Upload
khoiril-anwar
View
2.280
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KLASTERProgram Murah Untuk
RakyatProgram #3:
Air Bersih Untuk Rakyat
Program #6:Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan
4
BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM
PADA PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK
DAERAH
Tanggal 15 November 2011
SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT :KLASTER 4
01
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT
KLASTER I
Bantuan & Perlindunga
n Sosial Berbasis Keluarga
Mengurangi beban
masyarakat miskin
KLASTER II
Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatkan kemampuan masyarakat
miskin
KLASTER III
Pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil
Meningkatkan tabungan dan
menjamin keberlanjutan
berusaha
KLASTER IV
Program Murah Untuk Rakyat
Memberikan “sesuatu”
dengan harga murah,
sebagian dibantu pemerintah
Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011
3
SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-11.BEASISWA
MISKIN2.JAMKESMAS3.RASKIN4.PKH5.BLT (Bila
diperlukan)
6.Dll.
Klaster-2
PROGRAM PEMBERDAYA
AN MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3
KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR)
Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN
NELAYAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
MASTER PLAN EKONOMI Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
serta Perluasan dan
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pengurangan Angka
Kemiskinan
RTSM
RTM
RTHM
4
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN :KLASTER IV
Keppres Nomor 10 / 2011 :
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT
PROGRAM #3AIR Bersih Untuk Rakyat
Koordinator Pokja : Kementerian Pekerjaan UmumAnggota : Kemendagri,
Kemen ESDM, Kemenkes, Kemenristek, Kemen PDT, Bappenas
PERAN PU DALAM KEBIJAKAN KLASTER 4
PROGRAM #6Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan
Koordinator Pokja : Kementerian Pekerjaan UmumAnggota : Kemendagri,
Kemen Kop & UMKM, Kemendiknas,
Kemenkes, Kemensos, BPS, Bappenas, BPN
5
PROGRAM 3PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
02
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SEKILAS PROGRAM #3
Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman)
Nasional : 47,71 %
Perkotaan : 49,82 %
Perdesaan : 45,72 %
Total cakupan pelayanan air minum perpipaan
Nasional : 25,56 %
Perkotaan: 43,96 %
Perdesaan : 11,54 %
Arahan Bapak Presiden RI :Atasi krisis air di daerah tandus dan sulit air, sehingga tidak ada lagi krisis air pada 2025
Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman)
Nasional : 68,87 %
Perkotaan : 78,19 %
Perdesaan : 61,60 %
Total cakupan pelayanan air minum perpipaan
Nasional : 41,03 %
Perkotaan 68,32 %
Perdesaan : 19,76 %
Ket :1) Pelayanan air minum perpipaan di perkotaan sebagian besar dilayani
PDAM. Hasil audit BPKP menyimpulkan hanya 132 PDAM yang sehat atau hanya 50 % dari 265 PDAM
2) Pengelolaan air minum di perdesaan dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat
KONDISI PELAYANAN AIR MINUM TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015
7
Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 20152015
Jumlah penduduk, Sumber: BPS Agustus
2009
Akses terhadap sumber air minum layak (total), sumber: Susenas 2009
Akses terhadap sumber air minum layak (total) untuk
MDGs 2015
(jiwa) (%) (%)(1) (3) (2) (6)
1 Aceh 4.374.901 30,60% 50%2 Sumatera Utara 13.282.201 51,04% 71%3 Sumatera Barat 4.838.658 46,62% 70%4 Riau 5.325.773 40,96% 70%5 Jambi 2.841.734 51,19% 71%6 Sumatera Selatan 7.239.190 48,53% 70%7 Bengkulu 1.671.012 33,02% 50%8 Lampung 7.508.573 40,29% 70%9 Kep. Bangka Belitung 1.140.678 36,84% 52%10 Kep. Riau 1.525.830 37,74% 50%11 DKI Jakarta 9.234.978 34,81% 50%12 Jawa Barat 41.597.759 40,51% 70%13 Jawa Tengah 32.902.860 58,30% 75%14 DI Yogyakarta 3.507.306 60,38% 80%15 Jawa Timur 37.316.833 55,70% 73%16 Banten 9.812.829 27,47% 45%
WILAYAH I
NO. PROVINSI
2009
SEKILAS PROGRAM #3
8
Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015
SEKILAS PROGRAM #3
2015
Jumlah penduduk, Sumber: BPS Agustus
2009
Akses terhadap sumber air minum layak (total),
sumber: Susenas 2009
Akses terhadap sumber air minum layak (total) untuk
MDGs 2015
(jiwa) (%) (%)(1) (3) (2) (6)
17 Bali 3.556.628 59,99% 75%18 Nusa Tenggara Barat 4.445.475 44,96% 70%19 Nusa Tenggara Timur 4.633.754 45,45% 70%20 Kalimantan Barat 4.330.635 54,02% 72%21 Kalimantan Tengah 2.090.462 36,89% 52%22 Kalimantan Selatan 3.504.254 51,97% 70%23 Kalimantan Timur 3.176.417 55,71% 73%24 Sulawesi Utara 2.232.257 44,49% 70%25 Sulawesi Tengah 2.487.149 44,36% 70%26 Sulawesi Selatan 7.925.474 50,13% 70%27 Sulawesi Tenggara 2.125.432 59,12% 74%28 Gorontalo 985.873 44,85% 70%29 Sulawesi Barat 1.050.292 42,92% 70%30 Maluku 1.342.613 55,50% 71%31 Maluku Utara 977.555 43,75% 70%32 Papua Barat 746.147 48,08% 70%33 Papua 2.104.262 35,44% 50%
INDONESIA 231.835.791 47,71% 68,87%
PROVINSI
2009
NO.
WILAYAH II
9
Kuadran IIIKuadran IV
Kuadran IKuadran II
144 Kab/Kota tersebar di 31
Prov.
215 Kab/Kota tersebar di 27
Prov.
45 Kab/Kota tersebar di 33
Prov.
44 Kab/Kota tersebar di 33
Prov.
Catatan : - Total Kab/Kota = 448 Kab/Kota- Kuadran I : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 1)- Kuadran II : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 2)- Kuadran III : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 3)- Kuadran IV : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 4)
CLUSTERING % AKSES AIR MINUM VS % MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
%kemiskinan
%akses air bersih
13%
47%
PELAKSANAAN PROGRAM #3
10
PELAKSANAAN PROGRAM #3
KEGIATAN SASARAN(2011 – 2014)
BIAYA(Rp.)
PENGELOLA
PENYEDIAAN AIR BAKU 40 m3/det 7 T
SPAM PERKOTAAN Peningkatan SPAM Kota/IKK Eksisting IKK Baru
459 lokasi
1.136 lokasi
29,9 T
16,3 T
PDAM / UPTD
PDAM / UPTD
SPAM PERDESAAN Pamsimas Rawan Air / Tertinggal / Terpencil, termasuk Desa Nelayan SPAM BJP *)
5.000 desa1.750 desa2)
36.000 desa
2,1 T1,6 T
8,4 T
MasyarakatMasyarakat
Individual
TOTAL 65,3 T
Ket.:*) BJP : Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunan SPAM individual/komunal oleh
masyarakat. Pemerintah memberikan pembinaan teknis.
MATRIKS PROGRAM AIR MINUM TAHUN 2011-2014
11
PELAKSANAAN PROGRAM #3
KOTA
IKK
Desa Rawan Air
DESA dengan air baku mudah (Pamsimas)
Air BakuUnit Produksi
Transmisi
APBNAPBDPDAMKPS (APBN)
APBDPDAMKPSAPBN (MBR)
APBN APBN APBN (s.d Hidran Umum)
APBN APBNAPBN (s.d Hidran
Umum)
APBNAPBNAPBDMasyarakat
APBN : 70 %APBD : 10 %Masyarakat : 20 %
PAMSIM
AS
SR
HUDistribusi
Catatan : Semua sistem yang sudah ada (sudah jadi) dikelola oleh Pemda/PDAM/masyarakat Keikutsertaan Pemda/PDAM/Masyarakat dalam proses pembangunan adalah keharusan HU : Hidran Umum SR : Sambungan Rumah MBR : Masyarakat Berpenghasilan rendah
SKEMA KEBIJAKAN PENDANAAN SPAM
12
PELAKSANAAN PROGRAM #3
KONDISI PDAM BENTUK BANTUAN
PDAM SAKIT / KURANG SEHAT Bantuan Teknis Penyehatan Restrukturisasi Hutang PDAM Pelatihan Pegawai PDAM Penurunan Kehilangan Air
PDAM SEHAT Pinjaman Perbankan dengan Subsidi Bunga (Perpres No. 29 Tahun 2009)
Fasilitasi KPS Penurunan Kehilangan Air
MATRIKS BANTUAN PEMBINAAN UNTUK PDAM
13
PERAN TKPK PROVINSI
1. Menetapkan target capaian MDGs untuk masing-masing Kab./Kota di wilayahnya;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat propinsi untuk pencapaian target MDGs;
3. Mengkoordinasikan dukungan berbagai alternatif pembiayaan untuk percepatan pelayanan air bersih di wilayahnya termasuk CSR, KPS, dan pinjaman perbankan;
4. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk penyehatan PDAM dan penguatan kelembagaan komunitas dalam pengelolaan air minum.
14
PERAN TKPK KAB./KOTA
1. Mengidentifikasi lokasi/kantong-kantong MBR rawan air di tiap Kab./Kota;
2. Melakukaan sinergi dan sinkronisasi lokasi MBR rawan air dengan Kegiatan/Program PNPM;
3. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK yang berkelanjutan;
4. Mendorong peningkatan pelayanan bagi MBR dengan meringankan biaya penyambungan melalui pengalokasian Dana Penyertaan Modal Pemda untuk PDAM;
5. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan sarana air minum yang telah dibangun;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PDAM sesuai prinsip-prinsip pengusahaan yang sehat.
15
PROGRAM 6PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
03
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KONSEP PNPM PERKOTAAN
Belajar Melakukan Perbaikan
Sikap, Perilaku, dan
Cara Pandang
Peneladanan Prinsip dan Nilai Luhur Universal
Belajar Bersinergi diantara
Masyarakat
Lembaga Masyarakat
yang Representatif
dan Mengakar
(BKM)
Belajar membuat program kegiatan
PembuatanPJM
Pronangkis
Aplikasi rencana kegiatan
Pemanfaatan dana BLM
Belajar Kemitraan
Masyarakat-Pemda
Kegiatan
Belajar mampu
Mengakses Sumber Daya
di Sekitar
Channeling / Replikasi
Belajar Mengelola
Pembangunan
Permukiman
Neighborhood
Development
KEG
IATA
N D
AN
PRO
GRA
MTU
JUAN
MISKIN BERDAYA MANDIRI
17
KONSEP PNPM PERKOTAAN PLUS
PENATAAN KAWASAN KUMUH:1. Peningkatan/pembangunan
infrastruktur kawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan
permukiman:• Peningkatan infrastruktur
lingkungan• Perbaikan perumahan• Pengembangan Rusun Umum
3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan2 fungsional
PENATAAN KAWASAN KUMUH:1. Peningkatan/pembangunan
infrastruktur kawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan
permukiman:• Peningkatan infrastruktur
lingkungan• Perbaikan perumahan• Pengembangan Rusun Umum
3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan2 fungsional
Masyarakat miskin yang membentuk kawasan kumuh di perkotaan
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN:1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan perumahan
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN:1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan perumahan
Masyarakat miskin yang membentuk kantong-kantong kumuh di permukiman
PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)
Masy. miskin yang menggelandang atau menetap di daerah-daerah illegal
1. Memberi akses pada kebutuhan dasar:•Bahan pangan pokok
(Raskin)•Pelayanan kesehatan
(Jamkesmas)•Pelayanan pendidikan
(beasiswa, dan program2 pendidikan formal dan informal lainnya)•Pembinaan
keterampilan (pelatihan)•dll..
2. Pembinaan keluarga (PKH)
3. Pembinaan kelembagaan (BKM)
4. Kembalikedesa/ transmigrasi
5. dll.
1. Memberi akses pada sumber dana•Dana bergulir•Kredit Usaha Rakyat
2. Chanelling pada perusahaan2 besar
3. Pelatihan management perusahaan
4. Mendorong agar usaha masyarakat menjadi bankable
KEMEN DIKNAS
KEMEN KES
KEMEN NAKRTRANS
KEMEN KOP & UKM
SWASTA
BANK
BPN
LSM
BINA LINGKUNGAN BINA USAHABINA
MANUSIA
KEMEN SOS
KEMEN PU
KEMEN PERA
18
PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)
PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS
TRIDAYA1. Daya Pembangunan Sosial2. Daya Pembangunan Lingkungan3. Daya Pembangunan Ekonomi
PENATAAN KAWASAN KUMUH1. Peningkatan / pembangunaninfrastrukturkawasan2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
Peningkatan infrastruktur lingkungan Perbaikan perumahan Pengembangan Rusun Umum
3. Pengembangan Permukiman Baru4. Revitalisasi kawasan fungsional
Kemen PU
Kemen PU,Pemda, BPN (BilaPerlu)KemenPU,Kemenpera, BankKemen PU,
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN1. Peningkatan infrastruktur lingkungan2. Perbaikan rumah
PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH(apabila diperlukan)
Kemensos
Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas, beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH); Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa (transmigrasi, dsb.Pemberdayaan Pembangunan Sosial
Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas, Kemenakertrans, LSM
Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, KUR);Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan managemen perusahaan; mendorong agar usaha masyarakat bankable.Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi
Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta
BIN
A LI
NG
KUN
GAN
BIN
A M
ANU
SIA
BIN
A U
SAH
A
PNPM
PER
KOTA
AN –
PLU
S
PNPM
PE
RKO
TAAN
(P2K
P) Keterangan :PM : Pemberdayaan
MasyarakatP : Pemerintah
19
PROSES PERENCANAAN
RTRW KOTA
Program 1 2 3 4 5
Bangkim
PLP
PBL
PAM
RPIJM(Rencana Program Investasi
Jangka Menengah)
RPKPP(Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas)
INPUT
INPUT
SPPIP(Strategi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan)
20