini, Undang-Undang tentang

Hubungan Luar Negeri menetapkan secara umum dan secara khusus kaidah­

kaidah hukum tentang pemberian perlindungan terhadap kepentingan nasional

dan warga negara Indonesia.

Ketiga, Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri harus diabdikan kepada

kepentingan nasional serta pencapaian tujuan nasional. Maksud tersebut

hanya dapat diwujudkan melalui suatu mekanisme hubungan kerja yang

mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik di antara para penyelenggara

6

Hubungan Luar Negeri, baik di kalangan Pemerintah maupun di luar kalangan

Pemerintah.

Keempat, Menteri Luar Negeri, sebagal penyelenggara tugas umum

Pemerintahan di bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri, perlu

didukung oleh aparatur penyelenggara Hubungan Luar Negeri yang andal dan

memadai, baik institusional, fungsional maupun profesional, agar tugas

tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dalam menunjang upaya

pencapaian tuj uan nasional.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Indonesia telah memainkan peran aktif dalam berbagai kegiatan internasional,

seperti penyelenggaraan Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955

yang melahirkan Dasa Sila Bandung, pembentukan Gerakan Non-Blok di tahun

1961, di mana Indonesia menjabat sebagai Ketua Gerakan tersebut dari tahun

1992-1995. Begitu pula dalam pembentukan serta kegiatan ASEAN, OKI,

Kelompok 77, OPEC, Kelompok 15 dan Kelompok D-8. Indonesia telah aktif

pula memberi sumbangan pada penyelesaian konflik di Kamboja, masalah

Moro di Filipina, pencegahan konflik di Laut Cina Selatan, serta pengiriman

pasukan atau misi pemelihara perdamaian antara lain ke Timur Tengah,

Kongo, Kamboja dan Bosnia dalam rangka Perserikatan Bangsa-bangsa serta

ke Vietnam (International Commission of Control and Supervision in Vietnam,

7

1973) di luar rangka Perserikatan Bangsa-bangsa. Di forum Perserikatan

Bangsa-bangsa Indonesia telah memainkan peranan aktif dalam Komite

Dekolonisasi, Komite Perlucutan Senjata, serta pernah menjadi Ketua Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (1971-1972), Ketua Komlte I Sidang

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-40 (1985), dan beberapa kall

menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia telah aktif pula dalam konperensi-konperensi Perserikatan Bangsa­

Bangsa mengenai hukum laut yang akhirnya menghasilkan konvensi tentang

hukum laut 1982. Khusus di bidang hukum laut, bersama-sama dengan negara

nusantara lainnya, Indonesia telah berhasil memperjuangkan pengakuan

internasional pada prinsip Nusantara yang akhirnya diterima dan termuat

dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut. Peran

penting yang dimainkan Indonesia itu adalah sejalan dengan prinsip Politik

Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif yang senantiasa kita pegang teguh.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri sebagai

perangkat hukum nasional yang berisi kaidah-kaidah hukum dalam

penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri yang akan menjadi pegangan dan

pedoman bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, diharapkan

akan dapat dicegah kemungkinan terjadinya atau terulangnya kembali

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri bebas

8

aktif seperti yang telah kita alami di masa lampau.

Saudara-saudara Anggota Dewan Yang Terhormat,

Ruang lingkup dan jangkauan materi Undang-Undang tentang Hubungan Luar

Negeri lni meliputi subyek, sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan

Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri yang lengkap dan

menyeluruh serta tertuang di dalam suatu perangkat hukum nasi9nal. Undang­

Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini akan diarahkan untuk menciptakan

suatu sistem konsultasi, koordinasl, pemantauan dan pengendalian yang

melembaga dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan

Politik Luar Negeri. Dengan demikian dapat dicapai sasaran yang diinginkan

yaitu untuk menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri

dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai materi dan ketentuan­

ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan

Luar Negeri, perkenankanlah kami menjelaskan secara singkat materi muatan

9

yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Pertama-tama perlu kami tekankan bahwa Rancangan Undang-Undang ini

dimaksudkan sebagai rancangan Undang-Undang Pokok tentang Hubungan

Luar Negeri. Sesuai dengan sifatnya, maka Undang-Undang yang

rancangannya sudah berada di tangan para Anggota Dewan Yang Terhormat,

hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan

ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dapat diatur dalam undang-undang

tersendiri atau peraturan pelaksanaan yang bertingkat lebih. rendah dari

undang-undang.

Karena hanya memuat hal-hal pokok, maka Rancangan Undang-Undang ini

hanya terdiri dari 41 Pasal, termasuk 2 Pasal yang bersifat non-substantif.

Perumusan 41 Pasal tersebut dikelompokkan dalam 10 Bab, yang terdiri dari

8 Bab substantif (Bab I sampai Bab VIII) dan 2 Bab non-substantif, yang lazim

terdapat dalam kebanyakan undang-undang. Dua Bab non-substantif tersebut

terdiri dari Bab yang memuat aturan peralihan (Bab IX), dan ketentuan penutup

(Bab X). Selanjutnya, dapat kami sampaikan materi muatan Rancangan

Undang-Undang ini sebagai berikut:

10

1. Ketentuan Umum (Bab I)

Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang lni, memuat uraian

tentang pengertian beberapa istilah yang dipergunakan, Dasar

Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri, Prinslp

Politik Luar Negeri, serta cara pelaksanaan Politik Luar Negeri.

2. Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar

Negeri (Bab II}

Bab mengenai penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan

pelaksanaan Politik Luar Negeri memuat antara lain ketentuan-ketentuan

pokok bagi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri serta pelaksanaan

Politik Luar Negeri RI. Di samping itu diatur pula masalah kewenangan

penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar

Negeri serta pelimpahan kewenangan tersebut.

Bab ini memuat pula ketentuan tentang pengangkatan pejabat-pejabat

yang secara khusus ditugaskan untuk menyelenggarakan Hubungan

11

Luar Negeri di bidang tertentu, pembukaan dan pemutusan hubungan

diplomatik dan konsuler dengan negara lain, perihal masuk ke dalam

atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional,pembukaan dan

penutupan kantor Perwakilan di luar negeri dan pengiriman pasukan

atau misi pemeliharaan perdamaian. Selain itu juga diatur hal-hal yang

berkaitan dengan prosedur pendirian lembaga kebudayaan dan/ atau

badan promosi Indonesia di luar negeri dan pendirian lembaga

kebudayaan asing atau lembaga kerja sama asing di lndQnesia.

3. Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian lnternasional (Bab Ill)

Bab ini mengatur pokok-pokok tentang hal-hal yang berhubungan

dengan Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian lnternasional, yakni

tentang kekuatan mengikatnya terhadap Pemerintah RI dan proses

konsultasi bagi rencana pembuatan perjanjian internasional. Ketentuan

yang lebih rinci dan bersifat teknis tentang Pembuatan dan Pengesahan

Perjanjian lnternasional akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

4. Kekebalan, Hak lstimewa dan Pembebasan (Bab IV)

12

Bab ini meletakkan kerangka hukum tentang pemberian kekebalan dan

hak istimewa kepada Perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus,

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perwakllan badan-badan

khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lnternasional ·

lainnya serta kemungkinan pemberian pembebasan dart kewajiban

tertentu kepada Perwakilan organisasi atau badan asing lain.

5. Perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (Bab V)

Dalam bab ini ditetapkan antara lain aturan yang menandaskan

mengenai kewajiban Pemerintah untuk melindungi kepentingan Warga

Negara atau badan hukum Indonesia, termasuk Warga Negara dan

badan hukum Indonesia di luar negeri, serta dasar pemberian

perlindungan tersebut. Disamping itu Bab ini juga menetapkan

kewajiban Perwakilan RI untuk memupuk persatuan dan kerukunan

antara sesama WNI di luar negeri dan pemberian pengayoman bagi WNI

dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Bab ini juga mengatur

kewajiban Perwakilan RI untuk membantu menyelesaikan persengketaan

13

yang timbul antara sesama WNI atau badan hukum Indonesia di luar

negeri, kewajiban Perwakilan RI untuk memberikan bantuan dan

perlindungan kepada WNI di luar negeri yang terancam bahaya nyata,

perang atau karena pemutusan hubungan diplomatik, serta dasar

pemberian bantuan dan perlindungan tersebut Selaln ltu juga dimuat

hal-hal yang berkaltan dengan tugas Perwakilan RI yang berkenaan

dengan masalah hukum dan hal-hal yang bersifat notariil seperti

pernikahan, perceralan, kelahiran dan kematian.

6. Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi (Bab VI}

Bab ini menetapkan tentang kewenangan pemberlan suaka, prosedur

atau pelaksanaan kewenangan dan dasar pemberian suaka kepada

orang asing. Sebagaimana dike•~hui oleh para anggota Dewan Yang

Terhormat, hak seseorang untuk mencari suaka guna memperoleh

perlindungan politik dari negara lain diakui oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu hak asasi manusia. Hak

mencari suaka tersebut tercantum dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi

Manusia yang dilampirkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Nomor 17/MPR/1998. Bab ini juga memuat ketentuan tentang

14

penetapan kewenangan kebijakan mengenai pengungsi, yang pokok-

pokoknya akan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden.

7. Aparatur Hubungan Luar Negeri (Bab VII)

Bab tentang aparatur Hubungan Luar Negeri ini mengatur antara lain

kewenangan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Luar Negeri,

koordinasi penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri da11 pelaksanaan

Politik Luar Negeri. Selain itu, dimuat pula beberapa ketentuan yang

berkaitan dengan aparatur pelaksananya seperti Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh, kewenangan pengangkatan pejabat lain setingkat

Duta Besar seperti Outa Besar Keliling, urutan kepangkatan diplomatik

serta hal-hal yang berkaitan dengan Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN).

8. Pemberian dan Penerimaan Surat-surat Kepercayaan (Bab VIII)

Bab ini memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian dan

penerimaan surat-surat kepercayaan, antara lain kewenangan pemberian

surat-surat kepercayaan, penerimaan surat-surat kepercayaan,

penandatanganan surat-surat kepercayaan, penandatanganan surat

15

tauliah bagi Konsul Jenderal atau Konsul, penerimaan surat tauliah

seorang Konsul Jenderal atau Konsul dan pengeluaran eksekuatur.

Juga dimuat ketentuan tentang penandatanganan surat tauliah bagi

Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan, Penerimaan

surat tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul

Kehormatan asing dan pengeluaran eksekuatur.

9. Ketentuan Peralihan (Bab IX)

Ketentuan Peralihan ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum

bagi aturan-aturan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri yang telah

ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang aturan-aturan

tersebut tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan

Undang-Undang ini.

10. Ketentuan Penutup (Bab X)

Ketentuan Penutup ini memuat ketentuan tentang tanggal mulai

berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini, bilamana

rancangannya telah disetujui oleh Dewan dan disahkan oleh Presiden.

16

Demikianlah uraian ringkas tentang pokok-pokok, materi yang terkandung di

dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, yang

mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengantar pembahasan Rancangan

Undang-Undang inl oleh Dewan Yang Terhormat.

Semoga Allah SWT, senantiasa mellmpahkan rahmat, nikmat, dan karuniaNya

kepada kita semua.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 6 April 1999

ATAS NAMA PEMERINTAH

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA