Mewujudkan APBD Kalimantan Tengah Yang Pro Rakyatbappeda.kalteng.go.id/downloads/seminar_pemberantasan_korupsi/... · UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ... tata kelola

Mewujudkan APBD

Kalimantan Tengah Yang

Pro Rakyat

1

Seknas FITRA

Disampaikan Dalam Acara Seminar Hari Antikorupsi Internasional

…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial….

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

TUJUAN BERNEGARA SESUAI

2

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945

TNI/POLRI

LPNK

kementerian negara

badan-badan lain yang

fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan

kehakiman

KYKPUbank

sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

Lingkungan Peradilan

TUN


Militer

Perwakilan BPK

ProvinsiPemerintahan Daerah

Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPRDBupati/

Walikota

PUSAT

DAERAHLingkungan Peradilan

Agama

3


Umum

EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PRESIDEN

Kementerian/LPNK

Pemegang kekuasaan

pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945

KoordinasiKoordinasiSebagian

Urusan

Tanggungjawab

PUSAT

DAERAH

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5)

UUD ‘45

Psl 17 UUD 1945

Keuangan Negara

Keuangan Daerah

Pemerintahan Daerah

KEMENDAGRI

4

Koordinator dlm penyeleng.

urusan pem. di daerah

Psl 8 UU 23/2014

Termasuk Pembina LKPD

(PP 58 Tahun 2005)

KMDN 29/02Omnibus Regulation

UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

UU 32/2004 (Psl 15, 16,

17, 21,22,23

155, 156) dan

UU 23/2014 : Psl 8, 279

s/d 343 PERMENDAGRI 13/06

misal: SAP, dstnya

PP 58/2005

(Omnibus Regulation)

PERMENDAGRI 59/07

UU 5/74

PP 105/00UU 22/99

PP 41/07

PP 38/07

5

PERMENDAGRI 21/11

PERMENDAGRI 32/11 & 39/12

LANDASAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK (BGN DARI 31 URUSAN)

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

PERMENDAGRI 64/13PP 71/10

PP 24/05

6

Pemilu Bukanlah Tujuan

PrasyaratKebebasan

Partisipasi

Kompetisi

TujuanKeterwakilan

Mandat

Akuntabilitas

Kesejahteraan

Keadilan

KendaraanPartai

Pemilu

Legitimasi Efektifitas

Demokrasi

Sehat

7

Pendapatan per-

Kapita

Demokrasi Non-Demokrasi

0 - $2.000 16,2% 83,8%

$2.001 - $4.000 39,2% 60,8%

$4.001 - $6.000 50,8% 49,2%

$6.001 - $7.000 79,1% 20,9%

> $7.000 94,8% 5,2%

Demokrasi dan Pendapatan

Perkapita (1950-1990)

Dikutip : Alvarez

RASIONALITAS

9

Anggaran merupakan AMANAH rakyat kepada DPRD

yang dilaksanakan oleh eksekutif dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat.

Anggaran mengandung makna HAK dan KEWAJIBAN

baik rakyat maupun pemerintah

10

MAKNA ANGGARAN

ROAD MAP PENGEMBANGAN DITJEN KEUDA DALAM BINWASDA KEUANGAN DAERAH 2014 - 2019

Penguatan

Struktur dan

Fungsi

Kelembagaan

Keuangan Daerah

Peningkatan

Kualitas

Pengaturan dan

Ketaatan thdp

Keuda

Peningkatan

Fungsi

Pengawasan

Internal Pemda

Peningkatan

Kualitas Manajemen

& Operasional

Pengl. Keuda

Peningkatan dan

Pengembangan

Infrastruktur dan

Manajemen

Keuda

Peningkatan

Kualitas

Pendapatan,

Belanja dan

Pembiayaan pada

APBD

Struktur dan fungsi

kelembagaan Ditjen

Keuda mendukung

pembinaan

pertumbuhan

pembangunan

ekonomi drh yg

berkelanjutan

Kualitas Pembinaan

Ditjen Keuda kpd

daerah utk

mendukung daya

saing dan

pertumbuhan

ekonomi daerah

Pengaturan &

pengawasan

terintegrasi utk

mencapai

efektivitas &

efisiensi

Kolaborasi antar

dan intra

kementerian

untuk

peningkatan

peran

pembinaan

pengel. keuda

Akses masyarakat

thd pengel. Keuda

untuk terciptanya

open goverment

indonesia u/

menjamin

transparansi,

akuntabilitas dan

tata kelola keuda

Sumber Daya

Manusia yang

berkualitas, Sistem

Infomasi yang

terintegrasi serta

Forum Koordinasi

pengel. Keuda yang

efektif

PILAR

RENSTRA 2014 - 2019

“Terkemuka dalam

mewujudkan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang

partisipatif, transparan,

efektif, efisien, akuntabel dan

kompetitif”

• Meningkatkan kualitas

perencanaan anggaran daerah.

• Mendorong peningkatan

pendapatan daerah,

pengelolaan investasi dan

kekayaan daerah.

• Meningkatkan kualitas

pengelolaan dana perimbangan

• Meningkatkan akuntabilitas

pelaksanaan dan

pertanggungjawaban keuangan

daerah.

VISI

1 2 3 4 5 6

RENSTRA 2014 - 2019 11

Rakyat

DPRD

KDH

SEKDA

Dinas

RAPBD Kebijakan

Umum Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran

AspirasiMasyarakat

BudgetRelease

Prioritas dan Plafon

AnggaranRAPBD

AKUNTABILITAS PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA

9

POLA HUBUNGAN KEUANGAN

PUSAT DAN DAERAH

APBN

Belanja Untuk

Daerah

DAK

DAU

Dana Transfer Lainnya

DBH

Dekon / TP

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

(UU 32/2004 dan UU 33/2004)

APBD

Pendapatan

DaerahBelanja Daerah

PADLain-Lain Pend.

yang sah

Surplus /

Defisit Daerah

Pembiayaan

Daerah

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

Bel Langsung• B. Pegawai

• B. Barang &jasa

• B. Modal

Dana Otsus

6 Urusan

Di luar 6

Urusan

Mendanai Kegiatan

Desentralisasi

Mendanai Kegiatan

Dekon/TP dan

Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Bel Tdk lgsng

• B. Pegawai

• B. Bunga

• B. Subsidi

• B. Hibah

• B. Bansos

• B. Bagi Hasil

• B. Bankeu

• BTT

14

POKJA Bel. Pusat(Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)

POKJA Bel. Transf. Daerah

(MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)

Dana Penyesuaian

• Tunj. Profesi Guru PNSD

• Tamb. Penghasilan Guru PNSD

• Bantuan Op. Sekolah

• DID

• Dana Proyek Pemda & Desen

• Dana Darurat

Desentralisasi

1. Belanja Pusat di Pusat

2. Belanja Pusat Di Daerah

DAPER

Keistimewaan DIY

• PDRD

• Hsl Pengel

Kekayaan Drh

yg di pisahkan

• Lain2 PAD yg sah

UU 23/2014

Prinsip ”Money Follows Function”

Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah

A P B N A P B D

didanai dari didanai dari

Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

15

PORSI BELANJA DALAM APBN 2014

(Triliun Rupiah)

Dana ke Daerah = 1.148,64 (62,34%)

Total Belanja = Rp1.842.5 T

Sumber : APBN 2014

16

Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)

Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) Melalui Angg. K/L

•PNPM 10,8(0.59%) • BBM 210,7(11.43%) •DBH 113,7(6.17%) • Dana Dekon 6,8(0.37%)• Listrik 71,4(3.87%) •DAU 341,2(18.51%) • Dana TP 12,7(0.69%)• Pangan 18,8(1.02%) •DAK 33(1.79%) • Dana Vertikal 196,9(10.69%)• Pupuk 21(1.14%) •OTSUS 16,1(0.87%)• Benih 1,6(0.08%) • Penyesuaian 87,9(4.77%)• PSO 2,2(0.11%) • Keistimewaan DIY 0,5(0.02%)

*) APP = Anggaran Pembiayaan • Kredit

Program3,2(0.17%)

dan Perhitungan

Total 10,8(0.59%) Total 328,9(17.85%) Total 592,4(32.15%) Total 216,5(11.75%)16

17Sumber Data : Kemenkeu RI

ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA T.A. 2014 DAN T.A. 2015

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEUANGAN

DAERAH

semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan dan

penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka

Mewujudkan Pelayanan Kepada

Masyarakat.

3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan

stabilisasi.

4. Ditetapkan dengan PERDA.

APBD


19


PENDAPATAN

DAERAH

BELANJA DAERAH

PEMBIAYAAN

DAERAH

STRUKTUR APBD

merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan

memiliki kepastian dasar hukum

penerimaannya.

untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan

pilihan yang menjadi kewenangannya.

pelaksanaan urusan wajib berdasarkan SPM

yang telah ditetapkan.

menutup defisit atau memanfaatkan surplus

20

1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajatpertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MoneyFollowsFuction

UU 23/2014 PemerintahanDaerah

HAK

KEWAJIBAN

KELOLA

&

IMPLEMENTASI

Masyarakat1. Kesejahteraan

Rakyat2. Demokratisasi3. Otonomi4. Efisiensi & Efektivitas

Sumber daya5. Pemberdayaan

masyarakat

RKPD

• Pendapatan• Belanja• Pembiayaan

PP 58

Pe

ng

elo

laa

n K

eu

da

Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll

Urusan• Wajib• Pilihan

TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


20

URUSAN

Pemerintahan

Daerah

HAK

KEWAJIBAN

• Pendapatan

• Belanja

• Pembiayaan

ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

• Wajib

• Pilihan

KELOLARKPD

UU 23/2014

PP 58/2005

PP 41/2007

PMDN 13/2006

PMDN 59/2007

PMDN 32/2011

PMDN 39/2012

PMDN 21/2011

PMDN 64/2013

1. Memungut Pajak & Retribusi

2. Memperoleh Dana Perimbangan

3. Melakukan Pinjaman

1. Sinkronisasi program pusat & daerah2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel

Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasosdan fasum, jaminan sosial................

Tujuan OTDA, al:

• Efisiensi dan efektivitas

sumber daya daerah

• Pelibatan masyarakat dlm

penyusunan kebijakan

daerah

• Peningkatan pelayanan

umum dan kesejahteraan

masyarakat

21

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER

PILIHANWAJIB

Dibagi berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

NON YAN

DASAR

S P M

1. Dilaksanakan sendiri

2. Dekonsentrasi

3. TP DESENTRALISASI

KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM

YAN DASAR

22

9. perhubungan;

10.komunikasi dan

informatika;

11.koperasi, usaha kecil,

dan menengah;

12.penanaman modal;

13.kepemudaan dan olah

raga;

14.statistik;

15.persandian;

16.kebudayaan;

17.perpustakaan; dan

18.kearsipan.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

PILIHAN

1. kelautan dan

perikanan;

2. pariwisata;

3. pertanian;

4. kehutanan;

5. energi dan

sumberdaya mineral;

6. perdagangan;

7. perindustrian; dan

8. transmigrasi

1. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan umum &

penataan ruang;

4. perumahan rakyat &

kawasan pemukiman;

5. ketentraman & ketertiban

umum serta perlindungan

masyarakat;

6. sosial.

WAJIB

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasar

1. tenaga kerja;

2. pemberdayaan perempuan

dan pelindungan anak;

3. pangan;

4. pertanahan;

5. lingkungan hidup;

6. administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat

dan desa;

8. pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

23

RPJMD

Renstra SKPD

Renja SKPD RKPD

KUA PPAS

PEDOMAN PENYUSUNANRKA-SKPD

RAPERDAAPBD

TAPD

RKA-SKPD

Disampaikan Pertengahan Juni dan Dibahas bersama DPRD

paling lambat akhir Juli

5 tahun

5 tahun

1 tahun1 tahun

RKP

RPJMN

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

RPJPD RPJPN20 tahun 20 tahun

Renstra K/L

Renja K/L

5 tahun

1 tahun

pedoman

dijabarkan

pedoman

diacu

pedoman

pedomanpedoman

dijabarkan

diacu

pedoman Diserasikan dg Musrenbang

Diacu

Diperhatikan

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD

(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 23/2014, PP 58/2005 dan PP 8/2008)

Disusun paling lambat

Agustus - September

disusun, dibahas dan disetujui

bersama paling lambat Oktober -

Nopember25

25

PPKD Dibahas oleh

TAPD

MEKANISME PENGANGGARAN DALAM APBD

Setuju

Tidak

Setuju

Kesesuaian dengn KUA & PPAS

Prakiraan maju yg telah disetujui TA sebelumnya

Dokumen perencanaan lainnya

Capaian kinerja & indikator kinerja

Kelompok sasaran kegiatan

Standar Satuan Harga (SSH), ASB &

SPM

Sinkronisasi program dan kegiatan

antar SKPD

RAPERDA tentang

APBD (dan Lampirannya)

KDH DPRD

Sosialisasi

RKA-SKPD A

RKA-SKPD ….

dst….

RKA-SKPD C

RKA-SKPD B

RKA-SKPD D

Program/Kegiatan

RPJMD RKPD

KUA PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD o/ KDH

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi Raperda

APBD oleh Gubernur/

Mendagri

Perda APBD

PEDUM APBD

o/ MDN

Penatausahaan

Belanja

• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU,

SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala

SKPD

• Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan

Pendapatan

Kekayaan dan

Kewajiban daerah

• Kas Umum

• Piutang

• Investasi

• Barang

• Dana Cadangan

• Utang

Akuntansi

Keuangan Daerah

• Bendahara penerimaan wajib

menyetor penerimaannya ke

rekening kas umum daerah

selambat-lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Laporan Keuangan

diperiksa oleh BPK

Rancangan

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi

Semester Pertama

R P-APBD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Evaluasi

R P-APBD

Oleh

Gbrnr/MDN

Perda P-APBD

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

• LRA• Neraca

• Lap. Arus Kas

• CaLK

Raperda PJ Pel APBD

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

Persetujuan Bersama (KDH +

DPRD)

Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari

7 hari penyesuaian o/ Pemda

Perda PJ Pel APBD

setelah 3 hari

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan

DPRDmelakukan

pengawasan bukan

pemeriksaan

• LO• LPE

• Laporan

perubahan saldo

STRATEGI PENINGKATAN

PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

28

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

3) jasa giro;

4) pendapatan bunga;

5) tuntutan ganti rugi;

6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

7) komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. DANA PERIMBANGAN

a. Dana Bagi Hasil;

1) Dana Bagi Hasil Pajak

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHa. Hibah, b. Dana Darurat, danc. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya1) Dana Otonomi Khusus2) Dana Transfer LaInnya

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya1) Bantuan Keuangan dari Provinsi2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten3) Bantuan Keuangan dari Kota

Optimalisasi/intensifikasi

pajak drhdan retribusi

drh

Optimalisasikekayaandrh ygdipisahkanmlluipenyertaanmodal/investkpd BUMD

Optimalisasipemanfaatankekayaan drh ygtdk dipisahkan(iddle asset)mllui kerjasamapemda dgn phkketiga

Optimalisasipndptn drh

mlluipinjaman,

pnrbtnobligasi

Pemanfaatan:

• Sewa

• Pinjam Pakai

• Kerjasama pemanfaatan

• Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah

Guna (BSG)

• Kerjasama penyediaan infrastruktur

• Pajak Provinsi (5 jenis):

PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.

• Pajak Kab/Kota (11 jenis):

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB

• Retriibusi Jasa Umum (15 jenis)

al: yan kes, yan sampah;

yan pasar

• Retribusi Jasa Usaha

(12 jenis) al: ret. terminal;

ret. pasar/grosir dsb

• Retribusi Perizinan

Ttt( 6 jenis) al: IMB

Perluasan akses

pembiayaan melalui:

. Pinjaman drh

. Obligasi drh (municipal bond)

APBD Sbg Penggerak

Pertumbuhan Ekonomi Drh

(multiplier effect)

Pengembangan Perekonomian

Daerah & UMKM (Spill Over,

Trickle down effect)

Daerah Memiliki daya tahan

memadai

Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis

Target Kedepan bagi

Pemda

Daya Saing

Manajemen Risiko

• Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD

• Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan

Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah

Good Governance

Strategi

Dalam bentuk:

• Perumda ( UU 23/2014)

• Perseroda ( UU 23/2014)

• PT (UU 40/2007)

Jenis Usaha

Profit:

• Bank (BPD, BPR Pemda)

• Non Bank (UMKM, BKK)

• Dana Bergulir

• Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas,

dsb)

Non Profit

• PDAM (public service)

29

FASILITASI KEMENDAGRI UNTUK PENINGKATAN

PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

30

LANGSUNG

WAJIB

PAJAK

Menarik Investor

Membuka Lapangan

Kerja

TIDAK

LANGSUNG

P A D

FASILITASI

KEMENDAGRI

1. PERIZINAN

PTSP : Permendagri No. 24/2006 Ditjen. Bina Bangda

PATEN : Permendagri No. 4/2010 Ditjen. PUM

2. PEMBERIAN INSENTIF &

PEMBERIAN KEMUDAHAN

PENANAMAN MODAL DI DAERAH

(PP No. 45/ 2008)

Ditjen BANGDA

Ditjen Keuda

Retribusi daerah

Pajak daerah

3. USAHA EKONOMI MASYARAKAT Ditjen PMD

Ditjen Keuda Lembaga Keuangan Mikro (BKK, UMKM)

BUMDes

Kepastian Target Objek Pajak berbasis NIK (e-KTP)

1. TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2. POL PP : PENEGAKAN PERDA

3. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (GOOD GOVERNANCE)

Kondusifitas Ber-investasi

Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal

DitjenDukcapil

Ditjen PUM

Ditjen OTDA

4. KEAMANAN NASIONAL

Perlindungan Plasma Nutfah utk Penelitian

Ditjen Kesbangpol

EKONOMI

DAERAH

MENINGKAT

INDIKATOR KUALITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD;

2. Kualitas Pendapatan APBD

(Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan);

3. Kualitas Belanja APBD (Postur APBD);

4. Kualitas Pertanggungjawaban APBD.32

1. PENETAPAN PERDA APBD

32

84.85 87.88

81.8279.41

94.12

39.13

59.78

70.6566.67

31.08

50.63

60.40 64.56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015

Provinsi Kota Kabupaten

28 Daerah 29 Daerah

27 Daerah

36 Daerah

55 Daerah65 Daerah

124 Daerah

202 Daerah

241 Daerah

Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2011-2015)

27 Daerah

62 Daerah

266 Daerah

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 33

32 Daerah

EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI TA 2015 SELURUH INDONESIA

NO PROVINSI

SURAT PENGANTAR PROSES RAPERDA HASIL EVALUASI MDN

KETNOMOR TANGGAL DITERIMA BATAS WAKTU NOMOR TANGGAL

1 LAMPUNG 903/3916/09/2014 12-08-2014 15-08-2014 04-09-2014 903-3510 TAHUN 2014 3-09-2014 selesai

2 NTB 903/2374/KEU/2014 26-08-2014 27-08-2014 16-09-2014 903-3636 TAHUN 2014 16-09-2014 selesai

3 JAMBI 903/2071/BPKAD/2014 27-08-2014 03-09-2014 23-09-2014 903-3718 TAHUN 2014 22-09-2014 selesai

4 SUMUT 903/9164/2014 08-09-2014 08-09-2014 29-09-2014 903-3749 TAHUN 2014 26/09/2014 selesai

5 KALSEL 900/1834-Angg/KEU 10-09-2014 12-09-2014 02-10-2014 903-3750 TAHUN 2014 26/09/2014 selesai

6 RIAU 900/KEU/24.16 10-09-2014 15-09-2014 03-10-2014 903-3811 TAHUN 2014 02/10/2014 selesai

7 SUMSEL 900/01600/BPKAD/2014 17-09-2014 18-09-2014 08-10-2014 903-3821 TAHUN 2014 08/10/2014 selesai

8 KALTIM 900/5509/512-11/KEU 15-09-2014 18-09-2014 08-10-2014 903-3799 TAHUN 2014 01/10/2014 Selesai

9 PAPUA 903/1938/Setda-PB/2014 22-10-2014 23-10-2014 12-11-2014 903-4633 TAHUN 2014 12/11/2014 selesai

10 GORONTALO 900/DKAD/3500/2014 6-11- 2014 13-11-2014 03-12-2014 903-4662 TAHUN 2014 01/12/2014 selesai

11 JATIM 903/7484/213.2/2014 26-11-2014 14-11-2014 04-12-2014 903-4683 TAHUN 2014 04-12-2014 selesai

12 BALI 903/13423/KEU 24-11-2014 26-11-2014 26-12-2014 903-4714 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai

13 KALTARA 900/216/Keu-01/xi/2014 24-11-2014 26-11-2014 26-12-2014 903-4790 TAHUN 2014 30-12-2014 selesai

14 BABEL 903/483/dppkad/2014 26-11-2014 27-11-2014 17-12-2014 903-4708 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai34

34

Lanjutan...

15 SULUT188.34/4864/SEKR.BPK-

BMD26-11-2014 28-11-2014 18-12-2014 903-4711 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai

16 BANTEN 902/4656-DPPKD/2014 28-11-2014 01-12-2014 19-12-2014 903-4709 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai

17 DIY 903/7965 01-12-2014 02-12-2014 22-12-2014 903-4710 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai

18 JATENG 903/011896 03-12-2014 03-12-2014 24-12-2014 903-4729 TAHUN 2014 17-12-2014 selesai

19 KALTENG 900/646/TAPD 04-12-2014 08-12-2014 26-12-2014 903-4712 TAHUN 2014 15-12-2014 selesai

20 KEPRI 188.34/1013/SET 11-12-2014 11-12-2014 05-01-2015 903-4755 TAHUN 2014 24-12-2014 selesai

21 NTT 910.KU.2900.AK/2014 16-12-2014 18-12-2014 12-01-2015 903-4767 TAHUN 2014 29-12-2014 selesai

22 JABAR 903/7090-Keu 17-12-2014 18-12-2014 12-01-2015 903-4766 TAHUN 2014 29-12-2014 selesai

23 SUMBAR 903/1994/dpkd-Angg-2014 16-12-2014 18-12-2014 12-01-2015 903-4792 TAHUN 2014 30-12-2014 selesai

24 SULTRA 903/5891 17-12-2014 22-12-2014 14-01-2015 903-4791 TAHUN 2014 30-12-2014 selesai

25 SULSEL 481.3/8363/BPKAD 18-12-2014 19-12-2014 13-01-2015 903-4789 TAHUN 2014 30-12-2014 selesai

26 SULTENG 903/9875/BPKAD 19-12-2014 29-12-2014 19-01-2015 903-4819 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

27 PAPUA BARAT 903/2354/GPB/2014 23-12-2014 29-12-2014 19-01-2015 903-4805 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

28 SULBAR 1883/KEU/XII/2014 22-12-2014 23-12-2014 15-01-2015 903-4788 TAHUN 2014 30-12-2014 selesai

29 BENGKULU 900/2126/B.8/2014 22-12-2014 24-12-2014 16-01-2015 903-4806 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

30 MALUKU 903/3320 23-12-2014 29-12-2014 19-01-2015 903-4804 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

31 KALBAR 903/3817/BPKAD-13 24-12-2014 29-12-2014 19-01-2015 903-4818 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

32 MALUT 906/1007/setda 24-12-2014 29-12-2014 19-01-2015 903-4820 TAHUN 2014 31-12-2014 selesai

33 ACEH - - - - - - -

34 DKI JAKARTA - - - - - - - 35

STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE- INDONESIA TA 2014dalam miliar rupiah

3,499.33

2,312.39

1,418.02

1

23

Rata-Rata Provinsi Se-Indonesia

Keterangan :1 : PAD2 : Dana Perimbangan3 : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Ace

h

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Kep

ulau

an R

iau

Jam

bi

Ben

gku

lu

Sum

ater

a Se

lata

n

Ban

gka

Bel

itu

ng

Lam

pu

ng

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Ban

ten

Jaw

a Te

nga

h

DI Y

ogy

akar

ta

Jaw

a Ti

mur

Ka

liman

tan

Bar

at

Kalim

anta

n T

enga

h

Kalim

anta

n S

elat

an

Kalim

anta

n T

imu

r

Kalim

anta

n U

tara

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Uta

ra

Gor

ont

alo

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Bal

i

Nu

sa T

engg

ara…

Nu

sa T

engg

ara…

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a

Papu

a B

arat

PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Total Pendapatan: 245.811,13

36Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aceh

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Kepu

laua

n Ri

au

Jam

bi

Beng

kulu

Sum

ater

a Se

lata

n

Bang

ka B

elitu

ng

Lam

pung

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Bant

en

Jaw

a Te

ngah

DI Y

ogya

kart

a

Jaw

a Ti

mur

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Kalim

anta

n Se

lata

n

Kalim

anta

n Ti

mur

Kalim

anta

n U

tara

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Uta

ra

Goro

ntal

o

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Bali

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Mal

uku

Mal

uku

Utar

a

Papu

a

Papu

a Ba

rat

PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2014


DERAJAT OTONOMI FISKAL(PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014)

61.1

3%

41.0

0%

39.9

8%

32.4

9%

26.7

4%

24.2

3%

22.6

3%

22.6

2%

21.6

0%

20.9

5%

18.7

4%

18.5

0%

15.9

3%

15.8

5%

15.6

8%

15.4

9%

14.4

8%

14.0

8%

13.8

7%

12.8

7%

12.6

5%

12.2

4%

11.6

6%

10.7

6%

10.2

9%

9.87

%

8.97

%

8.23

%

7.98

%

7.59

%

7.58

%

4.12

%

4.00

%

3.58

%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%DK

I JAK

ARTA

BAN

TEN

BALI

JAW

A BA

RAT

JAW

A TI

MUR

DAER

AH IS

TIM

EWA

YOGY

AKAR

TA

JAW

A TE

NGAH

KALI

MAN

TAN

SEL

ATAN

SUM

ATER

A UT

ARA

KALI

MAN

TAN

TIM

UR

KEPU

LAUA

N RI

AU

SULA

WES

I SEL

ATAN

RIAU

NUSA

TEN

GGAR

A BA

RAT

LAM

PUNG

KALI

MAN

TAN

BAR

AT

SUM

ATER

A BA

RAT

SUM

ATER

A SE

LATA

N

BAN

GKA

BELI

TUN

G

SULA

WES

I UTA

RA

KALI

MAN

TAN

TEN

GAH

JAM

BI

GORO

NTA

LO

SULA

WES

I TEN

GAH

BENG

KULU

SULA

WES

I TEN

GGAR

A

NUSA

TEN

GGAR

A TI

MUR

ACEH

MAL

UKU

UTA

RA

MAL

UKU

SULA

WES

I BAR

AT

PAPU

A

KALI

MAN

TAN

UTA

RA

PAPU

A BA

RAT

Rata-Rata = 17,30%


TREN STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI DKI JAKARTATA. 2012-2015*

18,685.00

26,670.45

39,559.41

45,321.14

9,111.46 9,248.95

17,770.00

11,408.96

2,846.28 5,605.93

7,386.32 7,071.11

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015*

PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PD YANG SAH

miliar rupiah

TREN KELOMPOK PENDAPATAN

60.98%64.23%

61.13%

71.03%

29.73%

22.27%

27.46%

17.88%

9.29%13.50%

11.41% 11.08%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015*

RASIO PAD RASIO DANA PERIMBANGAN RASIO LAIN-LAIN PD YANG SAH

TREN RASIO KELOMPOK PENDAPATAN


*) R-APBD TA 2015

BELANJA APBD

40

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH

AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2014


PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014

50.0

5%

49.3

8%

48.8

9%

48.5

6%

48.2

0%

47.2

2%

47.1

1%

46.9

2%

46.5

5%

46.5

5%

46.2

7%

45.2

1%

45.0

1%

44.7

9%

43.3

4%

42.7

0%

41.9

0%

40.7

9%

40.3

4%

38.7

5%

38.4

0%

37.7

3%

36.6

2%

36.5

1%

35.0

4%

34.0

7%

33.8

7%

32.0

7%

30.7

7%

30.1

4%

25.6

5%

23.7

7%

22.8

4%

22.7

9%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Nusa

Teng

gara

Bara

t

Sum

ater

a Bar

at

Beng

kulu

Jawa

Teng

ah

Nusa

Teng

gara

Tim

ur

Sulaw

esi U

tara

Goro

ntalo

DI Yo

gyak

arta

Sulaw

esi S

elata

n

Lam

pung

Sulaw

esi T

enga

h

Sum

ater

a Utar

a

Malu

ku

Sulaw

esi T

engg

ara

Jawa

Timu

r

Sulaw

esi B

arat Bali

Jamb

i

Jawa

Bara

t

Malu

ku U

tara

Bang

ka Be

litun

g

Kalim

anta

n Bar

at

Kalim

anta

n Ten

gah

Kalim

anta

n Sela

tan

Aceh

Sum

ater

a Sela

tan

Papu

a Bar

at

Bant

en Riau

Kepu

lauan

Riau

Papu

a

Kalim

anta

n Tim

ur

Kalim

anta

n Uta

ra

DKI J

akar

ta

Rata-Rata = 39,67%


PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014

44.7

5%

41.0

7%

37.3

6%

31.9

3%

31.6

7%

29.2

7%

29.2

0%

29.1

6%

28.2

7%

28.2

4%

27.9

9%

27.8

1%

27.4

8%

26.5

3%

25.6

9%

24.0

7%

24.0

5%

22.4

8%

22.4

6%

22.4

6%

22.2

1%

21.9

5%

21.9

2%

21.8

2%

20.9

6%

20.7

5%

19.9

4%

19.8

9%

19.7

5%

18.1

4%

16.8

9%

16.2

7%

15.5

4%

14.5

8%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

DKI J

akar

ta

Kalim

anta

n Uta

ra

Kalim

anta

n Tim

ur

Riau

Papu

a Bar

at

Jamb

i

Kalim

anta

n Sela

tan

Malu

ku U

tara

Sulaw

esi T

engg

ara

Sum

ater

a Sela

tan

Papu

a

Kalim

anta

n Ten

gah

Bant

en

Kepu

lauan

Riau

Kalim

anta

n Bar

at

Bang

ka Be

litun

g

Aceh

Sulaw

esi U

tara

Lam

pung

Sulaw

esi B

arat

Malu

ku

Sum

ater

a Utar

a

Beng

kulu

Goro

ntalo

Nusa

Teng

gara

Tim

ur

Sum

ater

a Bar

at

Sulaw

esi S

elata

n

Nusa

Teng

gara

Bara

t

Sulaw

esi T

enga

h

Jawa

Timu

r

Jawa

Bara

t

Bali

Jawa

Teng

ah

DI Yo

gyak

arta

Rata-Rata = 25,08%


PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014

39,67%

25,08%


Apresiasi Gubernur Kalimantan Tengah

Terobosan Mempercepat Pembahasan APBD

Mendorong Efektifitas dan Efisiensi APBD

Politik Anggaran Yang Berpihak Pada Rakyat

Mendorong Peningkatan PAD

Menapak Jalan Transparansi dan Antikorupsi

45

TerimaKasih

Documents

Mewujudkan APBD Kalimantan Tengah Yang Pro Rakyatbappeda.kalteng.go.id/downloads/seminar_pemberantasan_korupsi/... · UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ... tata kelola