MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat

1. Para Menteri.

2. Jaksa Agung.

3. Panglima TNI.

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Para Pimpinan Lembaga.

6. Para Gubernur di seluruh Indonesia.

7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan hormat bersama ini

disampaikan, sebagai berikut:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

mengharapkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengikuti

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dengan mengikutsertakan

inovasi pelayanan publik dalam jumlah yang tidak dibatasi. Proposal inovasi

disampaikan secara online dengan alamat http://sinovik.menpan.go.id.

2. Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

akan diberikan ID Pengguna dan Sandi. Pimpinan Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah agar menugaskan pejabat yang bertanggungjawab dalam

SALINAN

pengelolaan pelayanan publik sebagai pemegang ID Pengguna dan Sandi.

Selanjutnya pemegang ID Pengguna dan Sandi tersebut bertanggung jawab

untuk membuatkan ID Pengguna dan Sandi masing-masing pengusul inovasi

yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

3. Jadwal sementara untuk penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

adalah sebagai berikut:

No Tanggal Kegiatan Keterangan

1 30 Oktober

s.d. 30

November

2014

Sosialisasi Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

2 1 Desember

2014 s.d. 31

Januari 2015

Penyampaian secara online

inovasi Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah

Alamat:

http://sinovik.menpan.go.id

3 Januari 2015 Evaluasi Administrasi

4 Februari

2015

Evaluasi Proposal

5 Maret 2015 Presentasi dan Wawancara

6 Awal April

2015

Evaluasi lapangan

7 Akhir April

2015

Penyerahan Penghargaan Bersamaan dengan acara

Musrenbang Nasional 2015

4. Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik Tahun 2015 dapat dilihat dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian agar menjadikan maklum.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ttd

Azwar Abubakar

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

Lampiran Surat Edaran Menteri PANRB

Nomor : 09 Tahun 2014

Tanggal : 20 Oktober 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan

pengembangan inovasi pelayanan publik secara kompetitif di lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota),

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kementerian PANRB) bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melaksanakan

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2015.

B. Pengertian

1. One Agency, One Innovation adalah gerakan yang mewajibkan kepada setiap

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk

menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.

2. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak

mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu

pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari

tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa

inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang

ada.

3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi

adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan

kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga

/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

4. Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yang selanjutnya disebut Admin Kementerian adalah pejabat yang

ditugaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk mengelola sistem informasi kompetisi inovasi pelayanan publik

(SiNoviK).

5. Administrator Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disebut dengan Admin Lokal adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengelola usulan inovasi

pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

melalui sistem informasi kompetisi inovasi pelayanan publik (SiNoviK).

C. Prinsip

Prinsip kompetisi inovasi pelayanan publik adalah:

1. Akuntabilitas.

proses kompetisi inovasi pelayanan publik harus memenuhi aspek-aspek

akuntabilitas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi.

proses kompetisi inovasi pelayanan publik dapat diakses secara terbuka baik

oleh pengusul maupun penilai.

3. Independen.

proses kompetisi inovasi pelayanan publik dilakukan tidak berpihak dan bebas

dari kepentingan.

D. Tujuan

Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan untuk:

1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam

rangka pengembangan inovasi pelayanan publik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kompetisi inovasi pelayanan publik meliputi:

1. Organisasi, peserta dan sarana.

2. Jenis, kategori dan kriteria.

3. Peningkatan kapasitas pelayanan publik.

4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan.

BAB II

ORGANISASI, PESERTA DAN SARANA

A. Organisasi Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Organisasi penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik terdiri dari:

1. Kementerian PANRB adalah penyelenggara kompetisi inovasi pelayanan publik.

2. Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik,

Kementerian PANRB bertugas memfasilitasi proses penjaringan, penyeleksian,

dan penilaian inovasi pelayanan publik, serta membentuk sekretariat, tim

evaluasi, dan tim panel independen dalam rangka penyelenggaraan kompetisi

inovasi pelayanan publik.

3. Sekretariat bertugas melayani kesekretariatan penyelenggaraan inovasi

pelayanan publik serta bertindak sebagai administrator sistem informasi inovasi

pelayanan publik (Admin SiNoviK).

4. Tim Evaluasi, yaitu Tim yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri antara lain dari akademisi yang

kompeten di bidang pelayanan publik yang bertugas melakukan penilaian

proposal inovasi pelayanan publik.

5. Tim Panel Independen yaitu Tim yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari figur dan tokoh di luar

pemerintahan yang memiliki reputasi pengetahuan dalam birokrasi

pemerintahan.

B. Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1. Peserta kompetisi inovasi pelayanan publik adalah Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

2. Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat menugaskan

unit atau satuan kerja di lingkungannya dalam memberikan fasilitasi proses

pengajuan inovasi pelayanan publik dalam kompetisi inovasi pelayanan publik,

sekaligus bertindak sebagai administrator lalu lintas pengajuan inovasi dalam

sistem inovasi pelayanan publik (SiNoviK).

3. Unit atau satuan kerja atas inisiatif sendiri dan/atau permintaan pimpinan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengajukan inovasi pelayanan

publik melalui aplikasi sistem inovasi pelayanan publik (SiNoviK) sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan.

4. Setiap instansi/unit/satuan kerja dapat mengajukan lebih dari satu inovasi

pelayanan publik.

5. Inovasi pelayanan publik yang pernah diajukan dalam kompetisi inovasi

pelayanan publik tahun 2014 dapat diajukan lagi pada kompetisi tahun 2015.

C. Sarana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Proses kompetisi inovasi pelayanan publik secara umum dilakukan secara online

dengan menggunakan aplikasi sistem inovasi pelayanan publik (SiNoviK) berbasis

web, dengan alamat http://sinovik.menpan.go.id

BAB III

JENIS, KATEGORI DAN KRITERIA

A. Jenis Inovasi

Jenis inovasi dapat berupa:

1. Pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan

dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan.

2. Pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan

kualitas pelayanan publik.

3. Wujud pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung berupa:

a. Proses, yaitu perubahan dalam proses penyediaan layanan; dan/atau

b. Administrasi, yaitu penggunaan instrumen kebijakan atau sebagai hasil

dari perubahan kebijakan; dan/atau

c. Sistem, yaitu sistem baru atau perubahan yang mendasar dari sistem yang

ada dengan membentuk institusi baru, interaksi ataupun partisipasi;

dan/atau

d. Konsep, yaitu perubahan dalam paradigma.

B. Kategori

Kompetisi inovasi tersebut dikelompokan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu;

1. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat.

2. Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme yang

Inovatif.

3. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era

Informasi.

4. Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan kepada

Masyarakat.

Dalam rangka pengelompokan kategori tersebut, keikutsertaan dapat dilakukan

sebagai berikut:

1. Satu inovasi hanya dapat diajukan dalam satu kategori berdasarkan kriteria yang

harus dipenuhi; atau

2. Beberapa inisiatif kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori,

namun dapat memilih berdasarkan kriteria yang paling dominan.

C. Kriteria

Kriteria dari setiap kategori inovasi pelayanan publik, sebagai berikut:

a. Perbaikan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat

KRITERIA DESKRIPSI

Meningkatkan Efisiensi

- Merampingkan proses; - Mengurangi kerumitan birokrasi; - Memperbaiki koordinasi; dan - Tindakan-tindakan lain dalam rangka meningkatkan efisiensi.

Memberikan Pelayanan yang Berkualitas

- Memberikan pelayanan publik dengan tepat waktu, sopan, mudah dan berorientasi pada pengguna pelayanan; dan

- Mengurangi beban masyarakat dalam pekerjaan administrasi dan beban pekerjaan lain untuk memenuhi ketentuan.

Meminta Umpan

Balik dari Warga Secara aktif meminta masukan dan umpan balik dari warga mengenai kepuasan terhadap pelayanan publik.

Memperbaiki Akses dan Mempromosikan

Keadilan

- Mempromosikan keadilan dalam pemberian pelayanan kepada kelompok rentan (misalnya kelompok miskin, perempuan, minoritas, pemuda, lansia, penyandang cacat, dan lain-lain) dan/atau

- Memberikan pelayanan kepada penduduk yang lebih luas, terutama melalui mekanisme yang mempromosikan keterlibatan masyarakat.

Mempromosikan Kemitraan

Mempromosikan kemitraan antara sektor publik, masyarakat sipil

dan sektor swasta dalam rancangan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Transformasi Administrasi/ birokrasi

Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, dan budaya kerja dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Memperkenalkan Konsep Baru

Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

6

b. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan melalui

Mekanisme yang Inovatif

Kriteria Uraian

Mempromosikan

Responsivitas

- Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap permintaan

dan kebutuhan warga masyarakat;

- Mendorong partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

tugas pemerintahan; dan

- Adanya mekanisme keterbukaan publik dalam penyusunan

kebijakan.

Mempromosikan

Partisipasi

melalui Mekanisme

Kelembagaan yang Baru

Melaksanakan proses dan mekanisme dalam menyalurkan permintaan dan pandangan dari masyarakat yang mencakup sistem pendukung keputusan, jaringan pemerintah dan mekanisme konsultasi yang menghasilkan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih efektif, serta pendekatan holistik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan publik.

Memfasilitasi Partisipasi

- Menyediakan sarana dan/atau mekanisme dalam rangka mendukung pemerintah pembuat kebijakan dan pejabat publik untuk berinteraksi secara lebih baik dengan publik, terutama warga masyarakat secara individu, dan memungkinkan warga masyarakat, misalnya mengungkapkan kebutuhan mereka secara lebih baik, berpartisipasi dalam dan mempengaruhi pembuatan kebijakan;

- Memberikan komentar tentang pelaksanaan kebijakan; - Menyampaikan umpan balik tentang pelayanan pemerintah

(pelayanan online dan offline); dan - Mengelola pengaduan.

Transformasi Administrasi/Birokrasi

Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, dan budaya kerja dalam rangka memperkuat pastisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif.

- .

Memperkenalkan Konsep Baru

Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif.

7

c. Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era

Informasi

Kriteria Uraian Mempromosikan

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

untuk

Menyelaraskan Kebijakan dan

Program dan Mengintegrasikan Pelayanan

- Menyelaraskan secara jelas visi pembangunan holistik

pemerintah dengan strategi, tujuan, peranan dan tanggung

jawab antar lembaga;

- Mempromosikan kerjasama horizontal dan vertikal diantara

berbagai tingkat pemerintahan, memberikan pelayanan yang

terpadu; dan

- Menetapkan kerangka dan mekanisme kelembagaan yang

menjamin keseimbangan yang tepat antara kerjasama lintas

sektoral dan akuntabilitas sektoral.

Meningkatkan

Kepemimpinan, Kapasitas Sumber

Daya Manusia dan

Budaya Organisasi Kolaboratif

- Mempunyai visi yang jelas, kemauan politik dan pemahaman

tentang perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintah dan kapasitas

sumber daya manusia untuk bekerja di lintas batas

organisasi melalui pembelajaran, pelatihan dan kegiatan

peningkatan kapasitas lain secara berkelanjutan; dan

- Mempromosikan budaya organisasi yang mendorong

kerjasama untuk mewujudkan tujuan dan hasil bersama guna

meningkatkan nilai publik.

Meningkatkan

Kinerja Organisasi, Interoperabilitas danStandar SecaraTerbuka

- Meningkatkan kinerja organisasi dengan mengintegrasikan pelayanan vital pemerintah di berbagai instansi dengan menggunakan standar dan data secara terbuka dan mendorong penggunaan sistem bersama seperti komputasiawan untuk integrasi yang mulus (seamless integration);

- Meminimalkan tumpang tindih upaya dan mengurangi biaya melalui pertukaran pengetahuan dan pertukaran data, penempatan sumber daya yang lebih efektif melalui integrasi operasi “back-end office”, pemanfaatan saluran dan perangkat yang inovatif seperti perangkat TIK, dan dengan menyediakan, antara lain, layanan satu atap, situs online dan bergerak yang menghimpun pelayanan pemerintah agar mudah ditemukan dan diakses; dan

- Memungkinkan sistem-sistem yang berbeda bertukar informasi, menggabungkan informasi dengan sumber informasi lain dan selanjutnya mengolah informasi dengan cara yang bermakna, secara horisontal maupun vertikal. Mempertimbangkan isu privasi dan keamanan seraya mewujudkan interoperabilitas antar sistem.

8

Kriteria Uraian Mempromosikan Keikutsertaan Masyakarat dan Kolaborasi antara Instansi Pemerintah dan Masyarakat

- Mempromosikan keikutsertaan masyarakat dengan menjangkau penduduk rentan yang meliputi (i) kelompok miskin; (ii) perempuan; (iii) penyandang cacat; (iv) penyandang tuna aksara; (v) pemuda; (vi) lansia; (vii) penduduk migran; dan (viii) masyarakat adat;

- Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara instansi pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan arus informasi, transparansi dan akuntabilitas; dan

- Melibatkan saluran-saluran untuk partisipasi warga secara aktif dan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembangunan dalam upaya bersama untuk menciptakan nilai publik menuju tata kelola pemerintahan publik.

Transformasi Administrasi

Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, serta budaya kerja dalam rangka mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi.

Memperkenalkan Konsep Baru

Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi.

d. Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat

Kriteria Uraian Memberikan Pelayanan yang Berkualitas kepada Perempuan

- Memberikan akses yang lebih besar terhadap pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi perempuan; dan

- Adanya mekanisme pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perempuan, khususnya yang menyelesaikan risiko keamanan tertentu, beban perawatan, mobilitas dan akses yang dihadapi perempuan.

Mempromosikan Akuntabilitas Pelayanan kepada Perempuan

- Adanya pemanfaatan dokumentasi dan publikasi dalam rangka terpenuhinya hak-hak perempuan oleh pemerintah;

- Adanya mekanisme yang mendukung perempuan untuk mendapatkan informasi dengan mudah mengenai aksi-aksi pemerintah, melakukan penelitian atau diberikan kompensasi bilamana perlu; dan

- Adanya peraturan/ketentuan yang memastikan terjaminnya kebutuhan dan perlindungan untuk perempuan termasuk sanksi ketika kebutuhan perempuan diabaikan haknya.

9

Kriteria Uraian Mempromosikan Transparansi dalam Pelayanan kepada Perempuan

Menciptakan mekanisme untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengamati, memantau dan menganalisis pengambilan keputusan pemerintah dan prosesnya, termasuk proses penganggaran dan perencanaan partisipatif, dan mekanisme umpan balik warga.

Mempromosikan Responsivitas

terhadap Kebutuhan Perempuan

- Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap permintaan dan kebutuhan perempuan, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil;

- Memperlihatkan keterbukaan melalui mekanisme konsultasi dengan perempuan dan perwakilan perempuan; dan

- Melaksanakan proses dan mekanisme kelembagaan yang baru untuk menyalurkan permintaan dari sudut pandang perempuan yang mencakup sistem pendukung keputusan, jaringan pemerintah dan mekanisme konsultasi yang menghasilkan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih efektif serta pendekatan multisektoral dan horizontal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan publik.

Mempromosikan

Kesetaraan Gender dalam

Pelayanan Publik

Memperkenalkan insentif dan perubahan dalam kebijakan kepegawaian, termasuk kebijakan perekrutan, promosi, pelatihan, kompensasi dan pengelolaan karir, dalam rangka meningkatkan jumlah perempuan di sektor publik di semua level, termasuk pekerja yang melayani masyarakat secara langsung (frontline) dan ditingkat pengambil keputusan.

Transformasi

Administrasi Transformasi sebagian atau seluruhnya administrasi/birokrasi pelayanan dari aspek organisasi, sumberdaya manusia aparatur, sistem dan prosedur, dan budaya kerja dalam rangka mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Memperkenalkan Konsep Baru untuk Partisipasi Perempuan dalam Pembuatan

Kebijakan

Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan atau desain pelaksanaan yang unik, dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam rangka mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

.

10

BAB IV

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Penyusunan Proposal

Proposal inovasi pelayanan publik disusun berdasarkan uraian mengenai inovasi

pelayanan publik yang diajukan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang

kolomnya sudah tersedia dan difasilitasi oleh SiNoviK. Hal yang dinilai, bobot

penilaian dan penjelasannya sebagaimana matriks sebagai berikut:

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi

A. Analisis Masalah (5%)

1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

- Uraikan situasi yang ada sebelum inisiatif ini dimulai, paling banyak 500 kata;

- Apa saja masalah utama yang perlu diselesaikan?

- Kelompok sosial mana saja, misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis, yang terpengaruh; dan

- dalam hal apa?

B. Pendekatan Strategis (25 %)

2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

- Paling banyak 600 kata, ringkaskan inisiatif ini tentang apa dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah yang dihadapi; dan

- Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya.

3. Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif?

- Paling banyak 200 kata, ilustrasikan apa yang menjadikan inisiatif ini unik;

- Bagaimana inisiatif ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda; dan

- Sebutkan pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inisiatif ini berhasil.

C. Pelaksanaan dan Penerapan (30 %)

4. Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

- Paling banyak 600 kata, uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan strategi ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya; dan

- Unggah rencana pelaksanaan anda (ukuran file maksimum 2MB atau kurang dari 5 halaman).

5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

- Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inisiatif ini, termasuk pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, warga

11

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian Deskripsi

masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain.

6. Sumber daya apa saja yang diguna-kan untuk inisiatif ini dan bagaima-na sumber daya itu dimobilisasi?

- Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis dan manusia yang berkaitan dengan inisiatif ini; dan

- Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut?

7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil?

Paling banyak 400 kata, sebutkan paling banyak lima keluaran konkrit yang mendukung keberhasilan inisiatif ini.

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Paling banyak 400 kata, uraikan bagaimana anda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi ini.

9. Apa saja kendala utama yang diha-dapi dan bagai-mana kendala tersebut dapat diatasi?

Paling banyak 300 kata, uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan serta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.

D. Dampak dan Keberlanjutan (40 %)

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

- Paling banyak 700 kata, uraikan dampak dari inisiatif ini;

- Berikan beberapa contoh konkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut telah memberikan dampak positif kepada masyarakat; dan

- Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur.

11. Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

- Paling banyak 500 kata, uraikan bagaimana inisiatif ini sedang dilanjutkan (misalnya, dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan); dan

- Jelaskan apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana inisiatif ini dapat direplikasi.

12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

Paling banyak 500 kata, uraikan pengalaman umum yang anda peroleh dalam melaksanakan inisiatif ini, pembelajarannya serta rekomendasi anda untuk masa depan.

12

B. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal diajukan oleh unit pelayanan secara online kepada Administrator

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui

situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

http://sinovik.menpan.go.id

2. Administrator Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten

/Kota) melanjutkan penyerahan proposal kepada Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online atau

melakukan koreksi sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online.

3. Unit pelayanan dapat berupa satuan kerja terendah sampai dengan satuan

kerja tertinggi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan catatan inovasi memberikan dampak bagi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang

bersangkutan.

4. Administrator Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah Sekretaris

Jenderal - Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Lembaga/ Sekretaris

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau pejabat yang diberi wewenang.

5. Cara mengajukan proposal secara online sebagai berikut:

a. Administrator Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi

/Kabupaten/Kota) diberi ID Pengguna dan Sandi oleh Administrator

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Administrator Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membuatkan

akun dan Sandi unit pelayanan.

c. Unit pelayanan berdasarkan akun yang diberikan oleh Administrator

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

dapat mengakses http://sinovik.menpan.go.id melakukan pengisian

proposal.

6. Setelah proposal diterima oleh Administrator Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Rerormasi Birokrasi dan waktu pengajuan ditutup,

sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke setiap admin lokal melalui

email yang berisi:

a. Judul, akronim serta ID proposal yang sudah diterima;

b. Nama program; dan

c. Tanggal dan waktu diterima.

13

BAB V

MEKANISME SELEKSI

A. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi Administrasi

Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, praktik inovasi yang

diusulkan akan melalui seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan

oleh Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi secara sistem, dengan memperhatikan:

a. Relevan dengan salah satu kategori penghargaan;

b. Kelengkapan proposal pada aplikasi online;

c. Secara penuh telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun;

d. Menyertakan rencana aksi dalam satu tahun terakhir;

e. Telah dilembagakan dan memenuhi unsur keaslian; khusus bagi usulan

di tingkat Daerah, bukan merupakan murni pilot project atau kebijakan

unggulan di tingkat Pusat, program CSR atau pendampingan mitra

pembangunan.

Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi secara sistem akan memberikan notifikasi untuk melengkapi atau

menyempurnakan proposal kepada Administrator di tingkat

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Pengajuan yang tidak memenuhi keempat prasyarat tersebut hingga akhir

tenggat waktu akan didiskualifikasi tidak diikutsertakan ke dalam evaluasi.

2. Penilaian Proposal Tahap I

Penilaian proposal tahap I merupakan tahap penilaian oleh Tim Evaluasi

terhadap proposal yang secara administrasi berhak untuk dinilai dari

substansi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian proposal

tersebut dilakukan sebagai berikut:

a. Dilakukan secara individual oleh Tim Evaluasi dengan catatan setiap

proposal dinilai minimal oleh 2 (dua) orang Evaluator.

b. Nilai rata-rata yang diberikan sesuai urutan besaran nilai dan ditetapkan

yang mempunyai nilai tertinggi, dengan mempertimbangkan jumlah

proposal yang masuk serta keterwakilan kelompok Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

c. Administrator Kementerian PANRB menyampaikan notifikasi mengenai

nama hasil penilaian proposal melalui alamat email yang bersangkutan

dan/atau mengumumkannya melalui media massa.

14

3. Penilaian Proposal Tahap II

Penilaian proposal tahap II merupakan tahap penilaian terhadap kelengkapan

bukti dan relevansinya dengan proposal yang diajukan. Oleh karena itu dalam

tahap II ini dilakukan sebagai berikut:

a. Meminta kepada yang lolos seleksi proposal Tahap I untuk menyampaikan

dokumen pendukung secara online melalui fasilitas yang telah disediakan,

minimal:

1) Referensi dari 2 (dua) instansi penerima manfaat atau pemangku

kepentingan yang relevan dan terkait lainnya, yang setidaknya

menunjukkan capaian penting dari inisiatif yang diajukan dan mengapa

inisiatif ini layak memperoleh penghargaan dan menjadi acuan bagi

transfer dan replikasi kebijakan reformasi birokrasi; dan

2) Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Penyertaan publikasi lain akan memberikan nilai tambah terhadap

proposal yang diajukan.

b. Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi untuk menentukan inovasi yang

maju pada tahap Penilaian Presentasi dan Wawancara.

4. Penilaian Presentasi dan Wawancara

Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan terhadap inovasi yang

dinyatakan lolos untuk mengikuti Tahap Presentasi dan Wawancara sebagai

berikut:

a. Administrator Kementerian PANRB menyampaikan notifikasi sekaligus

mengundang inovasi pelayanan publik yang lolos untuk menyampaikan

presentasi sekaligus wawancara dihadapan Tim Panel Independen.

b. Tim Panel Independen memberikan waktu untuk melakukan presentasi

yang dilanjutkan dengan wawancara.

c. Masing-masing anggota Tim Panel Independen memberikan penilaian

secara individual.

d. Hasil penilaian presentasi dan wawancara merupakan nilai rata-rata yang

diberikan oleh Tim Panel Independen.

Penilaian Komponen dan unsur dalam presentasi dan wawancara dilakukan

sesuai dengan matriks sebagai berikut:

No Komponen (K)

Unsur (U) Nilai (N) (maksimal 100)

Perhitung-an

(KxUxN)

Hasil

1 Presentasi dan Wawancara (20%)

a. Pemenuhan/pengaturan waktu penyajian presentasi serta kejelasan penyampaian dan penyajian presentasi (10%)

15

b. Pengetahuan mengenai inovasi pelayanan publik yang disampaikan (10%)

2 Materi (50%)

a. Unsur inovasi (20%)

b. Kemanfaatan (15%)

c. Replikasi dan Keberlanjutan (15%)

Jumlah

5. Penilaian Lapangan

Penilaian lapangan, yaitu verifikasi dan observasi secara terbuka dan/atau

tertutup mengenai keadaan dan kondisi untuk memberikan, meyakinkan hasil

presentasi dan wawancara tersebut.

Dalam hal secara terbuka, Tim Independen dapat menugaskan Tim Penilaian

Lapangan untuk melakukan verifikasi dan observasi dengan mengedepankan

integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam hal secara tertutup Tim Panel Independen dapat menugaskan Mistery

Shopper untuk melakukan observasi secara tertutup atau diam-diam, melihat

kondisi nyata inovasi pelayanan publik yang diajukan.Hasil observasi tersebut

dilaporkan kepada Tim Panel Independen. Tim Independen berhak

menguatkan, mengurangi, atau membatalkan hasil penilaian lapangan.

6. Penilaian Tahap Akhir

Penilaian tahap akhir merupakan sidang Panel Tim Panel Independen untuk

menentukan peringkat terbaik inovasi pelayanan publik dengan komposisi

mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk dan keterwakilan kelompok

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

16

BAB VI

PUBLIKASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama

instansi terkait melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme mengumumkan

dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik, yaitu:

1. Surat Edaran. Pemberitahuan melalui Surat Edaran kepada seluruh

Kemeterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk

mengajukan inovasi di tiap unit kerja dalam lingkup wilayahnya;

2. Pemberitaan di sejumlah media dan pada Gelar Inovasi Pelayanan Publik;

3. Sosialisasi pada level Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

Briefing dilakukan untuk mensosialisasikan instrumen sekaligus memberikan ID

Pengguna dan Sandi kepada seluruh instansi dan pemerintah provinsi untuk

dapat mengajukan proposal secara online. Akses Pemerintah Kabupaten/Kota

diberikan kepada Provinsi untuk didistribusikan;

4. Coaching Clinic. Kementerian PANRB akan melakukan coaching clinic secara

rotasi di beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi tiap tahunnya

dengan dihadiri sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

17